Stimulus Jadi Solusi Sebelum Kenaikan PPN
Hairul Rizal
28 Nov 2024 Kontan (H)
Pemerintah mempertimbangkan penundaan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang semestinya berlaku pada 1 April 2025, sesuai Undang-Undang. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengindikasikan bahwa sebelum kenaikan tarif PPN, pemerintah akan menggelontorkan sejumlah stimulus tambahan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, mengungkapkan bahwa bentuk stimulus masih dalam tahap kajian. Anggawira, Sekretaris Jenderal Hipmi, menyarankan subsidi listrik, bantuan langsung tunai (BLT), insentif UMKM, dan pengurangan tarif pajak sektor strategis sebagai bentuk stimulus efektif. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga daya beli untuk mendukung konsumsi masyarakat, yang menjadi motor penggerak ekonomi.
Namun, Awalil Rizky, Ekonom Senior Bright Institute, mengkritik bahwa stimulus hanya berdampak temporer dan tidak menyelesaikan masalah mendasar, yakni pelemahan daya beli masyarakat. Ia menekankan pentingnya menentukan durasi penundaan kenaikan PPN, karena jika hanya beberapa bulan, masalah utama tetap tidak teratasi.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut kebijakan ini berisiko tinggi. Stimulus yang bersifat jangka pendek tidak cukup untuk mengimbangi dampak jangka panjang dari kenaikan PPN. Bhima juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah, yang jumlahnya mencapai 137,5 juta orang, sulit mendapatkan kompensasi secara merata. Selain itu, ia menyoroti potensi kenaikan beban belanja negara jika stimulus terlalu besar, yang justru bertentangan dengan tujuan utama untuk mengurangi defisit fiskal.
Meskipun stimulus dapat memberikan bantuan sementara, kebijakan ini dinilai tidak cukup efektif untuk mendukung daya beli masyarakat dan dapat menambah tekanan pada anggaran negara.
Rasio Pajak Diincar, Ekonomi Baru Jadi Sasaran
Hairul Rizal
28 Nov 2024 Kontan
Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan rasio pajak (tax ratio) hingga 23% terhadap PDB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, tax ratio Indonesia berada di 10,12% PDB (2024), yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (10,32% PDB). Target ini menghadapi tantangan besar, terutama mengingat ketidakpastian global dan tekanan fiskal ke depan.
Menurut laporan OECD Economic Surveys Indonesia 2024, pemerintah harus memperluas basis pajak untuk PPN dan pajak penghasilan serta meningkatkan efisiensi belanja guna memenuhi kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Raden Agus Suparman dari Botax Consulting Indonesia optimis tax ratio bisa mencapai 23%-24% pada 2028, asalkan pertumbuhan ekonomi mampu menembus 9% per tahun dan industrialisasi serta hilirisasi terus diperkuat. Namun, Prabowo perlu menarik investasi asing secara masif untuk mendukung tujuan ini.
Di sisi lain, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Core Indonesia, memperkirakan bahwa dalam lima tahun ke depan, pencapaian target 23% PDB sulit terealisasi. Namun, peningkatan yang lebih realistis berada di kisaran 11%-15% PDB. Ia merekomendasikan langkah-langkah seperti perluasan basis pajak melalui formalisasi sektor informal, percepatan digitalisasi sistem perpajakan, dan optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan serta properti mewah.
Meskipun ambisius, dengan sinergi kebijakan yang tepat, target peningkatan tax ratio menjadi peluang penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal jangka panjang.
Menjaring Keuntungan dari Window Dressing
Hairul Rizal
28 Nov 2024 Kontan
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang masih tertekan pada November 2024 memberi peluang untuk penguatan di Desember melalui fenomena window dressing, yang secara historis memiliki peluang 90% terjadi. William Hartanto, Praktisi Pasar Modal dan Founder WH Project, memprediksi IHSG dapat kembali naik di akhir tahun karena koreksi saat ini dinilai wajar dan bukan karena panic selling.
Menurut Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas, potensi window dressing didukung oleh rebalancing portofolio dari manajer investasi pada indeks mayor seperti IDX30, LQ45, dan MSCI Indonesia. Reza Fahmi Riawan dari Henan Putihrai Asset Management menambahkan bahwa arah kebijakan fiskal dan moneter, baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, yang pro-bisnis dapat menjadi pendorong utama, meskipun ada risiko dari ketidakpastian global dan kebijakan ekonomi negara besar.
