Daya Tarik Investasi Jatim Terus Meningkatkan Situasi Kondusif
Yuniati Turjandini
07 Dec 2024 Investor Daily (H)
Meski telah memiliki banyak daya tarik yang bisa mengundang investor asing datang. Provinsi Jawa Timur (Jatim) tak henti untuk meningkatkan situasi kondusif agar investasi yang masuk makin banyak dan berdampak maksimal ke perekonomian meningkatkan situasi yang kondusif ini ditempuh melalui dua jalur yaitu pemberian insentif dan kemudahan berusaha. Dari jalur insentif, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitas atau keringanan pajak daerah (restribusi), dana stimulan, dan bantuan modal. Untuk pajak daerah, bisa diberikan kepada perusahaan berskala menengah-besar, sedangkan dana stimulan dan bantuan modal untuk UKM. "Target kami bagaimana pajak daera , restribusi daerah itu menjadi stimulan untuk investasi. Tapi sekali lagi, kami melihat kelasnya juga. Kalau untuk UKM mungkin kami bisa mensupport bantuan pembiayaan," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Emil Elistianto. (Yetede)
Prospek Cerah Industri Asuransi di Tahun-Tahun Mendatang
Yuniati Turjandini
07 Dec 2024 Investor Daily (H)
Prospek industri perasuransian diperkirakan cerah pada 2025 maupun di tahun-tahun mendatang. Banyak peluang yang masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk meningkatkan kinerja. Untuk memacu pertumbuhan di sektor perasuransian, perusahaan asuransi dan reasuransi diharapkan terus memperkuat literasi tentang asuransi, baik kepada masyarakat umum, kalangan mahasiswa, swasta, dan instansi pemerintah. Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re Delil Khairat optimistis, kinerja industri perasuransian masih bisa tumbuh, seiring dengan akselerasi ekonomi nasional. "Sektor ini selalu beririsan dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ada juga kemungkinan kinerja 2025 flat, kalau ada tantangan berat," kata dia kepada Investor Daily. Menurut dia, minimnya pertumbuhan asuransi dipicu masih rendahnya literasi tentang asuransi di masyarakat. Selain itu, ini disebabkan faktor geopolitik, seperti yang terjadi di global saat ini. Karena itu, salah satu opsi yang perlu diambil adalah memperkuat literasi asurani. (Yetede)
Aksi Garuda Menghadapi Nataru
Yuniati Turjandini
07 Dec 2024 Investor Daily (H)
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan menghadapi musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sejumlah persiapan disiapkan mulai dari armada, operasional, sampai harga tiket yang turun sebesar 10%. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan menyampaikan langsung persiaan garuda Indonesia menjelang Nataru yang periodenya diprediksi jatuh pada 19 Desember sampai 3 Januari 2024 itu dalam konferensi pers bertajuk 'Kesiapan Garuda Indonesia Baru (Nataru)-Penurunan Harga Tiket dan tarif Kebandarudaraan' di Kementerian BUMN, Jumat (6/12/2024). Eks Plt Lion Air Group tersebut tidak hadir seorang sendiri. Bersama Wamildan, hadir pula Direktur Utama InJourney Maya Watono dan Staf Khusus Menteri Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Acara konferensi pers diawali dari paparan masing-masing narasumber. Wamildan dalam paparannya menyebutkkan sejumlah poin penting, di antaranya Garuda Indonesia akan melayani 49 rute domestik dan 19 rute internasional. Sedangkan, maskapai LCC milik Garuda Group, Citilink, akan melayani 73 rute domestik dan 5 rute internasional sepanjang musim Nataru. (Yetede)
Kisruh Kenaikan Tarif Pajak
Yuniati Turjandini
07 Dec 2024 Investor Daily (H)
Kisruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% ke 12%, membuat pemerintah dan DPR harus 'putar otak' agar saat kebijakan tersebut diterapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tengah meramu objek-objek pajak yang dikenakan tarif PPN secara multitarif, sehingga pengenaan jenis pajak tersebut akan dilakukan menurut kriteria. Adapun beberapa jenis pajak yang sudah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah kendaraan bermotor; kelompok hunian mewah seperti rumah menengah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya, kelompok pesawat udara; kelompok senjata api dan api lainnya, kecuali untuk kepentingan negara; dan kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata. Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah dan DPR melakukan koordinasi secara insentif untuk menggodok pengenaan tarif PPN. Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabwo Subianto pada Kamis (5/12/2024), DPR melakukan pembahasan lebih lanjut dengan mengadakan pertemuan bersama tiap Wakil Menteri Keuangan yaitu Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu. Dasco mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk menentukan objek-objek pajak yang akan dikenakan tarif pajak secara multitarif. (Yetede)
