;

Rencana Induk Pembangunan IKN Belum Berubah

Yuniati Turjandini 10 Dec 2024 Tempo
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengatakan belum ada perubahan masterplan atau rencana induk pembangunan infrastruktur pemerintahan. Meskipun, ada penambahan kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Saat ini hanya akan memanfaakan gedung-gedung yang sudah selesai dulu,” kata Basuki Hadimuljono saat ditemui wartawan di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. Akan tetapi, menurut Basuki Hadimuljono, nantinya aka nada perubahan. Misalnya, terkait dengan jumlah hunian atau rumah dinas menteri di IKN yang baru dibangun 36 unit. Padahal, dalam Kabinet Merah Putih Prabowo ada 48 menteri. Begitu pula dengan gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) yang baru dibangun 4 unit di era Jokowi, sedangkan era pemerintahan Prabowo ada tambahan menjadi 7 Kemenko.

“Pemindahannya kan bertahap. Jadi, saya kira masih bisa (menyusul tambahan pembangunannya)” kata Basuki Hadimuljono. Ihwal perkembangan pembangunan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan progres 109 paket pembangunan IKN saat ini mencapai 61,7 persen dengan total nilai anggaran 89 triliun. Rinciannya, progres batch 1 mencapai 95,8 persen; batch 2 mencapai 71,5 persen; dan batch 3 mencapai 27,9 persen. Diana mengatakan, proyek batch 1 merupakan proyek yang terkontrak 2020-Maret 2023 ini terdiri dari 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun. Sedangkan batch 2 terkontrak sejak April 2023-November 2023, terdiri dari 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun. Adapun proyek pembangunan batch 3, kata Diana, terkontrak sejak Desember 2023-2024 dan terdiri dari 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun. (Yetede)


Pentingnya SDM Handal di Asuransi Aviasi

Hairul Rizal 10 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)

Asuransi aviasi telah menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan risiko di sektor penerbangan, sesuai dengan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan. Asuransi ini memberikan perlindungan optimal bagi operator udara dan stakeholder terkait, sekaligus memastikan ketenangan pikiran. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan kompetensi para pihak yang terlibat langsung dengan risiko penerbangan, seperti loss adjusters dan claim officers.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya loss adjuster aviasi dalam negeri yang kompeten dan mampu bersaing di pasar internasional, karena banyak penunjukan lebih memilih pihak dari luar negeri, seperti Singapura. Di sisi lain, kekurangan tenaga ahli di bidang kedirgantaraan juga menjadi hambatan dalam menangani insiden pesawat udara. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam asuransi aviasi sangat diperlukan.

Data kecelakaan penerbangan yang meningkat, seperti pada semester I 2024 dengan 14 kecelakaan, menunjukkan pentingnya peningkatan keterampilan dalam sektor asuransi aviasi, terutama dalam menghadapi kondisi pasar yang kompetitif dan penurunan tarif yang bisa meningkatkan risiko. Menanggapi hal ini, AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) mengakui bahwa hanya sedikit perusahaan asuransi yang mampu menerima risiko asuransi aviasi, dengan hanya sekitar 10% yang memiliki risk appetite untuk sektor ini.

Selain itu, meskipun sektor asuransi aviasi sedang berkembang pasca-pandemi, masih terdapat kekurangan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi spesifik dalam lini produk aviasi. Saat ini, keterampilan teknis sebagian besar didapatkan melalui pengalaman kerja atau pelatihan singkat, dan belum ada sertifikasi khusus untuk tenaga ahli aviasi. Oleh karena itu, penting untuk mempercepat pembentukan tenaga ahli yang profesional di bidang ini agar Indonesia dapat mengikuti perkembangan sains, teknologi, dan produk asuransi di sektor penerbangan.


Revisi Penyaluran BBM Subsidi untuk Efisiensi

Hairul Rizal 10 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia terus berusaha menemukan skema yang ideal dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan tujuan agar subsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Perubahan skema, yang awalnya berupa bantuan langsung tunai dan subsidi untuk UMKM serta angkutan umum berpelat kuning, mengalami penyesuaian setelah protes dari pengemudi ojek online yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi. Pemerintah kemudian memutuskan untuk memasukkan pengemudi ojek online sebagai bagian dari UMKM yang berhak menerima subsidi, meskipun dengan proses seleksi lebih ketat.

