Pemerintah Indonesia memutuskan mengembalikan terpidana mati perkara penyelundupan narkotika Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Informasi mengenai pengembalian Mary Jane ini bermula dari unggahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam akun Instagram-nya, Rabu (20/11). Melalui akun @bongbongmarc, Marcos Jr menyatakan, setelah lebih dari satu dekade melakukan upaya diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Filipina berhasil menunda eksekusi Mary Jane dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk membawa pulang Mary Jane ke Filipina. ”Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah Indonesia atas niat baik mereka,” tulis Presiden Marcos Jr di akun Instagram-nya.

Informasi itu dibenarkan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Melalui keterangan tertulis, Yusril menegaskan, tidak ada kata bebas dalam pernyataan Presiden Marcos Jr. Presiden Marcos Jr hanya menyatakan membawa Mary Jane kembali ke Filipina. ”Tidak ada kata bebas di statement Presiden Marcos. ’Bring her back to the Philippines’ artinya membawa dia kembali ke Filipina,” kata Yusril. Kesepakatan untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina diambil karena Indonesia telah menerima permohonan resmi dari Pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Pemindahan diperkirakan berlangsung pada Desember 2024. ”Pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati Mary Jane, tetapi mengembalikannya ke negara asal melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner,” ucap Yusril. (Yoga)

Pada sidang perdana Kabinet Merah Putih, 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo menegaskan, ”Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri.” Wacana swasembada pangan (food self-sufficiency) menguat seiring krisis pangan 2007-2008 yang mendorong banyak negara mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. FAO mendefinisikan swasembada pangan adalah dimana sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya dari produksi dalam negeri. Aplikasi praktis konsep swasembada pangan adalah jika sebuah negara memproduksi sebagian pangan dalam jumlah yang mendekati atau melampaui 100 % yang dikonsumsi

Konsep dan program swasembada pangan sudah muncul sejak zaman Soekarno dan menguat saat pemerintahan Soeharto melalui program swasembada beras, yang mengubah pola konsumsi seluruh masyarakat Indonesia dan menyebabkan tergesernya pangan lokal. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memerintah (2005-2014), meluncurkan program Revitalisasi Pertanian yang tak hanya fokus ke swasembada beras, tapi juga swasembada jagung, kedelai, gula dan daging sapi dan feed the world. Saat itu, tiga food estate pertama dibuka, yaitu Merauke Integrated Food and energy Estate seluas 1,23 juta hektar pada 2008, food estate Bulungan, Kaltim (298.22 hektar) dan food estate Ketapang, Kalbar (100.000 hektar) pada 2013. Semuanya gagal.

Hingga Pemerintah melakukan impor beras, dan impor komoditas pangan utama (gandum, kedelai, gula, beras, jagung, bawang putih, ubi kayu, dan kacang tanah) melonjak dari 8,50 juta ton (2004) menjadi 21,95 juta ton (2014) atau naik 13,45 juta ton. Di era Jokowi, sebagaimana pemerintahan sebelumnya, semua program swasembada (beras, jagung, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula) juga gagal. Produksi padi justru turun 1,04 persen per tahun. Penurunan produksi padi memaksa pemerintah impor dengan total 13,15 juta ton. Impor delapan komoditas utama meningkat dari 21,95 juta ton (2014) menjadi 29,01 juta ton (2023). Program swasembada era Prabowo yang dirancang Kementan ditempuh melalui proyek pompanisasi 1 juta hektar, optimalisasi lahan 360.000 hektar, revitalisasi irigasi dan bendungan, transformasi pertanian tradisional ke modern, pengembangan benih unggul, dan pelibatan petani milenial.

Di tengah kegagalan pengembangan lahan sawah skala besar sejak 26 tahun terakhir. Rice estate di Merauke dipastikan akan mengulang kegagalan yang sama dan menyisakan persoalan sosial dan lingkungan yang sangat besar. Fokus swasembada beras pada 2028 lebih masuk akal jika swasembada dimaknai pemerintah tak impor beras. Bahkan, pada 2025, menurut perhitungan, Indonesia bisa mencapai swasembada beras karena iklim kembali normal dan dampak ikutan El Nino sudah berakhir sehingga produksi meningkat. Terakhir, kesejahteraan petani merupakan kunci terpenting peningkatan produksi. Semboyan swasembada pangan perlu didampingi semboyan peningkatan kesejahteraan petani. Petani sejahtera, produksi pangan meningkat, negara kuat. (Yoga)

Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk mengangkat status guru honorer ternyata malah jadi bancakan oknum pejabat atau aparat daerah. Harian Kompas, 18-19 November 2024, menurunkan laporan investigasi yang mengungkap praktik kecurangan seleksi guru sebagai PPPK di Sumut, Jambi, Banten, Jatim, dan NTT. Selama 2 tahun terakhir, program itu menjadi bancakan oknum pejabat daerah dengan cara percaloan, manipulasi data, hingga meluluskan guru honorer yang tidak pernah mengajar. Dari penelusuran selama Oktober-November 2024, terdeteksi adanya sejumlah oknum pemimpin sekolah atau aparat daerah yang mengutip uang jutaan rupiah dari guru dengan janji lolos seleksi PPPK. Oknum guru diduga terlibat memalsukan informasi SK pengangkatan guru honorer dan keterangan lama mengajar. Sertifikat palsu dimasukkan untuk menambah nilai saat seleksi.

Sejumlah guru yang tidak pernah mengajar, sebut saja ”guru siluman”, tercantum sebagai guru aktif dalam Data Pokok Pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka diduga dibantu oknum kepala sekolah, operator sekolah, hingga operator di dinas pendidikan kabupaten/kota. Nama mereka masuk dengan landasan SK dari kepala sekolah yang berisi informasi palsu. Ada pula dugaan kecurangan lewat seleksi kompetensi teknis tambahan (SKTT), tes yang boleh digelar pemda. Ombudsman RI bahkan menyebut pelaksanaan SKTT malaadministrasi. Proses ini jadi sarana untuk mengutak-atik nilai akhir hasil seleksi. Kecurangan merusak proses seleksi 744.999 guru honorer yang diangkat menjadi guru PPPK di seluruh Indonesia pada 2021-2023. Praktik buruk itu mengorbankan para guru honorer yang serius mengabdi selama bertahun-tahun di sekolah.

Mereka yang berdedikasi tinggi tersingkir, menjadi guru honorer dengan upah minim dan menunggu proses seleksi tahun berikutnya. Padahal, tak ada jaminan seleksi guru PPPK tahun 2024 dan tahun berikutnya berjalan bersih. Jika tidak ada perbaikan serius, kecurangan rentan terulang. Untuk mengantisipasi kondisi buruk ini, pemerintah dari pusat hingga ke daerah dituntut berkomitmen memperketat kontrol, pengawasan, dan membenahi proses rekrutmen guru PPPK sejak pendaftaran, tes, penilaian, hingga pengumuman hasil akhir. Kepala sekolah dan para guru diajak untuk mendorong proses seleksi PPPK yang lebih profesional, bersih, dan transparan. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga para hakim, diharapkan mau menindak siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik kotor, tanpa pandang bulu. Masyarakat dapat turut mengawasi proses ini lewat berbagai instrumen yang memungkinkan. (Yoga)

Rencana pemerintah memasukkan materi akal imitasi dan pengkodean (coding) sebagai mata pelajaran pilihan mulai dari jenjang sekolah dasar perlu dipersiapkan dengan cermat. Materi pembelajaran yang diberikan harus sesuai usia anak dan pengajarnya perlu dilatih agar kompeten dalam mengajar. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi mengatakan, materi pembelajaran tentang akal imitasi (AI) bagi anak-anak bisa dimulai dengan pengenalan konsep dasar, internet untuk segala hal (internet of things, mahadata (big data), hingga etika penggunaan dan keamanan siber). Semua materi harus diajarkan dengan menyenangkan. ”Ajak anak-anak mengenal pemrograman dasar yang memungkinkan mereka untuk belajar logika pemrograman dan konsep dasar AI dengan cara menyenangkan,” kataHeru, Rabu (20/11) di Jakarta.

Kemudian, ajak anak-anak untuk memakai aplikasi sederhana yang menerapkan AI, seperti gim atau aplikasi pembelajaran, sesuai kemajuan mereka. Diskusikan cara kerja teknologi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti aplikasi pengiriman makanan, sistem keamanan rumah pintar, atau prediksi cuaca berdasarkan mahadata. ”Gunakan aplikasi atau alat pembelajaran interaktif yang membantu mereka memahami cara data dikumpulkan dan dianalisis,” ujarnya. Selain itu, bahas pentingnya etika penggunaan teknologi. Contohnya, mengajarkan mereka pentingnya privasi dan keamanan data serta potensi dampak negatif dari teknologi jika tidak digunakan dengan bijak. Untuk itu, Heru meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melatih dan mengembangkan kompetensi guru atau tenaga pendidik yang mengampu mata pelajaran AI dan coding. (Yoga)