KPK Pulihkan Aset Negara Rp 2,49 Triliun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangani 597 perkara korupsi selama periode 2019-2024. Selain itu, KPK juga berhasil memulihkan aset negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,49 triliun. Dalam periode 2020-2024, KPK fokus pada penindakan korupsi di sektor-sektor strategis seperti hukum, pembangunan infrastruktur, perizinan sumber daya alam, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2024, total pemulihan aset mencapai Rp677,59 miliar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, pada acara Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkopolkam.
Grup Djarum Masuk ke Bisnis Kuliner dan Minuman
Grup Djarum terus melebarkan sayap bisnisnya di luar industri rokok. Kali in, konglomerasi milik Keluarga Hartono ini merambah bisnis food and beverage (F&B) melalui akuisisi restoran cepat saji Bakmi GM. Melansir Dealstreet Asia, Grup Djarum disebut telah resmi mengakuisisi 85% saham PT Griya Mie Sejati, perusahaan yang menjadi induk dari Bakmi GM. Nilai akuisisi tersebut berada di kisaran Rp 2 triliun sampai Rp 2,4 triliun. KONTAN mencoba mengkonfirmasi isu akuisisi tersebut kepada Corporate Communication Manager Grup Djarum Budi Darmawan. Dia tidak membantah isu itu, namun enggan berkomentar lebih lanjut. Sejatinya, Grup Djarum telah akrab dengan industri yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Pada 2018, Grup Djarum mendirikan PT Sumber Kopi Prima memproduksi Kopi Tubruk Gadjah dan Delizio Caffino. Selain itu, Grup Djarum juga memiliki PT Savoria Kreasi Rasa yang memproduksi berbagai produk makanan dan minuman. Beberapa di antaranya permen merek Fox's dan Shot, serta minuman isotonikHydroPlus. Produk-produk ini dibuat di dua pabrik yang berada di Cikupa, Banten dan Bogor, Jawa Barat
Di luar bisnis F&B, baru-baru ini juga Grup Djarum melalui PT Lingkarmulia Indah melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau
private placement
senilai Rp 2,25 triliun di PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) sebagai pengelola
e-commerce
Blibli.
Pengamat Pasar Modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai, Grup Djarum melihat potensi besar pada Bakmi GM. Industri F&B, khususnya restoran cepat saji, sebenarnya sedang tertekan. Faktor pemicunya lebih disebabkan aksi boikot masyarakat yang menyasar beberapa merek asing.
Dia juga menyebut, Grup Djarum diuntungkan dengan keberadaan platform Blibli yang mampu mengintegrasikan berbagai produk dan layanan jasa dari berbagai entitas usaha konglomerasi tersebut. Bukan tidak mungkin Bakmi GM turut digabungkan dalam ekosistem bisnis lewat Blibli.
Sebagaimana konglomerasi pada umumnya, Grup Djarum diperkirakan akan melanjutkan ekspansi bisnis di sektor F&B atau sejenisnya. Grup Djarum diyakini akan lebih cermat melakukan ekspansi di sektor tersebut, dan berpotensi mengambil segmentasi pasar yang berbeda dengan kompetitor lainnya.
Insentif Pajak Fokus pada Otomotif dan Properti
Pemerintah mengharapkan perekonomian nasional tetap melaju meski kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berlaku untuk barang mewah. Agar ekonomi tetap terjaga, pemerintah berencana melanjutkan pemberian subsidi pajak alias pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk dua sektor industri. Pertama, PPN DTP untuk sektor properti. Kedua, pajak penjulan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan listrik. Dua insentif tersebut memang bukan kebijakan baru, melainkan telah diterapkan pemerintah sejak tahun 2023. Sementara wacana untuk memperpanjang dua subsidi pajak ini mempertimbangkan efek gulirnya terhadap perekonomian nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengemukakan, pemerintah perlu menghitung dampak insentif tersebut terhadap perekonomian. Adapun pembahasan insentif ini sudah memasuki tahap finalisasi. Ia menyebutkan, aturan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sedang disiapkan dan diharapkan bisa terbit pada akhir tahun ini. Susiwijono juga memastikan pemberian insentif, khususnya berupa PPnBM DTP tak bertentangan dengan kebijakan penyesuaian tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah. PPnBM DTP tersebut, menurut dia, khusus diterapkan untuk sektor-sektor tertentu yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian dan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Sementara sektor otomotif secara keseluruhan, tecermin pada sektor industri alat angkutan yang berkontribusi 1,49% terhadap PDB 2023 serta pada sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya yang berkontribusi 2,24% terhadap PDB tahun lalu. Hanya saja, belum diketahui kontribusi sektor kendaraan listrik terhadap PDB.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyambut baik kebijakan tersebut. Namun menurut dia, pemerintah perlu memberikan periode insentif yang lebih panjang agar dapat memberikan dampak yang maksimal. "Harapan kami jangan terlalu pendek periodenya, kalau bisa langsung dua tahun," ujar dia kepada awak media, kemarin.