Pemerintah Harus Mengkaji Ulang Rencana Menggunakan Saldo JHT
Yuniati Turjandini
07 Dec 2024 Tempo
PEMERINTAH mesti mengkaji ulang rencananya menggunakan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) demi merealisasi program ambisius penyediaan 3 juta rumah setiap tahun. Sebab, pemakaian dana tersebut mengkhianati tujuan penyelenggaraan asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendorong terciptanya saldo Jaminan Hari Tua. Kabinet Presiden Prabowo Subianto tengah bersiap menjalankan program pengadaan jutaan rumah pada 2025. Penyediaan 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan seperti yang dijanjikan saat kampanye lalu membutuhkan dana Rp 53,6 triliun. Adapun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 hanya Rp 5,27 triliun. Ketimpangan tersebut akan ditambal dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yang terus meningkat mencapai Rp 776,8 triliun per September 2024.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo sempat mengungkapkan rencana kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk membuka opsi bagi masyarakat memanfaatkan saldo JHT guna memperoleh rumah. Selanjutnya, pemerintah berencana menempatkan dana saldo tersebut ke bank sebagai uang muka. Suka-suka memakai dana saldo Jaminan Hari Tua menggambarkan para menteri di Kabinet Merah Putih hanya mementingkan bagaimana merealisasi program kerja populis junjungannya. Mereka mengabaikan fungsi mendasar dari pemotongan upah para pekerja untuk hari tua. Dana yang terhimpun BPJS itu seharusnya menjadi "penyangga terakhir" bagi pekerja pada masa tua ketika kemampuan kerja menurun atau berhenti sepenuhnya. Atau saat pekerja pensiun atau tidak lagi memiliki penghasilan tetap, mereka masih memiliki cadangan dana untuk membiayai hidup.
Pemerintah juga melupakan saldo JHT mayoritas milik masyarakat berpenghasilan rendah dan nilainya relatif kecil. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, rata-rata saldo JHT peserta aktif pada 2024 berkisar Rp 10-20 juta. Akibatnya, pekerja mungkin masih harus mengambil pinjaman tambahan untuk menutup kekurangan uang muka rumah dan pembayaran cicilan kredit yang menyusul kemudian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait yang sedang mati-matian memuaskan ambisi Presiden seharusnya menyadari bahwa urusan perumahan bukan hanya soal ketersediaan, melainkan juga harus ada kebutuhan. Misalnya di daerah mana saja kekurangan hunian (backlog) tertinggi. Perumahan yang dibangun hanya berdasarkan ketersediaan lahan, atau mengandalkan hitung-hitungan ekonomis pengembang agar rumah bisa dijual murah, berpotensi memicu persoalan lain, seperti beban baru biaya transportasi. (Yetede)
Dampak Kemenangan Trump dan Bagi Perekonomian Indonesia Kedepan
Yuniati Turjandini
07 Dec 2024 Tempo
DONALD Trump sudah dipastikan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Terpilihnya kembali Trump ini sudah barang tentu akan sangat mempengaruhi ekonomi dunia ke depan. Apalagi Trump kelihatannya akan mengedepankan misi efisiensi ekonomi domestik di pemerintahannya.Kebijakan itu bakal berdampak pada perekonomian, mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 27,4 triliun dan PDB per kapita US$ 82 ribu. Sebagai perbandingan, negara raksasa ekonomi lainnya, Tiongkok, memiliki PDB sebesar US$ 17,8 triliun dengan PDB per kapita US$ 12.600. Sedangkan Indonesia baru memiliki PDB sebesar US$ 1,4 triliun dengan PDB per kapita US$ 4.900.
Langkah efisiensi Trump ini mirip kebijakan Executive Order 12291 oleh Presiden Ronald Reagan dari Partai Republik, yang menjabat sejak 20 Januari 1981 hingga 20 Januari 1989. Dalam kebijakan ini, Reagan meminta jajarannya melengkapi setiap kebijakan dengan analisis dampak kebijakan (regulatory impact assessment). Sementara itu, Trump akan membentuk departemen khusus, yakni Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency), untuk menjaga agar tidak ada kebijakan yang membebani aktivitas ekonomi dalam negeri. Trump menunjuk dua pendukung dekatnya, yakni pengusaha sekaligus orang terkaya di dunia, Elon Musk, dan pengusaha bioteknologi sukses Vivek Ramaswamy, untuk memimpin departemen ini menjalankan reformasi kebijakan.
