Gelombang penolakan publik terhadap wacana kenaikan tarif PPN pada 2025 semakin kuat. Keluh kesah warga yang berawal dari linimasa media sosial bergulir menjadi petisi menolak kenaikan pajak di platform daring Change.org. Sepekan sejak diluncurkan, sampai Rabu (27/11) pukul 10.00 WIB, petisi itu sudah diteken 14.091 orang. Tinggal dibutuhkan tanda tangan dari 909 orang untuk mencapai target 15.000 tanda tangan yang digagas pengusul. Petisi daring bertajuk ”Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” itu ditujukan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto yang baru saja menjabat satu bulan. Pemerintah diminta membatalkan rencana kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu dianggap tidak adil bagi masyarakat yang saat ini sedang ditekan oleh berbagai persoalan ekonomi, mulai dari pendapatan yang stagnan, PHK yang kian marak, hingga tingginya biaya hidup.

Menkeu Sri Mulyani, yang pertama kali ”mengumumkan” kenaikan tarif PPN, belum pernah muncul lagi di depan publik. Pejabat pemerintahan lainnya pun mengelak dan menolak berkomentar tentang kenaikan PPN saat ditanyai oleh pers. Alih-alih menjawab kegelisahan publik, hanya lewat lima hari sejak rencana kenaikan PPN ”diumumkan”, DPR bersama pemerintah justru sepakat menggulirkan lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2025. Sesuai namanya, tax amnesty adalah program pengampunan bagi wajib pajak yang selama ini mengemplang atau tidak membayar pajak. Caranya, para pengemplang diminta mengungkap harta mereka dan membayar uang ”tebusan” ke pemerintah. Sebagai gantinya, pemerintah menghapus tunggakan pokok pajak dan sanksi atas pelanggaran mereka.

Meski terbuka untuk semua wajib pajak, besar dan kecil, program ini lebih mengincar kaum tajir melintir yang memiliki aset dan tunggakan pajak jumbo. Wacana itu tentu semakin mengusik rasa keadilan publik. Saat warga biasa mesti berhadapan dengan kenaikan tarif pajak konsumsi di tengah impitan biaya hidup, pengemplang pajak yang umumnya adalah pengusaha, konglomerat, dan orang-orang superkaya justru diampuni. Peneliti The Prakarsa, Samira Hanim, menilai, dilihat dari konsepnya, kebijakan PPN di Indonesia telah menyalahi asas keadilan pajak itu sendiri. Pasalnya, pengenaan PPN bersifat single-tarif atau tarif tunggal yang dipukul rata ke semua lapisan masyarakat, tidak membedakan yang kaya atau miskin. ”Pengenaan PPN yang bersifat obyektif, tidak memandang siapa yang dikenakan, menyalahi asas keadilan. Sebab, ujung-ujungnya orang kaya akan membayarkan nominal pajak yang sama dengan orang miskin ketika membeli suatu barang dan jasa yang terkena pajak,” ucapnya, Selasa (26/11). (Yoga)

Minyak goreng mengalami inflasi beruntun dalam lima bulan terakhir, menyebabkan komoditas itu berkontribusi terhadap tingkat inflasi umum dan inti. BPS, Senin (2/12) merilis tingkat inflasi bulanan dan tahunan pada November 2024 sebesar 0,3 % dan 1,55 %. Komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi bulanan itu adalah bawang merah, tomat, emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, minyak goreng termasuk dalam delapan komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi pada November 2024. Minyak goreng juga memberikan kontribusi terhadap inflasi inti November 2024 yang sebesar 0,17 % bersamadua komoditas lain, yakni emas perhiasan dan kopi bubuk. Pada bulan tersebut, minyak goreng mengalami inflasi 2,17 % secara bulanan. Andilnya terhadap inflasi umum 0,03 % secara bulanan.

