Tarif PPN: Antara Kebijakan dan Ketidakpastian
Rencana pemerintah untuk menetapkan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2025 menghadapi tarik ulur antara berbagai pihak. Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penundaan kenaikan tarif PPN, dengan alasan potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan ekonomi yang masih dalam fase konsolidasi. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah dan DPR diperkirakan akan tetap menerapkan tarif PPN 12%, tetapi dengan skema multitarif, yang membedakan tarif PPN untuk barang-barang mewah.
Skema tarif tunggal, meskipun lebih sederhana dan transparan, dinilai kurang ideal karena bersifat regresif, membebani kelompok berpenghasilan rendah. Sebaliknya, skema multitarif memberikan fleksibilitas dengan menetapkan tarif lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok dan lebih tinggi untuk barang mewah. Namun, skema ini memiliki kelemahan berupa kompleksitas administrasi yang tinggi dan potensi penghindaran pajak.
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dihadapkan pada keputusan apakah akan mengimplementasikan skema multitarif atau menunda kenaikan tarif PPN. Kajian mendalam terkait kesiapan administrasi perpajakan dan infrastruktur teknologi menjadi kunci untuk keberhasilan skema ini. Oleh karena itu, penundaan kenaikan tarif PPN dan penguatan administrasi perpajakan, seperti peningkatan kapasitas teknologi dan restrukturisasi kelembagaan, dianggap langkah strategis yang lebih bijaksana untuk saat ini. Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari gangguan terhadap daya beli masyarakat dan memastikan penerapan kebijakan pajak yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.
Strategi Menyeimbangkan Ekspor dan Impor
Kementerian Perhubungan dan Polri, sedang mematangkan kebijakan pembatasan operasional truk dengan tiga sumbu selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 di beberapa jalur strategis. Meskipun kebijakan ini bertujuan mengurangi kemacetan, sejumlah kalangan dunia usaha, terutama eksportir dan importir, mengkhawatirkan dampak negatifnya. Mereka menyatakan bahwa pembatasan truk sumbu tiga akan meningkatkan biaya logistik dan mengganggu aktivitas perdagangan, termasuk ekspor-impor, dengan potensi penundaan pengiriman barang dan meningkatnya biaya distribusi.
Benny Soetrisno, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), berharap pemerintah tidak melarang truk sumbu tiga, melainkan memberikan izin dengan ketentuan tertentu. Subandi, Ketua Umum GINSI, juga menyarankan agar penanganan lalu lintas selama Nataru dibedakan dari Idulfitri, karena lalu lintas cenderung lebih sepi. Iman Gandi, Sekjen ALFI, menekankan bahwa pembatasan ini dapat menaikkan biaya logistik hingga lebih dari 30%, dan mengganggu aktivitas manufaktur dan distribusi barang. Pemerintah juga sedang melakukan evaluasi untuk mengantisipasi masalah transportasi terkait pelarangan truk, meskipun fokus evaluasi saat ini lebih kepada angkutan manusia, bukan barang.
Para pelaku industri berharap agar pemerintah melakukan pengelolaan lalu lintas secara lebih efektif dan mempertimbangkan kebutuhan ekspor-impor dalam kebijakan ini.
Pilkada Satu Putaran Menunggu Kepastian MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dengan meraih 2.183.239 suara (50,07%). Pasangan calon lainnya, Ridwan Kamil-Suswono, memperoleh 1.718.160 suara (39,4%), dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 459.229 suara (10,53%). Meskipun Pramono-Rano memperoleh lebih dari 50% suara, kepastian bahwa Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait potensi perselisihan hasil pemilihan. Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, menyatakan hasil tersebut sah, namun proses selanjutnya, termasuk penetapan gubernur terpilih, akan bergantung pada keputusan MK. Dody Wijaya, Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, berharap masyarakat memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk menggunakan hak konstitusionalnya jika ada sengketa yang diajukan ke MK.
