Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar saham dan berpotensi menggerus kinerja sejumlah emiten, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Sektor-sektor seperti farmasi, industri kimia, dan konsumer sangat sensitif terhadap volatilitas nilai tukar, yang bisa meningkatkan biaya operasional mereka. Namun, emiten dengan orientasi ekspor, seperti PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG), berpotensi memperoleh keuntungan dari pelemahan rupiah karena harga jual produk mereka, seperti CPO, seringkali dipengaruhi oleh kurs dolar AS.

Menurut Suryandi, Director of HR & Corporate Affairs PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), meskipun perusahaan mereka mengimpor beberapa bahan baku, dampak pelemahan rupiah terhadap kinerja TPIA tidak terlalu signifikan. Yang lebih penting adalah pengendalian impor, karena pasokan produk petrokimia di pasar sudah banyak dijajah oleh barang impor, terutama dari China. Di sisi lain, Joni Tjeng, Corporate Secretary TAPG, menjelaskan bahwa meski harga CPO dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS, harga CPO global saat ini masih berada pada level yang baik, dan perusahaan mereka sudah melakukan pinjaman dalam satuan rupiah, sehingga terhindar dari risiko fluktuasi kurs.

Para analis juga mencatat bahwa meskipun pelemahan rupiah memberi dampak negatif pada sektor yang bergantung pada impor, dampak ini bisa diimbangi jika perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Abdul Azis Setyo Wibowo, analis dari Kiwoom Sekuritas Indonesia, menilai bahwa penjualan yang tumbuh dapat mengurangi efek negatif pelemahan rupiah pada sektor farmasi dan konsumer.

Secara keseluruhan, pelemahan rupiah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump, membawa sentimen negatif bagi beberapa sektor, terutama sektor yang membutuhkan arus modal asing dan perusahaan dengan orientasi impor. Namun, sektor ekspor dan perusahaan yang telah mengatur manajemen keuangan dengan bijak, seperti TAPG dan TPIA, dapat mengurangi dampak tersebut.

Pilkada 2024 yang akan berlangsung di seluruh Indonesia pada Rabu, 27 November 2024, merupakan ajang demokrasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Pilkada ini akan memilih kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, di 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal, terutama melalui sektor UMKM, transportasi, perhotelan, percetakan, dan hiburan yang akan mendapatkan dorongan dari kegiatan kampanye dan peredaran uang yang meningkat.

Namun, meskipun dampak Pilkada terhadap ekonomi nasional tidak terlalu signifikan, kegiatan ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan sementara dan permintaan tambahan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah secara temporer. Bagi dunia usaha, Pilkada telah menjadi rutinitas yang dapat dipahami, dan para pengusaha berharap agar kepala daerah terpilih dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif serta mendorong investasi dengan kebijakan yang ramah bagi dunia usaha.

Namun, ada kekhawatiran bahwa perubahan kebijakan sepihak yang populis dan jangka pendek oleh kepala daerah bisa menghambat implementasi kebijakan pembangunan yang lebih panjang dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemimpin daerah yang terpilih diharapkan untuk lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan perizinan berusaha, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk meningkatkan elektabilitas.

Pada akhirnya, masyarakat diharapkan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan bijak dalam suasana yang aman, damai, dan tertib, demi kemajuan dan kemakmuran daerah. Pemerintah dan dunia usaha berharap agar Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkomitmen untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan dan mendukung dunia usaha dengan kebijakan yang jelas dan stabil.