Namun, Dimas Krisna Ramadhani dari Indo Premier Sekuritas menyebut peluang window dressing tahun ini masih 50:50 karena aliran dana asing yang terus keluar. Saham-saham yang menjadi target window dressing biasanya adalah saham indeks besar seperti LQ45 dan Kompas100, dengan Reza Priyambada dari Reliance Sekuritas menyoroti saham big caps seperti perbankan.
Agung Ramadoni dari Heksa Solution Insurance mengamini potensi saham big caps, seperti BBCA, BMRI, BBNI, TLKM, ISAT, dan EXCL, yang menarik secara valuasi karena tekanan outflow sebelumnya. Audi merekomendasikan pembelian saham BMRI, BBCA, dan TLKM dengan target harga masing-masing Rp 7.100, Rp 10.800, dan Rp 3.050 per saham.
Momentum ini menjadikan Desember sebagai bulan potensial bagi investor yang ingin memanfaatkan window dressing pada saham-saham unggulan.
Bekal Ekspansi untuk Emiten Nikel
Hairul Rizal
28 Nov 2024 Kontan
Bisnis tambang dan pengolahan nikel tetap menarik bagi pelaku usaha, didukung oleh prospek positif komoditas ini di masa mendatang. Sejumlah emiten terus melakukan ekspansi, seperti PT Solusi Kemasan Digital Tbk (PACK), yang memasuki bisnis perdagangan nikel setelah berganti pengendali menjadi PT Eco Energi Perkasa (EEP), dengan taipan China, Deng Weiming, sebagai penerima manfaat akhir.
Holding BUMN Mind Id melalui Dilo Seno Widagdo, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha, optimistis terhadap nikel, terutama karena pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Mind Id, melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), memanfaatkan harga nikel yang diproyeksi bertahan di level US$ 16.000 per ton hingga akhir 2024, yang masih memberikan margin laba yang baik.
Menurut M. Rifki Darrisman, Research Analyst Phintraco Sekuritas, harga nikel akan stabil di US$ 17.500 per ton pada 2025, dengan peluang naik hingga US$ 20.000 per ton. Emil Fajrizki, Research Analyst Stocknow.id, menambahkan bahwa emiten yang fokus pada hilirisasi dan efisiensi produksi memiliki prospek lebih baik dibanding yang hanya menjual nikel mentah.
Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer, merekomendasikan emiten yang mendiversifikasi produk seperti nikel sulfat untuk menangkap peluang lebih besar, dengan target saham MDKA (Rp 2.160) dan NCKL (Rp 855). Emil menjagokan MDKA, MBMA, dan HRUM, serta merekomendasikan strategi buy on dip untuk saham ANTM (target Rp 1.565). Rifki menjagokan INCO, HRUM, dan ANTM.
Namun, tantangan utama tetap pada fluktuasi harga nikel global yang dapat memengaruhi margin dan keberlanjutan ekspansi emiten. Hilirisasi dan efisiensi menjadi kunci daya saing di industri ini.
Efisiensi, Jawaban di Tengah Konsumsi Lesu
Hairul Rizal
28 Nov 2024 Kontan
Kinerja PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) pada kuartal III-2024 mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 15,8% (yoy) menjadi Rp 5,22 triliun, meskipun pendapatan naik tipis 1,3% menjadi Rp 88,46 triliun. Analis Eka Rahmah dari Binaartha Sekuritas menjelaskan, penurunan ini disebabkan oleh daya beli konsumen yang melemah dan peralihan konsumen ke produk alternatif yang lebih murah. Pangsa pasar HMSP juga turun menjadi 27,9% dari 29% pada tahun sebelumnya.
Menurut Oktavianus Audi, VP Marketing Kiwoom Sekuritas Indonesia, kenaikan cukai rokok sebesar 10% pada awal 2024 dan lonjakan pembayaran cukai sebesar 17,8% (yoy) memberikan tekanan signifikan pada laba HMSP. Namun, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok di 2025 memberikan peluang HMSP untuk menerapkan strategi efisiensi dan menjaga stabilitas harga.
Analis Maybank Sekuritas, Willy Goutama, mencatat bahwa efisiensi operasional HMSP berhasil meningkatkan margin laba kuartalan menjadi 6,2% dari 3,7% di kuartal sebelumnya. Pendapatan kuartalan HMSP juga meningkat 7% menjadi Rp 30,6 triliun, didukung oleh permintaan yang lebih tinggi untuk tembakau dan cengkeh. Namun, Willy menggarisbawahi bahwa persaingan dari produsen rokok lapis II dan III semakin ketat.