Saham RI Masih Jadi Incaran Investor Asing
Pasar modal Indonesia diproyeksi masih jadi salah satu emerging market yang menarik bagi investor asing dalam menempatkan portofolio investasinya di tahun depan. Ini tecermin dari optimisme sejumlah sekuritas yang memasang target tinggi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2025. Contohnya Mirae Asset Sekuritas yang memasang target IHSG pada 2025 di level 8.000. Membaiknya sejumlah indikator ekonomi domestik akan menopang IHSG. "Inflasi stabil dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Rully Ary Wisnubroto, Head of Research and Economist Mirae Asset Sekuritas dalam acara Investor Network Summit 2024, Kamis pekan lalu (5/12). Sebagai gambaran, Per November 2024, misalnya, inflasi Indonesia 1,55% secara tahunan, melambat dari bulan sebelumnya 1,71%. Artinya, inflasi tahunan mendekati ambang batas bawah target pemerintah, yaitu 1,5%-3,5%. Pada tahun depan, inflasi diproyeksi 2,8% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5%. Optimisme senada juga digaungkan JPMorgan, perusahaan sekuritas asal Amerika Serikat (AS). Sekuritas ini memasang target IHSG pada level 7.900 untuk 2025. VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menambahkan, target Prabowo Subianto mendorong PDB Indonesia hingga 8% jadi daya tarik investor asing.
"Dengan asumsi tercapainya target jangka panjang pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, maka IHSG masih memiliki peluang yang jauh lebih tinggi," ucap dia. Di sepanjang tahun 2024 berjalan, aliran dana asing ke pasar keuangan Indonesia masih deras. Hingga Jumat pekan lalu (6/12), investor asing masih melakukan aksi beli bersih alias net buy di pasar saham Indonesia sebesar US$ 1,53 miliar. Di periode sama, net buy asing US$ 2,94 miliar di pasar obligasi. Pencapaian ini mengungguli arus dana asing di pasar keuangan sejumlah negara di kawasan. Pengelola dana investasi kelas kakap asal AS ini, juga mengempit kepemilikan Chandra Asri Pacific (TPIA) sebanyak 228 juta saham atau setara 0,26%, senilai sekitar Rp 1,89 triliun. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai, penurunan indeks di pasar China membuat valuasi saham di Negeri Tirai Bambu itu kian murah. Stimulus ekonomi juga jadi katalis positif bagi inflow asing ke China.
Tarif PPN Barang Mewah Timbulkan Keresahan
Keputusan pemerintah untuk tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dinilai akan menimbulkan ketidakpastian baru. Pasalnya, tarif PPN 12% hanya akan berlaku secara selektif untuk barang mewah saja. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penerapan tarif PPN 12% mulai berlaku awal tahun 2025. Sebab, penerapan PPN 12% adalah amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). "Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Jadi kalaupun naik, itu hanya untuk barang mewah," ungkap Presiden Prabowo, Jumat (6/12) pekan lalu. Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menilai, jika tarif PPN 12% hanya diterapkan pada barang mewah, maka tidak akan mendongkrak penerimaan pajak pada 2025. Pasalnya, rata-rata kontribusi PPnBM hanya sekitar 1,3% dari total penerimaan pajak nasional pada periode 2013-2022. Meski begitu, Said menekankan bahwa tambahan penerimaan pajak dari kebijakan ini akan digunakan untuk membiayai berbagai program strategis yang berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat.
Misalnya untuk program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun hingga untuk mendukung lumbung pangan nasional.
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) juga menilai, bila PPN 12% hanya dikenakan pada barang mewah saja alias objek PPnBM, maka penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah tidak akan signifikan. Dalam hitungan kasar Fajry, tarif PPN 12% untuk barang mewah hanya akan mendatangkan setoran pajak sekitar Rp 1,7 triliun.
Selama ini, penerimaan pajak dari penjualan barang mewah atau PPnBM memang tidak terlalu signifikan. Pasalnya transaksi barang mewah jauh lebih sedikit, karena hanya dilakukan oleh segelintir orang kaya saja.
Fajry menilai, alih-alih menerapkan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah saja, lebih baik pemerintah menaikkan sekaligus tarif PPnBM, dengan membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
Ia juga menilai, jika kebijakan multitarif PPN berlaku pada barang mewah yang tak hanya objek PPnBM, maka bisa menimbulkan kompleksitas sistem PPN. Menurut dia, penerapan di lapangan akan terjadi peningkatan
dispute.
