Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar saham dan berpotensi menggerus kinerja sejumlah emiten, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Sektor-sektor seperti farmasi, industri kimia, dan konsumer sangat sensitif terhadap volatilitas nilai tukar, yang bisa meningkatkan biaya operasional mereka. Namun, emiten dengan orientasi ekspor, seperti PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), berpotensi memperoleh keuntungan dari pelemahan rupiah karena harga jual produk mereka, seperti CPO, seringkali dipengaruhi oleh kurs dolar AS.

Menurut Suryandi, Director of HR & Corporate Affairs PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), meskipun perusahaan mereka mengimpor beberapa bahan baku, dampak pelemahan rupiah terhadap kinerja TPIA tidak terlalu signifikan. Yang lebih penting adalah pengendalian impor, karena pasokan produk petrokimia di pasar sudah banyak dijajah oleh barang impor, terutama dari China. Di sisi lain, Joni Tjeng, Corporate Secretary TAPG, menjelaskan bahwa meski harga CPO dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS, harga CPO global saat ini masih berada pada level yang baik, dan perusahaan mereka sudah melakukan pinjaman dalam satuan rupiah, sehingga terhindar dari risiko fluktuasi kurs.

Para analis juga mencatat bahwa meskipun pelemahan rupiah memberi dampak negatif pada sektor yang bergantung pada impor, dampak ini bisa diimbangi jika perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Abdul Azis Setyo Wibowo, analis dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai bahwa penjualan yang tumbuh dapat mengurangi efek negatif pelemahan rupiah pada sektor farmasi dan konsumer.

Secara keseluruhan, pelemahan rupiah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump, membawa sentimen negatif bagi beberapa sektor, terutama sektor yang membutuhkan arus modal asing dan perusahaan dengan orientasi impor. Namun, sektor ekspor dan perusahaan yang telah mengatur manajemen keuangan dengan bijak, seperti TAPG dan TPIA, dapat mengurangi dampak tersebut.

Pilkada 2024 yang akan berlangsung di seluruh Indonesia pada Rabu, 27 November 2024, merupakan ajang demokrasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Pilkada ini akan memilih kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, di 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal, terutama melalui sektor UMKM, transportasi, perhotelan, percetakan, dan hiburan yang akan mendapatkan dorongan dari kegiatan kampanye dan peredaran uang yang meningkat.

Namun, meskipun dampak Pilkada terhadap ekonomi nasional tidak terlalu signifikan, kegiatan ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan sementara dan permintaan tambahan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah secara temporer. Bagi dunia usaha, Pilkada telah menjadi rutinitas yang dapat dipahami, dan para pengusaha berharap agar kepala daerah terpilih dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif serta mendorong investasi dengan kebijakan yang ramah bagi dunia usaha.

Namun, ada kekhawatiran bahwa perubahan kebijakan sepihak yang populis dan jangka pendek oleh kepala daerah bisa menghambat implementasi kebijakan pembangunan yang lebih panjang dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemimpin daerah yang terpilih diharapkan untuk lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan perizinan berusaha, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk meningkatkan elektabilitas.

Pada akhirnya, masyarakat diharapkan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan bijak dalam suasana yang aman, damai, dan tertib, demi kemajuan dan kemakmuran daerah. Pemerintah dan dunia usaha berharap agar Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkomitmen untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan dan mendukung dunia usaha dengan kebijakan yang jelas dan stabil.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di Indonesia. Menurut Yusuf Rendy Manilet, seorang ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, perubahan lanskap politik di tingkat daerah, terutama setelah Pilkada 2024, berpotensi mengganggu kesinambungan implementasi kebijakan pembangunan yang telah disepakati, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yusuf mencatat bahwa meskipun pemerintah pusat dan daerah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, kebijakan sering kali berubah menjadi populis oleh kepala daerah yang bertujuan untuk menaikkan elektabilitas menjelang pemilihan. Akibatnya, dokumen teknokratik yang telah disusun untuk mencapai target pembangunan jangka panjang seringkali diabaikan.

