Kementan membatalkan kontrak empat perusahaan yang terbukti memproduksi pupuk palsu senilai total Rp 18,7 miliar. Kementan juga mencabut izin edar empat perusahaan yang menjual pupuk di bawah standar mutu. Mentan, Andi Amran Sulaiman, Rabu (27/11) mengatakan, empat perusahaan produsen pupuk palsu telah dimasukkan dalam daftar hitam. Keempat perusahaan itu adalah CV Mitra Sejahtera (MS), Koperasi Produksi Pesantren Nusantara (KPPN), PT Inti Cipta Sejati(ICS), dan PT Putera Raya Abadi (PRA). Kementan juga membatalkan kontrak dengan keempat perusahaan itu dan tak membayarkan uang pengadaan pupuk senilai total Rp 18,7 miliar. Dari jumlah itu, kontrak dengan CV MS senilai Rp 1,9 miliar, KPPN Rp 6 miliar, PT ICS Rp 3,3 miliar, dan PT PRA Rp 7,5 miliar.

Menurut Amran, Kementan juga mencabut izin edar empat perusahaan yang terbukti menjual pupuk di bawah standar mutu, yakni CV Mitra Sejahtera, CV Barokah Prima Tani, PT Multi Alam Raya Sejahtera, dan PT Putra Raya Abadi. Merek pupuk yang diedarkan keempat perusahaan tersebut secara berurutan adalah Sangkar Madu, Godhong Prima, MARS, dan Gading Mas. ”Keputusan tegas ini diambil setelah hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa mutu pupuk yang diproduksi jauh di bawah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Bahkan, ditemukan indikasi manipulasi dokumen uji mutu pupuk,” kata Amran melalui siaran pers di Jakarta. (Yoga)

Erwin Surbakti (30) tak kuasa menahan tangis ketika jenazah istri, dua anak, dan ibunya ditemukan di bawah timbunan longsor di Kabupaten Karo, Sumut. Hampir semua anggota keluarganya meninggal. Rumah sekaligus tempat usaha penginapan milik keluarganya juga hancur terbawa longsor. Erwin belum bisa melupakan malam kelam ketika longsor mengempas rumahnya, Sabtu (23/11) pukul 19.00. Ketika itu, dia bersama anggota keluarganya berada di rumah sekaligus tempat penginapan di kawasan wisata air panas di dekat kaki Gunung Sibayak. Rumah Erwin berada persis di bawah bukit terjal setinggi 100 m. Dia mendengar suara gemuruh ketika bukit di atas rumahnya longsor. Erwin bersama adik kandungnya, Rio Surbakti (26), dan seorang wisatawan yang sedang berada di penginapan itu melompat dari lantai dua.

Rumah roboh lalu tertimbun material longsor. Bencana longsor di Karo merenggut total 10 korban jiwa. Selain tujuh orang dalam satu keluarga, tanah longsor itu juga menyebabkan tiga wisatawan meninggal. Kepala BPBD Kabupaten Karo, Juspri Nadeak mengatakan, saat ini pihaknya berfokus melakukan penanggulangan bencana. Semua korban longsor di Karo telah ditemukan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut Rianda Purba mengatakan, bencana ekologis yang terjadi di Karo harus menjadi evaluasi untuk menghentikan kerusakan lingkungan demi mencegah amuk alam yang lebih parah.

Selain di Karo, banjir bandang dan longsor juga merenggut nyawa warga di Kabupaten Deli Serdang, Padang Lawas, dan Tapanuli Selatan. Rianda menyebut, sudah sejak lama terjadi pembalakan dan alih fungsi lahan di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan. Hutan konservasi itu adalah hulu sejumlah sungai yang mengaliri Kabupaten Karo  dan Deli Serdang, dua dari empat kabupaten yang terdampak banjir dan longsor pada Sabtu, 23 November 2024. Walhi Sumut meminta agar pemerintah melihat bencana itu sebagai alarm untuk menyelamatkan lingkungan dalam jangka panjang. Penebangan hutan secara ilegal harus dihentikan. Hutan-hutan yang sudah rusak juga harus diselamatkan. Jika tidak, bencana banjir bandang dan longsor akan terus terjadi. (Yoga)

Diantara gunungan sampah, anak-anak pemulung di Kota Palangka Raya, Kalteng, menyempatkan diri belajar mengenal huruf dan menulis. Keberadaan Suster Maria Fatima melayani dan menjadi teman belajar mereka. Disdukcapil Kota Palangka Raya, Senin (11/11) ramai didatangi warga. Di antara lembab dan panas udara siang itu, ada Sr MariaFatima di tengah mereka. Siang itu, Maria sedang mengurus KTP, KK dan akta kelahiran anak-anak pemulung di Kilometer 14, Kota Palangka Raya. Lokasi itu adalah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. ”Saya akan sering datang ke tempat ini karena banyak syarat administrasi yang belum mereka punya,” kata Maria. Akta kelahiran menjadi salah satu hal penting yang langka dimiliki anak pemulung di Kilometer 14. Orangtua anak-anak tersebut menganggapnya bukan hal penting. Padahal, akta kelahiran adalah kunci dari segala layanan dasar anak.

