Pemerintahan Prabowo mengandalkan mesin investasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 %. Namun, hal itu baru bisa tercapai jika pemerintah mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat investasi di Indonesia berbiaya mahal dan inefisien. Selepas pandemi, realisasi investasi di Indonesia selalu tumbuh tinggi memenuhi target. Namun, dampak penggeraknya ke ekonomi belum maksimal sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terjebak di kisaran 5 %, investasi yang tidak efisien sebagaimana tecermin lewat angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi di level 6,5. ICOR adalah rasio antara investasi dan pertumbuhan ekonomi.

ICOR dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi biaya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dengan ICOR 6,5, investasi di Indonesia terhitung berbiaya tinggi dan tidak efisien. Apalagi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang ICOR-nya berada di kisaran 3-5. Menyadari hal ini, pemerintahan Prabowo bertekad menekan angka ICOR dari posisi 6,5 ke level 4. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, jika Indonesia bisa menurunkan ICOR ke level 4, target pertumbuhan ekonomi 8 % pada 2025 yang dipasang Presiden Prabowo bisa dicapai.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Jumat (13/12) menilai, pemerintah akan menghadapi PR yang sangat besar untuk menekan tingkat ICOR, karena banyak faktor yang membuat investasi di Indonesia berbiaya mahal. Mulai dari birokrasi yang berbelit, perizinan usaha yang rumit, tumpang tindih regulasi, biaya logistik yang tinggi, pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dan sesuai kebutuhan industri, hingga masifnya korupsi. ”Ini memang target yang menantang. Untuk jangka pendek, yang paling dekat yang bisa dilakukan pemerintah adalah melanjutkan mempercepat perizinan di lapangan. Perbaikan sistem harus terus dilakukan,” tutur Andry di Jakarta. (Yoga)  

Awal 2025 ditandai dengan naiknya beberapa pungutan (pajak dan iuran) di Tanah Air. Pemerintah berdalih keputusan itu mendesak untuk menjalankan programnya. Banyak pengamat meragukan tujuan resmi keputusan itu akan tercapai. Sedang risiko buruknya lebih nyata, terutama bagi warga lapisan menengah ke bawah. Pajak di negeri makmur dianggap merupakan semacam siasat menyuap, menghibur, atau membujuk masyarakat luas agar tidak memberontak atau menuntut perubahan lebih besar. Kebijakan pajak tidak melenyapkan kesenjangan sosial. Yang diusahakan pemerintah hanya menjaga agar ketimpangan itu tidak berlebihan sehingga menyulut revolusi dari bawah yang menuntut perombakan sosial secara radikal.

Program kesejahteraan fungsinya semacam rem untuk mengamankan status quo yang timpang. Banyak negara bekas terjajah sulit menjalankan program kesejahteraan umum. Dana mereka terbatas. Begitu juga sistem perpajakannya. Sementara kesenjangan sosial bisa sangat parah. Amarah kaum jelata yang menjadi korban kesenjangan itu sering menjadi ancaman serius. Sejarah menunjukkan, dalam keadaan itu penguasa menggunakan dua siasat lain yang dianggap lebih murah. Pertama, negara menggunakan kekerasan untuk membungkam suara kritis. Dengan intimidasi, pentungan, tembakan gas air mata atau peluru.

Kadang-kadang dengan penculikan dan penyiksaan. Hukum dan pengadilan bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kelompok militia dibina untuk menciptakan konflik horizontal bercorak agama atau etnis. Kedua, perhatian masyarakat dialihkan dari ketimpangan masyarakat ke soal-soal lain yang lebih menghibur. Misalnya kontroversi judi, skandal seks, dan prestasi tim olahraga. Kalaupun ketimpangan sosial dan ketidakadilan tidak dapat ditutupi, masyarakat dididik agar rela atau ikhlas menerima kenyataan itu dengan mengobarkan semangat nasionalis atau kesalehan beragama. Jika masyarakat sudah terlena, pasrah, atau bahagia, mereka bisa dipajak tanpa merasa sedang dipalak. (Yoga)  

Pesan tegas Presiden Prabowo kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia agar semakin berbakti kepada rakyat dan berhemat punya makna penting. Pesan ini dapat dianggap sebagai peringatan sekaligus kritik Presiden terhadap Polri. Apalagi Presiden Prabowo langsung nyampaikan pesan tersebut di hadapan perwira menengah, perwira tinggi, dan pejabat utama Polri saat Apel Kasatwil Polri 2024 di Akpol, Semarang, Jateng, Rabu (11/1). ”Saya mengimbau, bukan atas nama Prabowo, tetapi atas nama rakyat Indonesia. Atas nama orangtuamu. Atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Pesan ini menjadi penting saat Polri mendapat banyak kritik atas perilaku anggotanya. Kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Aipda Robig Zaenudin pada 24 November mendapat perhatian publik hingga anggota DPR, yang mengakibatkan seorang siswa, Gamma Rizkynata Oktadandy (17), meninggal dan dua siswa lain luka. Kasus ini menguak perilaku polisi yang mendapat kritik keras masyarakat, atas extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat diluar proses hukum atau keputusan pengadilan. Terlebih Polrestabes Semarang sampai menggelar jumpa pers dan menyebut penembakan demi melerai tawuran pelajar. Padahal, banyak saksi mata yang mengatakan tak ada tawuran saat insiden terjadi.

