Departemen Perdagangan AS mengumumkan pembatasan ekspor semikonduktor canggih ke China pada 140 perusahaan, termasuk pembuat peralatan cip Naura Technology Group, China Piotech, ACM Research, dan SiCarrier Technology. Ini sudah ketiga kalinya dalam tiga tahun terakhir AS menyasar jalur distribusi cip memori canggih dan peralatan pembuatan cip ke China. AS dinilai telah merusak tatanan perdagangan internasional dan mengganggu rantai pasokan global. AS telah menyalahgunakan kebijakan pengendalian ekspor. ”Kami akan melindungi hak dan kepentingan nasional kami. Pembatasan AS itu contoh nyata paksaan ekonomi dan praktik nonpasar,” kata jubir Kemenlu China, Lin Jian. Perusahaan China yang menghadapi pembatasan baru itu juga termasuk dua lusin perusahaan semikonduktor, dua perusahaan investasi, dan lebih dari 100 pembuat alat pembuat cip.

Perusahaan tersebut termasuk Swaysure Technology Co, Si’En Qingdao, dan Shenzhen Pensun Technology Co, yang bekerja sama dengan Huawei Technologies China.”AS telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk melindungi teknologi kami agar tidak digunakan oleh musuh-musuh kami dengan cara yang mengancam keamanan nasional kami,” kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Senin (2/12). AS berpandangan pengekangan ekspor cip canggih ke China ini penting karena mereka khawatir cip itu dapat digunakan dalam sistem persenjataan canggih dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Pembatasan baru AS tersebut mencakup pembatasan pengiriman cip memori bandwidth tinggi ke China untuk aplikasi kelas atas seperti pelatihan teknologi AI.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan upayanya untuk menjadi mandiri di sektor semikonduktor. Ini karena AS dan negara-negara lain telah membatasi ekspor cip canggih dan peralatan untuk membuat cip. Namun, China masih tertinggal jauh dari para pemimpin industri cip, seperti Nvidia dalam cip AI dan pembuat peralatan cip ASML di Belanda. AS juga kemungkinan akan memberlakukan pembatasan tambahan pada Semiconductor Manufacturing International Co., produsen cip kontrak terbesar di China, yang dimasukkan ke dalam daftar entitas pada 2020, tetapi dengan kebijakan yang memungkinkan pemberian lisensi senilai miliaran dollar untuk mengirimkan barang ke sana. Aturan lain dalam paket tersebut membatasi memori yang digunakan dalam cip AI.

China berjanji membalas tindakan AS. China akan memblokir pembelian pembuat cip memori dari perusahaan Micron di AS. Bisa juga raksasa teknologi AS, Intel, yang jadi target. Asosiasi Keamanan Siber China menuding produk-produk Intel yang dijual di China tidak aman. Intel merupakan salah satu penyedia cip terbesar yang digunakan dalam perangkat elektronik, termasuk komputer pribadi dan server tradisional di pusat data di China. China juga dapat mengendalikan ekspor bahan-bahan mineral penting. China mendominasi penambangan serta pemrosesannya dan sejak tahun lalu telah memberlakukan aturan untuk mengatur ekspornya. Agustus lalu, China memberlakukan pembatasan ekspor antimon, logam strategis yang digunakan dalam aplikasi militer, seperti amunisi dan rudal inframerah serta baterai dan peralatan fotovoltaik. (Yoga)

Berbagai pungutan yang sudah menunggu tahun depan jadi ancaman yang bakal kian menggerogoti daya beli dan kesejahteraan kelas menengah-bawah Indonesia. Selain rencana kenaikan tarif PPN dari 10 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025, ada enam rencana pungutan dan iuran lain yang akan diterapkan pemerintah mulai 2025, yang bakal kian menekan daya beli masyarakat (Kompas, 2/12/2024). Akumulasi dari semua itu, perekonomian yang sudah melambat akibat lesunya konsumsi dalam negeri dan dunia usaha juga bakal terdampak. Desakan mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN, yang menghadapi penolakan masyarakat luas, muncul dari berbagai kalangan. Kelas menengah-bawah menjadi kelompok yang akan paling terdampak.

