Provinsi Jawa Timur (Jatim) perlu melakukan reorientasi dalam pengembangan ekonominya kedepan sehingga mampu tumbuh berkelanjutan serta bisa turun menyokong target pertumbuhan ekonomi nasional 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Reorientasi ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Jatim terhadap bahan baku industri dari luar negeri atau impor serta menarik lebih banyak investasi berorintasi ekspor. Hingga kini, Jatim yang dikenal sebagai 'pabriknya', karena kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang besar, masih mencatatkan neraca perdagangan yang defisit. Bahkan, Juli 2023, neraca perdagangan Jatim sempat mengalami defisit hingga US$ 1,02 miliar dan defisit masih berlanjut hingga tahun ini meski dalam angka yang rendah. Sedang neraca perdagangan Jatim dengan daerah lain di Indonesia membukukan surplus. (Yetede)

Pengguna sepeda motor di luar driver ojek online (ojol) dinilai berhak memberi BBM bersubsidi Pertalite. Sebab, pengguna sepeda motor kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga berhak mendapatkan subsidi BBM. Selain itu, hal ini dinilai lebih mudah diterapkan. Ketimbang hanya memasukkan ojek online yang boleh mengakses bensin dengan oktan 90 tersebut. Sebab, dalam praktiknya, ada juga ojek pangkalan atau kurir paket yang menggunakan sepeda motor dalam mencari nafkah. Saat ini, pemerintah hanya menyiapkan kriteria konsumen BBM bersubsidi seiring bergulirnya kebijakan negatif subsidi subsidi tepat sasaran. Pertamina telah menyiapkan profile pengguna maupun transaksi BBM subsidi yang terekam  melalui MyPertamina. Hingga kini, pengguna sepeda motor tidak terdata di platform tersebut. (Yetede)

Di tengah kontroversi terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, DPR mengusulkan pengenaan PPN dengan skema multitarif, yakni tarif 12% hanya dikenakan untuk barang mewah. Usulan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak kepada masyarakat kecil. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian lebih dalam terhadap usulan pengenaan PPN dengan skema multitarif. Dalam arti pengenaan PPN akan diterapkan secara selektif untuk barang yang termasuk dalam kelompok barang mewah. "Selektif kepada beberapa komunitas, baik itu, barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan baran mewah, sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku," ucap Miskbahun. Kenaikan tarif PPN dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU HPP pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022. (Yetede) 

Pemulihan pasar mobil di dalam negeri yang mulai terlihat pada paruh kedua tahun ini, diyakini berlanjut pada 2025, yang akan menguntungkan produsen otomotif seperti PT Astra Internasional Tbk (ASII). Wacana larangan penggunaan BBM subsidi untuk mobil pribadi, dan pemberian insentif bagi mobil hybrid kian memberi suntikan positif bagi kinerja keuangan Astra maupun harga sahamnya yang berpeluang menuju Rp 5.900. BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya yang dipublikasikan Kamis (5/12/2024) memproyeksikan, penjualan mobil bakal bangkit di 2025 dengan peningkatan 10% menjadi 946 ribu unit dibanding tahun ini, yang dimotori konsumsi dari segmen kelas menengah ke atas. Pertumbuhan itu salah satunya dikontribusikan dari semua segmen mobil listrik (electric vihicle/EV) dan hybrib, dengan penjualan diperkirakan mencapai 12-13 dari penjualan mobil nasional. Sekuritas tersebut menilai, penjualan mobil hybrid akan mencapai 7-85, dan mobil listrik sebanyak 5-6% dari total penjualan mobil di dalam negeri. (Yetede)

Pemerintah menjadikan hilirisasi sebagai bagian dari strategi memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah menyiapkan kebijakan guna meningkatkan kemudahan berusaha, termasuk pemangkasan perizinan pertambangan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada pidato kunci Indonesia Mining Summit 2024, di Jakarta, Rabu (4/12) menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah regulasi yang bakal meningkatkan investasi. Pemerintah juga sedang menyiapkan pembentukan Satgas Hilirisasi, untuk menghadirkan fleksibilitas bagi dunia usaha sehingga meningkatkan daya tarik investasi. Menteri ESDM akan menjadi ketua satgas itu. Hilirisasi, menurut Bahlil, menjadi hal penting dalam mendorong penciptaan nilai tambah komoditas.

”Tidak ada cara lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 %, bahkan bisa sampai 7-8 %. Salah satu mesin pertumbuhannya ialah hilirisasi,” katanya. Hilirisasi, tidak akan terbatas pada mineral dan batubara, serta minyak dan gas bumi. Namun, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan turut menjadi cakupan. Total investasi yang dibutuhkan untuk hilirisasi hingga tahun 2040 ditaksir 618 miliar USD. Sebanyak 91,7 % atau 566,7 miliar USD di antaranya di sektor minerba dan migas. Melalui Satgas Hilirisasi, hilirisasi ke depan bakal terintegrasi. ”Ini supaya izin-izinnya bisa cepat diselesaikan. Kalau tunggu amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) satu tahun, RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) dua tahun dan lainnya, akan sulit kita menyelesaikan penciptaan nilai tambah,” katanya.

Dorongan hilirisasi di Indonesia tidak lepas dari peningkatan nilai tambah yang didapat pada nikel.  Hilirisasi berdampak besar terhadap perkembangan ekspor produk turunan nikel Indonesia. Pada 2017, ekspor produk nikel hanya 4,3 miliar USD. Setelah pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel pada 2020, ekspor produk nikel meningkat, pada 2023, angkanya melonjak menjadi 34,4 miliar USD. Bahlil menuturkan, produk nickel pig iron diarahkan untuk tidak lagi diberi tax holiday. ”Sebab, produk itu bukan lagi menjadi pionir. Jadi, kita dorong pada hilirisasi yang lebih tinggi lagi,” ujarnya. (Yoga)

Tiga orang, dari sembilan orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Pekanbaru, Riau, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka adalah Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, dan Plt Kabag Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pekanbaru, Novin Karmila. Dalam kasus ini, Risnandar diduga menerima aliran dana hasil korupsi dari pemotongan anggaran ganti uang pada Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru sejak Juli 2024 sebesar Rp 2,5 miliar. Adapun dari OTT terkait kasus ini, yang dilaksanakan di Pekanbaru dan Jakarta selama Senin hingga Rabu (2-4/12/2024) KPK menyita uang sekitar Rp 6,82 miliar.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu(4/12) dinihari, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyampaikan, pemotongan anggaran ganti uang di Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru terjadi sejak Juli 2024. ”Diduga telah terjadi pemotongan anggaran ganti uang (GU) di Bagian Umum Setda Kota Pekanbaru sejak Juli 2024 untuk kepentingan RM (Risnandar Mahiwa) dan IPN (Indra Pomi Nasution),” ucapnya. Dalam kasus ini, Ghufron mengatakan, Novin dibantu staf Plt Bagian Umum, yakni Mariya Ulfa dan Tengku Suhaila yang berperan mencatat uang keluar dan masuk terkait dengan pemotongan anggaran ganti uang. Novin juga berperan menyetorkan uang kepada Risnandar dan Indra melalui ajudan Pj Wali Kota Pekanbaru. (Yoga)