”Beberapa anak yang saya dampingi sulit masuk sekolah karena tidak punya akta lahir,” katanya.Maria adalah sosok penting bagi dunia pendidikan anak pemulung di Kilometer 14. Jasanya besar. Dia memberikan cinta lewat berbagai ilmu baru bagi anak-anak itu. ”Pendidikan itu hak mereka. Tanggung jawab banyak pihak untuk melayani hak anak itu,” kata Maria. Pertemuan intens Maria dengan anak-anak itu sudah berjalan dua tahun Awalnya, dia bertemu anak-anak yang ikut memulung bersama orangtuanya. Sebagian dari mereka lama putus sekolah. Meski sudah berumur setara siswa SMP, banyak di antara mereka belum bisa membaca. Maria berinisiatif mengajak mereka belajar kelompok di rumah salah satu warga di sekitar gunungan sampah. Namun, mereka segan bergabung. ”Sebagian besar putus belajar saat pandemi Covid-19. Mereka tidak punya telepon pintar untuk ikut pertemuan daring,” katanya.

Maria membentuk Kelompok Belajar TPA Kilometer 14 pada 2022. Anggota pertamanya hanya lima anak. Semua anak-anak pemulung di TPA Kilometer 14. Bukan perkara mudah mengelola kelompok belajar itu. Mereka beberapa kali pindah. Pada 2024, anak-anak itu masih menumpang di salah satu gedung pengelola TPA Kilometer 14, tapi, meski jauh dari ideal, anak-anak tetap datang. Sebagian masih membawa plastik yang baru dipungut. Mereka suka belajar di sana karena materi baca dan belajar disampaikan dengan permainan. Riki (16) adalah salah satu anak pemulung yang pernah bersekolah di Katingan, lalu pindah ke Palangka Raya lantaran orangtuanya bekerja di pembuangan sampah. Ia enggan ke sekolah lantaran takut dirundung teman kelasnya seperti yang ia alami di Katingan. Maria meyakinkan orangtuanya agar Riki mau kembali ke sekolah atau minimal ikut kelompok belajar binaannya.

Lambat laun Riki mau bergabung dengan Maria. ”Senang (bergabung dengan kelompok belajar), tetapi kalau sekolah enggak tahulah, lihat saja nanti,” kata Riki. Menurut Maria, Riki salah satu anak yang cerdas, tetapi ia butuh banyak dorongan untuk mau kembali ke bangku sekolah. Kini,tercatat ada 42 anak yang belajar bersama. Sebagian besar masih bersekolah. Enam di antaranya putus sekolah karena pernah dirundung lantaran hanya anak pemulung. Ada yang tidak percaya diri bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Namun, hampir semua beralasan tidak punya biaya. Maria berupaya memberikan bantuan agar mereka bisa kembali bersekolah. ”Akan ada banyak hal baik yang bisa dilakukan anak-anak itu jika mereka diberi kesempatan sekolah, bermain, dan bersosialisasi dengan teman sebaya ketimbang mencari uang memungut sampah,” katanya. (Yoga)

Plastik dikenal sebagai material praktis dan murah. Karena itu, plastik menggeser beragam pembungkus dan wadah alami. Masalahnya, biaya membersihkan polusi dari produksi plastik atau biaya mengelola kemasan saat kita membuangnya ke lingkungan tak pernah dihitung. Belum lagi tagihan medis bertambah akibat ancaman kesehatan manusia terkait plastik. Jangan lupakan biaya kerusakan pada kehidupan darat dan laut beserta seluruh ekosistem akibat polusi plastik juga sangat besar. Dari 25 November hingga 1 Desember 2024, perwakilan dari 175 negara, termasuk Indonesia, berkumpul di Busan, Korsel, untuk putaran kelima Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5) tentang Perjanjian Plastik di Busan. Isu paling diperdebatkan adalah apakah perjanjian ini akan mencakup target yang mengikat untuk mengurangi produksi plastik atau tidak.

Meski konsensus ilmiah menyatakan pemotongan produksi plastik penting untuk mengatasi ancaman lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkannya, beberapa negara yang mengedepankan industri petrokimia dan kimia, khawatir dampak negatif pada ekonomi mereka. Akibatnya, perundingan terbelah jadi dua kepentingan besar. Sekelompok negara, yang terdiri dari 67 negara dan dipimpin Norwegia dan Rwanda membentuk Koalisi Ambisi Tinggi Mengakhiri Polusi Plastik, menyatakan ingin membatasi jumlah total plastik di Bumi dengan mengendalikan produksi, konsumsi, dan pembuangan plastik. Kelompok berseberangan, produsen petrokimia dan kimia digalang Arab Saudi, Rusia, dan India, menolak pembatasan ini dan mendorong tata kelola di hilir , termasuk daur ulang. Di tengah pembelahan ini, posisi Indonesia cenderung abstain.

