;

Kenaikan PPN Kontraproduktif dari 11% Menjadi 12%

Yuniati Turjandini 20 Nov 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah tidak perlu ngotot mengejat target penerimaan tahun 2025, dengan merilis kebijakan kontraproduktif seperti menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Sebab, kebijakan ini dikhawatirkan malah menekan ekonomi uang  berujung pada penurunan penerimaan negara. Sejumlah kalangan menilai, kenaikan PPN yang ditargetkan berlaku Januari 2025 bakal menggerus pertumbuhan ekonomi nasional. Hitungan tim riset Maybank, ekonomi 2025 hanya tumbuh 5% dari proyeksi awal 5,17% jika PPN naik. Ini wajar terjadi, mengingat kenaikan PPN yang diatur dalam UU Peraturan Perpajakan (HPP) akan menghantam sejumah mesin ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, ekspor, invetasi, hingga berujung pada peningkatan anggka pengangguran. Bukan hanya itu, sektor perdagangan diprediksi turut terkena imbas negatif kenaikan PPM. Itu sebabnya, asosiasi ritel modren meminta kebijakan  ini ditunda. Asosiasi ini sadar pemerintah butuh tambahan penerimaan untuk mewujudjan program-program prioritas. Namun, menaikkan PPN kala ekonomi melemah dinilai bukanlah pilihan bijak. Selain itu, tarif PPN Indonesia saat ini sudah termasuk tinggi di kawasan Asean. Artinya pemerintah bisa mengoptimalkan tarif PPN lama demi meningkatkan penerimaan. (Yetede)

Dibutuhkan Sebanyak-banyaknya Orang Kaya Baru dari Pertanian

Yuniati Turjandini 20 Nov 2024 Investor Daily (H)
Kabinet Merah Putih bergerak cepat mengeksekusi program-program yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianti, tak terkecuali Kementerian Pertahanan (Kementan). Kementerian ini langsung gaspol, mengambil langkah untuk mewujudkan target swasembada pangan yang mesti terealisasi dalam tiga tahun, lebih cepat dari target awal 4-5 tahun. Tidak hanya membuka tiga juta hektar lahan, untuk mewujudkan itu Kementan juga melakukan pemberdayaan petani milenial, dan manfaatan teknologi. Untuk menaikan minat petani milenial, menurut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, menfaat nyata pertanian harus dirasakan, yakni mendatangkan keuntungan. Karenanya, ia bertekad untuk melahirkan orang kaya baru dari sektor pertanian. "Saya punya kepercayaan bahwa tujuan pembangunan itu adalah mencipatkan orang kaya baru sebanyak-banyaknya. Artinya menciptakan kesejahteraan sebanyak-banyaknya," ujar dia. Seperti apa program-program tersebut hendak diwujudkan. (Yetede)

BTN, Akusisi Bank Syariah

Yuniati Turjandini 20 Nov 2024 Investor Daily (H)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) saat ini sedang melakukan limited review sehubungan dengan adanya rencana aksi korporasi yakni, mengakuisisi bank syariah untuk nantinya digabungkan dengan BTN Syariah. Saat ini proses tersebut memasuki babak akhir yang diperkirakan akuisisi berlangsung pada awal tahun depan. "Saat ini proses uji tuntas atau deu diligence terhadap calon bank yang akan diakuisisi telah sampai pada tahap finalisasi perseroan dan pemegang saham pengendali (PSP) bank uang akan diakuisisi sedang melakukan negiosasi serta menyusun  perjanjian jual beli bersyarat (conditional sale and purchase agreement/CSPA)," jelas Corporate Secretary BTN Ramon Armando. Adapun, sesuai Peraturan OJK (POJK) No.12 Tahun 2023 tentang Limit Usaha Syariah (UUS), BTN wajib melakukan proses permisahan UUS (Permohonan izin atau persetujuan kepada regulator), selambatnya dua tahun setelah publikasi laporan keuangan per Desember 2023 pada kuartal I-2024 bahwa UUS BTN telah memiliki aset lebih dari Rp 50 triliun. Perseroan mengambil opsi yang paling efisien, mudah, dan cepat dilaksanakan dalam persiapan pemisahan atau spin off UUS dan saat ini dalam proses finalisasi due diligence terhadap calon bank yang akan diakuisisi. (Yetede)

