Sektor jasa keuangan diperkirakan akan turut mendulang keuntungan sekaligus memacu pertumbuhan seiring dengan efek berganda dari program prioritas pemerintah. Di tengah gejolak ketidakpastian global, sektor jasa keuangan masih terjaga stabil. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, program prioritas pemerintah, seperti pembangunan 3 juta rumah per tahun dan makan bergizi gratis, memiliki persebaran yang luas dan masif sehingga dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian. Program 3 juta rumah, akan berdampak positif bagi industri bahan bangunan dan material bangunan, jasa konstruksi dan infrastruktur, serta membuka lapangan pekerjaan.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga berdampak positif bagi para produsen pangan lokal, mulai dari petani, peternak, nelayan, hingga seluruh jejaring logistic dan distribusi rantai pasok. ”Dampak paling besar terhadap jasa keuangan adalah potensi untuk keuntungan dengan adanya peluang pembiayaan yang sangat besar. Pembiayaan yang ingin dicapai dengan target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, terutama untuk program pembangunan rumah,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK November 2024, secara virtual, Jumat (13/12).

Kondisi tersebut pada gilirannya akan membuka kesempatan bagi sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun pasar modal, untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan program prioritas pemerintah. Dalam hal ini, salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan dalam pasar modal ialah efek berbasis aset (EBA). Selanjutnya, sekuritisasi dalam EBA akan memberikan pendanaan yang besar terhadap pembangunan perumahan sekaligus memberi peluang bagi perkembangan produk-produk di pasar modal. Hingga 29 November 2024, penghimpunan dana di pasar modal melalui penawaran umum mencapai Rp 219,45 triliun. (Yoga)  

Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang sawah atau lahan pertanian pangan di Jawa bisa dialihkan untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi, yang berlawanan dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem. Rencana kebijakan menyangkut kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi.

Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa. Menteri ATR dan Kepala BPN, Nusron Wahid menyebutkan, RPP RTRW itu ditargetkan tuntas pada triwulan I-2025. Kebijakan itu merupakan solusi untuk mengakomodasi kepentingan pangan, papan, dan hilirisasi. Lahan di Jawa yang sudah padat penduduk digunakan untuk perumahan dan hilirisasi, sedangkan lahan di luar Jawa yang masih luas untuk ketahanan pangan (Kompas, 12/12/2024).

Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya, Jumat (13/12) berpendapat, rencana itu bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang tengah digulirkan Presiden Prabowo. Rencana tersebut juga berpotensi menambah jumlah petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. ” Tak perlu mengalihkan fungsi lahan pertanian untuk progtam 3 juta rumah, justru seharusnya pemerintah memproteksi sawah yang masih tersisa, khususnya di Jawa. Jika perlu, penguasaan tanah petani gurem perlu ditambah melalui program redistribusi tanah,” ujar Benny. (Yoga)  

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech peer-to-peer lending, atau fintech lending, menjadi salah satu produk inovasi teknologi di sektor keuangan yang memberi perubahan besar dalam model bisnis pinjam-meminjam. Kemudahan mengakses serta persyaratan yang terbilang mudah dan proses yang cepat menjadikan pinjaman daring atau pindar akrab bagi masyarakat yang belum dapat mengakses layanan perbankan (unbanked). Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyepakati penggunaan istilah pindar sebagai pengganti istilah pinjaman online (pinjol), untuk pinjol yang berizin dan diawasi OJK. Data OJK per September 2024 mencatat, dari Rp 68,462 triliun outstanding pindar, 50,56 % adalah peminjam dari gen Y dan gen Z.

Dimana, 1,73 5 tercatat sebagai kredit macet yang didominasi pinjaman gen Y dan gen Z (53,22 5). Mahasiswa menjadi salah satu target prioritas OJK dalam kampanye bijak menggunakan pindar. Pindar merupakan pinjaman yang harus dibayar di kemudian hari. Dana yang diperoleh dari pindar harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. pindar sejatinya dapat menjadi jawaban atas kebutuhan sumber pendanaan masyarakat, khususnya yang belum dapat mengakses pendanaan dari perbankan (unbanked). Ada beberapa hal yang harus dipahami dan dilakukan sebelum mengajukan pinjaman di pindar. Pertama, sadari bahwa dana pinjaman yang diajukan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, bukan untuk keinginan konsumtif.

Kedua, pahami segala persyaratan dari pindar yang diakses, misalnya jangka waktu pinjaman, cara pengembalian, bunga, biaya lain, kontak layanan konsumen, dan informasi lain, serta pastikan akses pindar berizin OJK. Ketiga, bijak dalam mengelola keuangan. Pastikan membayar cicilan pinjaman menjadi bagian dari alokasi anggaran bulanan, yang dibayar tepat waktu sehingga terhindar dari denda. Jumlah anggaran untuk utang maksimal 30 % dari total pendapatan. Keempat, evaluasi kondisi keuangan. Mencatat pengeluaran sehari-hari menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam merencanakan keuangan dengan baik. Kelima, literasi keuangan sebagai pembelajaran hidup. Bijak gunakan pindar agar terhindar dari jeratan utang. (Yoga)  