Selain taraf hidup mereka terus tergerogoti oleh beban biaya hidup yang terus meningkat karena tak diimbangi dengan kenaikan upah, mereka juga tak tercakup dalam skema perlindungan sosial pemerintah selama ini. Jika tak hati-hati, berbagai pungutan yang dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan negara justru bisa jadi sumber pemicu ketidakpuasan baru kelompok kelas menengah, dan juga racun bagi keberlanjutan perekonomian. Bagaimana bermimpi keluar dari perangkap pendapatan menengah jika kelas menengah yang sekitar seperempat total penduduk rentan jatuh miskin dan jumlahnya terus menyusut. Kondisi ekonomi sulit memaksa kelompok kelas menengah yang beberapa tahun terakhir dipaksa makan tabungan untuk bertahan hidup harus mengorbankan belanja-belanja esensial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Akibatnya, mimpi Indonesia Emas juga terancam. Ironisnya, di tengah hujan pungutan yang makin mencekik kelompok kelas menengah, justru muncul wacana amnesti pajak jilid 3 yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025. Sinyal arah kebijakan pajak yang regresif lewat pengampunan pajak yang hanya menguntungkan segelintir elite pengemplang pajak dan beban pungutan yang kian meningkat untuk warga menengah-bawah seperti ini bukan hanya akan mengusik rasa keadilan di masyarakat. Namun, juga bisa kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Pajak yang seharusnya bisa jadi instrumen pemerataan dan keberpihakan justru berpotensi mempertajam ketimpangan. Sebab, beban pajak justru makin berat bergeser ke masyarakat umum dan adanya privilese kepada sekelompok elite. (Yoga)

Kewajiban masyarakat membayar berbagai pungutan dan iuran wajib di tahun 2025 semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang dalam 12 bulan terakhir mengalami stagnasi. Berlanjutnya pelemahan konsumsi sebagai mesin utama ekonomi nasional perlahan memudarkan asa akan terwujudnya pertumbuhan ekonomi di atas 5 %. Dilihat dari sumber pertumbuhan, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar yang berkontribusi terhadap PDB, sebesar 55 %. Sayangnya, dalam setahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga konsisten berada di bawah level pertumbuhan ekonomi sebesar 5 %. Secara beruntun, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,47 % pada triwulan IV-2023, 4,91 % pada triwulan I-2024, 4,93 % pada triwulan II-2024, dan 4,91 % pada triwulan III-2024.

Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,04 % pada triwulan IV-2023, 5,11 % pada triwulan I-2024, 5,05 % di triwulan II-2024, dan 4,95 % pada triwulan III-2024. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyayangkan di tengah menguatnya indikasi pelemahan konsumsi, pemerintah malah terus membangun narasi menaikkan tarif pajak dan menambah pungutan yang akan semakin menggerus daya beli masyarakat. Kebijakan yang paling disoroti adalah kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % mulai 1 Januari 2025. Kenaikan pajak konsumsi itu otomatis berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa di tengah masyarakat.

Meski ada pengecualian atas barang kebutuhan pokok serta sejumlah jasa, kebijakan itu tetap berdampak pada berbagai kebutuhan sehari-hari warga. ”Dampak kenaikan tarif PPN terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Jika PDB tahun 2023 sebesar Rp 12.301,4 triliun, kenaikan PPN 12 % berpotensi mengontraksi PDB nasional sebesar Rp 20,91 triliun,” ujarnya dalam diskusi daring, Senin (2/12). Berdasarkan simulasi yang dilakukan Indef, jika pemerintah berkukuh ingin menaikkan tarif PPN mulai 2025, apalagi ditambah dengan berbagai iuran dan pungutan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi merosot hingga ke bawah 5 %, di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2 %. (Yoga)

Keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy (17), pelajar SMKN 4 Semarang yang meninggal dunia setelah ditembak Aipda Robig Zaenudin, mengaku sempat didatangi polisi dan diminta menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan memperpanjang masalah penembakan tersebut. Keluarga tak terima, Gamma disebut sebagai pelaku tawuran dan minta polisi menunjukkan bukti dari klaim tersebut. S, salah satu kerabat Gamma, mengaku, terkejut saat pertama kali mendapatkan kabar bahwa Gamma sudah berada di RSUP Dr Kariadi dalam kondisi tak bernyawa, Minggu (24/11/2024) siang. Bukan dari kepolisian, kabar itu didapatkan S dari kerabatnya. ”Info pertama yang saya dapatkan, katanya Gamma meninggal karena tawuran. Setelah (jenazahnya tiba) di rumah baru tahu kalau meninggalnya karena luka tembak,” kata S yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (2/12).

