Pemerintah menaikkan tarif PPN secara selektif. Namun, skema detailnya masih dalam kajian. Berbagai pihak, termasuk sektor properti, menunggu rinciannya. Mereka harap-harap cemas karena risiko kenaikan PPN secara selektif pun masih berisiko menambah beban pembiayaan pengembang dan menggerus pasar perumahan. Presiden Prabowo menerima kunjungan sejumlah perwakilan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12) membahas sejumlah aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 % yang akan berlaku mulai Januari 2025. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco, yang memimpin rombongan, menggelar konferensi pers di Ruang Sidang Kabinet Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Ketua Komisi XI DPR dari Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, sebagai bagian dari rombongan, menyampaikan hasil diskusi dengan Presiden kepada wartawan. ”PPN tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah, sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun. Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan, pihaknya menghormati upaya pemerintah terkait penyesuaian tarif PPN 12 % secara selektif untuk kategori barang mewah. Meski demikian, penting bagi pemerintah memiliki kejelasan dan kriteria spesifik mengenai definisi barang mewah dalam konteks property agar pelaku industri dan konsumen dapat lebih memahami dampak kebijakan ini. (Yoga)

Pertumbuhan kredit perusahaan pembiayaan pada 2025 berpotensi melambat dibanding sebelumnya. Hal ini tak lepas dari anjloknya penjualan otomotif yang terpengaruh oleh pelemahan daya beli masyarakat. Mengutip data OJK, piutang perusahaan pembiayaan per September 2024 mencapai Rp 501,78 triliun atau tumbuh 9,39 % secara tahunan, lebih rendah dibanding 2023, yang tumbuh 13,23 % dan dibanding periode 2022 yang tumbuh 14,18 % secara tahunan. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi menyebut, asosiasi menargetkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 8-10 % pada 2025, lebih rendah dibanding target yang ditetapkan OJK pada 2024 sebesar 10-12 %. ”Tahun ini, kita mau tumbuh 12 % saja berat sekali, terus tumbuh 10 %, mungkin mudah-mudahan 10 %,” katanya dalam acara Pertemuan Anggota dan Apresiasi APPI di Jakarta, Kamis (5/12).

Kondisi tersebut, disebabkan ketidakpastian tahun politik seiring dilaksanakannya pemilu dan pilkada. Pertumbuhan pembiayaan yan melambat terjadi seiring lesunya pasar penjualan mobil domestik mengingat porsi piutang pembiayaan kendaraan bermotor mencapai 80 % dari total pembiayaan industri pembiayaan. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesale, periode Januari-Oktober 2024 mencapai 710.406 unit atau turun 17,69 % dibanding periode yang sama pada 2023. Sementara, penjualan mobil secara retail pada Januari-Oktober 2024 mencapai 730.637 unit atau turun 13 % secara tahunan. Gaikindo sempat memperkirakan penjualan mobil hingga 1 juta unit dalam setahun. Namun, perkiraan itu berpotensi akan berbalik anjlok tahun depan apabila tarif pajak opsen atau tambahan pajak dengan besaran tertentu terhadap kendaraan bermotor diberlakukan pada Januari 2025. (Yoga)

Pencatatan saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia dikukuhkan hari Kamis (5/12). Saham induk perusahaan yang fokus di bidang tambang batubara ini merupakan hasil spin-off atau pemisahan usaha dengan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, yang telah berubah nama menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. Perusahaan yang berkode AADI ini menjadi perusahaan ke-40 dan segelintir dari perusahaan mercusuar atau beraset besar yang melaksanakan initial public offering (IPO) di BEI sepanjang 2024. Total terdapat tiga perusahaan Adaro yang menjadi perusahaan terbuka, yakni AADI, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna dalam sambutannya mengingatkan agar manajemen kepemimpinan di perseroan memiliki visi yang jelas agar dapat menavigasi lanskap perkembangan bisnis yang terus berkembang. Di antaranya dengan cara mengedepankan keberlanjutan secara jangka panjang.

