Industri telekomunikasi Indonesia akan mengalami perubahan signifikan dengan merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), dan PT Smart Telecom (SmarTel) menjadi entitas baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart). Merger ini akan mengurangi jumlah operator telekomunikasi utama menjadi tiga: XLSmart, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan PT Indosat Tbk (ISAT).

Vivek Sood, Grup CEO & Managing Director Axiata, menyatakan merger ini akan memperkuat skala bisnis dan kekuatan komersial EXCL. XLSmart diproyeksikan memiliki sekitar 94,5 juta pelanggan, setara dengan 27% pangsa pasar. Langkah ini juga bertujuan mentransformasi sektor telekomunikasi Indonesia menjadi pasar dengan tiga pemain besar.

Menurut Niko Margaronis, Equity Research Analyst BRI Danareksa Sekuritas, merger ini dapat memberikan manfaat skala ekonomi, seperti efisiensi biaya operasional dan pengeluaran modal, serupa dengan hasil merger Indosat Ooredoo Hutchinson sebelumnya, yang meningkatkan margin EBITDA ISAT hingga 733 basis poin sejak kuartal IV-2021.

Paulus Jimmy, Deputi Head of Research Sucor Sekuritas, menilai konsolidasi ini akan memperbaiki iklim persaingan industri telekomunikasi, dengan XLSmart berfokus pada pertumbuhan yang menguntungkan. Namun, Sukarno Alatas, Head of Research Kiwoom Sekuritas, mencatat bahwa XLSmart masih belum mampu menyaingi TLKM dalam hal pendapatan, laba, jumlah menara, dan pelanggan, meskipun jumlah pelanggan XLSmart hampir mendekati ISAT.

Bagi investor, merger ini membuka peluang investasi menarik. Sukarno merekomendasikan saham TLKM dan EXCL untuk pembelian, dengan target harga masing-masing Rp 3.200 dan Rp 2.600. Sementara Jimmy memilih ISAT dan EXCL untuk potensi pertumbuhan jangka panjang, sedangkan TLKM direkomendasikan untuk mereka yang mencari dividen.

Selain masih ada penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, sejumlah laporan yang diberikan diduga tidak benar. Ini mengisyaratkan perlunya sanksi yang tegas bagi penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya di LHKPN dengan tidak benar. Hingga Rabu (11/12) KPK juga menyebutkan, dari 124 wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih, masih ada 47 orang belum menyampaikan LHKPN. Mereka yang belum menyampaikan LHKPN itu adalah 14 menteri/kepala lembaga setingkat menteri dan 25 orang yang berlatar belakang wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri. Untuk utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus yang belum lapor ada 8 orang.

Sesuai ketentuan, para pembantu Presiden Prabowo itu punya waktu menyampaikan LHKPN kepada KPK tiga bulan sejak mereka dilantik pada 21 Oktober lalu. Pada acara Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/12), Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkap, LHKPN dari pejabat publik banyak diisi dengan data abal-aba dan amburadul. Para pejabat ditengarai tidak melaporkan sesuai harta dan kekayaan yang mereka punya. Contohnya, ada pejabat yang meaporkan memiliki mobil Fortuner seharga Rp 6 juta. ”Pengisian LHKPN lebih banyak amburadulnya. Ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta, kami tanya di mana dapat Fortuner Rp 6 juta, kami pengin beli juga 10, gitu kan,” ujarnya. Terkait adanya LHKPN yang ditengarai diisi dengan data tak sesungguhnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan tengah menyusun daftar pejabat yang diragukan kebenaran LHKPN-nya. Menurut rencana, data lengkapnya akan diumumkan akhir tahun ini. (Yoga)  

Mendikdasmen, Abdul Mu’ti meminta para pelajar penerima Beasiswa Indonesia Maju yang melanjutkan studi ke luar negeri untuk menerapkan ilmunya bagi Tanah Air. Ini merupakan kewajiban secara persyaratan ataupun moral agar para talenta unggul bisa berdampak untuk negara. Mu’ti mengatakan, para talenta unggul tidak hanya mampu menguasai keterampilan 4C, yakni critical thinking (berpikir kritis), creativity (kreativitas), communication (berkomunikasi), dan collaboration (bekerja sama). Mereka juga harus menjaga character (karakter) dan citizenship (kewarganegaraan) sebagai warga negara Indonesia.

”Ketika nanti Anda mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri, jangan lupa Anda semua harus tetap berkepribadian Indonesia dan harus menjadi bagian dari anak-anak bangsayang memajukan negara kita,” kata Mu’ti kepada para pelajar penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) Program Persiapan S-1 Luar Negeri di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (11/12). BIM Program Persiapan S-1 Luar Negeri adalah program beasiswa yang diberikan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikdasmen guna mempersiapkan peserta didik berprestasi pada jenjang pendidikan menengah untuk memperoleh kesempatan pendidikan S-1 di luar negeri. Menurut Mu’ti, para talenta unggul ini tetap bisa mengharumkan nama Indonesia walau berada di luar negeri. Karena itu, karakter dan kewarganegaraan harus diperkuat agar fenomena brain drain tidak terus terjadi. (Yoga)  

Surat berharga negara (SBN) masih menjadi penopang pendanaan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara pada 2025. Kenaikan penerbitan SBN diperkirakan dapat melampaui surat utang yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan ekspansi bisnis hingga pembayaran utang jatuh tempo. Pemerintah memastikan mereka akan menarik utang baru sebesar Rp 775,86 triliun pada 2025 atau 19,7 % dibanding target tahun 2024 yang di Rp 648,1 triliun. Target itu mayoritas akan dipenuhi melalui penerbitan SBN sebesar Rp 642,56 triliun, selain dari pinjaman Rp 133,30 triliun. Di luar target tersebut, Dirut PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Irmawati Amran mengatakan, suplai SBN pada tahun depan kemungkinan akan lebih banyak dengan tambahan kebutuhan refinancing atau membayar utang SBN yang jatuh tempo pada 2025.

