Malapetaka masih menghinggapi PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Puluhan gerai tutup, ribuan karyawan dirumahkan, dan kerugian menanti pada tahun buku 2024. Sementara tahun depan masih gelap akibat ketidakpastian yang masih tinggi dan daya beli yang melemah. FAST, sebagai pemilik lisensi KFC dan Taco Bell di Indonesia, merasakan betul dampak konflik timur tangah yang berujung pada seruan boikot terhadap produk Amerika Serikat sejak tahun lalu. Mengacu pada grafik perkembangan  restoran KFC dan Taco Bell selama 10 tahun terakhir yang dipublikasikan, periode 2023 sampai berjalan 2024 terbilang menjadi masa-masa terberat perseroan. Tercatat sampai September 2024 sejumlah 47 gerai atau restauran KCF di berbagai daerah tutup dengan tinggal menyisakan 715 gerai dari total sebelumnya 762 gerai. Sedangkan gerai-gerai lainnnya akan direlokasi bukan saja sampai akhir tahun ini, tetapi berlanjut hingga tahun depan  akibat perpindahan trade zone behaviour. Pada periode tersebut, FAST juga tercatat sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2.000 karyawannya, sehingga jumlah karyawan perseroan per September 2024 berjumlah 13.715 dibandingkan sebelumnya 15.989 karyawan. (Yetede)

OJK hingga kini belum bisa mengeluarkan Peraturan  OJK (POJK) sebagai aturan  turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang asuransi wajib kendaraan (third party liability/TPL). Pasalnya, hingga saat ini PP tersebut belum terbit.  Penerapan TPL tersendiri telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentangan Pengembangan dan Penguatan Sekotr Keuangan (UU P2SK) yang seharusnya diimplementasikan mulai tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawass Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait pemungutan asuransi wajib tersebut. OJK baru akan mengeluarkan POJK sebagai aturan turunan usai pemerintah merilis PP mengenai hal tersebut.  Ogi belum bisa memastikan kapan PP itu terbit. "Kalau sekarang masih berandai-andai gitukan. Jadi, kami harapkan dengan pemerintahan baru tentunya apa yang sudah dicantumkan dalam UUP2SK  itu bisa ditindaklanjuti," kata Ogi. (Yetede)

Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5 %. Untuk menjaga kesejahteraan buruh, Presiden juga menyebut program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden menyampaikan hal itu seusai memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11). Presiden menyebut upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja. Karena itu, upah minimum ditetapkan untuk meningkatkan daya beli pekerja sembari tetap memperhatikan daya saing usaha. ”Menaker mengusulkan kenaikan upah minimum 6 %. Namun, setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 %,” tutur Presiden.

Upah minimum sektoral, lanjut Presiden, akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur melalui Permenaker. Presiden menambahkan, kesejahteraan buruh sangat penting dan perbaikan kesejahteraan buruh akan terus diperjuangkan. Untuk itu, Presiden juga menyampaikan, program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil akan menambah kesejahteraan buruh, terutama bagi buruh yang mempunyai anak. Terkait pengaturan lebih rinci mengenai upah minimum, menurut Menaker, Yassierli, ditargetkan aturannya sudah terbit pecan depan. ”Mungkin sebelum Rabu (pekan depan) sudah keluar permenakernya,” ucapnya. Setelah pemerintah menetapkan kenaikan rata-rata upah minimum 6,5 %, jadwal penentuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota serta upah minimum sektoral pun dikerjakan. (Yoga)

