Urgensi Agenda Pembangunan Daerah ke Depan

;

Urgensi Agenda Pembangunan Daerah ke Depan

06 Dec 2024 Tempo

PEMILIHAN kepala daerah atau pilkada serentak telah selesai digelar pada 27 November 2024. Euforia kemenangan pasangan calon kepala daerah terasa di banyak tempat—meskipun kita masih menanti hasil penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum. Namun euforia itu jangan sampai melupakan agenda penting: agenda pembangunan daerah ke depan, terutama yang berwawasan lingkungan. Selesainya pilkada sejatinya menandai rampungnya dokumen rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pemerintahan sebelumnya. Rancangan teknokratik itu bebas nilai. Artinya, siapa pun kepala daerah yang terpilih harus melihat data dan fakta wilayahnya dalam dokumen itu. Masalahnya, tidak semua pemangku kepentingan memahami urgensi atau dampak jangka panjang perubahan iklim sehingga dukungan politik untuk perencanaan ramah lingkungan sering kurang kuat.

Rancangan teknokratik RPJMD harus dibuat dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta mengacu pada kondisi teknis pembangunan daerah, setidaknya sampai akhir tahun periode RPJMD sebelumnya. Rancangan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD serta bahan untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah. Penyusunan kerangka RPJMD biasanya dimulai setelah bupati/wali kota definitif terpilih dan dilantik. Perencanaan pembangunan daerah saat ini dititikberatkan untuk memberi perhatian lebih pada aspek lingkungan dan keberlanjutan. Namun membuat perencanaan daerah yang ramah lingkungan sekaligus menjawab tantangan untuk menghadapi dampak perubahan iklim merupakan tugas kompleks karena melibatkan banyak aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.

Nah, di sinilah persoalannya. Badan perencanaan pembangunan daerah yang menyusun perencanaan ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim kerap menghadapi banyak tantangan. Perubahan iklim merupakan isu kompleks yang membutuhkan pemahaman multidisiplin, yang mungkin sulit bagi tim perencana di tingkat daerah tanpa dukungan teknis memadai. Ketidakpastian dampak perubahan iklim di masa depan juga membuat perencanaan jangka panjang menjadi lebih rumit. Isu lingkungan dan perubahan iklim juga melibatkan berbagai sektor. Namun koordinasi antardinas yang berkepentingan sering terjalin lemah. Badan perencanaan juga kerap kesulitan menyinkronkan berbagai kepentingan dan kebutuhan sektor-sektor ini. Selain itu, keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah sering belum optimal sehingga menyebabkan implementasi tidak berjalan efektif. (Yetede)