Selain masih ada penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, sejumlah laporan yang diberikan diduga tidak benar. Ini mengisyaratkan perlunya sanksi yang tegas bagi penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya di LHKPN dengan tidak benar. Hingga Rabu (11/12) KPK juga menyebutkan, dari 124 wajib lapor LHKPN di Kabinet Merah Putih, masih ada 47 orang belum menyampaikan LHKPN. Mereka yang belum menyampaikan LHKPN itu adalah 14 menteri/kepala lembaga setingkat menteri dan 25 orang yang berlatar belakang wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat menteri. Untuk utusan khusus/penasihat khusus/staf khusus yang belum lapor ada 8 orang.

Sesuai ketentuan, para pembantu Presiden Prabowo itu punya waktu menyampaikan LHKPN kepada KPK tiga bulan sejak mereka dilantik pada 21 Oktober lalu. Pada acara Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/12), Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengungkap, LHKPN dari pejabat publik banyak diisi dengan data abal-aba dan amburadul. Para pejabat ditengarai tidak melaporkan sesuai harta dan kekayaan yang mereka punya. Contohnya, ada pejabat yang meaporkan memiliki mobil Fortuner seharga Rp 6 juta. ”Pengisian LHKPN lebih banyak amburadulnya. Ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta, kami tanya di mana dapat Fortuner Rp 6 juta, kami pengin beli juga 10, gitu kan,” ujarnya. Terkait adanya LHKPN yang ditengarai diisi dengan data tak sesungguhnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan tengah menyusun daftar pejabat yang diragukan kebenaran LHKPN-nya. Menurut rencana, data lengkapnya akan diumumkan akhir tahun ini. (Yoga)  

Mendikdasmen, Abdul Mu’ti meminta para pelajar penerima Beasiswa Indonesia Maju yang melanjutkan studi ke luar negeri untuk menerapkan ilmunya bagi Tanah Air. Ini merupakan kewajiban secara persyaratan ataupun moral agar para talenta unggul bisa berdampak untuk negara. Mu’ti mengatakan, para talenta unggul tidak hanya mampu menguasai keterampilan 4C, yakni critical thinking (berpikir kritis), creativity (kreativitas), communication (berkomunikasi), dan collaboration (bekerja sama). Mereka juga harus menjaga character (karakter) dan citizenship (kewarganegaraan) sebagai warga negara Indonesia.

”Ketika nanti Anda mendapatkan beasiswa studi ke luar negeri, jangan lupa Anda semua harus tetap berkepribadian Indonesia dan harus menjadi bagian dari anak-anak bangsayang memajukan negara kita,” kata Mu’ti kepada para pelajar penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) Program Persiapan S-1 Luar Negeri di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (11/12). BIM Program Persiapan S-1 Luar Negeri adalah program beasiswa yang diberikan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikdasmen guna mempersiapkan peserta didik berprestasi pada jenjang pendidikan menengah untuk memperoleh kesempatan pendidikan S-1 di luar negeri. Menurut Mu’ti, para talenta unggul ini tetap bisa mengharumkan nama Indonesia walau berada di luar negeri. Karena itu, karakter dan kewarganegaraan harus diperkuat agar fenomena brain drain tidak terus terjadi. (Yoga)  

Surat berharga negara (SBN) masih menjadi penopang pendanaan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara pada 2025. Kenaikan penerbitan SBN diperkirakan dapat melampaui surat utang yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan ekspansi bisnis hingga pembayaran utang jatuh tempo. Pemerintah memastikan mereka akan menarik utang baru sebesar Rp 775,86 triliun pada 2025 atau 19,7 % dibanding target tahun 2024 yang di Rp 648,1 triliun. Target itu mayoritas akan dipenuhi melalui penerbitan SBN sebesar Rp 642,56 triliun, selain dari pinjaman Rp 133,30 triliun. Di luar target tersebut, Dirut PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Irmawati Amran mengatakan, suplai SBN pada tahun depan kemungkinan akan lebih banyak dengan tambahan kebutuhan refinancing atau membayar utang SBN yang jatuh tempo pada 2025.

“Tahun depan pemerintah butuh Rp 800 triliun untuk refinancing, lalu ada tambahan surat utang lagi, dengan rencana defisit APBN 2025, berkisar Rp 400 triliun-Rp 600 triliun. Jadi, pemerintah lebih banyak mengeluarkan surat utang tahun depan,” katanya dalam paparan kepada media secara daring, Rabu (11/12). Dalam APBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyepakati pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Dengan demikian, defisit APBN 2025 akan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 % dari PDB. Nilai ini naik dari defisit Rp 522 triliun atau 2,29 % pada 2024. Dengan kebutuhan dana yang bertambah, pemerintah menargetkan imbal hasil SBN tetap menarik di level 7 %. Target ini dinilai kontradiktif dengan tren penurunan suku bunga dunia sejak September 2024. Sementara, target ini berpotensi ikut mengerek imbal hasil atau suku bunga surat utang korporasi.