Namun Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti pemberian subsidi pajak berupa PPnBM DTP untuk kendaraan listrik. Pasalnya, hal tersebut kontradiksi dengan kebijakan PPN 12% barang mewah.
Strategi Layanan Terpadu untuk Semua Segmen
Rencana strategis PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) dalam lima tahun ke depan yang bertajuk Siloam Generasi Baru digadang-gadang menjadi katalis bagi peningkatan kinerja. Analis Buana Capital, James Stanley dalam riset 29 November 2024 mengatakan, SILO menekankan empat pola dasar baru yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan segmen pasien tertentu. Yakni premium specialist yang menyasar layanan premium dengan ekspertis berpengalaman tinggi. Ada enam unit RS yang disiapkan untuk itu. Kemudian premium generalist menyasar layanan premium full suite dengan level umum di sembilan RS. Value seeker sebanyak 13 RS yang fokus menciptakan solusi kesehatan dengan biaya terjangkau dan community generalist yang menciptakan aksesibilitas, berfokus pada layanan berkualitas di 13 RS. Selain itu SILO juga membangun empat RS baru dan perluasan empat RS yang dijadwalkan selesai pada tahun anggaran 2025-2026. Proyek ini akan menambah total 1.074 tempat tidur dalam dua tahun ke depan. Erni Marsella, Analis Ciptadana Sekuritas menambahkan, program program Siloam Generasi Baru fokus\ dalam upaya memperkuat retensi dan perekrutan tenaga medis melalui pendekatan berbasis pilar people first.
Selain itu, emiten rumah sakit in telah mengalami perubahan kepemilikan saham mayoritas. Dengan demikian harapannya SILO memiliki kemampuan meningkatkan
leverage
-nya yang rendah pada sembilan bulan tahun ini. Peningkatan ini juga menjadi bentuk upaya dan komitmen SILO untuk mengakuisisi rumah sakit dari First Reit.
Adapun laba kuartal ketiga 2024 SILO turun 10% menjadi Rp 321 miliar yoy. Sementara pendapatannya naik tipis sekitar 5% yoy menjadi Rp 3,10 triliun.
Secara kumulatif, hingga September 2023 SILO mencetak laba Rp 635 miliar atau turun 26,1% yoy. Sedangkan pendapatan naik 10,6% yoy menjadi Rp 9,12 triliun.
Senior Investment Information
Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, rencana selama lima tahun ke depan tersebut membuktikan komitmen dan upaya perusahaan untuk berkembang.
Beragam Pandangan Bankir Menghadapi 2025
Para bankir menunjukkan sikap yang beragam dalam menyongsong tahun 2025. Secara umum, bankir bank besar memperkirakan tantangan likuiditas ketat masih akan membayangi kinerja industri perbankan hingga tahun depan. Beberapa bank optimistis bisa mencetak kredit tumbuh di rentang target Bank Indonesia (BI) sebesar 11%-13%. Sebagian lagi pesimis karena tekanan likuiditas tersebut. Likuiditas diproyeksi masih ketat lantaran laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) kian susut. Perlambatan ini berpotensi berlanjut lantaran bank akan bersaing dengan SBN ritel pemerintah dalam berebut dana. Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), menyebut tantangan likuiditas akan berlanjut tahun depan. Ia membenarkan peralihan dana masyarakat ke BI dan SBN bisa menekan DPK, sehingga akan menyulitkan bank ekspansi. BNI belum memberikan target kredit yang dibidik tahun depan. Namun, terlepas dari tantangan itu, Okki Rushartomo, Sekretaris Perusahaan BNI, mengatakan BNI tetap melihat ada peluang pertumbuhan di 2025.
