Selama ini, kelas menengah cenderung luput dari perhatian kebijakan pemerintah. Begitu pun perihal rencana kenaikan PPN menjadi 12 % mulai awal tahun 2025. Kebijakan ini jelas akan memukul tingkat kesejahteraan kelas menengah yang selama lima tahun terakhir jumlahnya terus menyusut. Masalahnya, pemerintah juga punya target menaikkan kapasitas fiskal agar memiliki ruang yang lebih besar guna membiayai program pembangunan. Dalam konteks ini, implementasi kenaikan tarif PPN sulit ditunda. Untuk itu diperlukan jalan tengah agar kebijakan tersebut tidak justru kontraproduktif. Kenaikan tarif PPN sudah diamanatkan dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski demikian, tetap diperlukan perumusan peta jalan dan strategi kebijakan sebagai implementasi dari UU tersebut.

UU HPP yang lahir sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 ini sudah mengatur kenaikan tarif PPN dari 10 % menjadi 11 % pada 1 April 2022, dan 12 % paling lambat pada 1 Januari 2025. Perundangan ini juga sudah mengatur barang dan jasa yang tidak dikenai PPN (negative list) meliputi pajak barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dari barang dan jasa yang dikecualikan. Situasi terkini menunjukkan terjadinya tekanan pada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) oleh BI, Oktober 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan survei bulan sebelumnya, dari 123,5 menjadi 121,1. Penurunan ini sejalan dengan pelemahan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Kenaikan PPN menjadi 12 % berimbas langsung pada tingkat kesejahteraan kelompok menengah ini.

BPS mengakui pentingnya peran kelas menengah dengan nilai pengeluaran mencapai 81,49 % dari total konsumsi masyarakat. Kelas menengah bersama kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) jumlahnya 66,35 % dari total penduduk Indonesia. Kenaikan PPN menjadi 12 % akan punya efek pengganda kenaikan harga 9-10 %. Dampaknya, kelas menengah akan terpukul, konsumsi domestik menyusut, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi. Jika mau adil, perlu kebijakan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) secara progresif atau penerapan tambahan PPh bagi kelompok superkaya. Pemerintah punya pilihan menunda kenaikan tarif PPN sembari menyiapkan peta jalan peningkatan rasio pajak yang lebih komprehensif. DPR juga sudah menyatakan penundaan penerapan tarif pajak penjualan tersebut bisa dilakukan tanpa harus merevisi UU HPP. (Yoga)

Tepat pada peringatan Hari Guru Nasional, Supriyani, guru honorer yang dituduh memukul anak polisi, pada Senin (25/11) divonis bebas. Selama berbulan-bulan, ia menjalani hari berat setelah dikriminalisasi, jadi tersangka, ditahan, dan menjalani persidangan. Lemahnya perlindungan guru menjadi ironi di tengah tugas berat mereka mencerdaskan bangsa. Majelis hakim PN Andoolo, Konawe Selatan, Sultra, membebaskan Supriyani (36), guru honorer yang dituduh memukul anak polisi. Supriyani dinyatakan tak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan. Hakim memerintahkan memulihkan nama baik guru honorer yang telah mengabdi 16 tahun ini.

”Memutuskan, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu dan kedua. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya,” kata Ketua Majelis Hakim Stevie Rosano, Senin (25/11). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menganggap alat bukti yang dihadirkan penuntut umum berupa keterangan saksi anak, hasil visum, dan alat bukti sapu tak sesuai dengan dakwaan. Menurut majelis hakim, keterangan yang disampaikan saksi anak tidak sesuai alat bukti dan fakta persidangan lainnya. Sementara kesaksian orangtua pelapor dinilai sebagai keterangan bersifat testimony yang layak dikesampingkan. Disebabkan keterangan tersebut didapatkan dari anak korban dan tak berkesesuaian dengan fakta persidangan.

Keterangan saksi dinilai tak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHAP. ”Karena itu, menurut saksi ahli, penegak hukum harus menaruh sikap ekstra hati-hati pada akurasi, terhadap saksi anak-anak, mutu keterangannya, baik akurasi maupun kelengkapan keterangan,” ungkap anggota majelis hakim, Vivi Fatmawaty Ali. Mendengar putusan itu, Supriyani tak mampu menahan haru. Ia menangis dan memeluk kuasa hukum, keluarga, dan para guru yang hadir mendampinginya dalam sidang. Ia ingin kembali mengajar dan bertemu anak-anaknya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menyatakan, vonis bebas ini merupakan wujud keadilan. Pihaknya menanti apa langkah penuntut umum. Upaya memulihkan nama baik Supriyani akan dirumuskan. (Yoga)

Iran menyatakan siap berunding kembali soal program nuklir mereka dengan beberapa negara Eropa sesuai resolusi yang dikeluarkan badan pengawas atom PBB (IAEA). Perundingan kali ini tanpa melibatkan AS. Jubir Kemlu Iran, Esmail Baghaei mengatakan di Teheran, Minggu (24/11) Wakil Menlu Iran akan bertemu mitra dari Perancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat (29/11) mendatang. ”Sejumlah isu kawasan dan internasional akan dibahas, termasuk Palestina dan Lebanon hingga isu nuklir,” kata Baghaei. Ia menjelaskan, pertemuan pekan ini adalah kelanjutan dari pembicaraan dengan ketiga negara itu pada September 2024. Pertemuan itu digelar sebagai agenda sampingan Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS.

Sebelumnya, pada Kamis (21/11), sebanyak 35 negara anggota pengurus IAEA mengadopsi resolusi mengecam Iran yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam pengawasan dan pengembangan program nuklirnya. Langkah tersebut diambil IAEA yang khawatir proyek pengayaan uranium Iran ditujukan untuk mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan itu berulang kali dibantah Iran yang menegaskan riset mereka untuk tujuan damai. Menyikapi resolusi IAEA, Iran mengumumkan telah mengembangkan teknik sentrifgal, yakni cara pengayaan uranium terbaru. Teknologi sentrifugal adalah pengayaan uranium melalui putaran kecepatan tinggi untuk menghasilkan isotop radio aktif (U-235).

”Kami akan menambah kapasitas pengayaan uranium secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai jenis mesin terbaru,” kata Behrouz Kamavandi, Jubir Badan Energi Atom Iran, kepada stasiun TV Iran, IRIB. Kamavandi mengatakan, pengembangan nuklir Iran akan tetap berjalan sesuai aturan dan keamanan dengan kerja sama IAEA. Kunjungan terakhir delegasi IAEA dipimpin ketua lembaga itu, Rafael Grossi, disikapi Iran dengan menyetujui pengayaan uranium mereka hanya mencapai 60 % kemurnian, di bawah standar pemurnian uranium yang dibutuhkan untuk membuat hulu ledak nuklir. (Yoga)

Pekerja terlihat sedang memasukkan ikan cakalang yang telah dipilah berdasarkan ukuran di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Senin (25/11/2024). Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor hasil perikanan sampai September 2024 tercatat mencapai 4,23 miliar dollar AS atau bertumbuh dan naik 3,1 persen dibandingkan periode serupa pada tahun lalu. (Yoga)

OJK merilis dokumen Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro 2024-2028, di Jakarta, Senin (25/11) sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola sehingga lembaga keuangan mikro dapat berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. OJK mencatat, per Agustus 2024, terdapat 253 lembaga keuangan mikro (LKM) di seluruh Indonesia, terdiri dari 174 LKM konvensional dan 79 LKM syariah (LKMS). Pada periode yang sama, total aset industri LKM tumbuh 9,73 % secara tahunan menjadi Rp 1,64 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman mengatakan, aspek tata kelola menjadi tantangan tersendiri dalam LKM. Dibutuhkan penguatan tata kelola, penguatan keterampilan dan kapasitas SDM, serta kualitas pendanaan. ”Visinya (peta jalan) sangat jelas, yaitu menjadikan LKM sebagai lembaga keuangan tepercaya di segmen mikro, aktif mendukung program pemerintah, serta berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Dan, tentu yang sangat penting perlindungan konsumen berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,” katanya, kemarin, di Jakarta.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LKM 2024-2028 merupakan amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, ada pula UU No 1/2013 tentang LKM, yang antara lain mengatur mengenai pertukaran informasi antar LKM, penggabungan, peleburan, dan pembubaran LKM, serta perlindungan kepada pengguna jasa LKM, pembinaan dan pengawasan LKM. Secara khusus, terdapat empat pilar kunci pengembangan dan penguatan industri LKM dalam peta jalan tersebut, yakni tata kelola, manajemen risiko, dan kelembagaan; pemberdayaan, edukasi dan literasi konsumen dan masyarakat. Selain itu, ada pula pilar pengembangan dan penguatan elemen ekosistem; serta pilar penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. (Yoga)

Presiden Prabowo meminta supaya ada titik keseimbangan antara harapan meningkatkan penghasilan dari buruh dan aspirasi pengusaha agar memperhatikan daya saing usaha. Hal ini menjadi arahan Presiden dalam rapat tertutup dengan Menaker, Yassierli dan Menteri Hukum, Supratma Andi Agtas, Senin (25/11). Yassierli menyampaikan kemajuan penyusunan upah minimum provinsi. ”UMP ini, filosofisnya kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana kita meningkatkan penghasilan dari buruh dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” ujarnya kepada wartawan seusai rapat. Semestinya, UMP ditetapkan 21 November. Namun, jadwal ini sudah terlewat. Selain itu, menurut Yassierli, tahun ini kondisinya berbeda karena ada putusan MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.

”Tunggu saja, saya punya target akhir bulan ini. Ya, paling lambat, awal bulan depan, ya. Semoga akhir bulan ini Permenaker tentang Upah Minimum bisa keluar,” tuturnya. Pemerintah, lanjutnya, akan mengikuti putusan MK. Setelahnya, formula yang pas akan dirumuskan. Apalagi, sudah ada masukan dari serikat pekerja dan dari pengusaha. Serikat pekerja dan pengusaha beda pendapat mengenai draf Permenaker terkait pengupahan. Permenaker itu, antara lain, mengatur upah minimum padat karya dan upah minimum pada industri padat modal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Senin (25/11), di Jakarta, mengatakan, dalam draf Permenaker terkait pengupahan yang dia terima, muncul substansi upah minimum padat karya dan upah minimum industri padat modal. Jika draf ini benar, pembagian dua kategori kenaikan upah minimum itu melanggar putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja. Putusan MK hanya mengatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu dengan memperhatikan proporsional kebutuhan hidup layak. KSPI yang dia pimpin bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani menolak substansi seperti itu. (Yoga)

Pekerja terlihat memindahkan susu sapi yang baru diperah di kawasan Duren Tiga, Jakarta, Senin (25/11/2024). Peternakan sapi milik Subhan ini memelihara 15 sapi perah yang menghasilkan 150 liter susu setiap hari. Susu yang dihasilkannya dijual Rp 12.000 per liter. Di tengah kebijakan program makan bergizi gratis yang akan segera dimulai pada Januari 2025, Subhan berharap para peternak lokal bisa diutamakan sebagai pelengkap program untuk mensuplai kebutuhan akan susu segar. (Yoga)

Seusai menerbitkan program Tabungan Beasiswa Berkah (Tabe), kini Pemprov Kalteng mengeluarkan program sekolah dan kuliah gratis untuk siswa dan mahasiswa tidak mampu. Kali ini, jelang pencoblosan Pilkada 2024, sedikitnya 97.000 orang diklaim menjadi target bantuan tersebut. Pada momen Hari Guru Nasional, Pemprov Kalteng mengeluarkan sejumlah program di bidang pendidikan. Salah satunya bantuan Rp 7,5 juta dengan nama Tabe untuk 20.000 mahasiswa tidak mampu. Padahal, sebelumnya, beasiswa Tabe dinilai bermasalah. Alasannya, calon penerima beasiswa harus memasukkan syarat rekomendasi dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Agustiar Sabran. Agustiar kini sedang mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalteng. Dia juga kakak kandung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Selain itu, ada kuliah gratis di 32 perguruan tinggi di Kalteng dengan target 10.000 orang serta sekolah gratis untuk 97.000 siswa SMA, SMK, dan SLB tidak mampu. Sementara program sekolah dan kuliah gratis baru diluncurkan dan dibuka pendaftarannya sejak Rabu (20/11) hingga 30 November 2024. Alfons (19), mahasiswa asal Kabupaten Seruyan, mengatakan dirinya baru saja mendaftar program kuliah gratis. Syaratnya tidak seperti saat mengajukan Tabe. Dia hanya perlu melampirkan KK, KTP, surat keterangan tidak mampu, kartu tanda mahasiswa (KTM), dan surat pernyataan aktif kuliah. Selain itu, ada juga pakta integritas, surat pernyataan penghasilan orangtua atau wali, serta foto tempat tinggal. Meski menyadari program itu ada di masa kampanye menjelang pencoblosan, Alfons bersyukur bisa mendaftar. Ia berharap dapat terpilih dan bisa menerima bantuan itu. (Yoga)

Polisi menangkap 24 tersangka kasus judi daring atau online yang melibatkan sembilan pegawai Kemenkomdigi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, Senin (25/11) mengatakan, dari hasil pengembangan kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi, pihaknya telah menangkap 24 tersangka. Mereka memiliki peran berbeda. Empat di antaranya berperan sebagai bandar, yakni A, BN, HE, dan J (dalam daftar pencarian orang/DPO). Adapun tujuh orang berperan sebagai agen pencari situs judi daring, yakni B, BS, HF, BK, serta JH (DPO), F (DPO), dan C (DPO). Kemudian, tiga orang berperan mengumpulkan daftar situs judi daring dan menampung uang hasil setoran dari agen, yakni A, MN, dan DM. Dua orang lagi, yakni A dan AJ, berperan menyaring ataumemverifikasi situs yang tidak terblokir.

Selain itu, ada dua orang yang melakukan pencucian uang, yakni D dan E. Satu orang berperan merekrut dan mengoordinasi para tersangka, khususnya para tersangka, yakni J. Sembilan pegawai Kemenkomdigi yang terlibat adalah DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR. Dari inisial tersangka tersebut, empat orang sudah terkonfirmasi nama lengkapnya. Mereka, antara lain, AK yang merujuk pada Adhi Kiswanto, staf ahli dari Kemenkomdigi, dan AJ, yakni Alwin Jabarti Kiemas. Adapun T, yaitu Zulkarnaen Apriliantony, pernah menjabat komisaris BUMN. Terakhir DI, Denden Imadudin Soleh, salah seorang pejabat Kemenkomdigi.

Polisi juga telah menyita aset bernilai Rp 167,8 miliar. Selanjutnya, disita juga barang mewah dan berharga lain senilai di atas Rp 120 miliar. Informasi bahwa tersangka Alwin adalah keponakan dari mendiang Taufik Kiemas, suami dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, langsung disangkal oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum Nasional Ronny Talapessy. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, mengatakan, terkuaknya praktik ini menandakan visi pemerintah untuk melenyapkan judi daring tidak tersampaikan dengan baik sampai ke jajaran paling bawah. Bahkan, ia menduga praktik ini tidak hanya terjadi di jajaran staf, tetapi juga “Orang Penting di tingkat atas. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan lima langkah strategis dalam mengajak dunia usaha berperan lebih besar dalam  mengatasi isu-isu global, mulai dari kemiskinan hingga perubahan iklim. Kontribusi dan sinergi berbagai pihak, terlebih sektor usaha, terkait isu-isu tersebut dinilai penting karena diyakini bakal menciptakan dampak positif terhadap masa depan kehidupan manusia. "Kami percaya sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat menyampaikan sambutan pada acara Investor daily ESG Appriciaton Night.

Hanif memaparkan, KLH mempunyai lima fokus utama, pertama yakni memberdayakan masyarakat lokal dalam ekonomi hijau. Kedua, transisi energi hijau sebagai prioritas utama. Ketiga, Hanif juga mencermati kesetaraan gender dan  perlindungan tenaga kerja. Keempat, Hanif mengunkapkan selanjutnya di sektor ketahanan pangan sejalan dengan krisis pangan global menjadi tantangan yang membutuhkan solusi mendesak. Fokus kelima atau terakhir, pendekatan regulasi yang tegas dan terukur. Hanif akan memastikan penerapan regulasi lingkungan dijalankan secara ketat. (Yetede)