Sejarah menunjukkan, pada periode Ronald Reagan, ekonomi dunia memasuki era reformasi kebijakan di mana deregulasi dan debirokratisasi dilakukan untuk mendorong efisiensi ekonomi. Bukan hanya di Amerika Serikat, Inggris dengan Perdana Menteri Margaret Thatcher juga berfokus pada reformasi kebijakan untuk efisiensi ekonomi. Pemikiran ekonom Milton Friedman mendasari reformasi kebijakan ini. Kini Amerika Serikat kembali fokus dengan reformasi kebijakan dalam negeri dan menjadi sinyal bagi negara-negara yang mengharapkan investasi asing agar berfokus pada reformasi kebijakan dalam negeri. Salah satu indikator efisiensi ekonomi negara adalah incremental capital output ratio atau (ICOR). Indikator ini menunjukkan berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan kenaikan output sebesar satu unit. Artinya, makin rendah ICOR, makin efisien pula investasi, sehingga makin tinggi pertumbuhan ekonomi. (Yetede)
Kasus Pembunuhan Orang Tua oleh Anak
Yuniati Turjandini
07 Dec 2024 Tempo
PEMBUNUHAN ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta, merupakan alarm bagi para orang tua menjaga kesehatan mental anaknya. Ambisi orang tua agar anaknya sukses tak boleh membelenggu mereka. Apalagi jika keinginan tersebut disertai tekanan atau bahkan kekerasan psikis. Kepada polisi, MAS mengaku membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya karena kurang tidur serta mendengar “bisikan” yang membuatnya resah. Psikolog yang turut menggali keterangan MAS menemukan bahwa dia mengalami tekanan akademis. Nilai-nilainya di sekolah anjlok setelah dia mengikuti les coding yang memakan waktu hingga larut malam sehingga waktu tidurnya berkurang.
Kurangnya waktu tidur mempengaruhi kondisi fisik dan mental anak tersebut. Pengakuan MAS bahwa ada “bisikan” sebelum dia melakukan pembunuhan menandakan gejala psikosis yang disebut halusinasi auditorik. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang yang mengalaminya tak bisa membedakan antara realita dan waham. Penyebab halusinasi ini di antaranya stres dan depresi. Fakta lain, MAS adalah anak tunggal dan sudah duduk di kelas X sekolah menengah atas meskipun baru berusia 14 tahun. Berdasarkan penggalian keterangan, MAS menghadapi ekspektasi tinggi orang tuanya. Sejauh ini, belum ditemukan kekerasan verbal ataupun fisik terhadap MAS agar memenuhi ekspektasi tersebut.
Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus Dijerat Pasal Berlapis Walaupun begitu, orang tua keliru karena merampas hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, tekanan berlebihan terhadap anak termasuk kekerasan psikis. Ini yang kerap tak disadari orang tua. Umumnya, awam hanya mengenal kekerasan verbal, fisik, ataupun seksual. Dampak kekerasan psikis sering tak terlihat padahal tak kalah buruk, salah satunya kesehatan mental. (Yetede)
Drama Satu Babak Bubarkan Utusan Presiden Soal Kerukunan
Yuniati Turjandini
07 Dec 2024 Tempo
DRAMA satu babak berjudul “Gus Miftah dan Penjual Es Teh Keliling” segera berakhir. Bagi yang percaya semua hal di bumi ini “digerakkan Tuhan”, kedua pelaku sudah mendapatkan pahala dari karma (perbuatan) yang mereka lakukan. Miftah, yang nama panjangnya Miftah Maulana Habiburrahman, sudah mendapatkan pahala (ganjaran) berupa nama yang buruk plus ribuan caci maki. Dosanya, menistakan penjual es teh keliling dengan mengatakannya goblok. Sedangkan penjual es teh, Sunhaji, mendapat imbalan berupa donasi yang terhimpun secara spontan bernilai jutaan rupiah, ditambah janji mendapat hadiah umrah. Miftah meminta maaf dan Sunhaji memberi maaf. Mereka berpelukan.
