Mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11 % menjadi 12 %. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih mahal harga-harga barang dan jasa tertentu. Respons warga sebagai berikut ; “Sedikit banyak kenaikan PPN pasti berpengaruh. Tiap kita belanja bulanan, hiburan, bepergian, atau keperluan apa pun, kan, dipatok PPN. Dengan kenaikan ini, pos pengeluaran harus mulai dipangkas. Kaget, ternyata tarif PPN jadi naik. Saya berharap kebijakan ini dikaji ulang. Kondisi sekarang yang semuanya serba mahal ditambah PPN dan banyak pungutan lain, masyarakat jadi terbebani. Pemerintah mungkin bisa mencari alternatif lain (mencari sumber pendapatan negara),” ujar Eduward (34) Karyawan Swasta di Jakarta

“Menurut saya, kenaikan PPN jadi 12 % membebani masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Kenaikan tersebut juga berpengaruh pada konsumsi dan belanja masyarakat karena akan diikuti kenaikan harga sejumlah bahan baku oleh produsen. Jangankan sampai kenaikan PPN terealisasi. Kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat saat ini saja sudah turun. Sementara, pendapatan banyak terpotong pajak lainnya. Kenaikan pajak tidak setara dengan pendapatan yang diterima,” kata Lenny Septiani (25) Warga Jakarta. Alda Siahaan Pengajar Musik di Jaksel, berkata, “Kenaikan PPN 12 % sebaiknya ditunda sampai kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah stabil. Profesi saya banyak berhbungan dengan nilai tukar asing. Kerap terjadi, kebijakan-kebijakan di dalam negeri bisa berimbas pada goyangnya rupiah. Jangan dulu menambah beban rakyat dengan kenaikan pajak. Jika dipaksakan kenaikan PPN, harga barang bisa terimbas naik dan ekonomi terdampak. Saya akan mempertimbangkan lagi pengeluaran.” (Yoga)

Hampir 200 kapal yang digunakan dalam praktik penangkapan ikan ilegal di Indonesia ditangkap sepanjang 2024. Sejauh ini, Laut Arafura masih menjadi salah satu kawasan primadona bagi para penangkap ikan ilegal. Berdasar data Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di KKP (Ditjen PSDKP KKP), sepanjang tahun ini 196 kapal pelaku praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) ditangkap. Sebanyak 171 kapal di antaranya adalah kapal ikan Indonesia (KII) dan 25 kapal lainnya kapal ikan asing (KIA). Potensi kerugian negara yang diselamatkan diklaim mencapai Rp 3,3 triliun. Angka ini dihitung dari potensi total tangkapan ikan ilegal yang diselamatkan hingga kerusakan alam yang ditimbulkan dari hal tersebut. Khusus di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, meliputi Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Timor, ada 29 KII dan 1 KIA yang dibekuk PSDKP KKP. Capaian ini diklaim menjadi bukti negara hadir di WPP 718, khususnya Laut Arafura.

”Kami tegaskan tidak gentar dengan ancaman pelaku kejahatan yang menjadikan Laut Arafura sebagai lokasi illegal fishing mereka,” ujar Dirjen PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Maluku, Minggu (24/11/20). Pung menjelaskan, dengan potensinya yang besar, Laut Arafura menjadi primadona perikanan tangkap. Berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 19/2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, WPP 718 menyimpan potensi perikanan mencapai lebih dari 2 juta ton produk perikanan. Selain itu, posisi WPP 718 yang berbatasan dengan perairan Australia, Papua Niugini, dan Timor Leste membuat aktivitas di sana perlu dipantau ekstra. ”Dalam pengawasan, kami juga melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga bagi kami di lapangan, mengingat keterbatasan jumlah armada kapal.Pola ini terbukti efektif dan efisien,” ujarnya. (Yoga)