Makan Bergizi Gratis Bagian Vital Strategis Pemerintah RI Saat Ini

Yuniati Turjandini 20 Nov 2024 Investor Daily (H)

Presiden Prabowo Subianto menekankan program makan bergizi gratis bagi anak-anak merupakan bagian vital atau sangat penting dari strategi pemerintahan Indonesia saat ini. Memberikan makanan yang cukup dan bergizi untuk anak-anak adalah bagian dari strategi jangka panjang Indonesia untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo pada pernyataannya saat menghadiri sesi pertama KTT G20, di Brasil, Senin (18/11/2024) waktu setempat. "Makanan gratis untuk anak-anak kami adalah bagian vital  (sangat penting) dari strategi kami, ini juga merupakan bagian dari pemberdayaan generasi muda kami agar bisa mendapatkan manfaat pendidikan" ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo memuji Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva karena menempatkan isu kemiskinan dan kelaparan sebagai titik fokus sesi pertama KTT G20. Prabowo menyampaikan baru saja terpilih sebagai presiden di negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Oleh karena itu, kelaparan dan kemiskinan bagi Indoensia adalah masalah yang nyata, "Dalam kehidupan sehari-hari kami masih mempunyai persentase cukup besar penduduk di bawah garis kemiskinan, kami juga melihat 25% anak-anak kami kelaparan setiap hari," terang Prabowo. Presiden pun optimis pemerintah bisa mengatasi kelaparan di Indonesia yang saat ini tercatat sebanyak 25% anak di Indonesia kelaparan setiap hari. (Yetede)

Kemendag Memasang Target Ambius

Yuniati Turjandini 20 Nov 2024 Investor Daily (H)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasang target ambisius dalam rangka mendukung target pertumbuhan  ekonomi besar 8%. Ekspor ditargetkan mencapai US$ 405,69 miliar dengan pertumbuhan 9,64% pada 2029. Kepala badan kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi merinci, pada tahun depan, pihaknya menargetkan pertumbuhan ekspor 7,1% atau US$ 294,45 miliar. Lalu, pada 2026, pertumbuhan ekspor ditargetkan mencapai 7,09% atau US$ 315,31 miliar. Selanjutnya, pada 2027, target ekspor naik menjadi 7,89% atau US$ 340,20 miliar. 

Sementara pada 2028, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 7,26%, maka ekspor perlu berkontribusi 8,77% atau US$ 370,04 miliar. Puncaknya pada 2029, target ekspor naik 9,64% untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. "Jadi (target ekspor) antara 7,1% hingga 9,64%. Nah ini merupakam satu target yang cukup luar biasa," kata dia di Gambir Trade Talk (GTT). Fajarini mengakui target tersebut sangatlah besar, namun, dia tetap optimistis target ini akan tercapai mengingat ekspor  Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data Kemendag mencatat, nilai ekspor Indonesia periode Januari-September 2024, mencapai US$ 192,85 miliar atau naik 0,32% dibandingkan tahun sebelumnya. (Yetede)

Berapa Banyak Anggaran yang Dibutuhkan untuk Membuat Merealisasikan Program 3 Juta Rumah?

Yuniati Turjandini 20 Nov 2024 Tempo
DALAM rapat bersama Kementerian Keuangan pada Jumat, 15 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta tambahan anggaran untuk merealisasi program 3 juta rumah. Program tersebut merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto saat kampanye untuk menyediakan hunian layak. Untuk mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah bersubsidi pada 2025, Maruarar meminta tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun. Pasalnya, jumlah anggaran yang tersedia hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satuan Tugas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah setidaknya Rp 53,6 triliun.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Maruarar di kantor Kementerian Keuangan. Menjawab permintaan Maruarar itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan kepada program 3 juta rumah. Menurut dia, program itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Namun Kementerian Keuangan akan berkoordinasi lebih lanjut ihwal kebutuhan anggaran yang diperlukan.

