Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperbolehkan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK mengajar di satuan pendidikan swasta. Distribusi guru aparatur sipil negara ini diharapkan jadi solusi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia Mohammad Fatah, dihubungi dari Jakarta, Senin (16/12/2024), mengapresiasi keputusan pemerintah itu. Selama ini, seleksi ASN PPPK telah membuat guru-guru di sekolah swasta mengundurkan diri demi mengejar status ASN PPPK, lalu berpindah mengajar ke sekolah negeri. Bagi guru yang diangkat menjadi PPPK, ini tentu anugerah. Akan tetapi, bagi sekolah swasta, mereka akan kekurangan guru.

Sementara tak mudah untuk merekrut guru dari lulusan sarjana pendidikan karena terbentur tawaran gaji minim, sekadar sesuai upah minimum regional (UMR) atau justru di bawah UMR.”Kami menyambut baik kebijakan ini. Kalau tidak ada kebijakan tersebut, sekolah swasta akan ditinggal guru-guru terbaiknya. Hanya, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas,” kata Fatah. Regulasi yang diharapkan Fatah adalah sekolah swasta tetap harus diberikan otoritas untuk mengelola sumber daya manusia di sekolahnya,termasuk mengelola guru-guru berstatus ASN PPPK. Selainitu, pengelola sekolah swasta juga bisa mengajukan kebutuhan guru kepada pemerintah untuk mengisi kekosongan guru di sekolah swasta. ”Meski bekerja di sekolah swasta, pihak sekolah seharusnya tetap punya kemandirian dan kebebasan memanage (mengelola) guru tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah harus membuat regulasi khusus terkait guru PPPK mengajar di sekolah swasta. Hal ini demi memberikan kepastian kepegawaian bagi guru ASN PPPK tersebut. Regulasi itu mesti disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Badan Kepegawaian Negara. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menambahkan, penerapan kebijakan ini harus adil bagi guru. Sebab, seharusnya tak ada perbedaan antara guru swasta dan guru negeri yang sama-sama mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa.(Yoga)

Selama periode liburan hari raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kebutuhan akan uang tunai masyarakat diperkirakan meningkat. Sebagai antisipasi, industri perbankan rata-rata mengalokasikan uang tunai lebih tinggi dibanding pada tahun lalu. Hasil Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) menunjukkan, uang beredar sempit (M1) per Oktober 2024 sebesar Rp 5.022,2 triliun atau tumbuh 7,1 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen secara tahunan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peredaran uang kartal di luar bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta tabungan rupiah dapat ditarik sewaktu-sewaktu. Dengan pangsa 46,3 persen terhadap M1, jumlah tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu- waktu pada Oktober 2024 tercatat Rp 2.324,5 triliun atau tumbuh 6 persen secara tahunan. Di sisi lain, uang kartal yang beredar di masyarakat tumbuh 12,4 persen secara tahunan menjadi Rp 970,1 triliun, lebih tinggi dibanding pada September 2024 yang tumbuh 10,6 persen secara tahunan. Berdasarkan tren sebelumnya, uang kartal yang beredar di masyarakat mengalami pertumbuhan tertinggi pada Desember 2023 sebesar 8,7 persen secara tahunan menjadi Rp 975,92 triliun.

Pengamat perbankan sekaligus dosen Binus University, Moch Doddy Ariefianto, saat dihubungi, Senin (16/12/2024), berpendapat, momentum Natal dan Tahun Baru akan mendorong kebutuhan uang tunai masyarakat. Hal ini sama seperti momentum Lebaran. ”Jelas, setiap Natal dan Tahun Baru, serta nanti saat momen puasa dan Lebaran, pasti orang membutuhkan cash (uang tunai). Mungkin kenaikan cash yang dipegang perorang bisa naik 30 persen atau lebih,” katanya. Tidak hanya kebutuhan uang tunai, menurut Doddy, transaksi nontunai masyarakat juga akan meningkat seiring dengan digitalisasi sistem pembayaran. Kendati demikian, transaksi digital cenderung lebih banyak terjadi di kota-kota besar. Berdasarkan data BI, transaksi perbankan digital pada Oktober 2024 tercatat 1,96 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 37,1 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 27 persen secara tahunan mencapai 1,36 miliar transaksi.(Yoga)

Pemerintah kembali menambah anggaran ketahanan pangan 2025 guna mendukung program swasembada pangan. Untuk tujuan yang sama, khususnya perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi, pemerintah ”menggembok” dana desa dan alokasi khusus fisik. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (16/12/2024), mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memajukan target swasembada pangan dari tahun 2029 ke 2028, lalu menjadi 2027. Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk menderegulasi kebijakan terkait dan menambah anggaran ketahanan pangan. ”Total anggaran ketahanan pangan 2025 yang tersebar di sejumlah kementerian/lembaga sudah ditambah dari Rp 139,4 triliun menjadi Rp 144 triliun.