Pemerintah bekerja sama dengan PT Pertamina untuk mengintegrasikan aplikasi ojek online dengan sistem MyPertamina, guna memastikan data pengemudi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi tercatat dengan baik dan mencegah penyalahgunaan. Selain itu, beberapa pihak, seperti Fabby Tumiwa dari IESR, mengusulkan pemberian bantuan tunai kepada pengemudi ojek online sebagai pengganti selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Meskipun demikian, implementasi skema ini cukup rumit karena memerlukan data yang akurat dan pengawasan ketat.

Ferdy Hasiman dari Alpha Research juga menekankan pentingnya pencocokan data penerima subsidi, baik untuk UMKM maupun bantuan langsung tunai, agar dana subsidi dapat tepat sasaran. Selain itu, perlu adanya revisi terhadap Perpres No. 191/2014 untuk memperjelas klasifikasi kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi.

Dengan demikian, pemerintah sedang berupaya untuk menciptakan sistem penyaluran subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran, meskipun prosesnya masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pendataan yang akurat dan pengawasan yang ketat.


Investor Baru Bergabung di IKN Nusantara

Hairul Rizal 10 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera kedatangan investasi sebesar Rp5 triliun dari lima pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa lima proyek investasi swasta yang mencakup sektor perkantoran, hotel, rumah makan, hingga pembangunan area hijau siap melakukan groundbreaking dalam waktu dekat. Salah satu investor asing, Sojitz asal Jepang, akan berfokus pada pembangunan perumahan di kawasan tersebut.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menambahkan bahwa total investasi yang akan terealisasi mencapai sekitar Rp5 triliun. Selain itu, Plt. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga, mengungkapkan bahwa groundbreaking perdana akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat, meskipun sektor investasi yang akan diprioritaskan belum diungkapkan secara rinci. Dengan adanya investasi tersebut, pembangunan IKN Nusantara semakin menunjukkan kemajuan dan akan melibatkan berbagai sektor yang beragam.


KPK Pulihkan Aset Negara Rp 2,49 Triliun

Hairul Rizal 10 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangani 597 perkara korupsi selama periode 2019-2024. Selain itu, KPK juga berhasil memulihkan aset negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,49 triliun. Dalam periode 2020-2024, KPK fokus pada penindakan korupsi di sektor-sektor strategis seperti hukum, pembangunan infrastruktur, perizinan sumber daya alam, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2024, total pemulihan aset mencapai Rp677,59 miliar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, pada acara Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkopolkam.


Grup Djarum Masuk ke Bisnis Kuliner dan Minuman

Hairul Rizal 10 Dec 2024 Kontan (H)

Grup Djarum terus melebarkan sayap bisnisnya di luar industri rokok. Kali in, konglomerasi milik Keluarga Hartono ini merambah bisnis food and beverage (F&B) melalui akuisisi restoran cepat saji Bakmi GM. Melansir Dealstreet Asia, Grup Djarum disebut telah resmi mengakuisisi 85% saham PT Griya Mie Sejati, perusahaan yang menjadi induk dari Bakmi GM. Nilai akuisisi tersebut berada di kisaran Rp 2 triliun sampai Rp 2,4 triliun. KONTAN mencoba mengkonfirmasi isu akuisisi tersebut kepada Corporate Communication Manager Grup Djarum Budi Darmawan. Dia tidak membantah isu itu, namun enggan berkomentar lebih lanjut. Sejatinya, Grup Djarum telah akrab dengan industri yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Pada 2018, Grup Djarum mendirikan PT Sumber Kopi Prima memproduksi Kopi Tubruk Gadjah dan Delizio Caffino. Selain itu, Grup Djarum juga memiliki PT Savoria Kreasi Rasa yang memproduksi berbagai produk makanan dan minuman. Beberapa di antaranya permen merek Fox's dan Shot, serta minuman isotonikHydroPlus. Produk-produk ini dibuat di dua pabrik yang berada di Cikupa, Banten dan Bogor, Jawa Barat 

