Untuk pertama kalinya, aset kripto Bitcoin menembus 100.000 dollar AS, Kamis (5/12). Catatan rekor ini tak lepas dari kemudahan transaksi Bitcoin berkat bertambahnya korporasi yang mengadopsi pemanfaatan aset kripto dan makin banyak pemerintah yang dipersepsikan akan cenderung pro aset kripto, termasuk AS di era Donald Trump nanti. Harga Bitcoin berhasil melampaui rekor tertinggi sepanjang masa menjelang tengah hari WIB pada Kamis. Hingga pukul 19.00, harga Bitcoin melonjak 4 % secara harian ke 102.646 USD atau Rp 1,63 miliar. Mike Novogratz, pendiri dan CEO perusahaan kripto AS Galaxy Digital, dikutip dari Reuters, berpendapat, momentum nilai Bitcoin menembus 100.000 USD didorong adopsi institusional, kemajuan dalam tokenisasi dan pembayaran, serta jalur regulasi yang lebih jelas.

Ini terjadi meski dalam 16 tahun umurnya, Bitcoin menjadi bahan kontroversi di dunia keuangan. Regulasi terkait aset kripto ini, antara lain, dirasakan semakin jelas di AS. Optimisme akan regulasi yang lebih baik dari Pemerintah AS ini terjadi menyusul kemenangan Donald Trump dalam pemilihan November 2024. Nilai Bitcoin meningkat lebih dari dua kali lipat tahun ini dan naik 45 % dalam empat minggu sejak kemenangan Trump pada pemilihan umum presiden AS 2024. Pelaku pasar pun telah menyaksikan banyaknya anggota parlemen pro kripto yang terpilih menjadi anggota Kongres. Pasar kini menanti janji Trump untuk menjadikan AS sebagai ”Ibu Kota Kripto di planet ini”. (Yoga)

Kenaikan PPN menjadi 12 % mulai Januari 2025 tetap diterapkan. Meskipun demikian, kenaikan ini berlaku selektif hanya untuk barang mewah. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPRMukhamad Misbakhun (Fraksi Partai Golkar) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra) seusai bertemu Presiden Prabowo, Kamis (5/12) siang, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN naik menjadi 11 % pada April 2024 dan per 1 Januari 2025 disesuaikan lagi menjadi 12 %. Rencana ini menuai protes masyarakat. Beban masyarakat terus bertambah dengan berbagai pungutan pajak dan kebijakan tarif yang berlaku mulai 2025. Selain kenaikan PPN menjadi 12 %, masih ada pembatasan subsidi BBM, kenaikan tarif premi iuran BPJS Kesehatan, iuran dana pensiun wajib tambahan, dan iuran asuransi wajib kendaraan bermotor tanggung jawab pihak ketiga.

Usai berdiskusi dengan Presiden Prabowo, Misbakhun menyampaikan PPN 12 % akan diterapkan secara selektif. Adapun barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum bebas dari PPN sesuai kebijakan yang berlaku saat ini. ”PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif pada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Dengan demikian, pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun kepada wartawan di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Kepresidenan Jakarta. Barang-barang kebutuhan pokok dan yang berkaitan dengan pelayanan yang menyentuh langsung masyarakat umum tetap tidak dikenai PPN. (Yoga)

Pasokan dan harga beras relatif adem ayem atau tidak bergejolak. Sebaliknya, minyak goreng justru bermasalah. Stok minyak berlimpah, tetapi ada yang diselewengkan sehingga harganya stabil tinggi, bahkan cenderung naik. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024/2025 yang digelar Bapanas di Jakarta, Kamis (5/12). Rapat itu dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan asosiasi yang bergerak di sektor pangan pokok. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pasokan dan harga beras sangat stabil atau adem ayem menjelang Natal dan Tahun Baru 2024/2025. Bahkan, pemerintah melalui Perum Bulog memiliki stok beras 2,07 juta ton per 4 Desember 2024, tertinggi dalam lima tahun terakhir karena setiap akhir tahun, stok beras Bulog selalu di bawah 800.000 ton.