AI dan Digitalisasi Jadi Pendorong Pertumbuhan
Sektor telekomunikasi diproyeksi bisa memulihkan pertumbuhan kinerja pada tahun depan dengan sejumlah strategi bisnis. Ini termasuk fokus ke pita lebar tetap atau kerap dikenal dengan fixed broadband (BB). Analis BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margonis dalam riset 2 Desember 2024 mengatakan, para emiten telekomunikasi seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT XL Axiata Tbk (EXCL), dan PT Indosat Tbk (ISAT) dapat memanfaatkan pasar captive dan infrastruktur yang ada untuk mengamankan trafik pengguna. Dengan strategi ini Niko bilang para emiten tersebut dapat menghasilkan pendapatan tambahan, dan memperoleh kenaikan pendapatan hingga 6% secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara terkait penggabungan EXCL dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) diharapkan menciptakan situasi oligopoli yang dapat mendukung pertumbuhan ARPU seluler yang lebih baik. Sebab persaingan di sektor seluler menjadi lebih sempit. Niko memperkirakan penggunaan artificial intelligence (AI) juga akan semakin signifikan, sehingga memicu efek berantai seiring meningkatnya kesadaran terhadap produktivitas software as a service (SaaS) dari tahun anggaran 2024 hingga 2025. Saat ini ISAT mengambil posisi terdepan dalam teknologi AI. Emiten ini juga berkomitmen mengalokasikan belanja modal sebesar US$ 2 miliar- US$ 3 miliar melalui kemitraan dengan BDx.
Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, tren kenaikan produk
fixed broadband
dan margin yang tinggi menjadi katalis pendorong kinerja di sektor ini.
Analis Ciptadana Sekuritas, Gani, dalam riset 19 November 2024 menjelaskan, sektor ini telah menghadapi tahun yang penuh tantangan pada 2024 dengan tren pendapatan seluler yang lemah di seluruh industri. "Karena daya beli yang lemah, dan persaingan yang lebih ketat," jelas Gani.
Namun tahun depan diperkirakan sektor ini bakal pulih dengan sejumlah strategi. TLKM misalnya, menaikkan tarif Telkomsel di T-Lite dengan peningkatan tarif rata-rata 5%-6%. EXCL dan ISAT juga telah menaikkan harga di awal September sekitar 5%.
Gani, Sukarno, dan Niko kompak mempertahankan peringkat
overweight
untuk sektor ini. Gani merekomendasikan ISAT sebagai pilihan utama dengan target harga Rp 2.240 per saham. Ia juga merekomendasikan EXCL dengan target harga Rp 2.150.
Bank-Bank Kecil Berhati-Hati Merancang Ekspansi
Tantangan perbankan dalam menyalurkan kredit di 2025 cukup berat. Tekanan likuiditas yang masih ketat hingga saat ini diprediksi bisa berlanjut ke tahun depan dan bisa membuat ekspansi kredit tersendat. Di sisi lain, laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) kian seret. Persaingan perebutan dana masyarakat dengan pemerintah juga kemungkinan bakal sengit. Tantangan dalam penyaluran kredit akan lebih dirasakan bank-bank kecil. Bank kecil harus menawarkan bunga lebih tinggi untuk bisa bersaing dengan bank-bank yang lebih besar. Akibatnya, biaya dana bakal meningkat. Sejumlah bank kecil mengakui tantangan tersebut. Oleh karena itu, target pertumbuhan yang mereka pasang tahun depan berada di bawah proyeksi Bank Indonesia (BI). Bank Oke Indonesia misalnya, hanya menargetkan kredit tumbuh sebesar 10% tahun depan. Bank ini melihat peluang permintaan kredit bakal besar. Namun bank dihadapkan dengan tantangan likuiditas untuk memenuhi permintaan.
"Tantangan likuiditas bisa saja terjadi, terutama jika dipengaruhi kondisi global," kata Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke, Jumat (6/12).
Kendati begitu, para bankir menilai bukan berarti ruang pertumbuhan kredit bagi bank kecil sama sekali tertutup. Efdinal menilai, pertumbuhan permintaan kredit tahun depan terutama akan datang dari sektor infrastruktur, energi baru dan terbarukan, manufakturdan pariwisata.