Belakangan terkuak, Aipda Robig menembak pelajar SMKN 4 Semarang karena kendaraannya terserempet oleh mereka. Sementara pesan Presiden agar Polri berhemat juga bisa dimaknai sebagai kritik atas perilaku dan gaya hidup mewah perwira menengah dan perwira tinggi polisi. Publik dengan saksama mengawasi ada banyak perwira menengah dan perwira tinggi Polri yang hidup mewah, bahkan jauh melebihi kemampuan ataupun profil penghasilan resminya. Tentu saja ini mendatangkan pertanyaan. Imbauan untuk berhemat mungkin hanya jadi seruan moral, tetapi saat disampaikan oleh Presiden, hendaknya bisa dimaknai sebagai perintah kepala pemerintahan kepada jajaran di bawahnya. (Yoga)  

Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Status DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Presiden Prabowo meneken revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 30 November 2024. Sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim, masih terus berlangsung. Presiden Prabowo direncanakan pindah atau mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Pemindahan ASN ke IKN yang semula direncanakan pada September lalu kembali molor, yakni setelah Lebaran 2025 atau kemungkinan mulai April 2025 (Kompas.id, 10/12/2024). Perubahan nomenklatur Jakarta sebagai DKJ, serta rencana pemindahan ibu kota ke IKN, masih akan melalui sejumlah tahapan.

Namun, masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara memicu pertanyaan sejumlah kalangan terkait kelangsungan aktivitas bisnis dan pasar properti di Jakarta setelah perpindahan kantor-kantor pemerintahan. Hasil kajian konsultan properti Colliers Indonesia meproyeksikan Jakarta akan menjadi lebih layak huni pascarelokasi ibu kota Indonesia ke IKN. Jakarta dan sekitarnya, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel dan Bekasi (Jabodetabek), menempati peringkat kota terbesar kedua setelah Tokyo, Jepang, berdasarkan wilayah metropolitan. Aglomerasi Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat dalam perumahan dan sektor komersial.

Kawasan metropolitan Jakarta membentuk jaringan ekonomi, sosial, transportasi, dan infrastruktur yang terpadu dengan kota-kota di sekitarnya, yang saling terhubung melalui arus perjalanan, layanan publik, dan kegiatan ekonomi. Jakarta dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan pusat ekonomi nasional dipandang tetap menjadi magnet investasi bagi pelaku bisnis domestik dan internasional di sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, industri, serta keuangan. Kajian Colliers di sembilan kota besar dunia yang melepaskan status sebagai ibu kota pemerintahan juga memperlihatkan populasi penduduknya terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan berkembangnya kota-kota eks ibu kota itu sebagai pusat bisnis, perdagangan, ataupun pusat ekonomi.

Kota-kota itu ialah Kalkutta (India), Sydney (Australia), Rio de Janeiro (Brasil), Karachi (Pakistan), Lagos (Nigeria), Almaty (Kazakhstan), Kuala Lumpur (Malaysia), Yangon (Myanmar), dan Seoul (Korsel). Ferry Salanto, Head of Research Colliers Indonesia, mengemukakan, Jakarta diproyeksikan menjadi lebih layak huni dengan berkurangnya kemacetan lalu lintas, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap meningkatnya nilai properti di berbagai area. Pengosongan gedung-gedung pemerintah di lokasi strategis dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan komersial di dalam kota. ”Dalam konteks (kekosongan gedung perkantoran) ini, mengubah kantor lama pemerintah menjadi unit hunian tampaknya bisa menjadi pilihan yang paling realistis dan strategis,” kata Ferry, Jumat (13/12). (Yoga)  

Sektor jasa keuangan diperkirakan akan turut mendulang keuntungan sekaligus memacu pertumbuhan seiring dengan efek berganda dari program prioritas pemerintah. Di tengah gejolak ketidakpastian global, sektor jasa keuangan masih terjaga stabil. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, program prioritas pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah per tahun dan makan bergizi gratis, memiliki persebaran yang luas dan masif sehingga dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian. Program 3 juta rumah, akan berdampak positif bagi industri bahan bangunan dan material bangunan, jasa konstruksi dan infrastruktur, serta membuka lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga berdampak positif bagi para produsen pangan lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga seluruh jejaring logistic dan distribusi rantai pasok. ”Dampak paling besar terhadap jasa keuangan adalah potensi untuk keuntungan dengan adanya peluang pembiayaan yang sangat besar. Pembiayaan yang ingin dicapai dengan target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, terutama untuk program pembangunan rumah,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK November 2024, secara virtual, Jumat (13/12).