“Kami memproyeksikan kredit berpotensi tumbuh sejalan dengan ekspektasi market,” ujarnya.
Pesimisme juga datang dari CIMB Niaga. Walaupun target ekspansi bank ini belum final, tapi Lani Darmawan Presiden Direktur Bank CIMB Niaga mengatakan pertumbuhannya tidak akan lebih tinggi dari 2024. Ia bilang, CIMB tak bisa gencar ekspansi dengan kondisi biaya dana tinggi, karena pihaknya juga harus memastikan profitabilitas terjaga.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) tetap optimistis membidik pertumbuhan kredit 11%-13%, lebih tinggi dari target tahun ini di 10%-11%.
Corporate Secretary
BTN, Ramon Armando bilang, optimisme itu didukung oleh program 3 juta rumah di mana BTN akan jadi tumpuannya.
Rudy Basyir Ahmad,Direktur Permata Bank mengakui tantangan likuiditas akan berlanjut hingga medio 2025. Bank ini akan mengejar ekspansi dengan dukungan Bangkok Bank.
Polemik Logistik yang Mempersulit Distribusi
Pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan dengan cermat berbagai konsekuensi yang timbul akibat pelarangan truk dengan tiga sumbu melintas di jalur-jalur strategis selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Meskipun kebijakan ini rutin diterapkan setiap tahun, langkah tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam sektor ekspor dan pasokan barang, yang pada gilirannya dapat memengaruhi inflasi domestik. Mengingat kondisi ekonomi nasional yang masih dalam fase konsolidasi setelah tekanan inflasi tinggi dan tantangan perdagangan, kebijakan transportasi dan logistik yang tepat menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memperburuk situasi ekonomi dan dapat menjaga kelancaran distribusi barang serta stabilitas pasar.
Tarif PPN: Antara Kebijakan dan Ketidakpastian
Rencana pemerintah untuk menetapkan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2025 menghadapi tarik ulur antara berbagai pihak. Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penundaan kenaikan tarif PPN, dengan alasan potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan ekonomi yang masih dalam fase konsolidasi. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah dan DPR diperkirakan akan tetap menerapkan tarif PPN 12%, tetapi dengan skema multitarif, yang membedakan tarif PPN untuk barang-barang mewah.
Skema tarif tunggal, meskipun lebih sederhana dan transparan, dinilai kurang ideal karena bersifat regresif, membebani kelompok berpenghasilan rendah. Sebaliknya, skema multitarif memberikan fleksibilitas dengan menetapkan tarif lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok dan lebih tinggi untuk barang mewah. Namun, skema ini memiliki kelemahan berupa kompleksitas administrasi yang tinggi dan potensi penghindaran pajak.
Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dihadapkan pada keputusan apakah akan mengimplementasikan skema multitarif atau menunda kenaikan tarif PPN. Kajian mendalam terkait kesiapan administrasi perpajakan dan infrastruktur teknologi menjadi kunci untuk keberhasilan skema ini. Oleh karena itu, penundaan kenaikan tarif PPN dan penguatan administrasi perpajakan, seperti peningkatan kapasitas teknologi dan restrukturisasi kelembagaan, dianggap langkah strategis yang lebih bijaksana untuk saat ini. Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari gangguan terhadap daya beli masyarakat dan memastikan penerapan kebijakan pajak yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.
Strategi Menyeimbangkan Ekspor dan Impor
Kementerian Perhubungan dan Polri, sedang mematangkan kebijakan pembatasan operasional truk dengan tiga sumbu selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 di beberapa jalur strategis. Meskipun kebijakan ini bertujuan mengurangi kemacetan, sejumlah kalangan dunia usaha, terutama eksportir dan importir, mengkhawatirkan dampak negatifnya. Mereka menyatakan bahwa pembatasan truk sumbu tiga akan meningkatkan biaya logistik dan mengganggu aktivitas perdagangan, termasuk ekspor-impor, dengan potensi penundaan pengiriman barang dan meningkatnya biaya distribusi.