Presiden Prabowo memajukan target swasembada pangan dari 2028 menjadi 2027. Upaya mencapai target itu kian berat. Namun, swasembada pangan nasional tidak boleh ditawar-tawar lagi.Untuk merealisasikannya, pemerintah berfokus menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar pertanian dan pangan terlebih dahulu. Adapun kalangan pengusaha mendorong pentingnya kemitraan serta satu data di sektor pertanian dan pangan. Hal itu mengemuka dalam Afternoon Tea-Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (29/11). Pertemuan yang menghadirkan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan itu bertema ”Swasembada Pangan, Strategi Pemerintah dan Dampaknya terhadap Dunia Usaha”. Zulkifli mengatakan, Presiden memajukan lagi target swasembada pangan. Awalnya ditargetkan tercapai pada 2029. Lalu, target program prioritas utama itu berubah menjadi 2028 dan kini menjadi 2027. ”Ini bakal kian berat. Namun, Presiden menegaskan, swasembada pangan tidak boleh ditawar-tawar lagi,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah akan mengejar dahulu swasembada beras dan jagung pakan pada 2027. Target swasembada kedua komoditas tersebut paling memungkinkan untuk dicapai lantaran program-programnya sudah ada dan mulai digarap sejak akhir 2023. Saat ini, pemerintah tengah membenahi beberapa persoalan mendasar untuk menopang swasembada pangan kedua komoditas itu. Pertama, prosedur panjang petani mendapatkan pupuk subsidi dipersingkat. Kementan akan menjaring dan menentukan data petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, pupuk itu langsung diberikan kepada petani melalui gabungan kelompok tani dengan menunjukkan KTP. Kedua, waduk dan irigasi akan dibenahi dan dibangun oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Ketiga, BRIN telah diminta untuk mengembangkan benih-benih unggul. Keempat, penyuluh pertanian yang semula diampu daerah bakal langsung dipegang pemerintah pusat. Pemerintah juga tengah berupaya mentransformasi Perum Bulog. Perannya sebagai penstabil harga pangan dan pengelola cadangan pangan pemerintah akan diperkuat. Bulog akan di- jadikan badan otonom yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. (Yoga)

Pesatnya kemajuan teknologi akan mengubah lanskap pekerjaan di masa depan. Pendidikan vokasi dituntut bertransformasi menjawab kebutuhan tersebut. Karena itu, kerja sama dengan dunia industri perlu diperkuat agar keterampilan yang ditempa di sekolah dan kampus selaras dengan kebutuhan pekerjaan. Kecakapan teknologi digital diprediksi makin dibutuhkan. Namun, kemampuan nonteknis, seperti berpikir analitik dan kreatif, tak kalah penting. Perkembangan teknologi akan mengganti beberapa jenis pekerjaan, tetapi sekaligus melahirkan jenis pekerjaan baru. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek, Adi Nuryanto mengatakan, pada 2024, dinamika pasar kerja menunjukkan perubahan signifikan, didorong adaptasi kemajuan teknologi, termasuk akal imitasi (AI).

”Melalui berbagai kebijakan dan intervensi strategi, kami mendorong kerja sama antara satuan pendidikan vokasi dan industri,” ujarnya dalam peluncuran awal buku Tinjauan Pekerjaan dan Keahlian Masa Depan: Bagaimana Teknologi Membentuk Dunia Kerja Indonesia? di Jakarta, pada Jumat (29/11). Buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas itu memuat hasil Survei Future of Work 2024 yang memetakan tantangan sekaligus menangkap keterkaitan peluang dunia pendidikan dengan perkembangan dunia industri saat ini dan di masa depan. Pengolahan dan analisis data melibatkan Litbang Kompas. ”Kini saatnya pemimpin bisnis, dunia pendidikan, dan pembuat kebijakan mengambil langkah nyata membentuk  masa depan dunia kerja inklusif. Investasi yang kita lakukan hari ini harus mampu menciptakan pekerjaan yang lebih baik, peluang lebih luas, dan masa depan lebih cerah bagi semua lapisan masyarakat,” jelasnya. (Yoga)

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta akan menarik retribusi pelayanan kebersihan atau biaya pengangkutan sampah rumah tangga mulai Januari 2025. Uji coba penerapan kebijakan ini akan bergulir pada Desember 2024 agar masyarakat mengetahui besaran tarif dan insentif jika memilah sampah. Retribusi sampah rumah tangga merupakan upaya terkini Pemprov DKI Jakarta mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Dengan demikian, beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jabar, sebagai hulu pengelolaan sampah juga akan berkurang. Dalam laporan kondisi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, jumlah sampah terangkut ke Bantargebang berkisar 7.200-7.700 ton setiap hari.

Hal ini membebani daya tampung yang tetap sama sejak beroperasi tahun 1989. ”Bantargebang sudah mentok. Memang ada PLTSa (pembangkit listrik tenaga sampah) dan RDF (refuse derived fuel) plant, tetapi kapasitasnya terbatas. Maka, kami ingin dorong warga berperan aktif mengelola sampah dari rumah. Ada retribusi dan insentif jika mulai memilah sampah,” tutur Kadis Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto di kantornya, Jakarta, Jumat (29/11). PLTSa Bantargebang menghasilkan listrik 700 kilowatt dari 100 ton sampah setiap hari.