”Pembatasan produksi plastik mengganggu produksi minyak dan gas. Plastik tersusun dari karbon dan kimia dengan bahan baku utama energi fosil,” kata Yuyun Ismawati, Ketua Bersama the International Pollutants Elimination Network (IPEN) di Busan, Selasa (26/11). Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz (UFZ) menganalisis dampak plastik pada tiga krisis planet, yakni perubahan iklim, hilangnya keragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. PBB mengenalkan istilah ”tiga krisis planet” menggambarkan krisis global saling terkait, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Istilah ini untuk menyoroti saling ketergantungan dan dampak krisis ini pada ekosistem, masyarakat, dan ekonomi. Polusi mikroplastik di Indonesia amat parah. Tanpa upaya progresif, dampak buruk plastik yang ditanggung generasi mendatang amat besar. (Yoga)

Aturan hukum yang ada ternyata tak cukup melindungi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Perlu mekanisme guna memperkuat perlindungan guru. Kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh memukul anak polisi, membuka mata kita bahwa guru sangat rentan mengalami kekerasan hingga kriminalisasi karena tugas profesinya. UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, serta PP tentang Guru yang sejatinya telah melindungi guru dan enjadi kewajiban pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan, ternyata belum cukup melindungi. Kekerasan hingga kriminalisasi terhadap guru tetap terjadi. Bahkan, ada guru yang dipidana meski yurisprudensi MA menyatakan bahwa guru tak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap muridnya.

Selain itu, tidak semua guru mendapat bantuan ketika menghadapi ancaman pidana. Vonis bebas Supriyani oleh majelis hakim PN Adoolo (Kompas, 26/11/2024) menunjukkan bahwa guru membutuhkan bantuan dan dukungan untuk mendapatkan keadilan. Vonis bebas Supriyani menjadi momentum untuk menyusun mekanisme baru guna memperkuat perlindungan guru dalam menjalankan tugas profesinya. Tak dimungkiri, ada guru yang melampaui batas sehingga berujung pada kekerasan terhadap siswa. Karena itu, pemangku kepentingan pendidikan terkait perlu bersama-sama menyusun pedoman yang berisi bentuk-bentuk pendisiplinan siswa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama DPR merevisi UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen agar menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua warga sekolah patut diapresiasi. (Yoga)

Ribuan korban bencana alam di sejumlah daerah gagal mencoblos pada hari pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11). KPU memutuskan untuk menggelar pemungutan suara susulan dan lanjutan di sejumlah daerah terdampak bencana tersebut. Pemilih yang gagal menggunakan hak pilihnya ditemukan di Kabupaten Flores Timur, NTT. Sekitar 600 penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang memiliki hak pilih batal mencoblos karena kesulitan mengakses tempat pemungutan suara (TPS). ”Dari total daftar pemilih tetap 1.119 orang, yang memilih tidak sampai setengahnya,” ujar Kades Pululera, Paulus Tukan, Rabu. KPU NTT memutuskan untuk tidak mendirikan TPS di Pululera dengan alasan desa itu terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Karena itu, 1.119 warga Pululera yang terdaftar sebagai pemilih Pilkada 2024 diarahkan untuk menyalurkan hak pilih mereka di TPS desa terdekat, yakni Nileknoheng. Paulus menjelaskan,tidak semua pemilih dari Pululera bisa ke TPS di Nileknoheng karena tak memiliki kendaraan. Jarak Pululera ke Nileknoheng, 3 kilometer dengan kondisi jalan menanjak. Padahal, banyak pemilih termasuk kelompok lanjut usia dan ada yang sakit-sakitan. ”Ada juga yang jalan kaki ke sana (TPS). Mereka dating membawa undangan memilih. Namun, setelah tiba di sana, mereka diminta menunjukkan KTP. Banyak yang KTP-nya tercecer saat mengungsi. Mereka akhirnya tidak bisa memilih,” tuturnya.

Ketua KPU NTT Jemris Fointuna menjelaskan, sebenarnya pemda dan KPU sudah menyiapkan kendaraan untuk mengangkut para pemilih. Namun, kehadiran mobil bantuan itu tidak dikoordinasikan dengan pemerintah desa terlebih dahulu sehingga banyak masyarakat tidak tahu. Sebelum mobil datang, sebagian masyarakat sudah jalan kaki ke TPS di Desa Nileknoheng dan sebagian lagi batal ke sana. Demi menjamin hak pilih para penyintas bencana, KPU NTT merelokasi sejumlah TPS. Sedikitnya 22 TPS didirikan di tujuh pos pengungsian. Sebanyak 4.145 penyintas akan menyalurkan hak pilih mereka di tempat itu. (Yoga)