Pefindo memproyeksikan, korporasi akan menerbitkan surat utang dengan kisaran nilai Rp 139 triliun-Rp 155 triliun pada 2025. Adapun nilai outstanding atau nilai utang berjalan pada tahun yang sama diperkirakan Rp 150 triliun-Rp 155 triliun. Ekonom Pefindo, Suhindarto, menjelaskan, penyerapan penerbitan surat utang korporasi juga bisa melambat karena faktor penerbitan produk Sekuritas Rupiah BI (SRBI). Sejak diperkenalkan pada 15 September 2024, SRBI menjadi salah satu instrument pengelolaan likuiditas dalam bentuk rupiah berbasis SBN. Suhindarto berpendapat, SRBI yang bertenor pendek, mayoritas 12 bulan, akan dibuat lebih menarik bagi investor asing guna menstabilkan rupiah di tengah kebijakan moneter yang masih akan kaku di tahun depan karena ancaman pelemahan rupiah setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ASt. ”Faktor substitusi SRBI patut diwaspadai karena produk ini jadi daya tarik asing, selain SBN yang memiliki tenor menengah,” kata Suhindarto. (Yoga)  

Di saat ruang fiscal makin sempit, menteri-menteri Kabinet Merah Putih justru meminta tambahan anggaran di APBN 2025. Kemenkeu selaku bendahara negara tengah mengkaji berbagai usulan dan memastikan permintaan sejumlah kementerian akan dikabulkan. Saat ini, sejumlah kementerian tercatat telah meminta tambahan anggaran di APBN 2025. Tujuh kemenko di Kabinet Merah Putih, misalnya, telah meminta kenaikan anggaran hingga total Rp 5,18 triliun. Kementerian teknis lain juga meminta tambahan anggaran. Ada Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang meminta tambahan anggaran hingga Rp 20 triliun, Kemenlu ngusulkan tambahan Rp 4,1 triliun, dan Kementerian Pekerjaan Umum yang meminta kenaikan anggaran hingga Rp 60,6 triliun.

”Untuk tahun 2025 ada tambahan. Kami menerima banyak usulan dari K/L-K/L dan sedang ditelaah,” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmawatarwata dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (11/12). Mayoritas kementerian mengajukan tambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lembaga. Misalnya untuk dukungan manajemen yang umumnya dipakai untuk pemenuhan SDM, kebutuhan rapat dan pertemuan, serta alat perkantoran. Menurut Isa, penambahan anggaran setiap K/L dilakukan secara formal tahun depan. Meskipun pemerintah telah rampung menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk 2025, penyesuaian alokasi pagu anggaran setiap K/L bisa dilakukan. DIPA yang selesai disusun sejauh ini berpatok pada susunan anggaran yang sudah disepakati pemerintah bersama DPR saat mengesahkan APBN 2025. Namun, menurut Isa, dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah rinci itu masih bisa diubah. (Yoga)  

Pemerintah menjadikan kebijakan harga gas bumi tertentu sebesar 6 USD per juta metrik british thermal unit (MMBTU) sebagai instrument untuk terus menarik minat investor. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kebijakan tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2024 dan kini tengah disiapkan untuk dilanjutkan. Ada usulan jumlah bidang industri penerima ditambah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Investasi 2024 yang digelar secara hibrida oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Jakarta, Rabu (11/12) mengatakan, salah satu komoditas yang didorong dalam hilirisasi ialah pasir silika, dengan industri turunan berupa floating glass (kaca apung).

”(Floating glass) ada satu pabrik di Kendal dan satu di Gresik, membutuhkan harga gas bumi tertentu, yang sudah dijanjikan sebesar 6 USD (per MMBTU). Dan yang berjanji adalah menteri investasi. Ada suratnya. Para investor sudah datang ke kantor Menko (Perekonomian) untuk meminta ini diteruskan,” papar Airlangga. Harga gas bumi tertentu (HGBT) diatur dalam Perpres No 121 Tahun 2020. Kebijakan ini menetapkan harga sebesar 6 USD per MMBTU untuk tujuh bidang industri, yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Regulasi terakhir, yakni melalui keputusan Menteri ESDM, akan berakhir pada 2024.

Airlangga menuturkan telah berbicara dengan Menteri ESDM terkait kelanjutan kebijakan ”gas murah” untuk industri tersebut. Sebelumnya, pada Juli 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta telah dilakukan rapat tertutup mengenai penetapan kebijakan HGBT. Saat itu, pemerintah memutuskan kebijakan HGBT berlanjut pada tahun 2025, tetapi tambahan bidang industri masih akan terus dikaji. Dalam Anugerah Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta, Selasa (10/12), Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan, keputusan akhir terkait kelanjutan kebijakan HGBT akan diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. (Yoga)  

Berdasarkan pengalaman Tiktok GM Content Operation Southeast Asia, Angga Anugerah Putra, bekerja di mana pun, apalagi di industri teknologi yang perubahannya cepat, sikap dan mentalitas utama yang harus dimiliki oleh pekerja adalah always day one. Ini adalah kemampuan untuk selalu siap menyesuaikan dan bergerak lincah. ”(Perubahan) industri berjalan cepat. Cepat sekali. Kalau tidak agile akan ketinggalan,” ucapnya, Selasa, di Jakarta. Tren konten dan produk budaya apa pun yang terjadi bulan sekarang mungkin tidak pernah ada pada bulan berikutnya. Ketika mendapatkan tantangan baru, ada kemungkinan membuka sesuatu penemuan baru.