Sementara RDF plant mengolah 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru menjadi bahan bakar alternatif pengganti batubara. Biaya angkut sampah Rp 21.111 untuk keluarga kelas bawah, Rp 28.000 untuk keluarga kelas menengah, dan Rp 43.333 untuk keluarga kelas atas sebulan sekali (Kompas, 13/10/2022). Sebaliknya, tingkat kesediaan warga membayar retribusi sampah, yaitu keluarga kelas bawah Rp 23.222, keluarga kelas menengah Rp 30.639, dan keluarga kelas atas Rp 47.667. Hasil ini lantas jadi pertimbangan tarif ideal retribusi sampah. (Yoga)

Kebijakan tarif tinggi yang hendak diterapkan Presiden Donald Trump sejak awal pemerintahannya tahun depan memicu kekhawatiran global akan potensi perang dagang. Dengan menetapkan tarif pada negara-negara seperti China, Kanada, dan Meksiko, Trump berusaha melindungi kepentingan AS, tetapi langkah ini juga menimbulkan reaksi keras dari negara-negara lain. Stabilitas perdagangan global dinilai terganggu. Tarif, pada dasarnya, adalah pajak impor yang bertujuan melindungi industri lokal. Namun, penerapannya sering kali membawa konsekuensi tak terduga. Di AS, pada era pemerintahan Trump yang lalu, konsumen dan pelaku usaha harus menghadapi kenaikan harga-harga akibat perang tarif yang dilancarkannya. Proteksionisme justru menciptakan tekanan besar pada ekonomi domestik. China, sebagai target utama tarif AS, memperingatkan risiko kehancuran bersama akibat kebijakan ini. Media pemerintah China menekankan bahwa langkah balasan akan diberlakukan jika AS menerapkan kebijakan sepihak itu.

Muncul kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi global mengenai keberlanjutan pertumbuhan dunia. Dampak dari perang tarif dapat terasa di seluruh rantai pasok global. Biaya produksi meningkat karena bahan baku impor lebih mahal sehingga daya saing produk di pasar internasional menurun. Perusahaan mungkin akan terpaksa mengurangi biaya operasional, yang berdampak negatif pada pasar tenaga kerja serta stabilitas ekonomi. Meskipun tarif dapat digunakan sebagai alat negosiasi yang strategis, pendekatan Trump yang agresif menimbulkan risiko besar. Kebijakan ini dinilai lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi global. Efek domino perang tarif juga sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang yang kinerja ekonomi mereka bergantung pada ekspor. Peningkatan biaya perdagangan melemahkan daya saing negara-negara berkembang, memperburuk ketidakstabilan ekonomi global. Dialog internasional melalui forum seperti WTO sangat diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik dagang. (Yoga)

Penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi terganjal oleh catatan hitam yang masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), menyangkut kredit macet pinjaman daring. OJK mengklaim penghapusan cacatan hitam dalam SLIK dapat ditempuh selama ada itikad baik dari nasabah. Hal ini mengemuka dalam acara Dialog Bersama Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat (29/11). Hadir sebagai pembicara Dirut PT Bank Tabungan Negara (Per- sero) Tbk, Nixon LP Napitupulu, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, serta Wamen Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono. Nixon menyampaikan, ada beberapa tantangan dalam penyaluran KPR, terutama dengan skema subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya, terkait dengan penerima KPR yang masuk daftar hitam (blacklist) dalam SLIK OJK.

