Program Presiden Prabowo diselaraskan dengan kebijakan energi

;

Program Presiden Prabowo diselaraskan dengan kebijakan energi

03 Dec 2024 Kompas

Dewan Energi Nasional menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional belum ditetapkan karena masih menunggu penyelarasan dengan kebijakan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan baru itu akan meliputi, peningkatan implementasi biodiesel dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebelumnya, Komisi VII DPR periode 2019-2024 telah menyetujui Rancangan PP tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) pada 5 September 2024. RPP tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Namun, dikembalikan lagi kepada Dewan Energi Nasional (DEN) oleh Mensesneg. ”Masih ada hal-hal yang harus dimasukkan terkait kebijakan kabinet pemerintahan baru. Kami akan sempurnakan dalam waktu yang tidak lama,” kata Ketua Harian DEN yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/12). Bahlil menjanjikan KEN yang baru akan lebih bijak, terutama terkait dengan penggunaan energi fosil, termasuk batubara. Ia tidak merincinya, tetapi menekankan bahwa penggunaan energi fosil akan dikurangi perlahan demi tercapainya emisi nol bersih (net zero emission/NZE) 2060.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang baru juga akan disinkronkan. Salah satu program yang didorong oleh DEN dalam kebijakan energi ke depan ialah terkait implementasi campuran biodiesel 40 % atau campuran 40 % olahan minyak sawit dan 60 % solar (B40) mulai 1 Januari 2025. Pemerintah juga akan meningkatkannya lagi menjadi B50 kelak. Energi lain yang didorong ialah nuklir yang dikategorikan sebagai energi baru. (Yoga)