Polisi menangkap 24 tersangka kasus judi daring atau online yang melibatkan sembilan pegawai Kemenkomdigi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Senin (25/11) mengatakan, dari hasil pengembangan kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi, pihaknya telah menangkap 24 tersangka. Mereka memiliki peran berbeda. Empat di antaranya berperan sebagai bandar, yakni A, BN, HE, dan J (dalam daftar pencarian orang/DPO). Adapun tujuh orang berperan sebagai agen pencari situs judi daring, yakni B, BS, HF, BK, serta JH (DPO), F (DPO), dan C (DPO). Kemudian, tiga orang berperan mengumpulkan daftar situs judi daring dan menampung uang hasil setoran dari agen, yakni A, MN, dan DM. Dua orang lagi, yakni A dan AJ, berperan menyaring ataumemverifikasi situs yang tidak terblokir.

Selain itu, ada dua orang yang melakukan pencucian uang, yakni D dan E. Satu orang berperan merekrut dan mengoordinasi para tersangka, khususnya para tersangka, yakni J. Sembilan pegawai Kemenkomdigi yang terlibat adalah DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR. Dari inisial tersangka tersebut, empat orang sudah terkonfirmasi nama lengkapnya. Mereka, antara lain, AK yang merujuk pada Adhi Kiswanto, staf ahli dari Kemenkomdigi, dan AJ, yakni Alwin Jabarti Kiemas. Adapun T, yaitu Zulkarnaen Apriliantony, pernah menjabat komisaris BUMN. Terakhir DI, Denden Imadudin Soleh, salah seorang pejabat Kemenkomdigi.

Polisi juga telah menyita aset bernilai Rp 167,8 miliar. Selanjutnya, disita juga barang mewah dan berharga lain senilai di atas Rp 120 miliar. Informasi bahwa tersangka Alwin adalah keponakan dari mendiang Taufik Kiemas, suami dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, langsung disangkal oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Nasional Ronny Talapessy. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan, terkuaknya praktik ini menandakan visi pemerintah untuk melenyapkan judi daring tidak tersampaikan dengan baik sampai ke jajaran paling bawah. Bahkan, ia menduga praktik ini tidak hanya terjadi di jajaran staf, tetapi juga “Orang Penting di tingkat atas. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan lima langkah strategis dalam mengajak dunia usaha berperan lebih besar dalam  mengatasi isu-isu global, mulai dari kemiskinan hingga perubahan iklim. Kontribusi dan sinergi berbagai pihak, terlebih sektor usaha, terkait isu-isu tersebut dinilai penting karena diyakini bakal menciptakan dampak positif terhadap masa depan kehidupan manusia. "Kami percaya sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan pada acara Investor daily ESG Appriciaton Night.

Hanif memaparkan, KLH mempunyai lima fokus utama, pertama yakni memberdayakan masyarakat lokal dalam ekonomi hijau. Kedua, transisi energi hijau sebagai prioritas utama. Ketiga, Hanif juga mencermati kesetaraan gender dan  perlindungan tenaga kerja. Keempat, Hanif mengunkapkan selanjutnya di sektor ketahanan pangan sejalan dengan krisis pangan global menjadi tantangan yang membutuhkan solusi mendesak. Fokus kelima atau terakhir, pendekatan regulasi yang tegas dan terukur. Hanif akan memastikan penerapan regulasi lingkungan dijalankan secara ketat. (Yetede)

Ketimbang menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, pemerintah lebih baik menjalankan tiga jenis pajak, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yakni pajak karbon, cukai pemanis dan pajak penghasilan atas perdagangan melalui sistem elektronik. "Kenapa kenaikan harga tarif PPM jadi 12% menjadi prioritas padahal ada tiga objek pajak lain yang juga tertuang dalam UU HPP tetapi belum digencarkan oleh regulator," kata deputi Direktur Center for Indonesia taxation Analysis (CITA) Ruben Hutabarat. Ruben menyebutkan jika memang dalihnya ialah untuk menjalankan amanat UU HPP, tiga janis pajak tadi belum digencarkan sampai dengan saat ini sehingga akan muncul anggapan keberpihakan terhadap subjek tertentu. Pasalnya dari ketiga jenis pajak tadi, subjek pajaknya tentu berbeda dengan kenaikan tarif PPN. "PPN akan menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ujarnya. (Yetede)