Pada Senin (25/11), keluarga Gamma didatangi sejumlah orang dari Polrestabes Semarang. Mereka memberi tahu keluarga bahwa Gamma ditembak lantaran menyerang polisi saat kelompoknya sedang tawuran dengan kelompok lain dibubarkan. Dalam pertemuan itu, polisi meminta keluarga menandatangani sebuah surat pernyataan yang disodorkan polisi. Menurut S, inti dari surat pernyataan adalah pihak keluarga mengikhlaskan kematian Gamma dan berjanji tidak akan menyebarkan masalah itu. Tak hanya itu, S juga menyebut, pihak keluarga diminta seorang yang mengaku wartawan, datang bersama polisi, untuk membuat video yang berisi pernyataan serupa. Kedua pihak meyakinkan keluarga membuat video supaya keluarga tidak didatangi wartawan. Namun, permintaan kedua pihak tersebut ditolak keluarga.

”Kami menolak karena curiga, apa yang disebutkan polisi kalau Gamma ikut gangster berbeda dengan kenyataan. Kalau gangster, anaknya urakan, ada atribut tertentu, sering keluar malam. Ini anaknya tidak seperti itu. Kalau ada kegiatan, ya, kegiatan sekolah,” tutur S.S menuntut polisi membuka rekaman kamera pemantau (CCTV) di sekitar lokasi kejadian kepada publik. Selama ini, polisi menolak menunjukkan bukti rekaman CCTV karena video-video masih didalami untuk keperluan penyidikan. Pada Senin, Kompas mendapat rekaman kamera CCTV di lokasi penembakan, yakni di depan sebuah minimarket di Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, di hari penembakan terjadi.

Dalam video pada Minggu, pukul 00.19, seorang pengendara sepeda motor yang melaju dari arah selatan berhenti di seberang minimarket. Tak berselang lama, orang itu memarkirkan sepeda motornya melintang di tengah jalan. Lalu, dia mengeluarkan sesuatu dan mengarahkan tangannya ke tiga sepeda motor yang melintas dari arah selatan. Benda yang dipegang orang itu mengeluarkan percikan api saat diarahkan ke sepeda motor pertama. Ketiga sepeda motor itu tetap melaju ke arah utara. Setelah beraktivitas, orang itu limbung hingga terjatuh. Ia lantas bangun dan mencoba memacu kendaraannya hingga kembali terjatuh. Saat sudah bangun, orang itu memacu kendaraannya ke arah utara. (Yoga)

Penjualan senjata global meningkat pada 2023, dipicu konflik di Ukraina, Gaza, dan belanja pertahanan sejumlah negara. Nilai total penjualan dari 100 perusahaan persenjataan adalah 632 miliar USD, naik 4,2 % dibanding penjualan pada 2022. Data itu tercantum dalam laporan terbaru Institut Kajian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang berbasis di Swedia, Senin (2/12), di laman resmi SIPRI. Penjualan senjata meningkat di semua kawasan dunia, terutama di Rusia dan Timur Tengah. SIPRI mengategorikan penyebabnya menjadi empat, yaitu perang di Ukraina, perang di Timur Tengah, meningkatnya ketegangan di Asia Timur, dan peningkatan kapasitas pertahanan sejumlah negara. SIPRI menyurvei 100 perusahaan pembuat persenjataan. Sebanyak 41 perusahaan berada di AS. Sejak penelitian SIPRI tahun 2018, lima besar perusahaan pembuat senjata global selalu di AS.