Untuk menghadapi tantangan penyaluran kredit, Bank Oke akan melakukan diversifikasi produk dan portofolio. Bank dengan kode saham DNAR ini juga akan lebih fokus ke sektor yang memiliki risiko lebih rendah agar kualitas aset tetap terjaga, serta fokus memperkuat penyaluran kredit ke UMKM.
Bank BJB juga melihat potensi permintaan kredit tahun depan masih besar. Kendati begitu, bank daerah ini memilih memasang target ekspansi konservatif di tengah tantangan likuiditas. Bank ini menargetkan penyaluran kredit tumbuh 7%-8%.
Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi yakin Bank BJB bisa menjaga pertumbuhan kinerja. Alasannya, bank ini memiliki
captive market
yang kuat, yakni ekosistem keuangan daerah.
Hilangnya Rumah Penuh Kenangan akibat Bencana Hidrometeorologi
Bencana alam di Kabupaten Sukabumi, Jabar, awal pekan lalu, menyisakan trauma dan duka mendalam bagi para penyintas. Dari tempat pengungsian, mereka menyimpan harapan dapat kembali ke rumah masing-masing. Syamsul (39) melangkahkan kaki memasuki Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Minggu (8/12). Ayah tiga anak ini ditemani istrinya, Neni (30), dan beberapa kerabat lainnya, hendak melihat rumahnya di Cihonje. Perjalanan ke kampung yang dihuni 185 keluarga itu melalui lokasi bencana pergerakan tanah yang sangat berbahaya. Rumah Syamsul termasuk 40 rumah di Cihonje yang rusak berat akibat pergerakan tanah, Selasa (3/12). Bencana dipicu hujan yang mengguyur Sukabumi selama dua hari berturut-turut.
Rasa rindu melihat rumah mendorong Syamsul dan keluarganya nekat ke tempat itu. Tiba di rumahnya, Syamsul terdiam, dadanya sesak, rumahnya yang penuh kenangan, roboh pada Selasa pukul 18.00 WIB. ”Peristiwa ini sangat mendadak. Tiba-tiba terjadi retakan di lantai rumah saat hujan deras pada Selasa sore,” ungkapnya. Saat ini, Syamsul bersama istri dan anaknya mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Ia belum memiliki rencana pindah ke tempat lain. ”Mudah-mudahan ada solusi relokasi dari pemerintah ke tempat yang lebih aman di sekitar sini,” tuturnya. Ipon (56) memilih kembali ke rumahnya. Ibu empat anak ini tinggal di sana bersama lima kerabatnya. Ia mengabaikan retakan tanah yang terlihat di beberapa ruangan rumahnya dan di halaman rumah. ”Saya lebih nyaman di sini daripada mengungsi ke rumah kerabat. Kami akan pindah saat hujan kembali mengguyur Cihonje,” ucap Ipon.
Lina (39) termasuk warga yang tetap bertahan di lokasi pengungsian. Ia bersama suami dan empat kerabatnya mengungsi di SDN 2 Tegalpanjang. ”Di sini (lokasi pengungsian) semua kebutuhan terpenuhi. Tapi, kami tetap merasa lebih nyaman di rumah sendiri,” ungkap ibu empat anak ini. ”Masih ada dua korban jiwa yang tertimbun di wilayah Sukabumi. Kami terus mencari meski pihak keluarga sudah ikhlas dengan musibah ini,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto usai rakor penanggulangan bencana di Sukabumi, Minggu sore. Ia memaparkan, masih ada 3.156 keluarga di Sukabumi yang mengungsi secara mandiri ataupun di lokasi yang terpusat. (Yoga)
Alarm bagi RI dan ASEAN akibat kebijakan Tarif Trump
Pada 20 Januari, dunia akan menyaksikan kembalinya Donald Trump di pucuk kekuasaan AS, yang disebut laporan akhir tahun majalah The Economist dalam edisi ”The World Ahead 2025”, adalah satu dari tiga faktor yang akan menentukan wajah tahun 2025. Dua faktor lain adalah teknologi dan ketidakpastian yang radikal. Agenda utama Trump yang dicermati para pemimpin dunia adalah penerapan tarif sebagai salah satu kebijakannya di bidang ekonomi. Pada 25 November 2024, melalui unggahan di media sosial miliknya, Truth Social, Trump sudah menabuh genderang tarif pada dua negara tetangganya, Kanada dan Meksiko. Ia juga menyasar China. Kepada Kanada dan Meksiko, kelak pada hari pertama menjabat, Trump akan memberlakukan tarif 25 % atas barang impor dari dua negara itu. Kepada China, ada tarif tambahan 10 %.
