Hening Purwanti Parlan, Direktur Green Faith Indonesia, organisasi lintas agama yang fokus pada lingkungan hidup dan keadilan iklim, mendampingi perwakilan lintas iman dari Jepang yang berkunjung ke Jakarta dan Indramayu, Jabar, pada akhir November. Mereka berdiskusi dengan tokoh agama di Indonesia dan menemui langsung Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu, kumpulan warga yang menolak pembangunan PLTU di Sukra, Indramayu. ”Mereka ingin mendengarkan suara-suara dari komunitas bawah. Sebagai pembayar pajak, komunitas agama, dan penggerak, mereka ingin membantu kampanye penutupan PLTU bisa lebih cepat,” ujar Hening di Indramayu, Kamis (24/10). Pemerintah mendorong penutupan sejumlah PLTU di Indonesia untuk mewujudkan komitmen net zero emission (NZE) pada 2060.

NZE adalah kondisi emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi kapasitas penyerapan bumi. Jepang termasuk salah satu negara yang turut mendanai pembangunan PLTU. Padahal, PLTU tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan dan aspek sosial. Kerja sama lintas organisasi hingga negara diperlukan untuk memastikan komitmen itu berjalan. ”Sebelumnya, GreenFaith Indonesia, Afrika, juga datang ke Jepang. Kami bertemu dengan akademisi, perwakilan kementerian lingkungan hidup, dan tokoh agama,” ucapnya. Tokoh agama, memiliki peran penting dalam melestarikan alam. Agama dan kepercayaan apa pun memegang nilai yang sama, seperti tidak merusak lingkungan, mengangkat harkat martabat seseorang agar hidup lebih damai, bersih, dan sejahtera. Setiap agama mengajarkan manusia agar menyelamatkan dan memuliakan bumi.

Dalam agama bahkan ada hubungan antara Tuhan dan hamba-Nya, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. ”Kalau hubungan manusia dengan alam itu rusak, maka hubungan dengan Tuhan tidak akan berjalan dengan baik,” ucap Ketua Divisi Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyiyah ini. Aisyiyah ialah organisasi perempuan Muhammadiyah. Hening mencontohkan, jika air tercemar atau mengering, umat Islam kesulitan berwudu. Padahal, wudu ialah cara Muslim menyucikan diri sebelum shalat. Begitu pula dengan umat Buddha, yang akan kehilangan hubungan sacral dengan pohon apabila pepohonan habis ditebang. Umat Hindu, juga tidak bisa beribadah dengan baik apabila buah dan bunga untuk menjalankan ritual habis dan digantikan plastik. Jadi, melestarikan alam tidak bisa dipisahkan dari menjaga relasi dengan Sang Pencipta. (Yoga)

Para pemimpin dunia berkomitmen mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan pada 2030. Untuk menuju eliminasi HIV-AIDS, target pengendalian penyakit ini mesti tercapai. Itu meliputi 95 % orang dengan HIV (ODHIV) tahu status HIV mereka, 95 % ODHIV mendapat terapi antiretroviral (ARV), dan 95 % ODHIV yang mendapat ARV mengalami supresi virus. Dunia berperang melawan HIV (human immunodeficiency virus), virus penyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga rentan terinfeksi penyakit lain. Infeksi HIV bisa menjadi AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) yang berakibat fatal. WHO menyebut angka HIV tinggi pada populasi kunci, di antaranya pengguna narkoba suntik, transpuan, pekerja seks, dan pria yang berhubungan seks dengan sesama lelaki.

Menurut Direktur Eksekutif Badan PBB untuk Penanggulangan AIDS (UNAIDS) Winnie Byanyima di laman UNAIDS, meski penanggulangan HIV membaik, pelanggaran HAM menghalangi dunia mengakhiri AIDS. Masih terjadi kriminalisasi karena jati diri mereka serta sejumlah faktor penghambat lain. Akibatnya, mereka sulit mengakses layanan HIV demi menyelamatkan jiwa dan mengakhiri pandemi AIDS. Kuatnya stigma di masyarakat pada perilaku berisiko oleh populasi kunci membuat populasi ini menghindari layanan kesehatan terkait HIV-AIDS. Data UNAIDS mencatat, dari 39,9 juta orang dengan HIV, 9,3 juta orang belum mengakses pengobatan. Pada 2023, sekitar 630.000 orang meninggal karena penyakit terkait AIDS dan 1,3 juta orang di seluruh dunia baru tertular HIV.