Mereka menemukan, perusahaan-perusahaan kecil ternyata lebih cepat tanggap menyiasati meningkatnya permintaan. ”Tren ini berlanjut sepanjang 2024,” kata peneliti SIPRI, Lorenzo Scarazzato. Bahkan, ia mengungkapkan, kenaikan produksi itu sesungguhnya belum memenuhi jumlah permintaan yang membeludak. Dari 41 perusahaan AS terjadi kenaikan penjualan di 30 perusahaan. Namun, Lockheed Martin dan RTX justru mengalami penurunan. Direktur Program Belanja Militer dan Produksi Persenjataan SIPRI Nan Tian menjelaskan, ini karena Lockheed Martin dan RTX perusahaan berukuran besar. Ragam komoditas persenjataan yang mereka produksi banyak sehingga bergantung pada rantai pasok yang lebih panjang dan rumit. Penurunan produksi terlihat paling signifikan di pembuatan rudal dan sistem pertahanan udara. Sebanyak 27 perusahaan berada di Eropa, kecuali Rusia.

Meski peningkatan penjualan mereka hanya 0,2 %, perusahaan ini membuat sistem persenjataan yang sangat canggih, mereka juga membuat senjata tradisional karena banyak permintaan dari Ukraina. Dua perusahaan Rusia sama-sama meraup kenaikan omzet 49 %. Mayoritas diperoleh Rostec, badan usaha milik Pemerintah Rusia yang memproduksi mayoritas persenjataan untuk dipakai di Perang Ukraina. Sisa 23 perusahaan berada di Asia Timur dan Asia Selatan serta 6 di Timur Tengah (Asia Barat). Produk Korsel juga merambah Eropa. NCIST yang berada di Taiwan mencatat kenaikan penjualan 27 % karena meningkatnya tensi di Selat Taiwan. Dari enam perusahaan di Timur Tengah, tiga berada di Israel dan tiga di Turki. Produksi mereka bertambah dengan adanya perang Gaza. Turki juga meningkatkan pertahanan dalam negeri karena melihat konflik di Ukraina yang berjarak dekat dengan mereka. (Yoga)

Dompet warga kelas menengah bawah berpotensi semakin kempis seiring munculnya berbagai wacana pemerintah terkait kebijakan pungutan, seperti kenaikan pungutan pajak pada 2025. Alih-alih bertumpu pada tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kelas menengah pun mulai merambah skema cicilan guna me-nyambung hidup. Berdasarkan data Tim Ekonomi Bank Mandiri dalam Mandiri Spending Index, proporsi belanja masyarakat terkait kebutuhan pangan pada November 2024 tercatat 22,1 % atau meningkat dua kali lipat dibanding awal 2023. Proporsi belanja masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari (basic necessities) pada November 2024 tercatat 40,2 %, naik 6,3 % secara tahunan.

Ke depan, beban masyarakat kian bertambah seiring munculnya wacana pemerintah memungut pajak dan kebijakan tarif lainnya yang akan berlaku pada awal 2025. Kebijakan tersebut, antara lain, kenaikan PPN menjadi 12 % dan pembatasan subsidi BBM dengan cara menyalurkannya melalui BLT. Ada pula kenaikan tarif premi iuran BPJS Kesehatan, iuran dana pensiun wajib tambahan, serta iuran asuransi wajib kendaraan bermotor tanggung jawab pihak ketiga (third party liability). Alfredo Bernad Silaban (26), pekerja swasta di DIY, Senin (2/12) merasa keberatan dengan wacana pemerintah tersebut, karena kebijakan tersebut semakin membebani masyarakat.

”Segala bentuk pungutan itu akan sangat memberatkan sekali karena, bagi masyarakat, uang receh pun sangat berharga. Apalagi, dengan tambahan-tambahan pajak yang sebenarnya masyarakat sangat tidak tahu-menahu penggunaannya untuk apa,” katanya. Dengan rata-rata penghasilan setara UMR DIY, sekitar Rp 2,1 juta, Alfredo mengaku hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara pas-pasan. Kenaikan sejumlah barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya membuat penghasilannya hampir ludes untuk menyambung hidup. Tak jarang Alfredo terpaksa mengambil pinjaman guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walhasil utang membengkak dompetpun menipis. (Yoga)