Sepekan kemudian, juga melalui Truth Social, sembilan negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afsel, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab) sasarannya. Jika melemahkan USD melalui dedolarisasi, negara-negara itu akan digebuk Trump dengan tarif 100 %. ”Jika tarif mencapai level tersebut (100 %) anda tidak bisa berdagang. Dengan biaya dua kali lipat untuk memperdagangkan barang-barang Anda, secara ekonomis hal itu tidak bisa dilakukan,” ujar Wendy Cutler, Wapres Asia Society Policy Institute (ASPI), dalam Program Tur Reporter AS-ASEAN, yang diikuti Kompas, di Washington DC, AS, awal November 2024. Indonesia telah menyatakan minat bergabung BRICS. Malaysia bahkan sudah mengajukan permohonan masuk perkumpulan itu bersama Turki dan Azerbaijan. Peringatan Trump, tentu perlu diwaspadai Indonesia. Selain gertakan melalui media sosial, Trump selama kampanye telah menekankan bakal menetapkan tarif hingga 20 % atas semua barang impor dari seluruh dunia dan hingga 60 % atau lebih barang impor dari China.
Dalam laporan terkini, Desember 2024, lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memperingatkan kemungkinan terjadi disrupsi dalam rantai pasok global akibat perang tarif yang ditabuh Trump. ”Ekonomi ASEAN bisa mengalami disrupsi jangka pendek yang, menurut proyeksi para ahli ekonomi, bisa memangkas pertumbuhan kawasan hingga 0,5 % pada 2025 akibat kebijakan tarif Trump,” tulis Shay Wester, Direktur Urusan Ekonomi Asia pada ASPI, dalam analisisnya di Channel News Asia pada 21 November. Cutler menyebut Indonesia punya modal penting. ”Indonesia adalah tempat banyak mineral penting dan bahan metal penting lainnya. Ini area yang kami (di AS) ingin kurangi ketergantungan pada China,” katanya. (Yoga)
Kuota Rumah Subsidi Perlu Transparan karena stoknya berlebih
Setidaknya 46.000 stok rumah bersubsidi yang dibangun pengembang hingga menjelang akhir tahun 2024 belum terserap. Pemerintah dinilai perlu lebih transparan terhadap alokasi kuota rumah bersubsidi agar tidak terjadi suplai rumah berlebih. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, pembiayaan KPR subsidi terdiri dari tiga jenis, yaitu subsidi selisih bunga, subsidi pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT), serta subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Skema subsidi selisih bunga dihentikan pada 2021, sementara BP2BT dihentikan pada 2023. Penghentian dua skema subsidi KPR itu dinilai memicu kelangkaan kuota subsidi rumah. Kuota FLPP menjadi cepat habis dan banyak rumah yang sudah dibangun pengembang akhirnya tidak terserap. Pada 2024, kuota FLPP yang semula 166.000 unit sudah habis terserap pada September 2024, lalu pemerintah kembali menambah alokasi kuota 34.000 unit sehingga menjadi total 200.000 unit. Jumlah alokasi kuota rumah bersubsidi itu masih akan dibagi lagi untuk dilaksanakan oleh 20 asosiasi pengembang perumahan di Indonesia. Per awal Desember 2024, stok rumah bersubsidi yang telah dibangun pengembang-pengembang anggota Apersi dan menunggu (waiting list) akad kredit sejumlah 18.000 unit.
”Kami berharap dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyusunan kuota rumah bersubsidi dalam RPJMN mempunyai analisis dan proyeksi kebutuhan kuota yang lebih transparan sehingga kelangkaan kuota tidak terjadi lagi,” ujar Junaidi, Minggu (8/12). Dari data asosiasi pengembang Real Estat Indonesia (REI), stok rumah bersubsidi yang sudah disetujui bank tetapi belum akad kredit sebanyak 22.228 unit. Data dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), stok rumah bersubsidi yang telah terbangun sebanyak 15.000 unit dan sebagian masuk daftar tunggu akad pada 2025. (Yoga)