Benny Soetrisno, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), berharap pemerintah tidak melarang truk sumbu tiga, melainkan memberikan izin dengan ketentuan tertentu. Subandi, Ketua Umum GINSI, juga menyarankan agar penanganan lalu lintas selama Nataru dibedakan dari Idulfitri, karena lalu lintas cenderung lebih sepi. Iman Gandi, Sekjen ALFI, menekankan bahwa pembatasan ini dapat menaikkan biaya logistik hingga lebih dari 30%, dan mengganggu aktivitas manufaktur dan distribusi barang. Pemerintah juga sedang melakukan evaluasi untuk mengantisipasi masalah transportasi terkait pelarangan truk, meskipun fokus evaluasi saat ini lebih kepada angkutan manusia, bukan barang.
Para pelaku industri berharap agar pemerintah melakukan pengelolaan lalu lintas secara lebih efektif dan mempertimbangkan kebutuhan ekspor-impor dalam kebijakan ini.
Pilkada Satu Putaran Menunggu Kepastian MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 dengan meraih 2.183.239 suara (50,07%). Pasangan calon lainnya, Ridwan Kamil-Suswono, memperoleh 1.718.160 suara (39,4%), dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana memperoleh 459.229 suara (10,53%). Meskipun Pramono-Rano memperoleh lebih dari 50% suara, kepastian bahwa Pilkada Jakarta hanya berlangsung satu putaran masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait potensi perselisihan hasil pemilihan. Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, menyatakan hasil tersebut sah, namun proses selanjutnya, termasuk penetapan gubernur terpilih, akan bergantung pada keputusan MK. Dody Wijaya, Ketua Divisi Teknis KPU Jakarta, berharap masyarakat memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk menggunakan hak konstitusionalnya jika ada sengketa yang diajukan ke MK.
Saham RI Masih Jadi Incaran Investor Asing
Pasar modal Indonesia diproyeksi masih jadi salah satu emerging market yang menarik bagi investor asing dalam menempatkan portofolio investasinya di tahun depan. Ini tecermin dari optimisme sejumlah sekuritas yang memasang target tinggi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 2025. Contohnya Mirae Asset Sekuritas yang memasang target IHSG pada 2025 di level 8.000. Membaiknya sejumlah indikator ekonomi domestik akan menopang IHSG. "Inflasi stabil dan daya beli masyarakat tetap kuat," kata Rully Ary Wisnubroto, Head of Research and Economist Mirae Asset Sekuritas dalam acara Investor Network Summit 2024, Kamis pekan lalu (5/12). Sebagai gambaran, Per November 2024, misalnya, inflasi Indonesia 1,55% secara tahunan, melambat dari bulan sebelumnya 1,71%. Artinya, inflasi tahunan mendekati ambang batas bawah target pemerintah, yaitu 1,5%-3,5%. Pada tahun depan, inflasi diproyeksi 2,8% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5%. Optimisme senada juga digaungkan JPMorgan, perusahaan sekuritas asal Amerika Serikat (AS). Sekuritas ini memasang target IHSG pada level 7.900 untuk 2025. VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menambahkan, target Prabowo Subianto mendorong PDB Indonesia hingga 8% jadi daya tarik investor asing.
"Dengan asumsi tercapainya target jangka panjang pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, maka IHSG masih memiliki peluang yang jauh lebih tinggi," ucap dia. Di sepanjang tahun 2024 berjalan, aliran dana asing ke pasar keuangan Indonesia masih deras. Hingga Jumat pekan lalu (6/12), investor asing masih melakukan aksi beli bersih alias net buy di pasar saham Indonesia sebesar US$ 1,53 miliar. Di periode sama, net buy asing US$ 2,94 miliar di pasar obligasi. Pencapaian ini mengungguli arus dana asing di pasar keuangan sejumlah negara di kawasan. Pengelola dana investasi kelas kakap asal AS ini, juga mengempit kepemilikan Chandra Asri Pacific (TPIA) sebanyak 228 juta saham atau setara 0,26%, senilai sekitar Rp 1,89 triliun. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menilai, penurunan indeks di pasar China membuat valuasi saham di Negeri Tirai Bambu itu kian murah. Stimulus ekonomi juga jadi katalis positif bagi inflow asing ke China.