”Perseroan juga perlu memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkontribusi balik ke peningkatan kinerja perseroan. Kemudian, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kami menekankan agar tata kelola yang baik jadi fondasi tumbuhnya kepercayaan bagi investor kita,” tutur Nyoman dalam acara yang berlangsung secara hibrida. Dirut Adaro Andalan Indonesia Julius Aslan menyampaikan, Adaro Andalan menjadi perusahaan induk atau perusahaan holding yang memiliki fokus utama pada bisnis pertambangan batubara termal dan ekosistem penunjangnya. Ia tidak memungkiri bisnis ini sangat dinamis karena banyak dipengaruhi perdagangan komoditas dan tren pertumbuhan ekonomi global. Julius menyebut, harga batubara akan naik sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Contoh, dalam lima tahun terakhir, harga acuan batubara dunia di Global Coal Newcastle Index pernah mencapai rekor di atas 400 USD per ton pada 2022. (Yoga)

Warga, termasuk para pekerja kantoran yang pulang kerja, terlihat menyeberang jalan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut diatur upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 naik 6,5 persen dan mulai berlaku 1 Januari 2025. Di tengah kenaikan UMP tersebut, kenyataannya warga Jakarta masih menghadapi tantangan pemenuhan standar hidup layak. (Yoga)

Provinsi Jawa Timur (Jatim) perlu melakukan reorientasi dalam pengembangan ekonominya kedepan sehingga mampu tumbuh berkelanjutan serta bisa turun menyokong target pertumbuhan ekonomi nasional 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Reorientasi ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Jatim terhadap bahan baku industri dari luar negeri atau impor serta menarik lebih banyak investasi berorintasi ekspor. Hingga kini, Jatim yang dikenal sebagai 'pabriknya', karena kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang besar, masih mencatatkan neraca perdagangan yang defisit. Bahkan, Juli 2023, neraca perdagangan Jatim sempat mengalami defisit hingga US$ 1,02 miliar dan defisit masih berlanjut hingga tahun ini meski dalam angka yang rendah. Sedang neraca perdagangan Jatim dengan daerah lain di Indonesia membukukan surplus. (Yetede)

Pengguna sepeda motor di luar driver ojek online (ojol) dinilai berhak memberi BBM bersubsidi Pertalite. Sebab, pengguna sepeda motor kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga berhak mendapatkan subsidi BBM. Selain itu, hal ini dinilai lebih mudah diterapkan. Ketimbang hanya memasukkan ojek online yang boleh mengakses bensin dengan oktan 90 tersebut. Sebab, dalam praktiknya, ada juga ojek pangkalan atau kurir paket yang menggunakan sepeda motor dalam mencari nafkah. Saat ini, pemerintah hanya menyiapkan kriteria konsumen BBM bersubsidi seiring bergulirnya kebijakan negatif subsidi subsidi tepat sasaran. Pertamina telah menyiapkan profile pengguna maupun transaksi BBM subsidi yang terekam  melalui MyPertamina. Hingga kini, pengguna sepeda motor tidak terdata di platform tersebut. (Yetede)

Di tengah kontroversi terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, DPR mengusulkan pengenaan PPN dengan skema multitarif, yakni tarif 12% hanya dikenakan untuk barang mewah. Usulan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak kepada masyarakat kecil. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian lebih dalam terhadap usulan pengenaan PPN dengan skema multitarif. Dalam arti pengenaan PPN akan diterapkan secara selektif untuk barang yang termasuk dalam kelompok barang mewah. "Selektif kepada beberapa komunitas, baik itu, barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan baran mewah, sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku," ucap Miskbahun. Kenaikan tarif PPN dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU HPP pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. (Yetede) 

Pemulihan pasar mobil di dalam negeri yang mulai terlihat pada paruh kedua tahun ini, diyakini berlanjut pada 2025, yang akan menguntungkan produsen otomotif seperti PT Astra Internasional Tbk (ASII). Wacana larangan penggunaan BBM subsidi untuk mobil pribadi, dan pemberian insentif bagi mobil hybrid kian memberi suntikan positif bagi kinerja keuangan Astra maupun harga sahamnya yang berpeluang menuju Rp 5.900. BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya yang dipublikasikan Kamis (5/12/2024) memproyeksikan, penjualan mobil bakal bangkit di 2025 dengan peningkatan 10% menjadi 946 ribu unit dibanding tahun ini, yang dimotori konsumsi dari segmen kelas menengah ke atas. Pertumbuhan itu salah satunya dikontribusikan dari semua segmen mobil listrik (electric vihicle/EV) dan hybrib, dengan penjualan diperkirakan mencapai 12-13 dari penjualan mobil nasional. Sekuritas tersebut menilai, penjualan mobil hybrid akan mencapai 7-85, dan mobil listrik sebanyak 5-6% dari total penjualan mobil di dalam negeri. (Yetede)