”Bahkan, ada yang bilang, 30 % yang diajukan ke pengembang untuk membeli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol (pinjaman daring),” katanya. Angka 30 % tersebut adalah angka total konsumen rumah yang hendak memesan rumah dan mengajukan KPR, tetapi gugur lantaran pengecekan SLIK. Saat hendak menerima uang muka, pengembang mengecek SLIK dan menemukan sejumlah konsumen terjerat pinjaman daring sehingga berkas pengajuan dikembalikan. SLIK OJK merupakan platform atau sistem yang menghimpun dan menyimpan seluruh informasi tentang riwayat kredit masyarakat, meliputi informasi mengenai pinjaman, kewajiban, pelunasan kredit, dan lancar atau tidaknya pembayaran pinjaman. Bila seseorang memiliki tunggakan atau kredit macet di perusahaan pembiayaan, namanya akan tercatat dalam catatan hitam (SLlK merah). Dengan demikian, ia akan kesulitan mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan. ”Padahal, saldonya (tunggakan kredit) hanya Rp 200.000. Namun, bank harus menghormati SLIK OJK sehingga kami tidak bisa menyetujui (pengajuan KPR) karena memang ketentuannya begitu,” ujarnya. (Yoga)

BI memperkirakan kondisi global ke depan masih diwarnai gejolak ketidakpastian. Karena itu, stabilitas perlu dijaga dengan terus meningkatkan permintaan domestik, produktivitas nasional, pendalaman pasar keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini mengemuka dalam acara Pertemuan Tahunan BI bertajuk ”Sinergi Memperkuat Stabilitas danTransformasi Ekonomi Nasional” di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (29/11). Acara tersebut dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengingatkan, kondisi geopolitik dunia sedang dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia harus selalu waspada dan berhati-hati kendati secara garis besar kondisi di Indonesia tergolong cukup tenang dan kondusif. Terkait dengan itu, Presiden mengatakan, sinergi untuk memperkuat stabilitas dan transformasi nasional menjadi tema yang relevan.

Prabowo teringat, seorang pemimpin politik berkata, untuk menghancurkan suatu negara, hancurkanlah mata uangnya. ”Jadi, Saudara-saudara, Gubernur BI, Menkeu, Ketua OJK, semua pelaku keuangan, tugas dan tanggung jawab Saudara tidak ringan. Kalau pakai ilmu tentara, Saudara-saudara adalah jenderal-jenderal bintang 4,” katanya. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS membuat gejolak global berpotensi berlanjut. Hal ini akan mengakibatkan perubahan lanskap geopolitik dan perekonomian dunia sehingga prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026. Semakin tingginya ketidakpastian global itu terciri dalam lima karakteristik, yakni pertumbuhan global yang akan menurun pada tahun 2025 dan 2026, penurunan inflasi dunia yang akan melambat, serta tingginya suku bunga AS. Selain itu, ketidakpastian global juga tampak dari penguatan kurs USD terhadap seluruh mata uang dan peralihan modal asing dari negara berkembang ke AS. (Yoga)

Wacana kenaikan tarif PPN bakal memberatkan kondisi dompet masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari miskin, rentan, sampai menengah, akan dibebani tambahan pengeluaran dengan besaran hingga Rp 357.000 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun. Pemerintah diminta menyeriusi rencana penundaan kenaikan PPN. Hasil kajian Center of Economics and Law Studies (Celios) menunjukkan, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025 akan berdampak negatif pada hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok miskin, rentan, sampai menengah.

Simulasi itu dihitung mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan memperhitungkan asumsi inflasi sebesar 4,1 % akibat kenaikan tarif PPN pada sejumlah komoditas yang terkena pajak konsumsi. Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, Jumat (29/11) mengatakan, pengaruh kenaikan PPN sangat terasa bagi masyarakat di lapisan bawah yang sering kali kesulitan menghadapi perubahan harga yang cepat. Akibat kenaikan PPN, warga miskin diperkirakan mengalami kenaikan pengeluaran Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun.

”Bagi keluarga miskin, pengeluaran tambahan ini menjadi beban yang sangat berat mengingat penghasilan mereka terbatas dan ada ketergantungan pada barang pokok yang harganya sudah semakin mahal,” kata Media dalam konferensi pers di Jakarta. Kelompok rentan, yang penghasilannya sedikit lebih tinggi dari kelompok miskin, tetapi masih jauh dari kata sejahtera, juga tidak lepas dari dampak negatif kenaikan PPN. Pengeluaran kelompok rentan ini akan bertambah Rp 153.871 per bulan atau Rp 1,8 juta per tahun. Media mengatakan, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, mereka berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Kelompok ini juga akan mengurangi pengeluaran untuk sejumlah kebutuhan yang penting, tetapi dianggap kurang mendesak sehingga mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. (Yoga)