Proyeksi kinerja HMSP di akhir 2024 tetap menghadapi tantangan. Eka Rahmah memprediksi pendapatan HMSP mencapai Rp 117,8 triliun dengan laba bersih Rp 7,6 triliun. Willy Goutama memperkirakan laba bersih sebesar Rp 7,15 triliun, turun dari Rp 8 triliun pada 2023, sementara Oktavianus Audi memprediksi laba bersih Rp 7,12 triliun dengan pendapatan Rp 117,2 triliun..
Meskipun prospek HMSP masih menghadapi tantangan daya beli masyarakat yang lemah dan persaingan ketat, stabilitas cukai rokok di tahun depan memberikan peluang untuk perbaikan kinerja melalui efisiensi operasional.
Kepemimpinan Daerah Baru Jadi Penentu Ekonomi Lokal
Hairul Rizal
27 Nov 2024 Kontan (H)
Momentum Pilkada serentak di 545 daerah, termasuk di provinsi besar seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, membawa harapan untuk penguatan ekonomi nasional, khususnya melalui kepemimpinan daerah yang pro-investasi dan pertumbuhan. Ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia menekankan pentingnya kepala daerah yang terpilih untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menghindari regulasi yang tumpang tindih dengan pusat, serta mendorong kemandirian pendanaan pembangunan.
Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, menyoroti perlunya perencanaan kebijakan yang matang, efisien, dan tidak boros. Ia juga menekankan pentingnya kepala daerah memprioritaskan kepentingan publik, menjalin kerja sama antardaerah, serta menghindari nepotisme dan korupsi.
Dari perspektif makroekonomi, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman, menghitung kontribusi pilkada terhadap PDB sebesar 0,211%, dengan catatan anggaran Rp 37,52 triliun digunakan secara efektif, terutama untuk sektor jasa seperti percetakan, iklan, makanan, dan logistik. Namun, Rizal menilai respons sektor-sektor ini masih kurang optimal.
Pilkada memberikan peluang bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dipimpin oleh kepala daerah yang fokus pada pembangunan strategis dan berorientasi pada kepentingan publik.
Waspada Lonjakan Utang Jika Pajak Tak Maksimal
Hairul Rizal
27 Nov 2024 Kontan
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan risiko peningkatan utang pemerintah Indonesia jika target kenaikan tax ratio yang dicanangkan Presiden Prabowo gagal tercapai. Target tax ratio sebesar 23% dari PDB pada 2025–2029 diperlukan untuk mendukung program-program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 7%.
OECD memprediksi kegagalan menaikkan tax ratio akan menyebabkan lonjakan rasio utang terhadap PDB, dari 38,55% pada 2024 menjadi 44,55% pada 2045. Hal ini berisiko mengurangi minat investasi karena kekhawatiran terkait kondisi fiskal Indonesia. Oleh karena itu, OECD menekankan pentingnya pemerintah menjaga batas utang publik dan defisit fiskal sambil meningkatkan tax ratio serta pertumbuhan ekonomi.
Menurut Badiul Hadi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), mencapai target tax ratio 23% adalah tantangan besar karena saat ini hanya berada di kisaran 9%-11%. Ia menilai diperlukan reformasi struktural yang konsisten, ekstensifikasi pajak pada sektor digital dan sumber daya alam (SDA), serta intensifikasi melalui penyederhanaan administrasi dan pengawasan penghindaran pajak.
Laporan IMF turut memproyeksikan rasio utang Indonesia akan mencapai puncaknya pada 2025 sebesar 40,7% dari PDB, lalu menurun secara bertahap hingga 39,6% pada 2029, dengan asumsi adanya pengelolaan fiskal yang disiplin. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan stabilitas politik juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan kepatuhan pajak.
IPO dan Saham PUPS AADI: Potensi atau Risiko?
Hairul Rizal
27 Nov 2024 Kontan
IPO PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) menawarkan dua opsi menarik bagi pemegang saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO): (1) berpartisipasi dalam Penawaran Umum Pemegang Saham (PUPS) AADI atau (2) hanya menikmati dividen. Pemegang saham ADRO berpotensi menerima dividen sebesar US$ 2,62 miliar (sekitar Rp 1.335 per saham) dan dapat membeli saham AADI melalui skema PUPS dengan rasio 100:23.
Hendriko Gani, Investment Analyst Stockbit Sekuritas, menjelaskan tiga skenario bagi AADI dan ADRO, Skenario dasar terdiri dari PE AADI diproyeksikan 5 kali di harga Rp 10.900, sementara ADRO mencapai 6,6 kali di Rp 1.900, Skenario bullish terdiri dari PE AADI naik menjadi 5 kali, sementara ADRO mencapai 8,9 kali di Rp 2.850, Skenario bearish terdiri dari PE ADRO turun ke 3,8 kali di harga Rp 1.110.