Di luar bisnis F&B, baru-baru ini juga Grup Djarum melalui PT Lingkarmulia Indah melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement senilai Rp 2,25 triliun di PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) sebagai pengelola e-commerce Blibli. Pengamat Pasar Modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai, Grup Djarum melihat potensi besar pada Bakmi GM. Industri F&B, khususnya restoran cepat saji, sebenarnya sedang tertekan. Faktor pemicunya lebih disebabkan aksi boikot masyarakat yang menyasar beberapa merek asing. Dia juga menyebut, Grup Djarum diuntungkan dengan keberadaan platform Blibli yang mampu mengintegrasikan berbagai produk dan layanan jasa dari berbagai entitas usaha konglomerasi tersebut. Bukan tidak mungkin Bakmi GM turut digabungkan dalam ekosistem bisnis lewat Blibli. Sebagaimana konglomerasi pada umumnya, Grup Djarum diperkirakan akan melanjutkan ekspansi bisnis di sektor F&B atau sejenisnya. Grup Djarum diyakini akan lebih cermat melakukan ekspansi di sektor tersebut, dan berpotensi mengambil segmentasi pasar yang berbeda dengan kompetitor lainnya.

Insentif Pajak Fokus pada Otomotif dan Properti

Hairul Rizal 10 Dec 2024 Kontan

Pemerintah mengharapkan perekonomian nasional tetap melaju meski kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berlaku untuk barang mewah. Agar ekonomi tetap terjaga, pemerintah berencana melanjutkan pemberian subsidi pajak alias pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk dua sektor industri. Pertama, PPN DTP untuk sektor properti. Kedua, pajak penjulan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan listrik. Dua insentif tersebut memang bukan kebijakan baru, melainkan telah diterapkan pemerintah sejak tahun 2023. Sementara wacana untuk memperpanjang dua subsidi pajak ini mempertimbangkan efek gulirnya terhadap perekonomian nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengemukakan, pemerintah perlu menghitung dampak insentif tersebut terhadap perekonomian. Adapun pembahasan insentif ini sudah memasuki tahap finalisasi. Ia menyebutkan, aturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sedang disiapkan dan diharapkan bisa terbit pada akhir tahun ini. Susiwijono juga memastikan pemberian insentif, khususnya berupa PPnBM DTP tak bertentangan dengan kebijakan penyesuaian tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah. PPnBM DTP tersebut, menurut dia, khusus diterapkan untuk sektor-sektor tertentu yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat. 

Sementara sektor otomotif secara keseluruhan, tecermin pada sektor industri alat angkutan yang berkontribusi 1,49% terhadap PDB 2023 serta pada sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya yang berkontribusi 2,24% terhadap PDB tahun lalu. Hanya saja, belum diketahui kontribusi sektor kendaraan listrik terhadap PDB. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyambut baik kebijakan tersebut. Namun menurut dia, pemerintah perlu memberikan periode insentif yang lebih panjang agar dapat memberikan dampak yang maksimal. "Harapan kami jangan terlalu pendek periodenya, kalau bisa langsung dua tahun," ujar dia kepada awak media, kemarin. Namun Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti pemberian subsidi pajak berupa PPnBM DTP untuk kendaraan listrik. Pasalnya, hal tersebut kontradiksi dengan kebijakan PPN 12% barang mewah.

Strategi Layanan Terpadu untuk Semua Segmen

Hairul Rizal 10 Dec 2024 Kontan

Rencana strategis PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) dalam lima tahun ke depan yang bertajuk Siloam Generasi Baru digadang-gadang menjadi katalis bagi peningkatan kinerja. Analis Buana Capital, James Stanley dalam riset 29 November 2024 mengatakan, SILO menekankan empat pola dasar baru yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan segmen pasien tertentu. Yakni premium specialist yang menyasar layanan premium dengan ekspertis berpengalaman tinggi. Ada enam unit RS yang disiapkan untuk itu. Kemudian premium generalist menyasar layanan premium full suite dengan level umum di sembilan RS. Value seeker sebanyak 13 RS yang fokus menciptakan solusi kesehatan dengan biaya terjangkau dan community generalist yang menciptakan aksesibilitas, berfokus pada layanan berkualitas di 13 RS. Selain itu SILO juga membangun empat RS baru dan perluasan empat RS yang dijadwalkan selesai pada tahun anggaran 2025-2026. Proyek ini akan menambah total 1.074 tempat tidur dalam dua tahun ke depan. Erni Marsella, Analis Ciptadana Sekuritas menambahkan, program program Siloam Generasi Baru fokus\ dalam upaya memperkuat retensi dan perekrutan tenaga medis melalui pendekatan berbasis pilar people first. 