”Tingkat inflasi minyak goreng yang mencapai 2,17 % pada November 2024 itu merupakan inflasi tertinggi komoditas tersebut sepanjang Januari-November 2024,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, pada Januari-November 2024 atau selama 11 bulan, minyak goreng mengalami sembilan kali inflasi dan dua kali deflasi. Pada Juli-November 2024, minyak goreng mengalami inflasi secara beruntun, yakni 0,3 % pada Juli, 0,39 % pada Agustus, 0,38 % pada September, 0,78 % pada Oktober, dan 2,71 % pada November. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, pada 29 November 2024, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.100 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp 21.500 per liter, dan minyak goreng curah Rp 17.900 per liter. Sejak 1 Juli 2024, harga rerata Minyakita naik 4,91 %, minyak goreng kemasan premium 2,38 % dan minyak goreng curah 12,58 %. Kenaikan tertinggi terjadi pada minyak goreng curah lantaran Kemendag mengeluarkan minyak tersebut dari program minyak goreng rakyat (MGR). (Yoga)

Aktivitas judi daring atau judi online yang mengarah ke penipuan di Indonesia semakin ”liar”. Metode transaksi terus bermetamorfosis sehingga semakin susah dilacak oleh aparat penegak hukum. Nilai deposit untuk bermain judi pun semakin murah. ”Aktivitas judi daring menggunakan segala bentuk instrumen sistem keuangan. Bentuk instrumen yang dipakai oleh pelaku menyesuaikan langkah antisipasi pemerintah,” kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Danang Tri Hartono dalam gelar wicara bertema ”Memutus Mata Rantai Judi Online demi Ekosistem Digital yang Sehat”, Jumat (29/11) di Jakarta. Pada 2023, deposit uang judi daring paling banyak adalah lewat perbankan. Selanjutnya, bergeser ke dompet elektronik.

Ketika pemerintah gencar memberantas akun-akun dompet elektronik, pelaku menggeser sarana deposit ke QRIS. ”Kami menemukan puluhan ribu QRIS buat bermain judi daring. mengatasnamakan akun UMKM, seperti penjual soto dan pengemudi ojek, tetapi nilai depositnya hingga miliaran rupiah,” ujarnya. Setelah itu, pelaku masuk memanfaatkan sistem gerbang pembayaran (payment gateway) agar tetap bisa bertransaksi. Sarana berikutnya ialah rekening bank. Dari data penelusuran PPATK, mutasi rekening yang dipakai untuk deposit judi daring menggunakan keterangan notifikasi yang aneh. Misalnya, ”hari-hari rungkad” dan ”bantu saya, dong, kasih cuan”.

Deposit menggunakan metode pengiriman ke luar negeri juga masih tetap dipakai, tetapi polanya berubah. Dulu, pelaku memakai perusahaan cangkang yang mudah diidentifikasi oleh PPATK. Sekarang pelaku mulai menggunakan valuta asing yang berganti-ganti dan aset kripto beserta exchange kripto.Jumlah pemain judi daring yang teridentifikasi oleh PPATK, mencapai 8,8 juta orang, naik dibanding tahun 2023 di 3,4 juta orang. PPATK memprediksi, hingga akhir 2024, pemain judi daring di Indonesia bisa di atas 11 juta orang. (Yoga)

Dewan Energi Nasional menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional belum ditetapkan karena masih menunggu penyelarasan dengan kebijakan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan baru itu akan meliputi, peningkatan implementasi biodiesel dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebelumnya, Komisi VII DPR periode 2019-2024 telah menyetujui Rancangan PP tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) pada 5 September 2024. RPP tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Namun, dikembalikan lagi kepada Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Mensesneg. ”Masih ada hal-hal yang harus dimasukkan terkait kebijakan kabinet pemerintahan baru. Kami akan sempurnakan dalam waktu yang tidak lama,” kata Ketua Harian DEN yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/12). Bahlil menjanjikan KEN yang baru akan lebih bijak, terutama terkait dengan penggunaan energi fosil, termasuk batubara. Ia tidak merincinya, tetapi menekankan bahwa penggunaan energi fosil akan dikurangi perlahan demi tercapainya emisi nol bersih (net zero emission/NZE) 2060.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang baru juga akan disinkronkan. Salah satu program yang didorong oleh DEN dalam kebijakan energi ke depan ialah terkait implementasi campuran biodiesel 40 % atau campuran 40 % olahan minyak sawit dan 60 % solar (B40) mulai 1 Januari 2025. Pemerintah juga akan meningkatkannya lagi menjadi B50 kelak. Energi lain yang didorong ialah nuklir yang dikategorikan sebagai energi baru. (Yoga)

BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Jakarta pada 2024 mencapai 84,15 dengan standar hidup layak mencapai Rp 19,953 juta per tahun. Namun, standar hidup layak Rp 1,66 juta per bulan ini dinilai masih jauh dari realitas pengeluaran warga Jakarta. Dimensi hidup layak per tahun pada 2024 juga meningkat Rp 580.000 atau 2,99 % dibanding tahun sebelumnya. Standar hidup layak ini dipresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun, yaitu biaya konsumsi setiap penduduk yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Pada 2024, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun Jakarta mencapai Rp 19,953 juta per tahun atau Rp 1,66 juta per bulan, naik dari tahun 2023 yang tercatat Rp 19,373 juta per tahun. ”Di Jakarta, rata-rata satu rumah dihuni tiga sampai empat orang. Rata-rata sekitar Rp 1,66 juta per bulan ini terkait pengeluaran riil rumah tangga,” kata Nurul.

Rata-rata pengeluaran untuk standar hidup layak sebesar Rp 1,66 juta per bulan dinilai Sunu Prawito (41), warga Jakbar, masih jauh dari kenyataan. Sebagai kepala rumah tangga yang hidup dengan istri dan satu anak yang masih SMA, ia bahkan menilai upah yang diperolehnya masih kurang. ”Kebetulan saya ngontrak di Jakarta. Kontrakan saja sebulan Rp 1,2 juta, belum (pengeluaran untuk) listrik sama air,” katanya. Menurut Sunu, pengeluaran hidup layak sebulan minimal Rp 5 juta. Jika dirinci, Rp 1,5 juta untuk hunian atau cicilan (bagi yang sudah memiliki rumah tetap), lalu Rp 1,5 juta untuk makan, Rp 500.000 untuk istri, Rp 500.000 untuk uang saku anak, dan Rp 1 juta untuk keperluan lain atau tambahan biaya pendidikan atau ditabung. ”Uang Rp 1,66 juta per bulan tidak ada apa-apanya, bukan di Jakarta saja, tetapi di daerah lain juga (tidak cukup). Hidup tidak hanya tentang biaya makan sehari-hari. Masih ada hunian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lain yang perlu dipikirkan. Apalagi hidup bersama keluarga,” katanya. (Yoga)

Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan akan berada pada kisaran 1,7% sampai 1,2%. Meski angka ini lebih rendah dari inflasi sepanjang tahun 2023 yang sebesar 2,81%, pemerintah harus mewaspadai lonjakan inflasi yang akan terjadi pada triwulan I 2025 yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama dengan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 11% menjadi 12%.  Pada Novembr 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara bulanan sebesar 0,3% atau lebih tinggi dibanding inflasi Oktober yang mencapai 0,08%. Adapun inflasi tahunan (year on year/yoy) sebesar 1,55% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,12%. Inflasi tahunan pada November terjadi karena peningkatan indeks tertinggi terjadi di Papua Tengah sebesar 4,35% dan inflasi terendah terjadi di Kepaulauan Bangka Belitung sebesar 0,22%. Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan untuk menjaga inflasi tetap terkendali pemerintah perlu membatalkan rencana penaikan PPN. Sebab, kebijakan tersebut akan meningkatkan harga barang-barang sehingga berpotensi mengerek laju inflasi. (Yetede)