Hendriko menegaskan, investor ADRO yang hanya menerima dividen tanpa berpartisipasi dalam PUPS AADI berpotensi menghadapi penurunan harga saham ADRO tanpa mendapat keuntungan dari kenaikan harga AADI.
Sukarno Alatas, Head of Research Kiwoom Sekuritas, melihat peluang kenaikan harga saham AADI usai IPO. Investor yang membeli saham AADI melalui PUPS cenderung mendapatkan volume lebih besar, meskipun ada risiko penurunan harga ADRO setelah cum date dividen.
Indri Liftiany, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, menilai saham AADI berpotensi tinggi diminati pasar, meskipun ada risiko odd lot (jumlah saham kecil) sulit dijual. Ia juga mencatat kemungkinan penurunan laba ADRO pasca-spin-off AADI, yang akan memengaruhi pembagian dividen di masa depan.
Opsi berpartisipasi dalam PUPS AADI dianggap lebih menarik karena potensi kenaikan harga saham AADI, tetapi investor perlu mempertimbangkan risiko penurunan harga saham ADRO.
Dorongan Orang Dalam Topang Kinerja Saham
Hairul Rizal
27 Nov 2024 Kontan
Aksi akumulasi saham oleh "orang dalam" emiten, seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali, ramai terjadi di tengah kondisi pasar yang tertekan. Misalnya, jajaran direksi dan komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) serta PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) membeli saham perusahaan mereka. Selain itu, konglomerat Prajogo Pangestu meningkatkan kepemilikan saham di PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrosea Tbk (PTRO).
Menurut Hendra Wardana, Founder Stocknow.id, aksi pembelian saham oleh orang dalam sering kali menjadi sinyal kepercayaan terhadap valuasi perusahaan yang dianggap murah dan prospek jangka panjang yang menjanjikan, terutama di tengah ketidakpastian pasar. Praktisi pasar modal Agus Pramono menambahkan bahwa pembelian saham ini menunjukkan keyakinan terhadap kinerja fundamental perusahaan, terlepas dari gejolak pasar.
Fendi Susiyanto, Founder & CEO Finvesol Consulting, menjelaskan bahwa kondisi pasar yang tertekan memberi momentum bagi orang dalam untuk melakukan akumulasi, yang sekaligus menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan perusahaan. Daniel Agustinus, Certified Elliott Wave Analyst, menyoroti pentingnya sosok yang melakukan aksi tersebut, karena reputasi mereka dapat mempengaruhi sentimen pasar.
Namun, Daniel mengingatkan agar investor tidak serta-merta mengikuti langkah manajemen tanpa menganalisis fundamental perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, yang menegaskan bahwa setiap investor harus menyesuaikan strategi investasi dengan profil risiko dan target masing-masing.
Sebagai rekomendasi, Hendra menyarankan speculative buy untuk saham BREN dengan target harga Rp 7.600, serta trading buy untuk saham BMRI dan JSMR dengan target harga masing-masing Rp 6.800 dan Rp 4.800.
Persiapan BPR Penuhi Ketentuan Modal Baru
Hairul Rizal
27 Nov 2024 Kontan
Batas waktu pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional dan syariah akan berakhir pada 31 Desember 2024, sesuai dengan POJK Nomor 5 Tahun 2015. Hingga kini, dari total 1.377 BPR yang terdaftar, beberapa di antaranya menghadapi kendala dalam memenuhi ketentuan tersebut, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong proses konsolidasi, termasuk merger bagi BPR dengan pemegang saham yang sama.
Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, menyatakan bahwa proses pemenuhan modal inti berjalan lambat, terutama karena dampak pandemi Covid-19 yang masih memengaruhi pertumbuhan laba BPR. Tedy berharap BPR yang belum memenuhi ketentuan tetap diberikan kesempatan beroperasi, selama kondisi keuangannya sehat, dengan lingkup kegiatan yang disesuaikan dengan kapasitas modal yang dimiliki.
Ketua Umum Kompartemen BPR Syariah (BPRS) Asbisindo, Cahyo Kartiko, juga mengungkapkan bahwa beberapa BPR syariah mungkin akan mengembalikan izin operasionalnya ke OJK karena tantangan persaingan, terutama dari lembaga keuangan berbasis digital.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa hingga kuartal III-2024, 53 BPR telah menyelesaikan konsolidasi menjadi 17 unit. Selain itu, 13 BPR telah mendapat persetujuan merger menjadi 5 unit, sementara 75 BPR lainnya sedang dalam proses penggabungan menjadi 26 unit. Proses konsolidasi diharapkan dapat membantu BPR memenuhi persyaratan modal inti dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri keuangan yang ketat.