Pemerintah berjanji agresif menelusuri aliran uang judi daring dan mengupayakan penegakan hukum lintas negara. Upaya ini antara lain akan dilakukan dengan menyasar segala bentuk aktivitas pencucian uang. Menko Polkam, Budi Gunawan menyampaikan hal itu sebagai satu dari tiga focus Desk Pemberantasan Perjudian Daring serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data di sela konferensi pers, di Jakarta, Kamis (21/11). Kedua desk tersebut beranggotakan kementerian dan lembaga negara. Desk Pemberantasan Perjudian Daring di bawah Kemenko Polkam, sementara Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data di Kemenkomdigi serta Badan Siber dan Sandi Negara.

”Transaksi judi daring sekarang semakin bersifat lintas batas negara. Maka, Polri dan Kejagung akan bekerja sama dengan counterpart negara lain. Tantangannya adalah sejumlah negara telah melegalkan judi daring sehingga skema yang akan pemerintah tempuh adalah mutual legal assistance,” ujar Budi. Budi menyebutkan, ada dua fokus lainnya dari desk gabungan yang akan segera ditindaklanjuti. Pertama, desk gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk memudahkan pemblokiran konten judi daring secara sistematis. Kedua, desk gabungan juga akan menggencarkan penegakan hukum kasus judi daring dengan menelusuri aliran keuangan transaksi judi daring dan mengupayakan penegakan hukum lintas negara. Fokus kedua ini dilakukan dengan cara menyasar segala aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. (Yoga)

Kemenperin masih mempertimbangkan banyak hal terkait proposal investasi baru dari PT Apple Indonesia. Pemerintah menagih komitmen investasi awal produsen iPhone itu dan berencana merevisi aturan terkait komponen dalam negeri bagi manufaktur produk gawai. Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/11) menyampaikan, Kemenperin baru membahas proposal dari PT Apple Indonesia yang mereka terima pada Selasa (19/11). Proposal itu terkait dengan pabrik pembuatan mesh untuk komponen pendukung aksesori Air Pods Max, dengan nilai 100 juta USD atau sekitar Rp 1,58 triliun selama dua tahun.

Nilai investasi itu 10 kali lipat dari rencana awalApple yang ingin membangun pabrik serupa di Bandung, Jabar. Kemenperin, kata Febri, tengah mempertimbangkan keadilan nilai investasi pabrik tersebut bagi pasar domestik dibanding pasar di negara lain, serta keadilan dengan produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) lainnya di dalam negeri. Indonesia menjadi lokasi penjualan ponsel milik Apple terbesar di Asia Tenggara hingga 2,61 juta unit pada tahun 2023. Nilai pendapatan penjualan Apple di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 30 triliun, jauh lebih besar daripada nilai investasi yang diajukan.

”Kami berharap investasi Apple juga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Lalu, seandainya mereka investasi, bisa menjadikan beberapa industri dalam negeri di Indonesia bisa digunakan sebagai bagian dari rantai pasok dunia,” tuturnya. Pemerintah, masih menagih janji Apple yang sebelumnya meneken investasi senilai Rp 300 miliar untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada periode 2020-2023. Investasi itu berupa pembangunanApple Academy di tiga lokasi, yakni BSD di Tangerang (Banten), Batam (Kepri), dan Surabaya (Jatim). ”Itu menyisakan Rp 271 miliar yang belum direalisasikan. Itu yang membuat kami belum mengeluarkan sertifikasi TKDN dan izin TPP (tanda pendaftaran produk) impor untuk iPhone 16 series,” katanya. (Yoga)

Beban masyarakat bertambah apabila berbagai skema tarif atau pungutan baru benar-benar diterapkan pemerintah pada awal 2025. Pungutan-pungutan tersebut dinilai semakin menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang kini cenderung defensif dalam berbelanja. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan akan ada ekspektasi kenaikan harga atau inflasi yang mendahului kebijakan pemerintah. Terutama didorong kebijakan pemerintah terkait kenaikan PPN, dari 11 % menjadi 12 % pada 2025.

”Efek tarif PPN, kemudian BBM yang akan diganti BLT (bantuan langsung tunai), misalnya, akan mengubah ekspektasi dan pola konsumsi masyarakat bahwa ke depan mulai Januari 2025, itu akan terjadi kenaikan harga, berarti inflasi ke depan diperkirakan jauh lebih tinggi,” katanya dalam Media Talkshow Economic Outlook 2025 yang diadakan Grant Thornton, di Jakarta, Kamis (21/11). Hasil Survei Penjualan Eceran September 2024 yang dirilis BI menunjukkan, harga barang diperkirakan meningkat pada Desember 2024 dan Maret 2025. Indeks ekspektasi harga umum pada periode 3 bulan dan 6 bulan mendatang tersebut masing-masing 152,6 dan 169,4. Lebih tinggi dibanding periode bulan sebelumnya, yang masing-masing 134,3 dan 155,9.

Menurut Bhima, akan ada juga kebijakan tarif baru yang turut mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja. Kebijakan tersebut meliputi iuran asuransi wajib kendaraan bermotor terkait pihak ketiga (third party liability), iuran wajib tabungan perumahan rakyat (tapera), iuran dana pensiun wajib, cukai minuman berpemanis, dan normalisasi Pajak Penghasilan Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Alih-alih meningkatkan penerimaan negara dengan menaikkan tarif pajak, kebijakan tersebut justru memicu masyarakat beralih ke barang-barang ilegal, yang tak kena pajak. Sebab, kenaikan tarif PPN tak bisa hanya dilihat dari persentasenya, melainkan pertumbuhannya. ”Selisihnya memang 1 %, tetapi pertumbuhannya 9,09 %. Dari semula PPN 10 % pada 2022 menjadi 12 % pada 2025, yang berarti selama 4 tahun pertumbuhannya 20 %. Ini tinggi sekali,” ujar Bhima. (Yoga)

Menteri pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan sebanyak 960.000 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa terlibat dalam kegiatan judi online. "Terkait dengan judi online, maka kelompok mahasiswa yang terlibat sampai hari ini berjumlah total 960.000 (orang)" kata Mendiktisaintek Satryo. Menteri Satrio mengatakan sebagian besar dari angka tersebut  merupakan mahasiswa yang tersebar di perguruan tinggi dan swasta di Indonesia. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, ia menyebut Mendiktisaintek kini tengah menyiapkan layanan khusus pengaduan judi online di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia.

"Pengaduan sekarang kita siapkan. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta harus punya pengaduan bagi mereka yang terjebak judi online," ujarnya. Di samping itu, Menteri Satryo juga memberikan arahan khusus kepada pimpinan-pimpinan seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia dalam upaya pencegahan judi online. "Mendiktisaintek perintahkan setiap pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk berupaya mencegah keterlibatan dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik supaya tidak terlibat judol" tegasnya. (Yetede)