Kondisi global diprediksi masih menghadapi gejolak,  menyusul kebijakan Donald Trump yang diperkirakan akan menjalankan kebijakan yang akan berdampak pada tarif tinggi, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi rantai pasok dagang. Namun demikian, kondisi Indonesia diyakini masih memiliki sejumlah kondisi positif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahun 2025 ada lima tantangan yang dihadapi perekonomian dunia. Pertama, yaitu terjadinya slower and  divergent growth dimana pertumbuhan ekonomi dunia menurun pada 2025 dan 2026. Kedua, yaitu kondisi reemergence of inflation pressure, dimana terjadi penurunan inflasi dunia akan melambat bahkan berisiko naik pada tahun 2026. Ketiga, yaitu terjadinya ketidakpastian suku bunga  The Fed diperkirakan akan menurun, menjadi lebih rendah tetapi yield US treasure akan naik tinggi menjadi 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Keempat, yaitu terjadinya penguatan mata uang dolar AS. Perry mengatakan indeks dolar Amerika menguat dari 101 ke 107. Kelima, yaitu muncul anggapan  investor asing untuk menanamkan modal di AS. Persepsi tersebut, menyebabkan  modal asing keluar dari negara berkembang dan kembali ke AS lantaran tingginya  suku  bunga dan kuatnya dolar. (Yetede)

Malapetaka masih menghinggapi PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Puluhan gerai tutup, ribuan karyawan dirumahkan, dan kerugian menanti pada tahun buku 2024. Sementara tahun depan masih gelap akibat ketidakpastian yang masih tinggi dan daya beli yang melemah. FAST, sebagai pemilik lisensi KFC dan Taco Bell di Indonesia, merasakan betul dampak konflik timur tangah yang berujung pada seruan boikot terhadap produk Amerika Serikat sejak tahun lalu. Mengacu pada grafik perkembangan  restoran KFC dan Taco Bell selama 10 tahun terakhir yang dipublikasikan, periode 2023 sampai berjalan 2024 terbilang menjadi masa-masa terberat perseroan. Tercatat sampai September 2024 sejumlah 47 gerai atau restauran KCF di berbagai daerah tutup dengan tinggal menyisakan 715 gerai dari total sebelumnya 762 gerai. Sedangkan gerai-gerai lainnnya akan direlokasi bukan saja sampai akhir tahun ini, tetapi berlanjut hingga tahun depan  akibat perpindahan trade zone behaviour. Pada periode tersebut, FAST juga tercatat sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2.000 karyawannya, sehingga jumlah karyawan perseroan per September 2024 berjumlah 13.715 dibandingkan sebelumnya 15.989 karyawan. (Yetede)

OJK hingga kini belum bisa mengeluarkan Peraturan  OJK (POJK) sebagai aturan  turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang asuransi wajib kendaraan (third party liability/TPL). Pasalnya, hingga saat ini PP tersebut belum terbit.  Penerapan TPL tersendiri telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentangan Pengembangan dan Penguatan Sekotr Keuangan (UU P2SK) yang seharusnya diimplementasikan mulai tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawass Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait pemungutan asuransi wajib tersebut. OJK baru akan mengeluarkan POJK sebagai aturan turunan usai pemerintah merilis PP mengenai hal tersebut.  Ogi belum bisa memastikan kapan PP itu terbit. "Kalau sekarang masih berandai-andai gitukan. Jadi, kami harapkan dengan pemerintahan baru tentunya apa yang sudah dicantumkan dalam UUP2SK  itu bisa ditindaklanjuti," kata Ogi. (Yetede)

Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5 %. Untuk menjaga kesejahteraan buruh, Presiden juga menyebut program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden menyampaikan hal itu seusai memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11). Presiden menyebut upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja. Karena itu, upah minimum ditetapkan untuk meningkatkan daya beli pekerja sembari tetap memperhatikan daya saing usaha. ”Menaker mengusulkan kenaikan upah minimum 6 %. Namun, setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 %,” tutur Presiden.

Upah minimum sektoral, lanjut Presiden, akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur melalui Permenaker. Presiden menambahkan, kesejahteraan buruh sangat penting dan perbaikan kesejahteraan buruh akan terus diperjuangkan. Untuk itu, Presiden juga menyampaikan, program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil akan menambah kesejahteraan buruh, terutama bagi buruh yang mempunyai anak. Terkait pengaturan lebih rinci mengenai upah minimum, menurut Menaker, Yassierli, ditargetkan aturannya sudah terbit pecan depan. ”Mungkin sebelum Rabu (pekan depan) sudah keluar permenakernya,” ucapnya. Setelah pemerintah menetapkan kenaikan rata-rata upah minimum 6,5 %, jadwal penentuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota serta upah minimum sektoral pun dikerjakan. (Yoga)