Selain itu, emiten rumah sakit in telah mengalami perubahan kepemilikan saham mayoritas. Dengan demikian harapannya SILO memiliki kemampuan meningkatkan leverage -nya yang rendah pada sembilan bulan tahun ini. Peningkatan ini juga menjadi bentuk upaya dan komitmen SILO untuk mengakuisisi rumah sakit dari First Reit. Adapun laba kuartal ketiga 2024 SILO turun 10% menjadi Rp 321 miliar yoy. Sementara pendapatannya naik tipis sekitar 5% yoy menjadi Rp 3,10 triliun. Secara kumulatif, hingga September 2023 SILO mencetak laba Rp 635 miliar atau turun 26,1% yoy. Sedangkan pendapatan naik 10,6% yoy menjadi Rp 9,12 triliun. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, rencana selama lima tahun ke depan tersebut membuktikan komitmen dan upaya perusahaan untuk berkembang.

Beragam Pandangan Bankir Menghadapi 2025

Hairul Rizal 10 Dec 2024 Kontan

Para bankir menunjukkan sikap yang beragam dalam menyongsong tahun 2025. Secara umum, bankir bank besar memperkirakan tantangan likuiditas ketat masih akan membayangi kinerja industri perbankan hingga tahun depan. Beberapa bank optimistis bisa mencetak kredit tumbuh di rentang target Bank Indonesia (BI) sebesar 11%-13%. Sebagian lagi pesimis karena tekanan likuiditas tersebut. Likuiditas diproyeksi masih ketat lantaran laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) kian susut. Perlambatan ini berpotensi berlanjut lantaran bank akan bersaing dengan SBN ritel pemerintah dalam berebut dana. Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), menyebut tantangan likuiditas akan berlanjut tahun depan. Ia membenarkan peralihan dana masyarakat ke BI dan SBN bisa menekan DPK, sehingga akan menyulitkan bank ekspansi. BNI belum memberikan target kredit yang dibidik tahun depan. Namun, terlepas dari tantangan itu, Okki Rushartomo, Sekretaris Perusahaan BNI, mengatakan BNI tetap melihat ada peluang pertumbuhan di 2025.

“Kami memproyeksikan kredit berpotensi tumbuh sejalan dengan ekspektasi market,” ujarnya. Pesimisme juga datang dari CIMB Niaga. Walaupun target ekspansi bank ini belum final, tapi Lani Darmawan Presiden Direktur Bank CIMB Niaga mengatakan pertumbuhannya tidak akan lebih tinggi dari 2024. Ia bilang, CIMB tak bisa gencar ekspansi dengan kondisi biaya dana tinggi, karena pihaknya juga harus memastikan profitabilitas terjaga. Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) tetap optimistis membidik pertumbuhan kredit 11%-13%, lebih tinggi dari target tahun ini di 10%-11%. Corporate Secretary BTN, Ramon Armando bilang, optimisme itu didukung oleh program 3 juta rumah di mana BTN akan jadi tumpuannya. Rudy Basyir Ahmad,Direktur Permata Bank mengakui tantangan likuiditas akan berlanjut hingga medio 2025. Bank ini akan mengejar ekspansi dengan dukungan Bangkok Bank.

Polemik Logistik yang Mempersulit Distribusi

Hairul Rizal 09 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan dengan cermat berbagai konsekuensi yang timbul akibat pelarangan truk dengan tiga sumbu melintas di jalur-jalur strategis selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Meskipun kebijakan ini rutin diterapkan setiap tahun, langkah tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam sektor ekspor dan pasokan barang, yang pada gilirannya dapat memengaruhi inflasi domestik. Mengingat kondisi ekonomi nasional yang masih dalam fase konsolidasi setelah tekanan inflasi tinggi dan tantangan perdagangan, kebijakan transportasi dan logistik yang tepat menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memperburuk situasi ekonomi dan dapat menjaga kelancaran distribusi barang serta stabilitas pasar.

Pilihan Editor