;

Pemerintah Telah Resmi Menetapkan Kenaikan UMP

Yuniati Turjandini 02 Dec 2024 Investor Daily (H)

Pemerintah telah resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% untuk tahun depan. Kementrian Perindutrian (Kemeperin) mempertimbangkan untuk memberikan insentif ke beberapa sektor industri, menyusul naiknya UMP. Sekretaris Jenderal Kementerian Eko Cahyanto menerangkan, pada prinsipnya pelaku industri pasti akan terus berupaya untuk memenuhi ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah "Jadi industri biasanya juga akan melakukan adjustment-adjustment (penyesuaian)," kata dia. Eko mengungkapkan, dunia industri berharap agar kebijakan pemerintah bisa menjadi instrusmen pendukung peningkatan daya saing.

Oleh karena itu pihaknya terus berupaya menjaga sektor industri.  tetap tumbuh, salah satunya melalui dorongan pemberian insenti bagi industri yang membutuhkan. "Kami mendorong dan mengusulkan beberapa insentif untuk sektor-sektor industri tertentu," kata dia. Eko mengungkapkan, sebelumnya pemerintah pernah memberikan beberapa insentif untuk industri otomotif karena suatu keadaan. Misalnya, ketika pandemi Covid-19 Presiden Jokowi mengeluarkan Relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan bermotor. (Yetede)

PPN 12% Konsumsi Rumah Tangga Berkurang

Yuniati Turjandini 02 Dec 2024 Investor Daily
Kenaikan tarif PPN dari  11% menjadi 12% dinilai berisiko mengurangi konsumsi rumah tangga hingga Rp 40,68 triliun, serta berpotensi memukul daya beli masyarakat. "Hasi studi Celios mengungkapkan kebijakan tarif PPN 12%  berisko menurunkan PDB hingga Rp65,3 triliun mengurangi jumlah konsumsi rumah tangga sebesar Rp40,68 triliun," kata Direktur Fiscal Justice Center of Economin and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar. menurut perhitungan simulasi Celios, kenaikan PPN 12% akan meningkatkan pengeluaran kelompok  miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, kelompok rentan miskin Rp153,871 per bulan, dan kelas menengah hingga Rp345.293 per bulan. Namun juga memperburuk fenomena  penurunan kelas sosial dari kelas menengah menjadi rentan miskin. Media menekankan bahwa pemerintah seharusnya mencari sumber penerimaan negara lain yang lebih berkeadilan, seperti pajak kekayaan, pajak windfall profit komoditas, pajak  produksi batubata. atau pajak karbon. 

Ketika Asean Makin Diakui Perannya dalam Lanskap Perekonomian Global

Yuniati Turjandini 02 Dec 2024 Investor Daily
Ketika Asia Tenggara makin diakui perannya dalam lanskap perekonomian global, berbagai perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini juga makin menegaskan pengaruh yang ditanamkan oleh kawasan tersebut. Pada Agustus lalu, Indonesia dan Thailand menyampaikan minat bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangaunan (OECD). Dua bukan kemudian, empat anggota ASEAN -- Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam -- menjadi mitra BRICS, organisasi kerja sama ekonomi yang awalnya hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang kemudian menjadi akronim nama organisasi. Perkembangan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang evolusi perekonomian ASEAN, perannya dalam ekonomi global, dan arah organisasi di masa depan. Sejak dibentuk pada 1067, ASEAN tekah mengalami transformasi yang menakjubkan. Dari sekedar gabungan kekuatan ekonomi yang bernilai hanya US$ 24 miliar, ASEAN telah melesat menjadi blok kerja sama ekonomi terbesar keempat di dunia tahun ini, dengan kombinasi PDB sekitar US$ 4,13 triliun --hanya kalah oleh Amerika Serikat (US$ 28 trliun), China (US$ 18,5 triliun), dan Jerman (US$ 4,5 triliun). (Yetede)

