Sejumlah kalangan meyakini kebijakan menstop impor beras pada 2025 dapat dilakukan. Sebaliknya, kebijakan menstop impor gula konsumsi dan jagung pakan pada tahun yang sama bakal memunculkan risiko. Mitigasi risiko tetap diperlukan. Pada 2025, pemerintah menstop impor beras, gula konsumsi, dan jagung pakan. Kebijakan itu diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas di tingkat Kemenko Bidang Pangan pada 9 Desember 2024 di Jakarta. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa, Selasa (10/12) sependapat dengan pemerintah. Ia memperkirakan impor beras tidak diperlukan tahun depan karena produksinya naik berkat efek El Nino sudah berakhir.

Selain itu, rasio stok terhadap penggunaan (stock to use ratio) beras pada awal 2025 akan mencapai 20 % sehingga stok dalam posisi aman. Pada awal 2024, rasio tersebut hanya 14 % sehingga impor beras hingga 3,5 juta ton dilakukan. ”Kelebihan impor tahun ini akan menyumbang stok beras awal tahun depan cukup besar. Perhitungan saya, stok beras awal 2025 di atas 6 juta ton, di atas stok awal 2024 yang sebanyak 4,1 juta ton. Stok beras itu berada di petani, penggilingan, pedagang, konsumen, pemerintah, serta hotel, restoran, dan kafe,” ujar Dwi. Lain halnya dengan jagung pakan dan gula konsumsi. Dwi memperkirakan produksi jagung dalam negeri tidak akan meningkat.

Kalaupun meningkat, kenaikan produksinya tidak terlalu besar sehingga impor jagung pakan masih diperlukan. Jika hal itu terjadi, pemerintah harus mengantisipasi dampaknya. Harga pakan ayam akan naik sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga daging dan telur ayam. Terkait gula konsumsi, Dwi menilai, pemerintah akan kesulitan menutup selisih produksi dan konsumsi yang sekitar 800.000 ton. Peningkatan produksi sebesar itu tidak mungkin, bahkan ada potensi produksi gula dalam negeri tahun 2025 akan stagnan. ”Keputusan tak mengimpor gula konsumsi tahun depan akan melonjakkan harga gula di masyarakat, merembesnya gula rafinasi ke pasar, dan penyelundupan gula,” katanya. (Yoga)  

Penguatan perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan ekonomi menjadi kunci penting mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan siap kerja, tetapi juga menjadi pusat inovasi, riset, dan kolaborasi yang mendukung industrialisasi serta pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan internasional. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, di Jakarta, Selasa (10/12) mengatakan, pengembangan pendidikan tinggi telah disiapkan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia Tahun 2025-2045. Ada pula Buku Putih Pemetaan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan untuk Indonesia Emas 2045. Dengan peta jalan tersebut, perencanaan pembangunan ekonomi dan industri diselaraskan dengan perencanaan pembangunan SDM. Hal ini memungkinkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ditopang perguruan tinggi.

”Peran perguruan tinggi perlu semakin menonjol dengan membangun pusat keunggulan sesuai bidang keilmuan dan keahlian serta keunggulan atau potensi sumber daya dan industri di daerah,” kata Amich pada peluncuran Pemetaan Kebutuhan SDM (Bidang Keahlian) dan Pusat Keunggulan untuk Indonesia Emas 2045. Koordinator Sumber Daya Pendidikan Tinggi Bappenas, Dimas Suryo Sudarso mengatakan, pengembangan perguruan tinggi dan industri tak boleh lagi sektoral. Perguruan tinggi sebagai produsen SDM dan iptek belum menyediakan SDM sesuai kebutuhan industri. Sementara industri belum sepenuhnya terbuka memberikan informasi tentang kebutuhan SDM dan bidang keahlian yang perlu disiapkan. ”Padahal, perguruan tinggi bisa menjadi pusat unggulan inovasi untuk mendukung industri, termasuk untuk pelatihan dan pembinaan. Sebaliknya, industri juga bisa mendukung inovasi di perguruan tinggi dengan dukungan sumber daya yang ada di industri,” ucap Dimas. (Yoga)  

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN adalah instrumen penting dalam menciptakan transparansi dan mencegah korupsi di Indonesia. Namun, Ketua KPK Nawawi Pomolango pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Jakarta, Senin (9/12) meragukan kebenaran laporan harta kekayaan pejabat itu. KPK masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi pada LHKPN. KPK menemukan pula kelemahan di berbagai sektor pemerintahan dalam sistem administrasi (Kompas.id, 9/12/2024). Padahal, LHKPN adalah salah satu instrumen pencegahan korupsi yang diamanatkan undang-undang. Laporan itu rutin diperiksa KPK dan menjadi pertanggungjawaban pejabat publik ke masyarakat.