Selain itu, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), melalui Armand Suparman, mengingatkan bahwa perizinan berusaha dan pelayanan publik adalah masalah besar yang dihadapi banyak daerah. KPPOD menyoroti bahwa banyak daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) yang diperlukan untuk penerapan sistem online single submission (OSS), yang merupakan bagian dari implementasi UU Cipta Kerja. Ketidakpastian dalam layanan perizinan berusaha ini dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Armand juga menekankan masalah ego sektoral antar instansi yang sering memperlambat integrasi layanan perizinan berusaha antara pusat dan daerah. Selain itu, tarif pajak dan retribusi daerah yang tinggi, seperti PBB-P2 dan BPHTB, sering menjadi penghalang bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah memberikan insentif fiskal untuk menarik investasi dan mendorong perekonomian daerah.

Dengan demikian, Pilkada 2024 menjadi momen penting yang tidak hanya menentukan pemimpin daerah, tetapi juga menguji kemampuan kepala daerah terpilih untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan mengatasi hambatan dalam pelayanan publik dan perizinan berusaha demi menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kementerian Perindustrian Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita, akan segera mengundang Apple Inc. untuk membahas realisasi investasi mereka di Indonesia, setelah proposal investasi senilai US$100 juta yang diajukan oleh Apple ditolak. Alasan penolakan tersebut adalah karena proposal investasi Apple dinilai belum memenuhi asas keadilan bagi Indonesia.

Menteri Agus menjelaskan bahwa asas keadilan yang dimaksud berkaitan dengan perbandingan investasi Apple di Indonesia dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang sama di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Di Vietnam, Apple berinvestasi sebesar Rp255 triliun untuk membangun pabrik, sementara di Indonesia, Apple baru berinvestasi sekitar Rp1,4 triliun, meskipun penjualan produk Apple di Indonesia mencapai 2,5 juta unit. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam investasi yang dianggap tidak adil oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, Agus juga menyoroti bahwa investasi dari produsen perangkat elektronik lainnya, seperti handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT), di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan Apple. Kriteria lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan penciptaan nilai tambah, impor, dan seberapa besar Apple dan produsen HKT lainnya dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Agus menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki angka investasi ideal yang diharapkan dari Apple, dan negosiasi selanjutnya juga akan mencakup pembahasan mengenai proposal investasi Apple pada periode 2020-2023 yang belum terealisasi. Pemerintah berencana untuk meminta Apple untuk melunasi "utang investasi" yang terkait dengan proposal investasi periode sebelumnya, sebelum melanjutkan ke proposal investasi baru yang diajukan untuk periode 2024-2026.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap keadilan investasi dan kontribusi perusahaan asing, seperti Apple, dalam mendukung perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah bagi industri lokal.

PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air) telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) untuk pengadaan 12 pesawat baru dari PT Dirgantara Indonesia (Persero). Kesepakatan ini dilakukan setelah SAM Air diakuisisi oleh PT Yasa Artha Trimanunggal pada 30 September 2024. Menurut Direktur Utama Yasa Artha Trimanunggal, Yenna Yuniana, langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ekosistem transportasi udara yang mendukung ketahanan pangan nasional.

Sebagai bagian dari kesepakatan, SAM Air akan membeli dua unit pesawat Cassa 212 dan sepuluh unit pesawat N219 yang direncanakan untuk dikirimkan mulai Maret 2025 untuk Cassa 212 dan pada pertengahan 2027 untuk N219. Pesawat-pesawat tersebut akan digunakan untuk mendukung distribusi pangan ke daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia serta memperkuat moda transportasi udara bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Direktur Utama SAM Air, Agus Priyanto, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Yasa Artha Trimanunggal membuka peluang lebih besar untuk perusahaan berkontribusi dalam memperluas layanan penerbangan perintis, khususnya dalam mendukung distribusi pangan ke daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan pengadaan pesawat baru ini, SAM Air berharap dapat menyediakan layanan yang lebih efektif dan efisien, serta membantu mengatasi tantangan logistik di wilayah-wilayah yang sulit diakses.

Secara keseluruhan, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sektor transportasi udara Indonesia dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan akses yang lebih baik terhadap pasokan pangan.