Kurangnya SDM yang Berkualitas

Yuniati Turjandini 02 Dec 2024 Investor Daily
Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dinilai salah satu kendala utama yang menyebabkan rendahnya minat investasi teknologi tinggi di Indonesia, selain masalah perizinan, kepastian hukum, serta ekosistem dan infratrstuktur pendukung. Akibanya, meski banyak investor berteknologi tinggi awalnya melirik Indonesia sebagai tujuan investasi mereka, namun negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam justri akhirnya mereka pilih. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah guna menyelesaikan 'pekerjaan rumah' (PR) itu, salah satunya dengan menggencarkan pendidikan vokasi. Bahkan, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja termasuk sokongan insentif dari pemerintah. Tak hanya melibatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia usaha, pendidikan vokasi juga didorong menerapkan standar yang baik dan benar. "Betul, SDM ini menjadi salah satu kendala kita dan kita harus melakukan upskiling terhadap SDM kita melalui pendidikan vokasi," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Reoslani. (Yetede)

Mempertanyakan Kelayakan Subsidi BBM Bagi Pengemudi Ojol

Yuniati Turjandini 02 Dec 2024 Tempo
PEMERINTAH masih mengkaji berbagai alternatif skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan akan menyeleksi kelompok penerima subsidi BBM agar tepat sasaran. Salah satu yang ia pertimbangankan adalah mencoret pengemudi ojek online dari daftar penerima utama subsidi. Meski belum resmi diputuskan, pernyataan Bahlil menuai kecaman dari pengemudi ojek online. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lily Pujiati mengatakan kebijakan Menteri Bahlil itu akan makin memberatkan pengemudi ojek online yang kini pendapatannya tidak pasti karena statusnya sebagai mitra.

"Pencabutan subsidi sudah pasti membebani para pengemudi karena kami mengeluarkan banyak uang untuk membeli BBM setiap hari," ujar Lily kepada Tempo, Ahad, 1 Desember 2024. Sebagai gambaran, pengemudi ojek online harus mengeluarkan Rp 30-40 ribu per hari untuk biaya Pertalite. Sedangkan pendapatan bersih mereka rata-rata Rp 50-100 ribu per hari. Pencabutan subsidi ini, menurut Lily, bakal makin memberatkan karena pengemudi sudah menanggung banyak biaya operasional, dari biaya parkir, suku cadang, servis kendaraan, hingga pulsa. Apalagi perusahaan aplikasi ojek online juga mengenakan biaya potongan sebesar 25-70 persen terhadap para pengemudi. Biaya itu pun sebetulnya melanggar ketentuan pemerintah yang mengatur potongan platform maksimal 20 persen.

Belum lagi biaya cicilan kendaraan dan atribut yang harus dibayar oleh pengemudi ojol. Adapun beberapa perusahaan ojek online menawarkan pinjaman melalui aplikasi pengemudi, sehingga setiap hari pengemudi harus menambah jam kerja untuk bisa membayar utang tersebut. Di sisi lain, Lily juga khawatir pencabutan subsidi BBM akan berdampak luas serta mendorong kenaikan harga sejumlah barang dan jasa. Imbasnya, masyarakat bakal berhitung ulang dan mulai mengurangi penggunaan jasa ojek online. Karena itu, ia berharap pemerintah tetap menyalurkan subsidi BBM kepada pengemudi ojek online. Terlebih di tengah kondisi ekonomi yang lesu saat ini. (Yetede)

Tambahan Anggaran Rp 64,2 Miliar untuk Pegawai Baru

Yuniati Turjandini 02 Dec 2024 Tempo
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajukan tambahan dana senilai Rp 64,2 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2025 untuk menyerap pegawai baru. “Kami mohon tambahan anggaran sebesar Rp 64,2 miliar,” kata Airlangga saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 2 Desember 2024. Airlangga menjelaskan estimasi belanja operasional pegawai pada pagu anggaran TA 2025 belum mencakup kebutuhan penerimaan aparatur sipil negara (ASN) 2025. Meski penerimaan dilakukan pada 2024, namun prosesnya bakal selesai pada TA 2025.

Azwar Anas: Kemenpan RB Siapkan Berbagai Kebutuhan Pemerintahan Prabowo-Gibran Sementara Kemenko Perekonomian rencananya akan merekrut 428 orang ASN baru untuk tahun depan, yang bakal disebar di Kemenko Perekonomian dan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Secara keseluruhan, pagu anggaran Kemenko Perekonomian TA 2025 yang telah disetujui DPR sebelumnya sebesar Rp 459,76 miliar. Angka itu turun sebesar Rp 64,2 miliar atau 12,25 persen bila dibandingkan dengan pagu anggaran TA 2024 senilai Rp 524,04 miliar.

Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2025 rencananya digunakan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 165,93 miliar dan program dukungan manajemen Rp 293,83 miliar. Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp 459,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp 345,5 miliar. (Yetede)

Menko Pangan Zulhas Pastikan Stok dan Harga Pangan Akhir Tahun Aman Terkendali

Yuniati Turjandini 02 Dec 2024 Tempo
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok dan harga pangan pada akhir tahun 2024 dalam kondisi aman terkendali. "Aman stok Bulog hampir dua juta, jadi harga Natal dan tahun baru aman terkendali tidak usah khawatir stok cukup, beras ada hampir dua juta ton di Bulog, total 8 juta ton lebih beredar di masyarakat," kata Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 2 Desember 2024. Sementara untuk operasi pasar, kata Zulkifli, baru akan dilakukan pada Januari 2025, berkenaan dengan adanya penyaluran bantuan pangan. Di sisi lain Zulkifli Hasan mengatakan ditargetkan pada tahun 2025 tidak akan ada lagi keputusan impor beras. "Andaikata ada impor beras, yang belum (selesai) sekarang itu yang dilanjutkan," kata Zulkifli. Dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan impor beras lagi.Prabowo juga meyakini Indonesia tidak akan lagi melakukan impor bahan pangan lainnya, di waktu-waktu mendatang seiring menguatnya sektor pangan nasional. (Yetede)

Prabowo Optimistis RI Tidak Impor Beras Lagi Tahun 2025

Yuniati Turjandini 02 Dec 2024 Tempo
Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada tahun 2025, karena melihat produksi pangan nasional yang terus meningkat. "Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025, kita tidak akan impor beras lagi," kata Prabowo ketika menyampaikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 2 Desember 2024. Prabowo juga menginginkan Indonesia ke depan tidak lagi mengimpor komoditas pangan, karena Kepala Negara optimistis Indonesia akan semakin kuat dalam bidang pangan.

Sinyal Jokowi dan Prabowo Pamer Makan Bareng, Saat Pilpres 2024 hingga di GBK Menjelang Transisi Pemerintahan "Semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini (pangan). Kita nanti tidak hanya bebas dari impor beras, tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan," kata Prabowo. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, Kepala Negara mengaku mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Respons Istana, Mensesneg, hingga Gerindra Ihwal Pertemuan Jokowi dan Prabowo "Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton," kata Prabowo.

Presiden menyampaikan cadangan pangan cukup. Menurut Kepala Negara, hal tersebut berkat kerja keras jajaran anggota kabinet dan kepala badan. "Apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), semua unsur Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN. Terima kasih langkah-langkah kita di akhir tahun 2024," jelasnya. Prabowo juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang ikut membantu mengendalikan pemantauan inflasi. Prabowo juga berterima kasih atas dukungan Presiden ketujuh RI Joko Widodo sebelumnya, sehingga pemerintahan saat ini mampu mengatasi tantangan tahun ini yang tidak ringan, seperti El Nino sekaligus La Nina. (Yetede)

Rencana Kenaikan Gaji Guru Multitafsir, Menurut Anggapan P2G

Yuniati Turjandini 30 Nov 2024 Tempo
Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan gaji guru saat puncak peringatan Hari Guru Nasional pada Kamis, 28 November 2024. Bagi guru berstatus ASN akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi Rp2 juta.  Perhimpunan Pendidik dan Guru (P2G) menilai rencana itu menimbulkan multitafsir di kalangan guru dan masyarakat. Koordinator P2G Satriwan Salim mengatakan tafsiran pertama yaitu semua guru PNS akan mendapatkan tambahan gaji sebesar 100 persen dari gaji pokok. Ia mensimulasikan, bila gaji guru sebesar Rp4 juta, maka akan mendapatkan gaji tambahan sebesar Rp4 juta sehingga mendapatkan Rp8 juta.