Penyelenggara negara diminta melaporkan LHKPN sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Fakta lain menunjukkan, kepatuhan pejabat publik terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaannya masih jauh dari memadai. Data KPK menunjukkan, dari 52 menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih, hanya 36 orang (58 %) yang melaporkan LHKPN hingga batas waktu awal Desember lalu. Hal yang sama terjadi pada posisi wakil menteri, penasihat khusus, dan staf presiden, yakni tingkat pelaporannya juga belum mencapai 60 %.

Ketidakpatuhan terhadap pelaporan LHKPN hanya mempertegas lemahnya integritas sebagian pejabat publik. KPK memang tidak bisa memaksakan penyelenggara negara mematuhi kewajiban ini, sebab LHKPN tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi pejabat yang lalai. Akibatnya, upaya pencegahan korupsi sering tereduksi menjadi sekadar imbauan moral, tanpa dampak nyata. Masyarakat perlu terus mengawal pelaporan LHKPN dan menuntut komitmen pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengawasan. Reformasi birokrasi yang mencakup penguatan regulasi LHKPN harus segera diwujudkan pula. (Yoga)  

Pemerintah menyatakan bahwa program lumbung pangan atau food estate yang digadang-gadang bisa menjamin ketahanan pangan nasional akan terus dilanjutkan meskipun dikritik dunia internasional. Sebagai gantinya, Kementerian Kehutanan akan memasifkan program reboisasi. Hal tersebut diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo saat sosialisasi hasil United Nation Climate Change Conference (COP29/CMP19/CMA6, SBSTA61, dan SBI61) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa (10/12). ”Di Baku itu cukup banyak kritik terhadap program pangan kita. Di Merauke, food estate, dan lain-lain. Saya jawab dan beri tahu bahwa program pangan nasional kita itu non-negotiable (tidak bisa ditawar),” kata Hashim. Swasembada pangan adalah cita-cita Prabowo sejak lama agar ketahanan pangan Indonesia tidak terpengaruh oleh situasi geopolitik luar negeri.

Misalnya, perang Rusia-Ukraina yang sangat berpengaruh pada harga pangandi Indonesia, khususnya produk gandum. Karena itu, kritik dari sejumlah pihak terhadap program food estate, termasuk dari sejumlah delegasi negara lain pada COP29 di Baku, Azerbaijan, beberapa waktu lalu, tidak mengurungkan niat pemerintah untuk melanjutkannya. ”Pak Prabowo merasa kita harus swasembada pangan supaya Indonesia tak rentan terhadap masalah-masalah itu. Maka, program food estate jalan terus,” ucap Hashim. Untuk mengimbangi dampak lingkungannya, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan akan memasifkan program reboisasi di wilayah-wilayah yang kritis. Jumlah lahan kritis itu menurut pemerintah luasnya mencapai 12,7 juta hektar di seluruh Indonesia. ”Kami akan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab dan menyeimbangkannya dengan reboisasi yang besar,” ujar Hashim. (Yoga)  

Ketidakpastian tinggi membayangi implementasi kenaikan PPN menjadi 12 % secara selektif. Apalagi, kategori barang mewah masih berpotensi diperluas untuk mengoptimalkan penerimaan. Kenaikan tarif PPN secara selektif memang menjadi jalan tengah yang diambil pemerintah setelah mendapat protes luas dari publik. Namun, sejumlah kalangan menilai implementasi kenaikan tarif PPN khusus untuk barang-barang mewah itu akan membawa kompleksitas dan ketidakpastian tinggi di lapangan. Apalagi, waktu penerapannya tinggal kurang dari satu bulan. Menurut Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, saat ini saja definisi barang mewah yang akan dikenai tarif PPN 12 % masih belum jelas.