Di Indonesia, dalam rentang Januari-September 2024, Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari 35.000 kasus baru HIVdan 12.000 kasus baru AIDS di Indonesia. Dari jumlah kasus yang ditemukan, hanya 64 % yang menerima terapi antiretroviral. Undang-undang dan kebijakan yang mengkriminalisasi kelompok rentan menjauhkan mereka dari bantuan guna mencegah penularan HIV, menjalani tes dan pengobatan HIV. Tak heran, prevalensi HIV pada populasi kunci amat tinggi. Stigma dan diskriminasi jadi tantangan terbesar pengen- dalian HIV-AIDS. Karena itu, pendekatan berbasis hak yang menghapus stigma dan diskriminasi mendesak diterapkan untuk memenuhi janji mengakhiri pandemi AIDS. (Yoga)

Meski telah memiliki banyak daya tarik yang bisa mengundang investor asing datang. Provinsi Jawa Timur (Jatim) tak henti untuk meningkatkan situasi kondusif agar investasi yang masuk makin banyak dan berdampak maksimal ke perekonomian meningkatkan situasi yang kondusif ini ditempuh melalui dua jalur yaitu pemberian insentif dan kemudahan berusaha.  Dari jalur insentif, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitas atau keringanan pajak daerah (restribusi), dana stimulan, dan bantuan modal. Untuk pajak daerah, bisa diberikan kepada perusahaan berskala menengah-besar, sedangkan dana stimulan dan bantuan modal untuk UKM. "Target kami bagaimana pajak daera , restribusi daerah itu menjadi stimulan untuk investasi. Tapi sekali lagi, kami melihat kelasnya juga. Kalau untuk UKM mungkin kami bisa mensupport bantuan pembiayaan," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Emil Elistianto. (Yetede)

Prospek industri perasuransian diperkirakan cerah pada 2025 maupun di tahun-tahun mendatang. Banyak peluang yang masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk meningkatkan kinerja. Untuk memacu pertumbuhan di sektor perasuransian, perusahaan asuransi dan reasuransi diharapkan terus memperkuat literasi tentang asuransi, baik kepada masyarakat umum, kalangan mahasiswa, swasta, dan instansi pemerintah. Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re Delil Khairat optimistis, kinerja industri perasuransian masih bisa tumbuh, seiring dengan akselerasi ekonomi nasional. "Sektor ini selalu beririsan dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ada juga kemungkinan kinerja 2025 flat, kalau ada tantangan berat," kata dia kepada Investor Daily. Menurut dia, minimnya pertumbuhan asuransi dipicu masih rendahnya literasi tentang asuransi di masyarakat. Selain itu, ini disebabkan faktor geopolitik, seperti yang terjadi di global saat ini. Karena itu, salah satu opsi yang perlu diambil adalah memperkuat literasi asurani. (Yetede)

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan menghadapi musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sejumlah persiapan disiapkan mulai dari armada, operasional, sampai harga tiket yang turun sebesar 10%. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan menyampaikan langsung persiaan garuda Indonesia menjelang Nataru yang periodenya diprediksi jatuh pada 19 Desember sampai 3 Januari 2024 itu dalam konferensi pers bertajuk 'Kesiapan Garuda Indonesia Baru (Nataru)-Penurunan Harga Tiket dan tarif Kebandarudaraan' di Kementerian BUMN, Jumat (6/12/2024). Eks Plt Lion Air Group tersebut tidak hadir seorang sendiri. Bersama Wamildan, hadir pula Direktur Utama InJourney Maya Watono dan Staf Khusus Menteri Menteri BUMN, Arya Sinulingga. Acara konferensi pers diawali dari paparan  masing-masing narasumber. Wamildan dalam paparannya menyebutkkan sejumlah poin penting, di antaranya Garuda Indonesia akan melayani 49 rute domestik dan 19 rute internasional. Sedangkan, maskapai LCC milik Garuda Group, Citilink, akan melayani 73 rute domestik dan 5 rute internasional sepanjang musim Nataru. (Yetede)

Kisruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% ke 12%, membuat pemerintah dan DPR harus 'putar otak' agar saat kebijakan tersebut diterapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tengah meramu objek-objek pajak yang dikenakan tarif PPN secara multitarif, sehingga pengenaan jenis pajak tersebut akan dilakukan menurut kriteria. Adapun beberapa jenis pajak yang sudah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah kendaraan bermotor; kelompok hunian mewah seperti rumah menengah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya, kelompok pesawat udara; kelompok senjata api dan api lainnya, kecuali untuk kepentingan negara; dan kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata. Sementara itu Wakil  Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah dan DPR melakukan koordinasi secara insentif untuk menggodok pengenaan tarif PPN. Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabwo Subianto pada Kamis (5/12/2024), DPR melakukan pembahasan lebih lanjut dengan mengadakan pertemuan bersama tiap Wakil Menteri Keuangan yaitu Suahasil Nazara, Thomas  Djiwandono, dan Anggito Abimanyu. Dasco mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk menentukan objek-objek pajak yang akan dikenakan tarif pajak secara multitarif. (Yetede)