Kondisi tersebut pada gilirannya akan membuka kesempatan bagi sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun pasar modal, untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan program prioritas pemerintah. Dalam hal ini, salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan dalam pasar modal ialah efek berbasis aset (EBA). Selanjutnya, sekuritisasi dalam EBA akan memberikan pendanaan yang besar terhadap pembangunan perumahan sekaligus memberi peluang bagi perkembangan produk-produk di pasar modal. Hingga 29 November 2024, penghimpunan dana di pasar modal melalui penawaran umum mencapai Rp 219,45 triliun. (Yoga)  

Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang sawah atau lahan pertanian pangan di Jawa bisa dialihkan untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi, yang berlawanan dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem. Rencana kebijakan menyangkut kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi.

Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa. Menteri ATR dan Kepala BPN, Nusron Wahid menyebutkan, RPP RTRW itu ditargetkan tuntas pada triwulan I-2025. Kebijakan itu merupakan solusi untuk mengakomodasi kepentingan pangan, papan, dan hilirisasi. Lahan di Jawa yang sudah padat penduduk digunakan untuk perumahan dan hilirisasi, sedangkan lahan di luar Jawa yang masih luas untuk ketahanan pangan (Kompas, 12/12/2024).

Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya, Jumat (13/12) berpendapat, rencana itu bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang tengah digulirkan Presiden Prabowo. Rencana tersebut juga berpotensi menambah jumlah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. ” Tak perlu mengalihkan fungsi lahan pertanian untuk progtam 3 juta rumah, justru seharusnya pemerintah memproteksi sawah yang masih tersisa, khususnya di Jawa. Jika perlu, penguasaan tanah petani gurem perlu ditambah melalui program redistribusi tanah,” ujar Benny. (Yoga)  

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending, atau fintech lending, menjadi salah satu produk inovasi teknologi di sektor keuangan yang memberi perubahan besar dalam model bisnis pinjam-meminjam. Kemudahan mengakses serta persyaratan yang terbilang mudah dan proses yang cepat menjadikan pinjaman daring atau pindar akrab bagi masyarakat yang belum dapat mengakses layanan perbankan (unbanked). Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyepakati penggunaan istilah pindar sebagai pengganti istilah pinjaman online (pinjol), untuk pinjol yang berizin dan diawasi OJK. Data OJK per September 2024 mencatat, dari Rp 68,462 triliun outstanding pindar, 50,56 % adalah peminjam dari gen Y dan gen Z.

Dimana, 1,73 5 tercatat sebagai kredit macet yang didominasi pinjaman gen Y dan gen Z (53,22 5). Mahasiswa menjadi salah satu target prioritas OJK dalam kampanye bijak menggunakan pindar. Pindar merupakan pinjaman yang harus dibayar di kemudian hari. Dana yang diperoleh dari pindar harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. pindar sejatinya dapat menjadi jawaban atas kebutuhan sumber pendanaan masyarakat, khususnya yang belum dapat mengakses pendanaan dari perbankan (unbanked). Ada beberapa hal yang harus dipahami dan dilakukan sebelum mengajukan pinjaman di pindar. Pertama, sadari bahwa dana pinjaman yang diajukan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, bukan untuk keinginan konsumtif.

Kedua, pahami segala persyaratan dari pindar yang diakses, misalnya jangka waktu pinjaman, cara pengembalian, bunga, biaya lain, kontak layanan konsumen, dan informasi lain, serta pastikan akses pindar berizin OJK. Ketiga, bijak dalam mengelola keuangan. Pastikan membayar cicilan pinjaman menjadi bagian dari alokasi anggaran bulanan, yang dibayar tepat waktu sehingga terhindar dari denda. Jumlah anggaran untuk utang maksimal 30 % dari total pendapatan. Keempat, evaluasi kondisi keuangan. Mencatat pengeluaran sehari-hari menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam merencanakan keuangan dengan baik. Kelima, literasi keuangan sebagai pembelajaran hidup. Bijak gunakan pindar agar terhindar dari jeratan utang. (Yoga)  

Mengubah perilaku orang agar tidak buang air besar sembarangan tidaklah mudah. Bersama anak muda di Lampung, Iffah Rachmi membangkitkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya sanitasi dengan cara kreatif. Puluhan anak muda berkumpul di bantaran Sungai Way Belau di RT 046 Kampung Gudang Agen, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, akhir November 2024. Mereka menggelar acara Musik Tepi Sungai bertajuk ”Toilets: A Place for Peace”. Kegiatan itu bertujuan mengampanyekan pentingnya sanitasi. Sejumlah instalasi seni dan panggung musik disiapkan. Yang menarik adalah instalasi seni rupa tiga dimensi yang menggambarkan peta Kota Bandar Lampung yang tercemar sampah. Tak hanya sampah plastik dari rumah tangga, limbah dari kotoran manusia juga digambarkan mencemari air tanah hingga kawasan pesisir.

