Ketidakpastian tinggi membayangi implementasi kenaikan PPN menjadi 12 % secara selektif. Apalagi, kategori barang mewah masih berpotensi diperluas untuk mengoptimalkan penerimaan. Kenaikan tarif PPN secara selektif memang menjadi jalan tengah yang diambil pemerintah setelah mendapat protes luas dari publik. Namun, sejumlah kalangan menilai implementasi kenaikan tarif PPN khusus untuk barang-barang mewah itu akan membawa kompleksitas dan ketidakpastian tinggi di lapangan. Apalagi, waktu penerapannya tinggal kurang dari satu bulan. Menurut Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, saat ini saja definisi barang mewah yang akan dikenai tarif PPN 12 % masih belum jelas.

Semestinya jenis barang yang akan dikenai kenaikan PPN hanya barang-barang mewah yang selama ini termasuk dalam kategori barang yang terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Namun, demi menaikkan potensi penerimaan, ada wacana untuk memperluas kategori tersebut agar lebih banyak barang bisa dikenai kenaikan tarif PPN. ”Bisa terjadi potensi dispute (sengketa) pajak karena obyek barang mewah ini, kan, sudah masuk menjadi obyek PPnBM sehingga akan ada definisi ganda tentang barang mewah yang terkena PPnBM dan barang mewah yang terkena tarif PPN 12 %,” kata Ajib, Selasa (10/12).

Sinyal untuk menambah jenis barang mewah yang dikenai PPN 12 %, pertama kali disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad seusai bertemu tiga Wamenkeu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12). Dasco mengakui bahwa kalau PPN 12 % hanya dipungut ke barang-barang mewah saja, potensi penerimaannya tidak akan signifikan. Oleh karena itu, untuk menambah potensi penerimaan yang bisa didapat negara, Dasco mengatakan, ada potensi jenis barang mewah yang dikenai PPN 12 % diperluas. Penerapan PPN secara multitarif juga sulit diterapkan karena pungutan PPN terjadi di semua tahap rantai pasok. Saat ini belum jelas apakah setiap tahap produksi barang mewah akan dikenai tarif PPN yang berbeda atau disamakan. (Yoga)  

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menawarkan ragam promosi reguler dan obral kilat dengan harga bervariasi. Hal ini dilakukan demi menggenjot animo masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru 2024/ 2025. Sampai dengan Senin (9/12) tiket jarak menengah dan jauh baru terjual 30,7 %. Melalui promosi regular dan obral kilat atau flash sale, pelanggan dapat membayar tiket kereta api (KA) dengan potongan harga 20 % dari tarif normal untuk kelas perjalanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Promo dapat dipesan pada Kamis (12/12) untuk periode keberangkatan 16 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. ”Program tersebut akan digelar pada 12 Desember 2024 pukul 12.00-13.00 WIB,” ujar Vice President of PR PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba di Jakarta, Selasa (10/12).

Tiket KA diobral mulai Rp 149.000 per penumpang untuk kelas eksekutif, diikuti kelas bisnis Rp 119.000, dan kelas ekonomi dari Rp 99.000. Dalam program reguler, KAI menyediakan kuota hingga 19.960 tempat duduk, sedangkan obral kilat tersedia 4.077 kursi. Ada 45 jenis KA yang mendapatkan program promosi tersebut. Beberapa di antaranya KA Argo Sindoro jurusan Gambir-Semarang Tawang pergi-pulang (PP) dan KA Fajar Utama Yogyakarta jurusan Pasar Senen-Yogyakarta. Ada pula KA Argo Parahyangan jurusan Gambir-Bandung (PP), KA Argo Cheribon jurusan Tegal-Cirebon-Gambir (PP), dan KA Brantas jurusan Blitar-Pasar Senen (PP).

Anne mengatakan, pembelian tarif diskon ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI dengan harga yang berlaku parsial. Harga tidak berlaku untuk kereta berjenis compartment, luxury, panoramic, priority, imperial, dan kereta wisata lainnya. Pembelian tiket KA bertarif flash sale dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI pada 12 Desember 2024 pukul 12.00-13.00 WIB. Tarif ini hanya berlaku selama alokasi tiket dan tarif promo masih tersedia. Seiring peningkatan mobilitas masyarakat dan penambahan kereta, Executive VP of Passenger Transport Marketing and Sales KAI Krisna Arianto mengemukakan, pihaknya juga menambah ratusan petugas. (Yoga)  

Jumlah pekerja sektor informal di Indonesia terus meningkat setiap tahun dari 2022 hingga 2024, dengan kontribusi 60 % dari total penduduk yang bekerja. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam program jamsostek masih rendah, hanya 9 % dari total potensi pekerja informal. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang diolah Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Februari 2022, jumlah penduduk bekerja mencapai 135,30 juta orang dan 80,2 juta atau 59,3 % di antaranya pekerja informal. Pada Februari 2023, jumlah penduduk bekerja naik menjadi 139,85 juta orang dan 82,6 juta atau 59,2 % di antaranya tercatat sebagai pekerja informal.