Semestinya jenis barang yang akan dikenai kenaikan PPN hanya barang-barang mewah yang selama ini termasuk dalam kategori barang yang terkena Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Namun, demi menaikkan potensi penerimaan, ada wacana untuk memperluas kategori tersebut agar lebih banyak barang bisa dikenai kenaikan tarif PPN. ”Bisa terjadi potensi dispute (sengketa) pajak karena obyek barang mewah ini, kan, sudah masuk menjadi obyek PPnBM sehingga akan ada definisi ganda tentang barang mewah yang terkena PPnBM dan barang mewah yang terkena tarif PPN 12 %,” kata Ajib, Selasa (10/12).

Sinyal untuk menambah jenis barang mewah yang dikenai PPN 12 %, pertama kali disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad seusai bertemu tiga Wamenkeu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12). Dasco mengakui bahwa kalau PPN 12 % hanya dipungut ke barang-barang mewah saja, potensi penerimaannya tidak akan signifikan. Oleh karena itu, untuk menambah potensi penerimaan yang bisa didapat negara, Dasco mengatakan, ada potensi jenis barang mewah yang dikenai PPN 12 % diperluas. Penerapan PPN secara multitarif juga sulit diterapkan karena pungutan PPN terjadi di semua tahap rantai pasok. Saat ini belum jelas apakah setiap tahap produksi barang mewah akan dikenai tarif PPN yang berbeda atau disamakan. (Yoga)  

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menawarkan ragam promosi reguler dan obral kilat dengan harga bervariasi. Hal ini dilakukan demi menggenjot animo masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru 2024/ 2025. Sampai dengan Senin (9/12) tiket jarak menengah dan jauh baru terjual 30,7 %. Melalui promosi regular dan obral kilat atau flash sale, pelanggan dapat membayar tiket kereta api (KA) dengan potongan harga 20 % dari tarif normal untuk kelas perjalanan eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Promo dapat dipesan pada Kamis (12/12) untuk periode keberangkatan 16 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. ”Program tersebut akan digelar pada 12 Desember 2024 pukul 12.00-13.00 WIB,” ujar Vice President of PR PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba di Jakarta, Selasa (10/12).

Tiket KA diobral mulai Rp 149.000 per penumpang untuk kelas eksekutif, diikuti kelas bisnis Rp 119.000, dan kelas ekonomi dari Rp 99.000. Dalam program reguler, KAI menyediakan kuota hingga 19.960 tempat duduk, sedangkan obral kilat tersedia 4.077 kursi. Ada 45 jenis KA yang mendapatkan program promosi tersebut. Beberapa di antaranya KA Argo Sindoro jurusan Gambir-Semarang Tawang pergi-pulang (PP) dan KA Fajar Utama Yogyakarta jurusan Pasar Senen-Yogyakarta. Ada pula KA Argo Parahyangan jurusan Gambir-Bandung (PP), KA Argo Cheribon jurusan Tegal-Cirebon-Gambir (PP), dan KA Brantas jurusan Blitar-Pasar Senen (PP).

Anne mengatakan, pembelian tarif diskon ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI dengan harga yang berlaku parsial. Harga tidak berlaku untuk kereta berjenis compartment, luxury, panoramic, priority, imperial, dan kereta wisata lainnya. Pembelian tiket KA bertarif flash sale dapat diakses melalui aplikasi Access by KAI pada 12 Desember 2024 pukul 12.00-13.00 WIB. Tarif ini hanya berlaku selama alokasi tiket dan tarif promo masih tersedia. Seiring peningkatan mobilitas masyarakat dan penambahan kereta, Executive VP of Passenger Transport Marketing and Sales KAI Krisna Arianto mengemukakan, pihaknya juga menambah ratusan petugas. (Yoga)  

Jumlah pekerja sektor informal di Indonesia terus meningkat setiap tahun dari 2022 hingga 2024, dengan kontribusi 60 % dari total penduduk yang bekerja. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam program jamsostek masih rendah, hanya 9 % dari total potensi pekerja informal. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang diolah Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Februari 2022, jumlah penduduk bekerja mencapai 135,30 juta orang dan 80,2 juta atau 59,3 % di antaranya pekerja informal. Pada Februari 2023, jumlah penduduk bekerja naik menjadi 139,85 juta orang dan 82,6 juta atau 59,2 % di antaranya tercatat sebagai pekerja informal.