Tapi, di luar pentas, perbincangan belum usai. Miftah itu penceramah agama kondang dan mengaku suka bercanda dalam menyampaikan syiar agama, termasuk menggoblokkan Sunhaji. Dia menyebutkan itu adalah gaya panggungnya dalam berceramah, sesuatu yang bisa dipertanyakan, kok ada syiar agama menggunakan kata yang merendahkan orang lain? Bukankah syiar agama harus berbahasa yang teduh dan menjaga adab dalam bertutur kata? Tapi, sudahlah, ini soal gaya, barangkali ada yang suka. Miftah juga bukan sembarang orang. Dia “utusan khusus presiden”. Dari era Kerajaan Majapahit, bahkan sebelum itu di zaman lahirnya Mahabharata dan Ramayana, seorang utusan raja adalah orang yang cerdas, sakti, dan kelasnya bukan kesatria biasa. Presiden Prabowo mengangkat tujuh “orang sakti” sebagai utusan khusus dan salah satunya adalah Miftah. Inilah jabatan Miftah secara resmi: Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Sampai di sini kita lewati drama sebabak itu. Kita diingatkan hal yang lebih penting bahwa urusan presiden, para menterinya, serta para penasihat dan utusan khususnya adalah masalah kenegaraan. Mereka digaji dari uang rakyat lewat pajak dan berbagai pungutan lain. Jadi, ada hak kita bertanya, kenapa ada jabatan khusus itu dan kenapa orang yang dipilih seperti itu. Apakah jabatan ini diada-adakan karena ingin menempatkan orang yang sudah berjasa selama masa kampanye pemilihan presiden? Apakah Wiranto dan Muhadjir Effendy punya jasa besar dalam memilih Prabowo sehingga dibuatkan jabatan penasihat khusus? Apakah Raffi Ahmad dan Miftah, karena aktif membagi-bagi uang saat Prabowo berkampanye, lalu dibuatkan jabatan utusan khusus? Atau memang bidang yang “dikhususkan” itu penting? Kita tahu Prabowo punya tujuh penasihat khusus dan tujuh utusan khusus. Tapi kita kurang informasi, apa beda penasihat dan utusan itu. Dan apa kerjanya, kecuali informasi bahwa gaji mereka tergolong besar, setara dengan gaji menteri. (Yetede)
Momentum Kebangkitan Saham BUMN
Hairul Rizal
07 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)
Meskipun kinerja saham sejumlah emiten BUMN mengalami penurunan sepanjang tahun, ada potensi kebangkitan yang dapat terjadi hingga akhir tahun, didorong oleh sejumlah katalis positif. Sentimen yang dapat menjadi momentum bagi saham BUMN antara lain penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) dalam APBN untuk pinjaman BUMN dan pembentukan Danantara, yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas BUMN. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya, dan Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto, mendukung kebijakan ini, namun menekankan pentingnya penggunaan SAL untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek.
Tantangan tetap ada, terutama dengan arus modal asing yang belum stabil dan kinerja IHSG yang masih tertinggal dibandingkan indeks saham Asia Tenggara. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo, serta ekonom Aviliani menilai bahwa sentimen global dan ketidakpastian geopolitik masih berpengaruh. Namun, dengan adanya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), kehadiran infrastruktur publik dan jaminan investasi dapat menarik lebih banyak investor.
Pada akhirnya, momentum akhir tahun seperti Santa Claus rally dan window dressing diprediksi akan membantu meningkatkan harga saham BUMN besar. Analis Mirae Asset Sekuritas merekomendasikan untuk membeli saham BUMN seperti BNI, BBRI, BMRI, TLKM, PGEO, PGAS, dan ANTM, yang diprediksi dapat menunjukkan pertumbuhan seiring dengan kebijakan moneter pro-growth dan pertumbuhan kredit.
Prabowo dan Target Swasembada Pangan Nasional
Hairul Rizal
07 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Presiden Prabowo menargetkan Indonesia akan mencapai swasembada pangan dalam 4-5 tahun dan siap menjadi lumbung pangan dunia. Program utama untuk mencapainya adalah pengembangan food estate yang berfokus pada komoditas seperti padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu dengan penambahan luas panen minimal 4 juta hektar pada 2029. Beberapa kebijakan yang dijanjikan meliputi penyediaan pupuk, benih unggul, pestisida, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih baik, dan pemanfaatan teknologi dan inovasi digital dalam pertanian.
Namun, tantangan besar seperti alih fungsi lahan, usia petani yang semakin tua, ketergantungan pada teknologi yang belum merata, dan perubahan iklim perlu diatasi. Meski demikian, dalam waktu singkat, pemerintah telah merespons distribusi pupuk yang lebih cepat.
Untuk memastikan keberlanjutan program swasembada pangan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendekatan sistem yang holistik, keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, serta memperhatikan kepentingan sosial dan budaya masyarakat lokal. Insentif bagi petani, termasuk asuransi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar juga diperlukan. Dengan memenuhi enam kriteria tersebut, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kedaulatan pangan Indonesia.