Dana alokasi khusus (DAK) fisik dan dana desa untuk ketahanan pangan digembok dulu. Semua difokuskan untuk swasembada pangan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta. Zulkifli menjelaskan, dana Kementerian Pekerjaan Umum untuk ketahanan pangan ditambah sekitar Rp 2 triliun, dari Rp 12,63 triliun menjadiRp 14,63 triliun. Dana itu akan difokuskan untuk perbaikan dan pembangunan waduk beserta jaringan irigasi. DAK fisik dan dana desa 2025 untuk ketahanan pangan yang digembok pemerintah masing-masing Rp 19,18 triliun danRp 16,26 triliun. Dana itu akan digunakan khusus untuk perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk itu, lanjut Zulkifli, pemerintah pusat telah menyusun instruksi presiden (inpres) terkait perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi tersebut. Melalui inpres itu, kewajiban pemerintah daerah memperbaiki infrastruktur pertanian itu dapat diserahkan kepada pemerintah pusat. (Yoga)

Pelaku industri ritel menyiasati kenaikan harga sewa ruang ataupun lahan di tempat gerai-gerai luring berdiri, baik yang berada di dalam pusat perbelanjaan maupun yang berdiri sendiri atau stand alone. Hal ini dilakukan menyusul sejumlah gerai Alfamart yang banyak ditutup lantaran persoalan harga sewa lahan atau tempat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) periode 2024-2028 Solihin mengatakan, untuk mempertahankan eksistensi di tengah kenaikan harga sewa tempat dipusat perbelanjaan, toko-toko ritel yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 umumnya memperkecil luas ruang yang mereka sewa.

Sebagai contoh, siasat tersebut telah dilakukan manajemen Batik Keris yang beberapa waktu lalu memperkecil luas gerai mereka di dalam Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat. Cara tersebut juga dilakukan sejumlah merek dagang gerai ritel lain yang mengalami situasi serupa. ”Dengan adanya pengurangan ruang toko, konsekuensinya pasti berdampak juga pada pengurangan jumlah barang yang dijual di gerai, bahkan untuk beberapa kasus ada pengaruhnya juga terhadap jumlah tenaga kerja,” ujarnya saat dihubungi Kompas, Senin (16/12/2024), di Jakarta. Persoalan kenaikan harga sewa lahan juga menjadi bagian dari dinamika bisnis yang biasa dihadapi jenis gerai ritel yang berdiri sendiri. Kendati secara umum gerai ritel yang berdiri sendiri telah mengikat kontrak dalam jangka panjang dengan pemilik lahan, adakalanya di akhir periode kontrak pemilik lahan memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama. Jika situasi ini terjadi, umumnya pihak manajemen akan berusaha mencari lahan baru yang memenuhi spesifikasi kebutuhan bisnis gerai ritel. (Yoga)

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jakarta tahun 2025 ditetapkan sebesar sekitar Rp 5,5 juta. Besaran ini berlaku khusus untuk sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta jasa keuangan dengan sejumlah subsektor turunannya sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Penetapan UMSP dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 pada 12 Desember 2024, berdasarkan rekomendasi dari Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Penetapan upah juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Sektor industri pengolahan meliputi berbagai subsektor, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kimia dasar, hingga barang konstruksi seperti tiang beton dan kaca lembaran. Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, upah minimum sektoral hanya berlaku untuk jasa perhotelan berbintang 4 dan 5. Adapun sektor jasa keuangan mencakup bank umum dan bank syariah dengan aset di atas Rp 1 triliun, serta yang tidak melayani UMKM.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyatakan bahwa kenaikan upah ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sekaligus daya saing usaha. Persentase kenaikan yang telah disepakati diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan berbagai kebijakan nonupah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, salah satunya melalui program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). (Yoga)