Gelombang penolakan publik terhadap wacana kenaikan tarif PPN pada 2025 semakin kuat. Keluh kesah warga yang berawal dari linimasa media sosial bergulir menjadi petisi menolak kenaikan pajak di platform daring Change.org. Sepekan sejak diluncurkan, sampai Rabu (27/11) pukul 10.00 WIB, petisi itu sudah diteken 14.091 orang. Tinggal dibutuhkan tanda tangan dari 909 orang untuk mencapai target 15.000 tanda tangan yang digagas pengusul. Petisi daring bertajuk ”Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” itu ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang baru saja menjabat satu bulan. Pemerintah diminta membatalkan rencana kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu dianggap tidak adil bagi masyarakat yang saat ini sedang ditekan oleh berbagai persoalan ekonomi, mulai dari pendapatan yang stagnan, PHK yang kian marak, hingga tingginya biaya hidup.

Menkeu Sri Mulyani, yang pertama kali ”mengumumkan” kenaikan tarif PPN, belum pernah muncul lagi di depan publik. Pejabat pemerintahan lainnya pun mengelak dan menolak berkomentar tentang kenaikan PPN saat ditanyai oleh pers. Alih-alih menjawab kegelisahan publik, hanya lewat lima hari sejak rencana kenaikan PPN ”diumumkan”, DPR bersama pemerintah justru sepakat menggulirkan lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2025. Sesuai namanya, tax amnesty adalah program pengampunan bagi wajib pajak yang selama ini mengemplang atau tidak membayar pajak. Caranya, para pengemplang diminta mengungkap harta mereka dan membayar uang ”tebusan” ke pemerintah. Sebagai gantinya, pemerintah menghapus tunggakan pokok pajak dan sanksi atas pelanggaran mereka.

Meski terbuka untuk semua wajib pajak, besar dan kecil, program ini lebih mengincar kaum tajir melintir yang memiliki aset dan tunggakan pajak jumbo. Wacana itu tentu semakin mengusik rasa keadilan publik. Saat warga biasa mesti berhadapan dengan kenaikan tarif pajak konsumsi di tengah impitan biaya hidup, pengemplang pajak yang umumnya adalah pengusaha, konglomerat, dan orang-orang superkaya justru diampuni. Peneliti The Prakarsa, Samira Hanim, menilai, dilihat dari konsepnya, kebijakan PPN di Indonesia telah menyalahi asas keadilan pajak itu sendiri. Pasalnya, pengenaan PPN bersifat single-tarif atau tarif tunggal yang dipukul rata ke semua lapisan masyarakat, tidak membedakan yang kaya atau miskin. ”Pengenaan PPN yang bersifat obyektif, tidak memandang siapa yang dikenakan, menyalahi asas keadilan. Sebab, ujung-ujungnya orang kaya akan membayarkan nominal pajak yang sama dengan orang miskin ketika membeli suatu barang dan jasa yang terkena pajak,” ucapnya, Selasa (26/11). (Yoga)

Minyak goreng mengalami inflasi beruntun dalam lima bulan terakhir, menyebabkan komoditas itu berkontribusi terhadap tingkat inflasi umum dan inti. BPS, Senin (2/12) merilis tingkat inflasi bulanan dan tahunan pada November 2024 sebesar 0,3 % dan 1,55 %. Komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi bulanan itu adalah bawang merah, tomat, emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, minyak goreng termasuk dalam delapan komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi pada November 2024. Minyak goreng juga memberikan kontribusi terhadap inflasi inti November 2024 yang sebesar 0,17 % bersamadua komoditas lain, yakni emas perhiasan dan kopi bubuk. Pada bulan tersebut, minyak goreng mengalami inflasi 2,17 % secara bulanan. Andilnya terhadap inflasi umum 0,03 % secara bulanan.