Presiden Prabowo memajukan target swasembada pangan dari 2028 menjadi 2027. Upaya mencapai target itu kian berat. Namun, swasembada pangan nasional tidak boleh ditawar-tawar lagi.Untuk merealisasikannya, pemerintah berfokus menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar pertanian dan pangan terlebih dahulu. Adapun kalangan pengusaha mendorong pentingnya kemitraan serta satu data di sektor pertanian dan pangan. Hal itu mengemuka dalam Afternoon Tea-Kompas Collaboration Forum (KCF) di Jakarta, Jumat (29/11). Pertemuan yang menghadirkan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan itu bertema ”Swasembada Pangan, Strategi Pemerintah dan Dampaknya terhadap Dunia Usaha”. Zulkifli mengatakan, Presiden memajukan lagi target swasembada pangan. Awalnya ditargetkan tercapai pada 2029. Lalu, target program prioritas utama itu berubah menjadi 2028 dan kini menjadi 2027. ”Ini bakal kian berat. Namun, Presiden menegaskan, swasembada pangan tidak boleh ditawar-tawar lagi,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, pemerintah akan mengejar dahulu swasembada beras dan jagung pakan pada 2027. Target swasembada kedua komoditas tersebut paling memungkinkan untuk dicapai lantaran program-programnya sudah ada dan mulai digarap sejak akhir 2023. Saat ini, pemerintah tengah membenahi beberapa persoalan mendasar untuk menopang swasembada pangan kedua komoditas itu. Pertama, prosedur panjang petani mendapatkan pupuk subsidi dipersingkat. Kementan akan menjaring dan menentukan data petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, pupuk itu langsung diberikan kepada petani melalui gabungan kelompok tani dengan menunjukkan KTP. Kedua, waduk dan irigasi akan dibenahi dan dibangun oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Ketiga, BRIN telah diminta untuk mengembangkan benih-benih unggul. Keempat, penyuluh pertanian yang semula diampu daerah bakal langsung dipegang pemerintah pusat. Pemerintah juga tengah berupaya mentransformasi Perum Bulog. Perannya sebagai penstabil harga pangan dan pengelola cadangan pangan pemerintah akan diperkuat. Bulog akan di- jadikan badan otonom yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. (Yoga)

Pesatnya kemajuan teknologi akan mengubah lanskap pekerjaan di masa depan. Pendidikan vokasi dituntut bertransformasi menjawab kebutuhan tersebut. Karena itu, kerja sama dengan dunia industri perlu diperkuat agar keterampilan yang ditempa di sekolah dan kampus selaras dengan kebutuhan pekerjaan. Kecakapan teknologi digital diprediksi makin dibutuhkan. Namun, kemampuan nonteknis, seperti berpikir analitik dan kreatif, tak kalah penting. Perkembangan teknologi akan mengganti beberapa jenis pekerjaan, tetapi sekaligus melahirkan jenis pekerjaan baru. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek, Adi Nuryanto mengatakan, pada 2024, dinamika pasar kerja menunjukkan perubahan signifikan, didorong adaptasi kemajuan teknologi, termasuk akal imitasi (AI).

”Melalui berbagai kebijakan dan intervensi strategi, kami mendorong kerja sama antara satuan pendidikan vokasi dan industri,” ujarnya dalam peluncuran awal buku Tinjauan Pekerjaan dan Keahlian Masa Depan: Bagaimana Teknologi Membentuk Dunia Kerja Indonesia? di Jakarta, pada Jumat (29/11). Buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas itu memuat hasil Survei Future of Work 2024 yang memetakan tantangan sekaligus menangkap keterkaitan peluang dunia pendidikan dengan perkembangan dunia industri saat ini dan di masa depan. Pengolahan dan analisis data melibatkan Litbang Kompas. ”Kini saatnya pemimpin bisnis, dunia pendidikan, dan pembuat kebijakan mengambil langkah nyata membentuk  masa depan dunia kerja inklusif. Investasi yang kita lakukan hari ini harus mampu menciptakan pekerjaan yang lebih baik, peluang lebih luas, dan masa depan lebih cerah bagi semua lapisan masyarakat,” jelasnya. (Yoga)

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta akan menarik retribusi pelayanan kebersihan atau biaya pengangkutan sampah rumah tangga mulai Januari 2025. Uji coba penerapan kebijakan ini akan bergulir pada Desember 2024 agar masyarakat mengetahui besaran tarif dan insentif jika memilah sampah. Retribusi sampah rumah tangga merupakan upaya terkini Pemprov DKI Jakarta mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Dengan demikian, beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jabar, sebagai hulu pengelolaan sampah juga akan berkurang. Dalam laporan kondisi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, jumlah sampah terangkut ke Bantargebang berkisar 7.200-7.700 ton setiap hari.

Hal ini membebani daya tampung yang tetap sama sejak beroperasi tahun 1989. ”Bantargebang sudah mentok. Memang ada PLTSa (pembangkit listrik tenaga sampah) dan RDF (refuse derived fuel) plant, tetapi kapasitasnya terbatas. Maka, kami ingin dorong warga berperan aktif mengelola sampah dari rumah. Ada retribusi dan insentif jika mulai memilah sampah,” tutur Kadis Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto di kantornya, Jakarta, Jumat (29/11). PLTSa Bantargebang menghasilkan listrik 700 kilowatt dari 100 ton sampah setiap hari.

Sementara RDF plant mengolah 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru menjadi bahan bakar alternatif pengganti batubara. Biaya angkut sampah Rp 21.111 untuk keluarga kelas bawah, Rp 28.000 untuk keluarga kelas menengah, dan Rp 43.333 untuk keluarga kelas atas sebulan sekali (Kompas, 13/10/2022). Sebaliknya, tingkat kesediaan warga membayar retribusi sampah, yaitu keluarga kelas bawah Rp 23.222, keluarga kelas menengah Rp 30.639, dan keluarga kelas atas Rp 47.667. Hasil ini lantas jadi pertimbangan tarif ideal retribusi sampah. (Yoga)