Transformasi subsidi energi berdampak pada masyarakat ekonomi kelas menengah berpenghasilan rendah. Kelompok masyarakat tidak masuk dalam data, penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pun tiada instrumen dari pemerintah yang menyokong pemenuhan kebutuhan seiring dengan penyesuaian harga energi. Harga energi akan mengalami penyesuaian seiring dengan langkah pemerintah melakukan transformasi subsidi. Kebijakan pemerintah ini berdampak positif dalam mencegah kebocoran anggaran. Artiannya anggaran subsidi lebih tepat sasaran. Ada tiga skema transformasi subsidi energi yang digodok oleh pemerintah.

Skema pertama dengan mengalihkan mekanisme subsidi tidak langsung  menjadi subsidi langsung. Artiannya subsidi diberikan langsung kepada yang berhak dengan pola seperti pembagian  BLT. Dengan mekanisme ini maka fasilitas umum seperti rumah sakit dan rumah ibadah masih mendapatkan subsidi listrik. Begitu pula dengan kendaraan umum yang masih mendapatkan subsidi BBM. Sedangkan skema terakhir yakni tetap menggunakan mekanisme subsidi tidak langsung namun pemerintah menentukan siapa yang berhak. Formulasi ini sudah digagas sejak era pemerintahan Joko Widodo melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. (Yetede)

Serangkaian aksi penggalangan dana publik melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham akan bertebaran di penghujung 2024. Potensi dana dari emisi tersebut bernilai fantastis seperti yang pernah diungkapkan Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagai perusahan berklasifikasi mercusuar alias 'Lighthouse Companies'.  Perusahaan-perusahaan mercusuar yang segera melantai di BEI di antaranya, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), anak usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) atau yang kini berganti nama menjadi PT Alamtris Resource Indonesia Tbk. Satu lagi, peritel peralatan dan perabotan rumah tangga, PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau populer dengan MR D.I.Y. AADI akan menawarkan sebanyak-banyaknya 778.689.200 atau mencerminkan 10% dari modal dengan membandrol pelaksanaan di kisaran Rp4.590-Rp5.900, sehingga calon emiten tersebut berpeluang meraup dana publik sejumlah Rp4,59 triliun. Sedangkan, MR. D.I.Y bakal menawarkan sebanyak-banyaknya 2.519.039.400 saham atau mencerminkan 10% dari modal dengan harga berkisar Rp 6.650-1.870 per saham. (Yetede)

Perbankan nasional cukup percaya diri (pede) kinerja di akhir tahun  ini bisa tumbuh berkelanjutan. Salah satu yang difokuskan adalah menjaga kualitas kredit terus membaik dari tahun ke tahun. Seiring dengan penyaluran kredit  yang diperkirakan meningkat, bank berusaha untuk melakukan monitoring dan penagihan nasabah kredit bermasalah, Selain itu, bank juga melakukan hapus buku untuk menekan peningkatan rasio kredit bermasakah (non performing loan/NPL). Seperti yang tercermin dari survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan IV-2024. NPL, gross perbankan berada di levek 2,43%, kemudian membaik pada Desember 2023 ke 2,19%.

Diharapkan, pada Desember 2024 NPL juga terus ditekankan perbankan. Namun demikian, masih terdapat potensi peningktaan NPL yang berasal dari pemburukan kredit restrukturisasi kolektibilitas 1 dan kredit kolektibilitas 2, seiring dengan menurunnya kondisi debitur dikarenakan perekonomian yang belum stabil. Seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang pede NPL di akhir September 2024, tercatat NPL gros BRI di level 2,9%, angka ini membaik dibandingkan dengan September 2023 di level 3,07%. BRI juga tetap menjaga NPL coverage di level 215,4% pada kuartal III-2024. (Yetede)