Dinamika politik di Amerika Serikat, terutama setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden, telah menambah risiko bagi ekonomi global. Kebijakan yang cenderung proteksionis, seperti penerapan tarif impor yang lebih tinggi dan pemotongan pajak domestik, memicu penguatan dolar AS dan menekan nilai tukar rupiah. Kondisi ini membuat Bank Indonesia (BI) memilih untuk mengubah arah kebijakan moneternya, dengan lebih memfokuskan pada stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa ruang untuk penurunan suku bunga acuan kini semakin terbatas, mengingat ketidakpastian global yang semakin tinggi.

BI telah mempertahankan BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), meskipun ada potensi penurunan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan terjadi pada 2025. Namun, dengan tekanan dari penguatan dolar AS dan volatilitas yang meningkat, BI lebih mengutamakan kebijakan yang dapat memperkuat stabilitas rupiah. Hal ini semakin penting mengingat rupiah yang mendekati level Rp16.000 per dolar AS.

Ekonom dari Bahana Sekuritas, Satria Sambijantoro, berpendapat bahwa kemungkinan pemangkasan BI Rate pada tahun ini sudah sangat kecil, kecuali ada penurunan signifikan pada indeks dolar dan imbal hasil US Treasury. Di sisi lain, kalangan bankir menyebut bahwa penurunan suku bunga BI pada bulan September belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan, dan stabilitas suku bunga saat ini memberikan kepastian bagi pasar.

Secara keseluruhan, meskipun BI masih memiliki ruang untuk pelonggaran kebijakan, fokus utama kini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global yang terus berkembang.

Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS membawa dampak signifikan terhadap ekonomi global, termasuk Indonesia. Kebijakan proteksionis Trump yang fokus pada kepentingan domestik meningkatkan ketidakpastian pasar global, menyebabkan penguatan indeks dolar AS dan melemahnya rupiah terhadap dolar. Kebijakan fiskal ekspansif Trump, seperti pemotongan pajak dan belanja infrastruktur, berpotensi memicu inflasi di AS dan mendorong kenaikan suku bunga oleh The Fed, yang bisa menarik arus modal asing keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini menambah tekanan pada rupiah dan meningkatkan risiko inflasi serta ketidakstabilan ekonomi domestik. Bank Indonesia (BI) harus hati-hati dalam kebijakan moneter, mempertahankan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar, sembari memastikan pertumbuhan ekonomi domestik. Ke depan, BI perlu memperkuat kebijakan makroprudensial dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk menghadapai ketidakpastian global yang terus berkembang.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mempercepat transisi energi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan pembangunan infrastruktur super-grid dan sistem penyimpanan energi yang semakin efisien. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa pembangunan super-grid atau jaringan transmisi interkoneksi antar pulau membutuhkan investasi sekitar Rp400 triliun selama 10 tahun mendatang. Super-grid ini diharapkan menjadi solusi untuk pemerataan distribusi listrik, terutama dalam memanfaatkan potensi EBT yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Dengan pembangunan transmisi yang mencakup lebih dari 50.000 km sirkuit, baik untuk interkoneksi antar pulau maupun antar wilayah di pulau yang sama, proyek ini diharapkan mendukung transisi Indonesia menuju net zero emission pada 2060.

Dalam upaya mencapai target ini, Yuliot Tanjung menambahkan bahwa Indonesia perlu bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri, badan usaha milik negara (BUMN), serta negara-negara ASEAN dan perusahaan multinasional untuk mengembangkan super-grid dan memastikan tercapainya target transmisi yang ditetapkan.

Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan bahwa PLN dan Kementerian ESDM tengah melakukan modeling untuk memastikan kebutuhan listrik Indonesia dari pembangkit EBT sebesar 75 gigawatt (GW) pada tahun 2040 dapat terpenuhi. Untuk mencapai target tersebut, PLN berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, dan menekankan pentingnya Battery Energy Storage System (BESS) untuk mengatasi fluktuasi energi terbarukan yang bergantung pada kondisi alam. Darmawan juga menyebutkan bahwa harga energi terbarukan semakin murah, dengan biaya BESS yang semakin kompetitif, yang akan mendukung pengembangan EBT lebih lanjut.

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM dan PLN berfokus pada pembangunan infrastruktur energi yang terbarukan dan berkelanjutan, guna mendukung kebutuhan listrik masa depan, mempercepat transisi energi, dan mencapai target pengurangan emisi karbon.

Upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) di bawah kepemimpinan Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam mengatasi tantangan ekspor dan impor Indonesia. Dalam menghadapi ketidakpastian pasar global dan fluktuasi harga komoditas, Budi Santoso menekankan pentingnya peningkatan ekspor nonkomoditas, dengan fokus pada sektor industri dan produk bernilai tambah, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekspor sektor pertanian yang meskipun kecil, memberikan sinyal positif bagi diversifikasi ekspor Indonesia. Ekspor sektor industri, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun sektor pertambangan dan migas terdampak oleh tantangan global.

Namun, Budi juga mengakui bahwa Indonesia masih bergantung pada impor untuk mendukung produksi dan investasi, terutama impor bahan baku dan barang modal yang menunjang aktivitas industri domestik. Meski demikian, ketergantungan pada impor barang konsumsi juga mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menekan impor barang konsumsi.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi masalah serius terkait dengan banjir impor ilegal, khususnya dalam sektor tekstil. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Budi Santoso mendapat sorotan tajam terkait efektivitas Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang dibentuk untuk menanggulangi masalah ini. Meski telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang ilegal, seperti 90.000 rol kain tekstil ilegal asal China, DPR mempertanyakan mengapa impor ilegal masih terus membanjiri pasar Indonesia. Anggota DPR, seperti Darmadi Durianto dan Amin, menilai bahwa regulasi yang diterbitkan Kemendag sering berubah-ubah, dan hal ini menyebabkan kebingungan serta ketidakefektifan dalam pengawasan.

Menteri Budi Santoso menjelaskan bahwa tindakan penyitaan barang-barang ilegal dilakukan karena tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan, dan ia berjanji akan terus berkoordinasi dengan tim Satgas untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, ia juga menyadari perlunya kebijakan yang lebih stabil dan lebih terkoordinasi agar dapat mengurangi ketergantungan pada impor serta mengatasi penyelundupan barang ilegal yang merugikan industri domestik.

Secara keseluruhan, meskipun Kemendag berupaya memperkuat ekspor nonkomoditas dan mengurangi ketergantungan pada impor, tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan impor ilegal dan ketidaktepatan regulasi, masih menjadi hambatan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.