Sebelum menjabat GM Content Operation Southeast Asia, Angga mengawali kariernya di bidang penjualan di majalah milik salah satu grup perusahaan media nasional di Jakarta, dia sempat bergeser mengerjakan urusan komunikasi marketing. Di tempat kerja itu, dia bekerja dari 2009 hingga 2017. Selama periode dia bekerja di sana, adopsi media sosial mulai booming di Indonesia. Konten media sosial yang berbentuk video pun mulai memikat masyarakat sehingga lahirlah generasi kreator video awal, seperti SkinnyIndonesia24, Fathia Izzati, Reza Arap, dan Eka Gustiwana. Kala itu, dia melihat berbagai platform tersebut saling melengkapi.

Majalah yang berbasis teks memberikan kedalaman, sedangkan media sosial menyediakan kebaruan informasi. Dari terpapar dunia video media sosial, Angga menemukan perjalanan kariernya sampai sekarang. Setelah memutuskan mengundurkan diri dari grup perusahaan media nasional itu, pijakan pertama yang dia pilih langsung berkarier di industri yang tidak jauh dari konten kreatif, seperti video. Selama setahun dia bekerja di FamousID Network (MCN), perusahaan memberdayakan kreator, menciptakan koneksi, dan membantu merek untuk membuat kampanye video yang sukses.

Periode 2017-an, ekosistem media sosial beserta pendukungnya mulai terbentuk. Saat itulah dia langsung  berpikir sepertinya video akan menjadi industri masa depan. ”Konsisten untuk selalu memberikan kerja terbaik (trying out my best) dan konsisten untuk selalu mau bertumbuh. Kalau saya refleksi ke diri saya mengapa sampai Tiktok memercayakan posisi ini, mungkin karena saya dan tim di Indonesia melakukan pekerjaan dengan usaha terbaik,” katanya. Konsistensi mengusahakan yang terbaik dalam pekerjaan, meski di tengah perusahaan industri yang cepat, pada akhirnya akan membuka peluang baru bagi pekerja. (Yoga)  

Operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom mengumumkan tercapainya kesepakatan definitif untuk merger. Nilai gabungan pra-sinergi mencapai lebih dari 6,5 miliar USD atau Rp 104 triliun. Penggabungan ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera (XLSmart) yang diharapkan selesai semester I-2025. Penandatanganan kesepakatan definitif merger berlangsung Selasa (10/12) di Jakarta. Dalam merger ini, XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren Telecom (Smartfren) dan Smart Telecom (SmartTel) akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhard (selaku pemegang saham utama XL Axiata) dan Sinar Mas (selaku pemegang saham pengendali di Smartfren) tetap menjadi pemegang saham pengendali bersama di entitas XLSmart.

Masing-masing akan memegang 34,8 % saham XLSmart dengan pengaruh yang sama untuk arah dan keputusan strategis perusahaan. Sebagai bagian dari penggabungan, Sinar Mas akan menerima 21,7 % saham di XLSmart, sedangkan saham Axiata akan menjadi 47,9 %. Pada saat selesainya transaksi, Axiata akan menerima saham hingga senilai 475 juta USD. Setelah transaksi ditutup, Axiata akan menerima 400 juta USD beserta tambahan 75 juta USD pada akhir tahun pertama, bergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu. Estimasi sinergi sebelum pajak tahunan mencapai 300 juta USD-400 juta USD setelah penyelesaian integrasi. Hingga triwulan III-2024, jumlah pelanggan XL Axiata mencapai lebih kurang 58,6 juta dan Smartfren 35,9 juta.

Estimasi total pelanggan setelah merger menjadi 94,5 juta. Pada periode yang sama, total pendapatan XL Axiata tercatat Rp 33,8 triliun dan Smartfren Rp 11,6 triliun. Proyeksi pendapatan setelah merger adalah Rp 45,4 triliun atau 2,8 miliar USD. Dalam sesi konferensi pers, Rabu (11/12), di Jakarta, Group CEO dan Managing Director Axiata Vivek Sood mengatakan, merger akan membawahi efisiensi operasional. Berkisar 20-30 % titik infrastruktur jaringan yang tumpang tindih bisa dikurangi. XLSmart juga bisa berinvestasi secara selektif di beberapa kota dengan fokus pada profitabilitas, bisa menyamakan harga buku untuk mendapatkan harga terbaik, optimalisasi biaya akuisisi pelanggan, dan menyediakan pengalaman digital yang superior di era 5G. (Yoga)