”Tingkat inflasi minyak goreng yang mencapai 2,17 % pada November 2024 itu merupakan inflasi tertinggi komoditas tersebut sepanjang Januari-November 2024,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, pada Januari-November 2024 atau selama 11 bulan, minyak goreng mengalami sembilan kali inflasi dan dua kali deflasi. Pada Juli-November 2024, minyak goreng mengalami inflasi secara beruntun, yakni 0,3 % pada Juli, 0,39 % pada Agustus, 0,38 % pada September, 0,78 % pada Oktober, dan 2,71 % pada November. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, pada 29 November 2024, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.100 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp 21.500 per liter, dan minyak goreng curah Rp 17.900 per liter. Sejak 1 Juli 2024, harga rerata Minyakita naik 4,91 %, minyak goreng kemasan premium 2,38 % dan minyak goreng curah 12,58 %. Kenaikan tertinggi terjadi pada minyak goreng curah lantaran Kemendag mengeluarkan minyak tersebut dari program minyak goreng rakyat (MGR). (Yoga)

Aktivitas judi daring atau judi online yang mengarah ke penipuan di Indonesia semakin ”liar”. Metode transaksi terus bermetamorfosis sehingga semakin susah dilacak oleh aparat penegak hukum. Nilai deposit untuk bermain judi pun semakin murah. ”Aktivitas judi daring menggunakan segala bentuk instrumen sistem keuangan. Bentuk instrumen yang dipakai oleh pelaku menyesuaikan langkah antisipasi pemerintah,” kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Danang Tri Hartono dalam gelar wicara bertema ”Memutus Mata Rantai Judi Online demi Ekosistem Digital yang Sehat”, Jumat (29/11) di Jakarta. Pada 2023, deposit uang judi daring paling banyak adalah lewat perbankan. Selanjutnya, bergeser ke dompet elektronik.

Ketika pemerintah gencar memberantas akun-akun dompet elektronik, pelaku menggeser sarana deposit ke QRIS. ”Kami menemukan puluhan ribu QRIS buat bermain judi daring. mengatasnamakan akun UMKM, seperti penjual soto dan pengemudi ojek, tetapi nilai depositnya hingga miliaran rupiah,” ujarnya. Setelah itu, pelaku masuk memanfaatkan sistem gerbang pembayaran (payment gateway) agar tetap bisa bertransaksi. Sarana berikutnya ialah rekening bank. Dari data penelusuran PPATK, mutasi rekening yang dipakai untuk deposit judi daring menggunakan keterangan notifikasi yang aneh. Misalnya, ”hari-hari rungkad” dan ”bantu saya, dong, kasih cuan”.

Deposit menggunakan metode pengiriman ke luar negeri juga masih tetap dipakai, tetapi polanya berubah. Dulu, pelaku memakai perusahaan cangkang yang mudah diidentifikasi oleh PPATK. Sekarang pelaku mulai menggunakan valuta asing yang berganti-ganti dan aset kripto beserta exchange kripto.Jumlah pemain judi daring yang teridentifikasi oleh PPATK, mencapai 8,8 juta orang, naik dibanding tahun 2023 di 3,4 juta orang. PPATK memprediksi, hingga akhir 2024, pemain judi daring di Indonesia bisa di atas 11 juta orang. (Yoga)

Dewan Energi Nasional menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional belum ditetapkan karena masih menunggu penyelarasan dengan kebijakan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan baru itu akan meliputi, peningkatan implementasi biodiesel dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebelumnya, Komisi VII DPR periode 2019-2024 telah menyetujui Rancangan PP tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) pada 5 September 2024. RPP tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Namun, dikembalikan lagi kepada Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Mensesneg. ”Masih ada hal-hal yang harus dimasukkan terkait kebijakan kabinet pemerintahan baru. Kami akan sempurnakan dalam waktu yang tidak lama,” kata Ketua Harian DEN yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/12). Bahlil menjanjikan KEN yang baru akan lebih bijak, terutama terkait dengan penggunaan energi fosil, termasuk batubara. Ia tidak merincinya, tetapi menekankan bahwa penggunaan energi fosil akan dikurangi perlahan demi tercapainya emisi nol bersih (net zero emission/NZE) 2060.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang baru juga akan disinkronkan. Salah satu program yang didorong oleh DEN dalam kebijakan energi ke depan ialah terkait implementasi campuran biodiesel 40 % atau campuran 40 % olahan minyak sawit dan 60 % solar (B40) mulai 1 Januari 2025. Pemerintah juga akan meningkatkannya lagi menjadi B50 kelak. Energi lain yang didorong ialah nuklir yang dikategorikan sebagai energi baru. (Yoga)