”Dengan stok itu, pemerintah memiliki kemampuan menstabilkan pasokan dan harga beras pada Desember 2024 hingga Februari 2025. Hal itu penting mengingat produksi beras nasional pada Februari selalu di bawah 2 juta ton dan Februari tahun depan sudah memasuki masa Ramadhan,” ujarnya. Dalam rapat koordinasi itu terungkap, stok minyak goreng, termasuk Minyakita atau minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat (MGR), berlimpah. Namun, harga minyak goreng, khususnya minyak goreng curah dan Minyakita, masih tinggi. Bahkan, Bulog dan ID Food yang siap mendistribusikan Minyakita ke sejumlah daerah di Indonesia justru tidak mendapat pasokan yang memadai. Suyamto mengaku Bulog kesulitan mendapatkan pasokan Minyakita, padahal siap membeli berapa pun Minyakita yang disediakan produsen. (Yoga)

Presiden Prabowo menerima kunjungan 20 delegasi Japan-Indonesia Association atau Japinda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12). Pertemuan membahas berbagai inisiatif kerja sama, termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, dan proyek energi strategis, di antaranya kelanjutan proyek Great Giant Sea Wall dan Blok Masela. Pembangunan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Great Giant Sea Wall yang digagas pertama kali oleh Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Fauzi Bowo pada 2007 hingga kini belum terwujud. Adapun Blok Masela di Maluku yang diteken pada 1998 dan dipegang oleh Inpex, perusahaan asal Jepang, kini juga Pertamina dan Petronas sebagai operator blok gas tersebut. Namun, hingga kini proyek belum berproduksi sejak Presiden Jokowi pada Maret 2016 memutuskan lokasi eksplorasi dilakukan di darat (on shore), bukan di laut (off shore).

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani ketika memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menyatakan, Presiden mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam proyek Great Giant Sea Wall, sebuah inisiatif besar untuk melindungi Jakarta dari banjir dengan panjang hingga 600 kilometer dan kelanjutan proyek Blok Masela. ”Diharapkan partisipasi perusahaan-perusahaan Jepang ini karena mereka juga perusahaan construction-nya juga kita harapkan bisa berpartisipasi,” ucap Rosan. Rosan yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa diskusi berjalan produktif. Bahkan, Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi jangka panjang perusahaan Jepang di Indonesia. Rosan juga menjelaskan, salah satu topik utama pertemuan tersebut adalah kelanjutan proyek Blok Masela, yang telah direncanakan sejak tahun 2000. Japinda menyampaikan harapan agar proyek tersebut dapat berjalan tahun depan dan selesai beberapa tahun ke depan. (Yoga)

Pemerintah menaikkan tarif PPN secara selektif. Namun, skema detailnya masih dalam kajian. Berbagai pihak, termasuk sektor properti, menunggu rinciannya. Mereka harap-harap cemas karena risiko kenaikan PPN secara selektif pun masih berisiko menambah beban pembiayaan pengembang dan menggerus pasar perumahan. Presiden Prabowo menerima kunjungan sejumlah perwakilan pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/12) membahas sejumlah aspirasi masyarakat terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 % yang akan berlaku mulai Januari 2025. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco, yang memimpin rombongan, menggelar konferensi pers di Ruang Sidang Kabinet Kantor Kepresidenan, Jakarta.

Ketua Komisi XI DPR dari Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, sebagai bagian dari rombongan, menyampaikan hasil diskusi dengan Presiden kepada wartawan. ”PPN tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah, sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun. Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan, pihaknya menghormati upaya pemerintah terkait penyesuaian tarif PPN 12 % secara selektif untuk kategori barang mewah. Meski demikian, penting bagi pemerintah memiliki kejelasan dan kriteria spesifik mengenai definisi barang mewah dalam konteks property agar pelaku industri dan konsumen dapat lebih memahami dampak kebijakan ini. (Yoga)

