Kenaikan PPN Kontraproduktif dari 11% Menjadi 12%
Dibutuhkan Sebanyak-banyaknya Orang Kaya Baru dari Pertanian
BTN, Akusisi Bank Syariah
Makan Bergizi Gratis Bagian Vital Strategis Pemerintah RI Saat Ini
Presiden Prabowo Subianto menekankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak merupakan bagian vital atau sangat penting dari strategi pemerintahan Indonesia saat ini. Memberikan makanan yang cukup dan bergizi untuk anak-anak adalah bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo pada pernyataannya saat menghadiri sesi pertama KTT G20, di Brasil, Senin (18/11/2024) waktu setempat. "Makanan gratis untuk anak-anak kami adalah bagian vital (sangat penting) dari strategi kami, ini juga merupakan bagian dari pemberdayaan generasi muda kami agar bisa mendapatkan manfaat pendidikan" ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo memuji Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva karena menempatkan isu kemiskinan dan kelaparan sebagai titik fokus sesi pertama KTT G20. Prabowo menyampaikan baru saja terpilih sebagai presiden di negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Oleh karena itu, kelaparan dan kemiskinan bagi Indoensia adalah masalah yang nyata, "Dalam kehidupan sehari-hari kami masih mempunyai persentase cukup besar penduduk di bawah garis kemiskinan, kami juga melihat 25% anak-anak kami kelaparan setiap hari," terang Prabowo. Presiden pun optimis pemerintah bisa mengatasi kelaparan di Indonesia yang saat ini tercatat sebanyak 25% anak di Indonesia kelaparan setiap hari. (Yetede)
Kemendag Memasang Target Ambius
Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasang target ambisius dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi besar 8%. Ekspor ditargetkan mencapai US$ 405,69 miliar dengan pertumbuhan 9,64% pada 2029. Kepala badan kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi merinci, pada tahun depan, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekspor 7,1% atau US$ 294,45 miliar. Lalu, pada 2026, pertumbuhan ekspor ditargetkan mencapai 7,09% atau US$ 315,31 miliar. Selanjutnya, pada 2027, target ekspor naik menjadi 7,89% atau US$ 340,20 miliar.
Sementara pada 2028, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,26%, maka ekspor perlu berkontribusi 8,77% atau US$ 370,04 miliar. Puncaknya pada 2029, target ekspor naik 9,64% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. "Jadi (target ekspor) antara 7,1% hingga 9,64%. Nah ini merupakam satu target yang cukup luar biasa," kata dia di Gambir Trade Talk (GTT). Fajarini mengakui target tersebut sangatlah besar, namun, dia tetap optimistis target ini akan tercapai mengingat ekspor Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data Kemendag mencatat, nilai ekspor Indonesia periode Januari-September 2024, mencapai US$ 192,85 miliar atau naik 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya. (Yetede)
Berapa Banyak Anggaran yang Dibutuhkan untuk Membuat Merealisasikan Program 3 Juta Rumah?
Pemerintah Menyakini Program 3 Juta Rumah Bakal Membantu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Kementerian Pertanian Membentuk Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan
PT Adaro Energy Indonesia Tbk Bagikan Dividen Rp 41,7 Triliun ke Para Pemegang Saham Sebesar US$ 2.62 Miliar
Kenaikan PPN Membebani Ekonomi Rakyat
Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 2025 memunculkan dilema ekonomi. Di satu sisi, kenaikan tarif PPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, dengan potensi tambahan pendapatan yang signifikan, seperti diungkapkan oleh Fajry Akbar, pengamat pajak dari CITA, yang memperkirakan kas negara bisa bertambah hingga Rp100 triliun. Namun, dampak negatifnya terhadap konsumsi rumah tangga yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi tidak bisa diabaikan.
Prianto Budi Saptono, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi menggerus daya beli masyarakat, yang dalam dua kuartal terakhir sudah menunjukkan pelambatan. Jika tarif PPN naik menjadi 12%, konsumsi domestik diprediksi bisa turun sekitar 11,1%, yang berpotensi mengurangi pengeluaran konsumen lebih besar dari potensi penerimaan pajak yang dihasilkan. Selain itu, pelaku usaha dari berbagai sektor, seperti ritel dan properti, juga mengkhawatirkan dampak negatif dari kenaikan PPN, yang dapat meningkatkan biaya operasional, harga jual produk, dan menurunkan permintaan konsumen. Dampak berantai ini juga dapat memengaruhi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Menyikapi kekhawatiran ini, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menunda penerapan kenaikan tarif PPN atau bahkan mempertahankan tarif 11%, mengingat fleksibilitas yang ada dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Secara keseluruhan, meskipun rencana kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan konsumsi domestik memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan legislatif perlu mempertimbangkan secara matang dampak dari kebijakan ini terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.