“Tahun depan pemerintah butuh Rp 800 triliun untuk refinancing, lalu ada tambahan surat utang lagi, dengan rencana defisit APBN 2025, berkisar Rp 400 triliun-Rp 600 triliun. Jadi, pemerintah lebih banyak mengeluarkan surat utang tahun depan,” katanya dalam paparan kepada media secara daring, Rabu (11/12). Dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2025 akan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 % dari PDB. Nilai ini naik dari defisit Rp 522 triliun atau 2,29 % pada 2024. Dengan kebutuhan dana yang bertambah, pemerintah menargetkan imbal hasil SBN tetap menarik di level 7 %. Target ini dinilai kontradiktif dengan tren penurunan suku bunga dunia sejak September 2024. Sementara, target ini berpotensi ikut mengerek imbal hasil atau suku bunga surat utang korporasi.

Pefindo memproyeksikan, korporasi akan menerbitkan surat utang dengan kisaran nilai Rp 139 triliun-Rp 155 triliun pada 2025. Adapun nilai outstanding atau nilai utang berjalan pada tahun yang sama diperkirakan Rp 150 triliun-Rp 155 triliun. Ekonom Pefindo, Suhindarto, menjelaskan, penyerapan penerbitan surat utang korporasi juga bisa melambat karena faktor penerbitan produk Sekuritas Rupiah BI (SRBI). Sejak diperkenalkan pada 15 September 2024, SRBI menjadi salah satu instrument pengelolaan likuiditas dalam bentuk rupiah berbasis SBN. Suhindarto berpendapat, SRBI yang bertenor pendek, mayoritas 12 bulan, akan dibuat lebih menarik bagi investor asing guna menstabilkan rupiah di tengah kebijakan moneter yang masih akan kaku di tahun depan karena ancaman pelemahan rupiah setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ASt. ”Faktor substitusi SRBI patut diwaspadai karena produk ini jadi daya tarik asing, selain SBN yang memiliki tenor menengah,” kata Suhindarto. (Yoga)  

Di saat ruang fiscal makin sempit, menteri-menteri Kabinet Merah Putih justru meminta tambahan anggaran di APBN 2025. Kemenkeu selaku bendahara negara tengah mengkaji berbagai usulan dan memastikan permintaan sejumlah kementerian akan dikabulkan. Saat ini, sejumlah kementerian tercatat telah meminta tambahan anggaran di APBN 2025. Tujuh kemenko di Kabinet Merah Putih, misalnya, telah meminta kenaikan anggaran hingga total Rp 5,18 triliun. Kementerian teknis lain juga meminta tambahan anggaran. Ada Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta tambahan anggaran hingga Rp 20 triliun, Kemenlu ngusulkan tambahan Rp 4,1 triliun, dan Kementerian Pekerjaan Umum yang meminta kenaikan anggaran hingga Rp 60,6 triliun.

”Untuk tahun 2025 ada tambahan. Kami menerima banyak usulan dari K/L-K/L dan sedang ditelaah,” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmawatarwata dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (11/12). Mayoritas kementerian mengajukan tambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lembaga. Misalnya untuk dukungan manajemen yang umumnya dipakai untuk pemenuhan SDM, kebutuhan rapat dan pertemuan, serta alat perkantoran. Menurut Isa, penambahan anggaran setiap K/L dilakukan secara formal tahun depan. Meskipun pemerintah telah rampung menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk 2025, penyesuaian alokasi pagu anggaran setiap K/L bisa dilakukan. DIPA yang selesai disusun sejauh ini berpatok pada susunan anggaran yang sudah disepakati pemerintah bersama DPR saat mengesahkan APBN 2025. Namun, menurut Isa, dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah rinci itu masih bisa diubah. (Yoga)  

Pemerintah menjadikan kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU) sebagai instrument untuk terus menarik minat investor. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kebijakan tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan kini tengah disiapkan untuk dilanjutkan. Ada usulan jumlah bidang industri penerima ditambah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Investasi 2024 yang digelar secara hibrida oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jakarta, Rabu (11/12) mengatakan, salah satu komoditas yang didorong dalam hilirisasi ialah pasir silika, dengan industri turunan berupa floating glass (kaca apung).

”(Floating glass) ada satu pabrik di Kendal dan satu di Gresik, membutuhkan harga gas bumi tertentu, yang sudah dijanjikan sebesar 6 USD (per MMBTU). Dan yang berjanji adalah menteri investasi. Ada suratnya. Para investor sudah datang ke kantor Menko (Perekonomian) untuk meminta ini diteruskan,” papar Airlangga. Harga gas bumi tertentu (HGBT) diatur dalam Perpres No 121 Tahun 2020. Kebijakan ini menetapkan harga sebesar 6 USD per MMBTU untuk tujuh bidang industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Regulasi terakhir, yakni melalui keputusan Menteri ESDM, akan berakhir pada 2024.

Airlangga menuturkan telah berbicara dengan Menteri ESDM terkait kelanjutan kebijakan ”gas murah” untuk industri tersebut. Sebelumnya, pada Juli 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta telah dilakukan rapat tertutup mengenai penetapan kebijakan HGBT. Saat itu, pemerintah memutuskan kebijakan HGBT berlanjut pada tahun 2025, tetapi tambahan bidang industri masih akan terus dikaji. Dalam Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (10/12), Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan, keputusan akhir terkait kelanjutan kebijakan HGBT akan diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. (Yoga)