Banjir bandang dan longsor menerjang empat kabupaten di Sumut, yakni Deli Serdang, Karo, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Sebanyak 14 orang tewas dan sedikitnya delapan orang masih hilang dalam bencana yang mulai terjadi pada Sabtu (23/11) malam. Di Deli Serdang, tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan melakukan pencarian di permukiman yang rusak berat diterjang banjir bandang di Desa Martelu, Kecamatan Sibolangit, Minggu (24/11). Empat korban tewas telah ditemukan. ”Tim SAR gabungan masih bekerja mencari dua korban hilang,” kata Pj Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman, Minggu malam. Empat rumah dan satu gere ja di permukiman yang beradadi lembah di antara bukit itu roboh terbawa arus banjir bandang.

Sungai kecil di tengah permukiman melebar dan dipenuhi batu-batu besar yang terbawa arus dari hulu. Ekskavator dikerahkan untuk memindahkan kayu, batu, dan tanah demi mencari korban. Namun, hingga Minggu malam, dua korban belum ditemukan. Edy Ginting (45), warga Desa Martelu, mengatakan, dirinya selamat karena arus banjir bandang hanya melintas di samping rumahnya. Hujan deras sudah turun di Sibolangit sejak Sabtu (23/11) sore. Saat malam tiba, listrik padam sehingga desa gelap gulita. ”Kejadiannya sangat cepat. Awalnya, kami mendengar suara gemuruh seperti mesin truk. Beberapa saat kemudian, banjir bandang yang membawa batu dan kayu langsung menerjang desa kami,” kata Edy. (Yoga)

Sikap geming pemerintah untuk tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan menjadi bumerang  untuk pencapaian target realisasi penerimaan pajak tahun 2025. Lantaran kenaikan tarif  PPN bisa berujung pada tidak tercapainya target  penerimaan pajak alias shortfall pada akhir tahun 2025 nanti. Jika tujuan pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara, ada banyak opsi yang bisa dilakukan, salah satunya adalah memperluas tax base PPN dan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak. Kalaupun kebijakan tetap dilakukan, pemerintah harus mengantisipasi dampaknya terhadap daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pendukung yang kuat. Tercatat target realisasi penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun. Untuk jenis pajak PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). diperkirakan akan mencapai Rp 945,1 triliun. Angka ini tumbuh 13,31% dari outlook realisasi PPN dan PPnBM tahun 2024 yang sebesar Rp819,2 triliun. Bila melihat pada pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 maka konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi ke pertumbuhan ekonomi hingga 53,08%.(Yetede)

Penyaluran kredit kepada usaha UMKM  industri perbankan per Oktober 2024 sebesar Rp 1.402,3 triliun, tumbuh 4,6% secara tahunan  (year on year/yoy). Angka pertumbuhan tersebut mengempis dibandingkan  dengan bulan sebelumnya yang meningkat 5% (yoy). Meskipun secara nominal kredit yang disalurkan mengalami pertumbuhan Rp3 triliun atau hanya 0,21% secara bulanan (month to mont/mtm) per oktober 2024. Apabila  dibandingkan dengan akhir 2023, kredit UMKM naik 2,79% (year on date/ytd), namun tren pertumbuhannya memang cenderung melambat. "Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama pada skala kecil yang meningkat 7,2% (yoy)," tutur Direktur Ekskutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya. Kredit skala kecil tersebut lebih tinggi dibandingkan September yang naik 6,6% (yoy). Sedangkan kredit mikro dan menengah pertumbuhannya menyusut di oktober. Di mana, kredit mikro dari tumbuh 5,1% (yoy) susut dari bulan sebelumnya 2,4% (yoy). Dari komposisinya, kredit UMKM perbankan nasional masih didominasi oleh kredit mikro, yakni 45,46% atau senilai Rp 637,5 triliun. Kemudian, porsi kredit kecil sebesar 32,52% atau sebesar Rp456 triliun per Oktober. Serta kredit skala usaha menengah sebesar Ro308,8 triliun memiliki porsi 22,02% dari total porfolio UMKM. (Yetede)