Pada Februari 2024, total penduduk bekerja secara nasional kembali meningkat menjadi 142,17 juta orang dan 84,2 juta atau 59,2 % di antaranya merupakan pekerja informal. Definisi pekerja informal sesuai BPS adalah penduduk bekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/ tak dibayar. Per 30 November 2024, sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, total peserta aktif jaminan ketenagakerjaan dari pekerja informal mencapai 9,5 juta orang, mencakup 2,5 juta petani, 524.284 nelayan, dan 6,4 juta berprofesi lain di luar petani atau nelayan.

Per 30 November pula, dari 9,5 juta pekerja informal yang aktif sebagai peserta aktif jamsostek, 2,6 juta orang di antaranya merupakan pekerja informal rentan yang sudah menerima dukungan pembayaran iuran dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di 17 provinsi dan 237 kabupaten/kota. ”Kepesertaan pekerja informal pada program jamsostek perlu optimalisasi. Kementerian/lembaga dan BPJS Ketenagakerjaan sudah saatnya tidak lagi membahas mengapa cakupan kepesertaan masih rendah. Sebab, bisa saja ada pekerja informal mampu bayar iuran tetapi belum sadar manfaat jamsostek atau pekerja informal rentan yang tidak mampu bayar,” ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Selasa (10/12) di Jakarta.

Ombudsman RI membuat kajian untuk menelusuri letak permasalahan yang menghambat optimalisasi jamsostek bagi pekerja informal di empat provinsi, yaitu NTT, Sulsel, Jatim, dan Sumut. Kajian berlangsung Mei-November 2024. Dari kajian itu, Ombudsman menemukan beberapa praktik baik. Misalnya, di Jatim, beberapa kabupaten penghasil tembakau telah mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau untuk membayar iuran kepesertaan jamsostek bagi petani dan atau buruh tani tembakau. Contoh lainnya, Pemkot Makassar telah mengalokasikan APBD untuk pembayaran iuran sekaligus membangun kerja sama dengan pihak swasta agar berkomitmen membayarkan iuran bagi 2.000 pekerja informal rentan. Dari kajian yang sama, Ombudsman menemukan beberapa permasalahan pada aspek kebijakan,tata kelola, dan program.  (Yoga)  

Perumda Paljaya memulai proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik terpusat di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jaksel, Selasa (10/12). Proyek kerja sama dengan PAM Jaya ini untuk menjamin sanitasi aman sekaligus mengolah air limbah menjadi air baku. Proyek ini terdiri dari pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik di lahan instalasi pengolahan air PAM Jaya, dan pembangunan jaringan perpipaan dengan alokasi anggaran tahap I sebesar Rp 175 miliar untuk pengerjaan hingga awal tahun 2026. Konstruksi tahap I terdiri dari bangunan sipil, sistem mekanikal elektrik, dan fasilitas pengolahan air sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Selain itu, dibangun juga pipa sepanjang 2,54 km dan 31 manhole sedalam 7,9-18,7 meter.

Adapun konstruksi tahap II sedang dijajaki dalam skema business to business. Bagian ini terdiri dari IPAL domestik, fasilitas pengolahan air lanjutan, serta perluasan jaringan pipa induk, pipa retikulasi, dan menambah pelanggan dengan target 114.000 jiwa. Dirut Perumda Paljaya, Untung Suryadi mengatakan, kawasan TB Simatupang strategis untuk proyek tersebut karena terdiri dari area bisnis, komersial, dan pertumbuhan penduduk. Ketiganya membutuhkan sanitasi aman sekaligus konsumsi air baku yang tinggi. ”Kami bangun pengelolaan terpusat seperti ini agar limbah dikumpulkan dan dikelola supaya tidak  mencemari lingkungan. Juga diolah sebagai air baku PAM Jaya atau resapkan ke tanah,” ujarnya seusai peletakan batu pertama proyek itu. (Yoga)