Anggota Satuan Tugas Perumahan, Bonny Z. Minang, membeberkan pemerintah akan menyediakan 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun. Untuk program 2 juta rumah di perdesaan, dibutuhkan dana sebanyak Rp 21,6 triliun. Pemerintah akan membangun 500 ribu rumah baru dengan kisaran harga Rp 100 juta per unit serta merenovasi 1,5 juta rumah. Untuk wilayah perkotaan, Kementerian Perumahan akan menyediakan 271.631 unit hunian pada 2025 dengan total anggaran Rp 40,7 triliun. Rinciannya, akan dibangun 37.431 unit hunian melalui Direktorat Jenderal Perumahan dengan total alokasi anggaran Rp 5,078 triliun. Kemudian 234.200 unit hunian bakal dibangun lewat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan total anggaran Rp 35,66 triliun. (Yetede)


Pemerintah Menyakini Program 3 Juta Rumah Bakal Membantu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Yuniati Turjandini 20 Nov 2024 Tempo
PEMERINTAH menyakini program 3 juta rumah bakal membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen selama sepuluh tahun terakhir, Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi bisa terdongkrak hingga 8 persen. Menurut Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, sektor perumahan bisa menyumbang hingga 1,5 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. "Dari perumahan kami sudah hitung bisa tambah 1,1-1,5 persen," ujarnya saat berbicara dalam Dialog Ekonomi Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Hashim mengatakan kontribusi sebesar itu antara lain datang dari luasnya dampak sektor perumahan. Saat pemerintah berfokus menggenjot sektor ini, terdapat 185 sektor usaha lain yang akan ikut bergeliat tumbuh, seperti furnitur, semen, keramik, cat, dan jasa konstruksi.  Kontribusi sektor perumahan kembali digaungkan pemerintah lewat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Menurut dia, dukungan terhadap ekonomi bakal ditopang konsumsi para pelaku industrinya. "Jutaan orang yang terlibat, baik itu developer, kontraktor, maupun agen properti. Kalau mereka bertumbuh, ekonomi juga akan bertumbuh," ujarnya pada 19 November 2024 lewat keterangan tertulis.

Ketua Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan sektor properti berkontribusi hingga 14 persen terhadap PDB nasional. Dia menuturkan efek pengembangan usaha ini berkali-kali lipat karena melibatkan hingga 185 jenis usaha. Total terdapat 14-17 juta tenaga kerja yang bergelut di sektor properti. "Sektor ini berperan menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen," katanya.  Itu sebabnya dia optimistis dukungan terhadap industri ini bisa membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Joko memberikan gambaran, dari program 3 juta rumah, sekitar 2 juta unit bakal didirikan di perdesaan. Dia menyatakan REI tengah menyiapkan tenaga konstruksi dari masyarakat sekitar perdesaan untuk membangun rumah tersebut. (Yetede)


Kementerian Pertanian Membentuk Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan

Yuniati Turjandini 20 Nov 2024 Tempo
Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk Brigade Swasembada Pangan atau Brigade Pangan untuk mengawal cita-cita swasembada pangan. Brigade Pangan tersebut nantinya bertugas membantu petani milenial atau mahasiswa generasi Z yang ingin bertani untuk membantu optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah. “Ini mengawal nantinya mahasiswa di lapangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantornya, Rabu, 20 November 2024. Kementan menargetkan ada 20 ribu petani milenial atau mahasiswa yang akan ikut serta membantu program ini. Dimana setiap satu orang brigade, kata Andi, akan ditugaskan untuk mengawasi sekitar 15 orang petani milenial atau mahasiswa yang akan menggarap lahan seluas 200 ribu hektar.