Pada Februari 2024, total penduduk bekerja secara nasional kembali meningkat menjadi 142,17 juta orang dan 84,2 juta atau 59,2 % di antaranya merupakan pekerja informal. Definisi pekerja informal sesuai BPS adalah penduduk bekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/ tak dibayar. Per 30 November 2024, sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, total peserta aktif jaminan ketenagakerjaan dari pekerja informal mencapai 9,5 juta orang, mencakup 2,5 juta petani, 524.284 nelayan, dan 6,4 juta berprofesi lain di luar petani atau nelayan.

Per 30 November pula, dari 9,5 juta pekerja informal yang aktif sebagai peserta aktif jamsostek, 2,6 juta orang di antaranya merupakan pekerja informal rentan yang sudah menerima dukungan pembayaran iuran dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di 17 provinsi dan 237 kabupaten/kota. ”Kepesertaan pekerja informal pada program jamsostek perlu optimalisasi. Kementerian/lembaga dan BPJS Ketenagakerjaan sudah saatnya tidak lagi membahas mengapa cakupan kepesertaan masih rendah. Sebab, bisa saja ada pekerja informal mampu bayar iuran tetapi belum sadar manfaat jamsostek atau pekerja informal rentan yang tidak mampu bayar,” ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Selasa (10/12) di Jakarta.

Ombudsman RI membuat kajian untuk menelusuri letak permasalahan yang menghambat optimalisasi jamsostek bagi pekerja informal di empat provinsi, yaitu NTT, Sulsel, Jatim, dan Sumut. Kajian berlangsung Mei-November 2024. Dari kajian itu, Ombudsman menemukan beberapa praktik baik. Misalnya, di Jatim, beberapa kabupaten penghasil tembakau telah mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau untuk membayar iuran kepesertaan jamsostek bagi petani dan atau buruh tani tembakau. Contoh lainnya, Pemkot Makassar telah mengalokasikan APBD untuk pembayaran iuran sekaligus membangun kerja sama dengan pihak swasta agar berkomitmen membayarkan iuran bagi 2.000 pekerja informal rentan. Dari kajian yang sama, Ombudsman menemukan beberapa permasalahan pada aspek kebijakan,tata kelola, dan program.  (Yoga)  

Perumda Paljaya memulai proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik terpusat di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jaksel, Selasa (10/12). Proyek kerja sama dengan PAM Jaya ini untuk menjamin sanitasi aman sekaligus mengolah air limbah menjadi air baku. Proyek ini terdiri dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik di lahan instalasi pengolahan air PAM Jaya, dan pembangunan jaringan perpipaan dengan alokasi anggaran tahap I sebesar Rp 175 miliar untuk pengerjaan hingga awal tahun 2026. Konstruksi tahap I terdiri dari bangunan sipil, sistem mekanikal elektrik, dan fasilitas pengolahan air sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Selain itu, dibangun juga pipa sepanjang 2,54 km dan 31 manhole sedalam 7,9-18,7 meter.

Adapun konstruksi tahap II sedang dijajaki dalam skema business to business. Bagian ini terdiri dari IPAL domestik, fasilitas pengolahan air lanjutan, serta perluasan jaringan pipa induk, pipa retikulasi, dan menambah pelanggan dengan target 114.000 jiwa. Dirut Perumda Paljaya, Untung Suryadi mengatakan, kawasan TB Simatupang strategis untuk proyek tersebut karena terdiri dari area bisnis, komersial, dan pertumbuhan penduduk. Ketiganya membutuhkan sanitasi aman sekaligus konsumsi air baku yang tinggi. ”Kami bangun pengelolaan terpusat seperti ini agar limbah dikumpulkan dan dikelola supaya tidak  mencemari lingkungan. Juga diolah sebagai air baku PAM Jaya atau resapkan ke tanah,” ujarnya seusai peletakan batu pertama proyek itu. (Yoga)  

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dari 11% pada 2025 harus menjadi momentum pemerintah untuk membangun kepercayaan para pemberi pajak, entah itu korporasi atau individu. Ini penting agar kisruh kenaikan PPN seperti saat ini tidak terjadi lagi di masa depan. Sejumlah kalangan menilai, kisruh PPN 12% salah satunya dipicu ketidakpercayaan wajib pajak (WP) terhadap penggunaan penerimaan pajak oleh pemerintah. Mereka tidak mengetahui dengan jelas manfaat dari kenaikan PPN. Masyarakat hanya tahu, kenaikan PPN bakal menambah beban, karena bakal mendongkrak harga barang. Demikian pula dengan korporasi yang menilai kenaikan PPN bisa mengancam kinerja penjualan. Pada titik ini, pemerintah harus bisa memastikan bahwa setoran pajak akan dikembalikan ke masyarakat atau WP yang terdampak. Dengan demikian, WP akan menerima jika pajak dinaikkan. Pemerintah bisa mencontoh negara lain yang menerapkan dengan jelas skema pertukaran (trade off) PPN. (Yetede)