Pemerintah akhirnya mengambil alih kompromi atau jalan tengah terkait kebijakan penaikan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu tetap dilaksanakan, namun secara bersamaan pembebasan PPN untuk sejumlah kebutuhan pokok dipertahankan bahkan berbagai stimulus ekonomi tambahan diberikan. Kebijakan itu tidak ditunda seperti yang diminta oleh banyak pihak, karena pemerintah harus mendogkrak pendapatan  negara guna membiayai sejumlah program prioritas  seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan pembebasan PPN sejumlah kebutuhan pokok dan stimulus tambahan diberikan karena pemerintah juga perlu melindungi daya beli masyarakat yang belakangan terus turun. Namun demikian, insentif yang diberikan oleh pemerintah itu dinilai belum cukup mamadai sebagai 'kompensasi' atas tambahan beban masyarakat dan industri akibat penaikan tarif PPN menjadi 12%. Ini dikarenakan insentif tersebut bersifat sementara -ada yang hanya dua bulan- sementara kenaikan tarif PPN menjadi 12% bersifat permanen. (Yetede)

Program makan bergizi gratis (MBG) dan swasembada pangan akan menguntungkan industri peternakan nasional. Jumlah kepemilikan hewan diprediksi naik untuk menyokong program prioritas tersebut. Meski begitu ada dua tantangan yang bakal dihadapi sektor peternakan dalam menyukseskan MBG, yakni keterbatasan lahan dan regenerasi pelaku bisnis. Hal ini harus dimitigasi oleh pemerintah demi kesuksesan program itu. Di sisi lain pemerintah memastikan program MBG akan berjalan lancar saat dimulai pada 2 Januari 2025. Ini setelah sejumlah Menteri memantau langsung uji coba program tersebut. Dari sisi pendanaan, program MBG akan disokong oleh kenaikan tarif pajak PPN menjadi 12% dari 11% mulai Januari 2025. MBG adalah bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. Setelah melalui uji coba insentif selama beberapa bulan, berbagai proses terkait pelaksanaan program telah dipersiapkan dengan matang, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolahan, hingga pengolahan limbah. (Yetede)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) makin mengokohkan perannya sebagai market leader di sektor perbankan sekaligus menjadi simbol keberpihakan terhadap UMKM serta mendorong ekonomi kerakyatan untuk memajukan negeri. Tepat pada hari ulang tahun ke-129 BRI pada 16 Desember 2024, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa tema BRIlian dan Cemerlang yang diusung tahun  ini mencerminkan komitmen BRI dalam berinovasi dan menciptakan solusi finansial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan seluruh stakeholder. "Perayaan HUT BRI ke-129 ini kita jadikan sebagai momen refleksi dan motivasi untuk melangka lebih jauh. Saya percaya bahwa dengan desikasi, kerja keras, dan kolaborasi, kita mampu merespons tantangan secara tepat," ujar Sunarso. BRI dengan bangga mengumumkan pembagian dividen interim kepada para pemegang saham sebaga bagian dari perayaan HUT ke-129. Kebijakan ini menjadi wujud nyata komitmen BRI untuk memberikan economic value bagi para pemegang saham, sekaligus merayakan sejarah panjang kontribusi BRI terhadap perekonomian Indonesia. Mengacu pada keterbukaan informasu yang diterbitkan oleh perusahaan, BRI akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp 135 per saham atau sebesar Rp20,46 triliun. Apabila dirinci, dividen interim yang disetorkan kepada pemerintah sebagai Rp 10,88 triliun dan dividen interim kepada publik sebanyak-banyaknya sebesar Rp 9,58 triliun. (Yetede)

Dalam kurun waktu empat tahun, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah  berhasil menjual lahan seluas 339 hektar, dengan total nilai investasi sebesar Rp18,7 miliar.  Letak kawasan yang strategis ini sukses menyita 28 mata investor dari berbagai negara. Adapun investor yang mendirikan usaha berasal dari  China. Korea Selatan, Chili, Thailand, Amerika, Jepang, Belanda, Taiwan dan Indonesia. Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan mengatakan, KITB memiliki wilayah strategis, selain dekat dengan laut dan pelabuhan, kawasan ini juga dilalui jalan tol, dan jalur kereta api. Letak kawasan yang strategis ini sukses menyita 28 investor dari berbagai negara.  "Kemarin ada 21 investor di kavling industri. Dan dari 21 itu ada 5 sudah beroperasi yaitu Yih Quan dari Taiwan, Rumah Keramik Indonesia dari Indonesia,  Alderon dari Indonesia, KCC Glass dari Korea, dan Wavin dari Belanda," jelas dia. Ngurah mengatakan akan ada lima perusahaan yang sedang dalam konstruksi dan beberapa diantaranya akan  beroperasi tahun depan. (Yetede)