Ada kloset duduk yang sengaja diletakkan di pinggir sungai, sebagai pengingat bahwa urusan buang air besar sembarangan bukan masalah sepele karena bisa sampai mencemari sungai. Konsep acara yang memadukan seni, musik, dan edukasi sengaja dibuat untuk menarik minat masyarakat, khususnya anak muda. Lewat kegiatan itu, isu sanitasi yang kerap dianggap tak populer diharapkan bisa diterima semua orang. Kegiatan dibuka dengan pembacaan puisi, dilanjutkan diskusi. Para peserta, mulai anak muda kampung, mahasiswa, hingga penggiat lingkungan di Lampung hadir. Ada pula ibu-ibu rumah tangga, ketua RT, lurah, hingga camat. Acara ditutup dengan penampilan grup-grup music lokal. Para pengunjung bernyanyi dan berjoget di pinggir sungai.

Iffah Rachmi(36) adalah inisiator terwujudnya kampanye kreatif itu. Sejak 2018, ia aktif menggerakkan anak muda agar peduli sanitasi. Lewat komunitas Youth Sanitation Concern (YSC) Indonesia, Iffah mengajak generasi Z dan milenial turun tangan mem benahi persoalan sanitasi di kwasan padat penduduk, yang bermula dari Youth Sannitation Camp yang digagas organisasi nirlaba Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga organisasi masyarakat lokal di Lampung. Kala itu, Iffah aktif berkegiatan di SNV. Kegiatan Youth Sanitation Camp dibuat untuk menjaring anak-anak muda yang peduli pada isu sanitasi. Selama tiga hari, peserta yang berusia 17-30 tahun diajak berkemah bersama. Di sela-sela kegiatan, mereka diajak berdiskusi tentang berbagai persoalan sanitasi, khususnya yang ada di Bandar Lampung.

Dari situ, Iffah menginisiasi komunitas YSC Indonesia. Hingga kini ada sekitar 100 pemuda yang menjadi sukarelawan di komunitas YSC Indonesia. Saat pandemi Covid-19, YSC Indonesia menggagas gerakan cuci tangan pakai sabun di Kampung Gudang Agen. Berbagai kegiatan edukasi digelar guna meningkatkan kesadaran warga soal sanitasi. Tak berhenti di situ, YSC Indonesia juga membantu masyarakat membenahi persoalan sanitasi di kampung itu. Salah satu proyek kolaborasi adalah perbaikan toilet komunal. Renovasi dilakukan agar limbah tinja dari dalam tangki septik toilet tidak lagi mengalir dan mencemari sungai. Hingga saat ini setidaknya ada tiga lokasi toilet komunal yang sudah direnovasi dan manfaatnya dirasakan warga. YSC Indonesia mengembangkan tangki septik berbasis teknologi Tripikon-S untuk menangani limbah tinja dari rumah-rumah panggung di atas laut di pesisir Bandar Lampung. (Yoga)  

Kebijakan cukai berlebihan atau eksesif dinilai menjadi biang keladi banjir rokok ilegal yang merugikan industri dan menggerus penerimanaan negara. Selama 2020 sampai 2024, tarif cukai naik 60%, sehingga membuat disparitas makin jauh. Hal itu mendorong orang untuk beralih ke rokok ilegal. Berdasarkan data Indodata Research Center, persentase konsumsi rokok ilegal tahun 2024 mencapai 46,95%, naik dari 2021 dan 2022 masing-masing 28% dan 30%. Imbasnya, negara dirugikan. Mengacu pada data Kementerian Keuangan, potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal pada tahaun 2023 dari penerimanaan cukai berkisar Rp15-28% dan 30%. Itu sebabnya, pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan cukai yang membuat harga rokok legal naik tajam. Sebab kebijakan itu tidak berhasil menekan jumlah perokok, melainkan malah  memicu orang beralih ke rokok ilegal. Pemerintah juga harus tegas memberantas peredaran rokok ilegal yang disebut sebagai kini sudah sangat meresahkan. Bahkan rokok ilegal kini disebut kejahatan luar biasa. Artinya penanganannya tidak bisa dengan cara biasa, melainkan luar biasa. (Yetede)