“Sistemnya adalah setiap 1 brigade itu (mengawal) 15 orang (petani),” ujar Amran Sulaiman.Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah akan memberikan hibah alat mesin pertanian untuk program ini, beserta pemberian bibit gratis pada awal program. Menurut Amran Sulaiman, program ini diperkirakan akan menghabiskan dana anggaran hingga sekitar Rp 29 triliun. Deflasi Beruntun 5 Bulan, Kemenko Perekonomian Sebut Masyarakat Tak Perlu Khawatir “Total anggaran kita semuanya diberikan oleh bapak presiden Rp 29 triliun,” ucap sepupu pengusaha tambang Haji Isam tersebut. Brigade Pangan ini nantinya akan ditugaskan di 12 provinsi di Indonesia dengan total lahan yang akan digarap diperkirakan seluas 1,3 juta hektar, baik itu lewat optimalisasi lahan maupun lewat pencetakan sawah baru. Kementan memastikan tidak ada alih fungsi lahan dalam program ini. (Yetede)


PT Adaro Energy Indonesia Tbk Bagikan Dividen Rp 41,7 Triliun ke Para Pemegang Saham Sebesar US$ 2.62 Miliar

Yuniati Turjandini 20 Nov 2024 Tempo
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perusahaan milik Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), menyetujui perseroan akan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sebesar US$ 2.62 miliar atau sekitar Rp 41,7 triliun (kurs: Rp 15,916). Deviden ini berasal dari sebagian saldo laba belum dicadangkan perseroan per 31 Desember 2023.  “Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo laba belum dicadangkan,” kata manajemen Adaro dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Rabu, 20 November 2024.  Selain itu, RUPSLB juga menyetujui untuk merubah nama Perseroan dari sebelumnya PT Adaro Energy Indonesia Tbk menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk.  “Dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai nama Perseroan,” kata manajemen. 

Dalam pembagian dividen ini, manajemen juga sudah menjadwalkan sebagai berikut.:
1. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian tambahan dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan 20 November 2024
2. Tanggal pencatatan Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas tambahan dividen tunai final (“record date”) 29 November 2024
3. Pengumuman Kurs Konversi (dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) dan informasi nilai dividen per lembar saham di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan 29 November 2024 
4. Pasar reguler dan negosiasasi: Cum dividen pada 26 November 2024 dan Ex dividen pada 28 November 2024.
5. Pasar tunai: Cum dividen pada 29 November 2024 dan Ex dividen pada 2 Desember 2024 
6. Pembagian tambahan dividen tunai final 6 Desember 2024. (Yetede)

Kenaikan PPN Membebani Ekonomi Rakyat

Hairul Rizal 20 Nov 2024 Bisnis Indonesia (H)

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 2025 memunculkan dilema ekonomi. Di satu sisi, kenaikan tarif PPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, dengan potensi tambahan pendapatan yang signifikan, seperti diungkapkan oleh Fajry Akbar, pengamat pajak dari CITA, yang memperkirakan kas negara bisa bertambah hingga Rp100 triliun. Namun, dampak negatifnya terhadap konsumsi rumah tangga yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi tidak bisa diabaikan.

Prianto Budi Saptono, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN berpotensi menggerus daya beli masyarakat, yang dalam dua kuartal terakhir sudah menunjukkan pelambatan. Jika tarif PPN naik menjadi 12%, konsumsi domestik diprediksi bisa turun sekitar 11,1%, yang berpotensi mengurangi pengeluaran konsumen lebih besar dari potensi penerimaan pajak yang dihasilkan. Selain itu, pelaku usaha dari berbagai sektor, seperti ritel dan properti, juga mengkhawatirkan dampak negatif dari kenaikan PPN, yang dapat meningkatkan biaya operasional, harga jual produk, dan menurunkan permintaan konsumen. Dampak berantai ini juga dapat memengaruhi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menyikapi kekhawatiran ini, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menunda penerapan kenaikan tarif PPN atau bahkan mempertahankan tarif 11%, mengingat fleksibilitas yang ada dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Secara keseluruhan, meskipun rencana kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan konsumsi domestik memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan legislatif perlu mempertimbangkan secara matang dampak dari kebijakan ini terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.


Pilihan Editor