Masalahnya, gaji ASN sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji PNS. Bila tafsiran ini benar, maka akan mempengaruhi persepsi dari PNS-PNS lain. “Akan menimbulkan kecumburuan,” kata Satriwan saat dihubungi, Sabtu 30 November 2024. Selain itu, Satriwan mengatakan, bila skema ini yang dipakai, maka hal ini berpotensi mengganggu APBN. P2G mencoba mensimulasikan anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah untuk memberikan gaji guru dalam setahun.

P2G mencontohkan bila gaji pokok guru ASN sebesar Rp3 juta. Dengan adanya kebijakan baru, gaji ASN akan menjadi Rp6 juta per bulan. Kemudian gaji per bulan itu dikalikan 12 untuk menghitung biaya yang dikeluarkan dalam setahun. Jumlah ini kemudian dikalikan dengan total guru ASN sebesar 1,3 juta. Hasilnya, pemerintah membutuhkan Rp48 trliun dalam setahun. Jumlah itu belum dihitung guru ASN yang mendapatkan tunjangan karena sudah tersertifikasi, yaitu sebesar satu kali gaji pokok. Artinya, jumlah ini akan bertambah. Sehingga, dalam satu tahun, pembiayaan gaji guru ASN bisa mencapai Rp100 triliun, “Tentu ini tidak rasional. Jadi tafsiran pertama tak mungkin," kata Satriwan. (Yetede)


Presiden Prabowo Naikkan 1 Kali Gaji Pokok Guru ASN

Yuniati Turjandini 30 Nov 2024 Tempo
Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan gaji guru saat puncak peringatan Hari Guru Nasional pada Kamis, 28 November 2024. Bagi guru berstatus ASN akan mengalami kenaikan sebesar satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan profesi guru non-ASN akan naik menjadi Rp2 juta.  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan syarat guru non-ASN mendapatkan Rp2 juta adalah telah mengikuti sertifikasi guru.  Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung menilai, tidak ada perubahan dengan rencana menaikan gaji ASN sebesar 1 kali gaji pokok. Sebab, guru ASN yang sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan menerima sertifikasi, selama ini telah menerima satu kali gaji pokok.  

Sinyal Jokowi dan Prabowo Pamer Makan Bareng, Saat Pilpres 2024 hingga di GBK Menjelang Transisi Pemerintahan “Sama aja berarti. Karena guru-guru ASN memperoleh gaji pokok setelah memperoleh sertifikasi,” kata Fahriza saat dihubungi, Sabtu 30 November 2024. Meski begitu, Fahriza mengatakan, FSGI menafsirkan ada kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN yang sudah mendapatkan sertifikasi. Namun, kenaikan itu sebesar Rp500 ribu. Sebab, guru non-ASN yang sudah tersertifikasi selama ini sudah mendapatkan tunjangan Rp1,5 juta. Respons Istana, Mensesneg, hingga Gerindra Ihwal Pertemuan Jokowi dan Prabowo Menurut Fahriza, kebijakan ini belum menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru. Kebijakan kenaikan gaji guru itu hanya untuk memenuhi janji kampanye. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai seharusnya memenuhi janji peningkatan kesejahterana guru dalam dokumen Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam dokumen visi dan misi itu, Prabowo berjanji menaikan gaji guru setara gaji ASN lain. Asta Cita juga berjanji supaya para guru non-ASN akan mendapatkan biaya minimum upah per bulan. Hal ini sebetulnya juga sudah diatur dalam UU Guru dan Dosen. “Itu yang perlu direalisasikan,” kata Fahriza. Menurut Fahriza, gaji guru idealnya dua kali upah minimum. Pemerintah juga harus membuat standar seseorang menjadi guru. Kemudian, mendorong supaya guru bisa mendapatkan sertifikasi. Tempo sudah meminta penjelasan ini kepada Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat. Namun, ia belum merespons pesan Tempo hingga berita ini terbit.Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menaikkan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun, naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. (Yetede)


Pilihan Editor