Maskapai penerbangan nasional sedang menghadapi tantangan besar dalam mengelola kinerja mereka di tengah kebijakan pemerintah yang berupaya menurunkan harga tiket pesawat, terutama selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Beberapa kebijakan pemerintah, seperti pemangkasan biaya tambahan penerbangan (surcharge) dan pemangkasan 50% biaya pelayanan jasa penumpang pesawat (PJP2U) atau airport tax, bertujuan untuk menekan harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bagi maskapai yang masih mengalami kerugian akibat tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan.

Tokoh-tokoh dalam industri penerbangan seperti Direktur Utama Pelita Air Service, Dendy Kurniawan, menyatakan harapannya agar mekanisme penurunan harga tiket dapat menguntungkan semua pihak, baik maskapai maupun penumpang. Senada dengan itu, Direktur Garuda Indonesia, Wamildan Tsani, menegaskan pentingnya perhitungan yang cermat agar penurunan harga tidak merugikan maskapai, yang sudah mencatatkan kerugian cukup besar. Maskapai lain, seperti AirAsia Indonesia, juga berharap pemerintah menurunkan komponen biaya seperti bahan bakar dan pajak, agar harga tiket dapat lebih terjangkau tanpa membebani maskapai lebih lanjut.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengingatkan bahwa meskipun pemerintah berusaha menurunkan harga tiket, maskapai masih menghadapi tantangan besar dalam mengelola kerugian karena biaya operasional yang tinggi. Beberapa maskapai, seperti Sriwijaya, optimis dapat menghadapi tantangan tersebut dengan efisiensi operasional, namun hal ini tetap memerlukan waktu dan adaptasi.

Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata dan Kemenhub, memberikan sinyal kuat terkait penurunan harga tiket pesawat, dengan tujuan mendukung sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat selama liburan. Namun, para pemangku kepentingan juga memperingatkan bahwa kebijakan ini harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan kualitas layanan dan keberlanjutan operasional maskapai.

Secara keseluruhan, meskipun ada niat baik dari pemerintah untuk menurunkan harga tiket, maskapai penerbangan nasional perlu menghitung dengan cermat dampak dari kebijakan ini terhadap keuangan mereka, karena mereka masih menghadapi kerugian besar dan tantangan biaya yang tinggi.

Pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, energi, dan perekonomian. Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menyerahkan urusan-urusan penting seperti pangan dan energi kepada bangsa lain, karena dalam situasi konflik, setiap negara akan mengutamakan keselamatan nasionalnya. Oleh karena itu, konsolidasi kekuatan nasional dan kebijakan yang berpihak pada kedaulatan negara menjadi langkah awal yang sangat penting.

Presiden juga menyampaikan bahwa untuk menghadapi tantangan global saat ini, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8%, yang dapat dicapai melalui kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan dan energi. Namun, beliau mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan rakyat dan dampak jangka panjang, termasuk lingkungan dan sosial. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan industri strategis seperti kelapa sawit dan tembakau, yang meskipun sering mendapat kritik karena eksternalitas negatif (kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan), memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan lapangan kerja.

Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan untuk kelapa sawit melalui Perpres No. 44 Tahun 2020 yang berfokus pada keberlanjutan dan transisi menuju net zero emissions. Namun, industri tembakau belum mendapatkan kebijakan serupa, meskipun industri ini telah menjadi bagian penting dalam budaya dan perekonomian Indonesia. Regulasi yang semakin ketat pada industri tembakau berisiko mempengaruhi kontribusi ekonomi dan berpotensi meningkatkan peredaran tembakau ilegal.

Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam setiap kebijakan ekonomi. Sebagai contoh, perubahan sistem ekonomi tanpa mempertimbangkan realitas sosial-budaya dapat merugikan masyarakat, seperti yang terjadi di Afghanistan setelah dua dekade didorong untuk mengadopsi sistem Barat.

Secara keseluruhan, Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap kebijakan harus diimbangi dengan penguatan ketahanan nasional dan pengendalian eksternalitas negatif yang tidak merugikan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diterapkan perlu mengisi potensi yang berkurang akibat perubahan sistem ekonomi dan politik, terutama di tengah tantangan geopolitik global.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas untuk memberantas perjudian daring (online) yang telah menjadi masalah darurat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menjelaskan bahwa pemberantasan perjudian daring melibatkan tiga prioritas utama: penelusuran dana judi daring yang terkait dengan pencucian uang, pemblokiran situs judi daring, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya judi daring.

Budi Gunawan mencatat adanya 8,8 juta masyarakat Indonesia yang terlibat dalam perjudian daring, dengan 80.000 di antaranya adalah anak-anak. Angka ini diperkirakan terus meningkat jika tidak ada upaya lebih lanjut. Perputaran uang dari judi daring di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp900 triliun, yang menunjukkan besarnya dampak ekonomi dari kegiatan ilegal ini.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir lebih dari 104.000 situs judi daring dan mengajukan permohonan pemblokiran lebih dari 650 rekening bank yang diduga terkait dengan perjudian daring. Komdigi juga bekerja sama dengan platform teknologi besar seperti Google dan Meta untuk memblokir kata kunci terkait judi daring di internet.

Tindakan ini juga melibatkan penindakan hukum terhadap influencer yang mempromosikan situs judi daring. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, mengungkapkan bahwa 85 influencer telah ditetapkan sebagai tersangka terkait promosi judi daring.

Secara keseluruhan, upaya pemberantasan judi daring ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perjudian ilegal di Indonesia, dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan platform teknologi.

Industri petrokimia Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, namun juga memiliki potensi besar untuk berkembang. Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), menyoroti rendahnya tingkat utilisasi industri petrokimia hulu yang hanya sekitar 60%-70%, disebabkan oleh mahalnya bahan baku domestik dan tingginya biaya produksi. Oleh karena itu, Inaplas mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam melindungi industri ini, salah satunya melalui pengendalian impor dan insentif untuk mengurangi harga bahan baku domestik.

Henry Chevalier, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), juga mengusulkan pembebasan pajak untuk bahan baku plastik agar industri hilir bisa bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Di sisi pemerintah, Susila Brata dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melindungi industri petrokimia domestik melalui peraturan mengenai bea masuk, sementara Wiwik Pudjiastuti dari Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya neraca komoditas untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan.

Selain itu, Eko Harjanto dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa dukungan terhadap industri petrokimia akan terus difokuskan, baik dari sisi insentif maupun percepatan proses perizinan, yang sering menjadi kendala terbesar bagi pelaku industri. Dengan adanya kebijakan yang mendukung dan optimalisasi investasi, sektor petrokimia Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan potensi pasar yang besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor.