Kondisi global diprediksi masih menghadapi gejolak,  menyusul kebijakan Donald Trump yang diperkirakan akan menjalankan kebijakan yang akan berdampak pada tarif tinggi, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi rantai pasok dagang. Namun demikian, kondisi Indonesia diyakini masih memiliki sejumlah kondisi positif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahun 2025 ada lima tantangan yang dihadapi perekonomian dunia. Pertama, yaitu terjadinya slower and  divergent growth dimana pertumbuhan ekonomi dunia menurun pada 2025 dan 2026. Kedua, yaitu kondisi reemergence of inflation pressure, dimana terjadi penurunan inflasi dunia akan melambat bahkan berisiko naik pada tahun 2026. Ketiga, yaitu terjadinya ketidakpastian suku bunga  The Fed diperkirakan akan menurun, menjadi lebih rendah tetapi yield US treasure akan naik tinggi menjadi 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Keempat, yaitu terjadinya penguatan mata uang dolar AS. Perry mengatakan indeks dolar Amerika menguat dari 101 ke 107. Kelima, yaitu muncul anggapan  investor asing untuk menanamkan modal di AS. Persepsi tersebut, menyebabkan  modal asing keluar dari negara berkembang dan kembali ke AS lantaran tingginya  suku  bunga dan kuatnya dolar. (Yetede)

Malapetaka masih menghinggapi PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Puluhan gerai tutup, ribuan karyawan dirumahkan, dan kerugian menanti pada tahun buku 2024. Sementara tahun depan masih gelap akibat ketidakpastian yang masih tinggi dan daya beli yang melemah. FAST, sebagai pemilik lisensi KFC dan Taco Bell di Indonesia, merasakan betul dampak konflik timur tangah yang berujung pada seruan boikot terhadap produk Amerika Serikat sejak tahun lalu. Mengacu pada grafik perkembangan  restoran KFC dan Taco Bell selama 10 tahun terakhir yang dipublikasikan, periode 2023 sampai berjalan 2024 terbilang menjadi masa-masa terberat perseroan. Tercatat sampai September 2024 sejumlah 47 gerai atau restauran KCF di berbagai daerah tutup dengan tinggal menyisakan 715 gerai dari total sebelumnya 762 gerai. Sedangkan gerai-gerai lainnnya akan direlokasi bukan saja sampai akhir tahun ini, tetapi berlanjut hingga tahun depan  akibat perpindahan trade zone behaviour. Pada periode tersebut, FAST juga tercatat sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2.000 karyawannya, sehingga jumlah karyawan perseroan per September 2024 berjumlah 13.715 dibandingkan sebelumnya 15.989 karyawan. (Yetede)

OJK hingga kini belum bisa mengeluarkan Peraturan  OJK (POJK) sebagai aturan  turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang asuransi wajib kendaraan (third party liability/TPL). Pasalnya, hingga saat ini PP tersebut belum terbit.  Penerapan TPL tersendiri telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentangan Pengembangan dan Penguatan Sekotr Keuangan (UU P2SK) yang seharusnya diimplementasikan mulai tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawass Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait pemungutan asuransi wajib tersebut. OJK baru akan mengeluarkan POJK sebagai aturan turunan usai pemerintah merilis PP mengenai hal tersebut.  Ogi belum bisa memastikan kapan PP itu terbit. "Kalau sekarang masih berandai-andai gitukan. Jadi, kami harapkan dengan pemerintahan baru tentunya apa yang sudah dicantumkan dalam UUP2SK  itu bisa ditindaklanjuti," kata Ogi. (Yetede)

Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5 %. Untuk menjaga kesejahteraan buruh, Presiden juga menyebut program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden menyampaikan hal itu seusai memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11). Presiden menyebut upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja. Karena itu, upah minimum ditetapkan untuk meningkatkan daya beli pekerja sembari tetap memperhatikan daya saing usaha. ”Menaker mengusulkan kenaikan upah minimum 6 %. Namun, setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 %,” tutur Presiden.

Upah minimum sektoral, lanjut Presiden, akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur melalui Permenaker. Presiden menambahkan, kesejahteraan buruh sangat penting dan perbaikan kesejahteraan buruh akan terus diperjuangkan. Untuk itu, Presiden juga menyampaikan, program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil akan menambah kesejahteraan buruh, terutama bagi buruh yang mempunyai anak. Terkait pengaturan lebih rinci mengenai upah minimum, menurut Menaker, Yassierli, ditargetkan aturannya sudah terbit pecan depan. ”Mungkin sebelum Rabu (pekan depan) sudah keluar permenakernya,” ucapnya. Setelah pemerintah menetapkan kenaikan rata-rata upah minimum 6,5 %, jadwal penentuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota serta upah minimum sektoral pun dikerjakan. (Yoga)

Presiden Prabowo memajukan target swasembada pangan dari 2028 menjadi 2027. Upaya mencapai target itu kian berat. Namun, swasembada pangan nasional tidak boleh ditawar-tawar lagi.Untuk merealisasikannya, pemerintah berfokus menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar pertanian dan pangan terlebih dahulu. Adapun kalangan pengusaha mendorong pentingnya kemitraan serta satu data di sektor pertanian dan pangan. Hal itu mengemuka dalam Afternoon Tea-Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (29/11). Pertemuan yang menghadirkan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan itu bertema ”Swasembada Pangan, Strategi Pemerintah dan Dampaknya terhadap Dunia Usaha”. Zulkifli mengatakan, Presiden memajukan lagi target swasembada pangan. Awalnya ditargetkan tercapai pada 2029. Lalu, target program prioritas utama itu berubah menjadi 2028 dan kini menjadi 2027. ”Ini bakal kian berat. Namun, Presiden menegaskan, swasembada pangan tidak boleh ditawar-tawar lagi,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah akan mengejar dahulu swasembada beras dan jagung pakan pada 2027. Target swasembada kedua komoditas tersebut paling memungkinkan untuk dicapai lantaran program-programnya sudah ada dan mulai digarap sejak akhir 2023. Saat ini, pemerintah tengah membenahi beberapa persoalan mendasar untuk menopang swasembada pangan kedua komoditas itu. Pertama, prosedur panjang petani mendapatkan pupuk subsidi dipersingkat. Kementan akan menjaring dan menentukan data petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, pupuk itu langsung diberikan kepada petani melalui gabungan kelompok tani dengan menunjukkan KTP. Kedua, waduk dan irigasi akan dibenahi dan dibangun oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Ketiga, BRIN telah diminta untuk mengembangkan benih-benih unggul. Keempat, penyuluh pertanian yang semula diampu daerah bakal langsung dipegang pemerintah pusat. Pemerintah juga tengah berupaya mentransformasi Perum Bulog. Perannya sebagai penstabil harga pangan dan pengelola cadangan pangan pemerintah akan diperkuat. Bulog akan di- jadikan badan otonom yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. (Yoga)