Pemerintah sedang mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dijadwalkan mulai berlaku tahun depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa skema ini sudah rampung dan akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat kabinet terbatas. Skema baru tersebut melibatkan penyaluran subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi harga produk BBM, dengan uji coba yang sedang dilakukan oleh BPH Migas.

Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, menyatakan pihaknya telah menetapkan kuota BBM subsidi, seperti Pertalite, untuk tahun depan sebanyak 31,2 juta kiloliter, lebih rendah dari tahun ini. Selain itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BPS dan instansi terkait untuk mempersiapkan data penerima subsidi menggunakan pusat data tunggal berdasarkan tingkat kemiskinan. Subsidi energi tahun depan direncanakan mencapai Rp203,41 triliun, belum termasuk kompensasi energi sebesar Rp190,89 triliun.

PT Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kesiapan untuk mengintegrasikan aplikasi ojek online dengan MyPertamina guna memastikan subsidi BBM tepat sasaran, terutama bagi pengemudi ojek online.

Namun, sejumlah tantangan muncul. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menilai subsidi dalam bentuk BLT sulit diterapkan dan berpotensi berdampak pada kelas menengah bawah yang tidak mendapat perlindungan. Yusuf Rendy Manilet, peneliti CORE, mengusulkan skema campuran subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis.

Kinerja APBN Indonesia hingga November 2024 menunjukkan hasil yang solid dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.392,7 triliun (89% dari target) dan belanja negara Rp2.894,5 triliun (87% dari target), meskipun mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun (1,81% dari PDB). Menteri Keuangan bersama instansi terkait terus mendorong penggunaan APBN untuk mendukung perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS dan krisis ekonomi di China.

Kinerja positif ditunjukkan melalui peningkatan penerimaan pajak, PNBP, dan Bea Cukai. Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa pertumbuhan pajak didorong oleh PPh badan di sektor pertambangan, PPN, dan PPnBM seiring aktivitas ekonomi domestik yang membaik. Sementara itu, dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan anggaran pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

Di sektor pendidikan, Rp504 triliun (75,8% dari pagu) telah digunakan untuk beasiswa, tunjangan guru, dan program BOS. Sektor kesehatan telah merealisasikan Rp164,3 triliun (87,6% dari pagu) untuk program JKN, vaksinasi, dan fasilitas kesehatan. Ketahanan pangan mencatat realisasi Rp131,3 triliun (114,9% dari pagu) untuk pembangunan infrastruktur pangan dan bantuan alat pertanian. Sedangkan sektor infrastruktur menyerap Rp319,3 triliun (75,4% dari pagu) untuk pembangunan jalan, sistem air minum, hingga transportasi.

Ketidakpastian global yang memengaruhi harga komoditas energi dan pangan memberikan tantangan besar bagi ekonomi domestik. Fabby Tumiwa, Direktur IESR, menilai bahwa peran APBN sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di masa transisi pemerintahan. Pemerintah diharapkan terus mengelola APBN secara akuntabel untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Momentum Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 menjadi upaya efektif untuk mengungkit daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mencatat bahwa jumlah pengguna platform e-commerce meningkat 11% YoY menjadi 65,6 juta pengguna, dengan nilai transaksi mencapai Rp487 triliun, lebih tinggi dari Rp453 triliun pada 2023. Budi juga menekankan pentingnya Harbolnas untuk memperkenalkan produk dalam negeri dan mengurangi dominasi produk impor di pasar domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis bahwa Harbolnas tahun ini mampu mendorong penjualan hingga Rp40 triliun, dibandingkan Rp25,7 triliun pada tahun sebelumnya. Airlangga menyebutkan kontribusi sektor e-commerce dalam ekonomi digital Indonesia mencapai 72% dengan proyeksi total nilai sebesar US$90 miliar pada 2024. Ia juga mengapresiasi kolaborasi Harbolnas dengan program belanja seperti "Belanja di Indonesia Aja" dan "EPiC Sale," yang memperluas manfaat kegiatan ini hingga sektor ritel konvensional.

Namun, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Heru Sutadi mengingatkan pentingnya meningkatkan layanan dan keamanan transaksi selama Harbolnas. Ia menyoroti perlunya transparansi informasi produk, kepatuhan terhadap aturan perlindungan konsumen, dan pengawasan ketat oleh platform e-commerce untuk mencegah penipuan.

Seiring dengan berbagai program pendukung dan partisipasi luas, Harbolnas 2024 tidak hanya menawarkan diskon besar tetapi juga layanan seperti tiket konser Dewa-19 dan Super DIVA. Momentum ini diharapkan tidak hanya menggairahkan kembali daya beli masyarakat tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia secara berkelanjutan.

Sejumlah lembaga memperkirakan perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh stagnan di kisaran 5 %. Faktor eksternal berupa tekanan global yang semakin besar serta tren pelemahan kelas menengah di dalam negeri bisa mengancam ambisi pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 %. Dalam proyeksi terbaru yang dimuat di laporan ”Asian Development Outlook December 2024”, Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali memperkirakan ekonomi RI tumbuh 5 % pada 2025. Proyeksi itu tidak bergerak dari angka konservatif yang telah dipasang lembaga itu untuk Indonesia sejak tahun 2023. Sejalan dengan ADB, Bank Dunia dan IMF sebelumnya juga telah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stagnan di kisaran 5,1 %.

Dalam laporan terbarunya yang dirilis Oktober 2024, IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI akan stagnan di level tersebut hingga tahun 2029. ADB menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di level yang sama pada tahun 2025 akibat ancaman risiko eksternal, antara lain, tensi geopolitik yang meningkat, fragmentasi perdagangan global, serta perkembangan dinamika di AS setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. ”Faktor utama yang bakal memengaruhi arah pertumbuhan Indonesia adalah lingkungan global. Apalagi, Indonesia, seperti negara lainnya di Asia, sangat mudah terdampak oleh arah kebijakan AS,” kata Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/12). (Yoga)