Tarif PPN: Antara Kebijakan dan Ketidakpastian

;

Tarif PPN: Antara Kebijakan dan Ketidakpastian

Politik dan Birokrasi Hairul Rizal 09 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Rencana pemerintah untuk menetapkan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2025 menghadapi tarik ulur antara berbagai pihak. Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan penundaan kenaikan tarif PPN, dengan alasan potensi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan ekonomi yang masih dalam fase konsolidasi. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah dan DPR diperkirakan akan tetap menerapkan tarif PPN 12%, tetapi dengan skema multitarif, yang membedakan tarif PPN untuk barang-barang mewah.

Skema tarif tunggal, meskipun lebih sederhana dan transparan, dinilai kurang ideal karena bersifat regresif, membebani kelompok berpenghasilan rendah. Sebaliknya, skema multitarif memberikan fleksibilitas dengan menetapkan tarif lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok dan lebih tinggi untuk barang mewah. Namun, skema ini memiliki kelemahan berupa kompleksitas administrasi yang tinggi dan potensi penghindaran pajak.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dihadapkan pada keputusan apakah akan mengimplementasikan skema multitarif atau menunda kenaikan tarif PPN. Kajian mendalam terkait kesiapan administrasi perpajakan dan infrastruktur teknologi menjadi kunci untuk keberhasilan skema ini. Oleh karena itu, penundaan kenaikan tarif PPN dan penguatan administrasi perpajakan, seperti peningkatan kapasitas teknologi dan restrukturisasi kelembagaan, dianggap langkah strategis yang lebih bijaksana untuk saat ini. Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari gangguan terhadap daya beli masyarakat dan memastikan penerapan kebijakan pajak yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.