Pertumbuhan kredit perusahaan pembiayaan pada 2025 berpotensi melambat dibanding sebelumnya. Hal ini tak lepas dari anjloknya penjualan otomotif yang terpengaruh oleh pelemahan daya beli masyarakat. Mengutip data OJK, piutang perusahaan pembiayaan per September 2024 mencapai Rp 501,78 triliun atau tumbuh 9,39 % secara tahunan, lebih rendah dibanding 2023, yang tumbuh 13,23 % dan dibanding periode 2022 yang tumbuh 14,18 % secara tahunan. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi menyebut, asosiasi menargetkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 8-10 % pada 2025, lebih rendah dibanding target yang ditetapkan OJK pada 2024 sebesar 10-12 %. ”Tahun ini, kita mau tumbuh 12 % saja berat sekali, terus tumbuh 10 %, mungkin mudah-mudahan 10 %,” katanya dalam acara Pertemuan Anggota dan Apresiasi APPI di Jakarta, Kamis (5/12).

Kondisi tersebut, disebabkan ketidakpastian tahun politik seiring dilaksanakannya pemilu dan pilkada. Pertumbuhan pembiayaan yan melambat terjadi seiring lesunya pasar penjualan mobil domestik mengingat porsi piutang pembiayaan kendaraan bermotor mencapai 80 % dari total pembiayaan industri pembiayaan. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesale, periode Januari-Oktober 2024 mencapai 710.406 unit atau turun 17,69 % dibanding periode yang sama pada 2023. Sementara, penjualan mobil secara retail pada Januari-Oktober 2024 mencapai 730.637 unit atau turun 13 % secara tahunan. Gaikindo sempat memperkirakan penjualan mobil hingga 1 juta unit dalam setahun. Namun, perkiraan itu berpotensi akan berbalik anjlok tahun depan apabila tarif pajak opsen atau tambahan pajak dengan besaran tertentu terhadap kendaraan bermotor diberlakukan pada Januari 2025. (Yoga)

Pencatatan saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia dikukuhkan hari Kamis (5/12). Saham induk perusahaan yang fokus di bidang tambang batubara ini merupakan hasil spin-off atau pemisahan usaha dengan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, yang telah berubah nama menjadi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. Perusahaan yang berkode AADI ini menjadi perusahaan ke-40 dan segelintir dari perusahaan mercusuar atau beraset besar yang melaksanakan initial public offering (IPO) di BEI sepanjang 2024. Total terdapat tiga perusahaan Adaro yang menjadi perusahaan terbuka, yakni AADI, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna dalam sambutannya mengingatkan agar manajemen kepemimpinan di perseroan memiliki visi yang jelas agar dapat menavigasi lanskap perkembangan bisnis yang terus berkembang. Di antaranya dengan cara mengedepankan keberlanjutan secara jangka panjang.

”Perseroan juga perlu memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkontribusi balik ke peningkatan kinerja perseroan. Kemudian, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Kami menekankan agar tata kelola yang baik jadi fondasi tumbuhnya kepercayaan bagi investor kita,” tutur Nyoman dalam acara yang berlangsung secara hibrida. Dirut Adaro Andalan Indonesia Julius Aslan menyampaikan, Adaro Andalan menjadi perusahaan induk atau perusahaan holding yang memiliki fokus utama pada bisnis pertambangan batubara termal dan ekosistem penunjangnya. Ia tidak memungkiri bisnis ini sangat dinamis karena banyak dipengaruhi perdagangan komoditas dan tren pertumbuhan ekonomi global. Julius menyebut, harga batubara akan naik sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Contoh, dalam lima tahun terakhir, harga acuan batubara dunia di Global Coal Newcastle Index pernah mencapai rekor di atas 400 USD per ton pada 2022. (Yoga)

Warga, termasuk para pekerja kantoran yang pulang kerja, terlihat menyeberang jalan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut diatur upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2025 naik 6,5 persen dan mulai berlaku 1 Januari 2025. Di tengah kenaikan UMP tersebut, kenyataannya warga Jakarta masih menghadapi tantangan pemenuhan standar hidup layak. (Yoga)