Indonesia bertekad menjadi penentu harga komoditas global. Hal ini dilakukan dengan merivisi target produksi mineral dan batu bara yang sbelumnya sudah ditetapkan untuk tiga tahun yakni 2024-2026. Target produksi ini tertuang dalam rencana kerja dan angaran biaya (RKAB). Pergerakan harga komoditas  berkorelasi dengan besaran penerimaan bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan. Selain itu tingkat produksi mineral dan batu bara terjaga berkaitan dengan umur cadangan. Namun kegiatan eksplore juga perlu ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan usaha hulu dan hilir pertambangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan harga komoditas global antara lain dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Indonesia sebagai negara yang kaya akan mineral dan batu bara memiliki peran dalam menentukan pergerakan harga komoditas global. "Produksi kita atur supaya pas angkanya berapa. (Produksi) batu bara jangan sampai over, jadi dapat memberikan manfaat dan nilai yang pas untuk Indonesia," kata Tri. (Yetede)

Di usia ke-67 tahun PT Pertamina (Persero) terus menorehkan capaian-capaian dalam mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Capaian ini selaras dengan  program prioritas Pemerintah, sebagaimana yang tertuang  dalam Visi dan Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri dalam sambutannya pada Syukuran HUT ke 67 Pertamina memegang amanah untuk penyediaan energi untuk Indonesia. "Selama 67 tahun, Pertamina terus bertransformasi, beradaptasi dan menjadi pilar utama yang menggerakkan roda kehidupan masyarakat. Ini sejalan dengan target swasembada energi Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Simon. Simon menegaskan bahwa bisnis Pertamina yang terintergrasi dari hulu ke hilir berfokus pada upaya memastikan ketersediaan energi nasional. Pertamina saat ini telah mampu berproduksi migas mencapai 1 juta barel setara dengan  barel setara minyak per hari (BOEPD). Angka tersebut mencatat kontribusi nasional minyak 69% dan gas 34%. (Yetede)

Untuk mewujudkan swasembada pangan secara bertahap, pemerintah menyetop impor beras, gula konsumsi, jagung pakan, dan garam konsumsi pada 2025. Pemerintah juga memangkas alur distribusi pupuk subsidi. Saat ini, alur baru distribusi pupuk subsidi itu telah diberlakukan untuk menentukan kuota dan penyaluran pupuk subsidi pada 2025. Pemerintah bahkan menjamin petani bisa menebus pupuk tersebut pada Januari 2025. Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan hal itu dalam diskusi panel tentang ”Deregulasi Distribusi Pupuk Subsidi di Indonesia” di Menara Kompas, Jakarta, Senin (9/12). Menurut Zulkifli, pada 2025, pemerintah tidak akan mengimpor beras, gula konsumsi, jagung pakan, dan garam konsumsi.

Pemerintah juga mengurangi kuota impor komoditas pangan lain, seperti bawang putih, gula mentah, serta daging kerbau dan sapi. Hal itu merupakan keputusan Rapat Terbatas tentang Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025. Jadi, keputusan itu sudah mempertimbangkan neraca komoditas-komoditas pangan kementerian/lembaga terkait. ”Beras, misalnya. Tahun depan, produksi dan konsumsi beras nasional diperkirakan masing-masing 32,5 juta ton dan 31 juta ton. Saat ini, stok beras Perum Bulog 2 juta ton dan stok beras di pedagang dan masyarakat 8 juta ton,” katanya. Kondisi jagung, gula konsumsi, dan garam impor, pada tahun depan juga sama.

Produksi jagung pada 2025 diperkirakan 16,68 juta ton, melampaui kebutuhan dalam negeri 13 juta ton. Tahun depan, produksi gula konsumsi diperkirakan naik dari 2,2 juta ton menjadi 2,6 juta ton. Produksi garam konsumsi juga diproyeksikan meningkat menjadi 2,25 juta ton atau di atas kebutuhan nasional. ”Kami juga mengurangi impor gula mentah bahan baku gula rafinasi dari 5-6 juta ton per tahun menjadi 3,4 juta ton. Impor daging kerbau dan sapi serta bawang putih juga akan kami kurangi,” ujarnya. Zulkifli juga menegaskan, kebijakan itu akan dibarengi peningkatan produksi pangan dalam negeri dan memperkuat cadangan pangan pemerintah. Harga pangan ditingkat petani juga akan dinaikkan agar mereka terdorong meningkatkan produksi. (Yoga)

Presiden terpilih AS Donald Trump mengatakan siap menaikkan tarif, menghentikan perang Ukraina, dan mengeluarkan AS dari keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Hal itu diutarakan Trump dalam wawancara eksklusif dengan stasiun televisi NBC yang disiarkan pada Minggu (8/12) malam waktu setempat atau Senin (9/12) WIB. Saat wawancara disiarkan, Trump sedang berada di Paris, Perancis, untuk menghadiri pembukaan kembali Katedral Notre Dame. Di Perancis, ia juga bertemu dan berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. ”Tarif itu akan membuat kita kaya,” kata Trump dalam wawancara dengan NBC. Begitu dilantik pada 20 Januari 2025, ia langsung menetapkan tambahan tarif 25 % untuk semua produk impor dari Kanada dan Meksiko, dua negara tetangga yang berbatasan langsung dengan AS.

Ia juga akan menetapkan kenaikan tarif menjadi 60 % untuk semua produk China. Adapun negara-negara anggota kelompok ekonomi BRICS akan dihantam tarif 100 % gara-gara mereka berniat dedolarisasi. Trump menuturkan, ia tidak memercayai ramalan para ekonom bahwa kenaikan tarif berdampak pada inflasi. Pada akhirnya, rakyat AS yang menanggung biaya kenaikan tarif karena harga barang-barang pasti ikut meroket. Mayoritas produk dalam negeri AS pun sekarang dibuat dengan bahan baku impor. Meskipun begitu, ketika ditanya oleh pewawancara alasan keyakinan Trump bahwa tarif tak berimbas pada harga barang, ia berkelit. ”Saya tidak bisa menjanjikan dan menjamin apa pun. Hari esok tidak ada yang tahu,” katanya. (Yoga)

Petani kerap dibikin kesal. Masa pemupukan padi telah usai, pupuk subsidi baru ada dan bisa ditebus. Ada yang telanjur membeli pupuk nonsubsidi. Ada yang bersiasat mengatasi ngaret-nya pupuk subsidi. ”Biasa. Selalu ngaret Kami terpaksa beli dulu pupuk nonsubsidi,” kata Iwan Prasojo (38), petani Desa Mlatiharjo, Demak, Jaten, Minggu (8/12). Ada yang bilang masih menunggu SK bupati. Ada juga yang menginfokan terkendala di pusat. Menunggu pupuk subsidi turun memang lama. Padahal sudah 2 bulan didata. Namun, proses menebusnya cepat. Tinggal menunjukkan KTP elektronik. Di Kabupaten Cirebon, Jabar, Astika, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Desa Suranenggala, menuturkan, pasokan pupuk subsidi tahun ini relatif cukup, tapi, ketersediaan di kios pupuk tidak selalu tepat waktu. Padahal, sudah masa pemupukan.

Contohnya, pada musim tanam pertama Oktober 2023-Maret 2024, petani seharusnya memupuk pada Januari dan Februari. Namun, pupuk subsidi yang tersedia sesuai kebutuhan petani baru jenis Urea, sedangkan jenis NPK Phonska belum ada. ”Waktu itu, pupuk subsidi NPK Phonska di kios kosong. Akhirnya, petani beli pupuk nonsubsidi yang lebih mahal,” kata Astika. Harga pupuk subsidi jenis itu Rp 2.300 per kg. Adapun harga pupuk nonsubsidi bisa lebih dari dua kali lipat. Akhirnya, biaya produksi petani meningkat. Astika, yang memiliki sawah seluas 3.500 meter persegi, terpaksa merogoh kantongnya Rp 500.000 untuk membeli pupuk nonsubsidi NPK 50 kg. Padahal, jika memakai pupuk subsidi, ia cukup membayar Rp 115.000.

Rojai, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Makmur di Desa Tegalkarang, Kecamatan Palimanan, Cirebon, juga berharap penyaluran pupuk subsidi bisa tepat waktu.” Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam diskusi panel harian Kompas (Kompas.id) di Jakarta, Senin (9/12), mengungkapkan, ada 145 aturan terkait pupuk subsidi sejak perencanaan, produksi, distribusi, hingga penagihan. ”Sekarang sudah dipangkas. Cukup perencanaan oleh Mentan lalu distribusi hingga titik serah tanggung jawab Pupuk Indonesia. Ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo sepulang dari kunjungan luar negeri. Prinsipnya sudah bisa dijalankan saat ini juga agar mulai Januari 2025 petani sudah menerima pupuk subsidi untuk Musim Tanam 1,” ujar Zulkifli. (Yoga)