Mengubah perilaku orang agar tidak buang air besar sembarangan tidaklah mudah. Bersama anak muda di Lampung, Iffah Rachmi membangkitkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya sanitasi dengan cara kreatif. Puluhan anak muda berkumpul di bantaran Sungai Way Belau di RT 046 Kampung Gudang Agen, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, akhir November 2024. Mereka menggelar acara Musik Tepi Sungai bertajuk ”Toilets: A Place for Peace”. Kegiatan itu bertujuan mengampanyekan pentingnya sanitasi. Sejumlah instalasi seni dan panggung musik disiapkan. Yang menarik adalah instalasi seni rupa tiga dimensi yang menggambarkan peta Kota Bandar Lampung yang tercemar sampah. Tak hanya sampah plastik dari rumah tangga, limbah dari kotoran manusia juga digambarkan mencemari air tanah hingga kawasan pesisir.

Ada kloset duduk yang sengaja diletakkan di pinggir sungai, sebagai pengingat bahwa urusan buang air besar sembarangan bukan masalah sepele karena bisa sampai mencemari sungai. Konsep acara yang memadukan seni, musik, dan edukasi sengaja dibuat untuk menarik minat masyarakat, khususnya anak muda. Lewat kegiatan itu, isu sanitasi yang kerap dianggap tak populer diharapkan bisa diterima semua orang. Kegiatan dibuka dengan pembacaan puisi, dilanjutkan diskusi. Para peserta, mulai anak muda kampung, mahasiswa, hingga penggiat lingkungan di Lampung hadir. Ada pula ibu-ibu rumah tangga, ketua RT, lurah, hingga camat. Acara ditutup dengan penampilan grup-grup music lokal. Para pengunjung bernyanyi dan berjoget di pinggir sungai.

Iffah Rachmi(36) adalah inisiator terwujudnya kampanye kreatif itu. Sejak 2018, ia aktif menggerakkan anak muda agar peduli sanitasi. Lewat komunitas Youth Sanitation Concern (YSC) Indonesia, Iffah mengajak generasi Z dan milenial turun tangan mem benahi persoalan sanitasi di kwasan padat penduduk, yang bermula dari Youth Sannitation Camp yang digagas organisasi nirlaba Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga organisasi masyarakat lokal di Lampung. Kala itu, Iffah aktif berkegiatan di SNV. Kegiatan Youth Sanitation Camp dibuat untuk menjaring anak-anak muda yang peduli pada isu sanitasi. Selama tiga hari, peserta yang berusia 17-30 tahun diajak berkemah bersama. Di sela-sela kegiatan, mereka diajak berdiskusi tentang berbagai persoalan sanitasi, khususnya yang ada di Bandar Lampung.

Dari situ, Iffah menginisiasi komunitas YSC Indonesia. Hingga kini ada sekitar 100 pemuda yang menjadi sukarelawan di komunitas YSC Indonesia. Saat pandemi Covid-19, YSC Indonesia menggagas gerakan cuci tangan pakai sabun di Kampung Gudang Agen. Berbagai kegiatan edukasi digelar guna meningkatkan kesadaran warga soal sanitasi. Tak berhenti di situ, YSC Indonesia juga membantu masyarakat membenahi persoalan sanitasi di kampung itu. Salah satu proyek kolaborasi adalah perbaikan toilet komunal. Renovasi dilakukan agar limbah tinja dari dalam tangki septik toilet tidak lagi mengalir dan mencemari sungai. Hingga saat ini setidaknya ada tiga lokasi toilet komunal yang sudah direnovasi dan manfaatnya dirasakan warga. YSC Indonesia mengembangkan tangki septik berbasis teknologi Tripikon-S untuk menangani limbah tinja dari rumah-rumah panggung di atas laut di pesisir Bandar Lampung. (Yoga)  

Kebijakan cukai berlebihan atau eksesif dinilai menjadi biang keladi banjir rokok ilegal yang merugikan industri dan menggerus penerimanaan negara. Selama 2020 sampai 2024, tarif cukai naik 60%, sehingga membuat disparitas makin jauh. Hal itu mendorong orang untuk beralih ke rokok ilegal. Berdasarkan data Indodata Research Center, persentase konsumsi rokok ilegal tahun 2024 mencapai 46,95%, naik dari 2021 dan 2022 masing-masing 28% dan 30%. Imbasnya, negara dirugikan. Mengacu pada data Kementerian Keuangan, potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal pada tahaun 2023 dari penerimanaan cukai berkisar Rp15-28% dan 30%. Itu sebabnya, pemerintah diminta meninjau ulang kebijakan cukai yang membuat harga rokok legal naik tajam. Sebab kebijakan itu tidak berhasil menekan jumlah perokok, melainkan malah  memicu orang beralih ke rokok ilegal. Pemerintah juga harus tegas memberantas peredaran rokok ilegal yang disebut sebagai kini sudah sangat meresahkan. Bahkan rokok ilegal kini disebut kejahatan luar biasa. Artinya penanganannya tidak bisa dengan cara biasa, melainkan luar biasa. (Yetede)

Penyelenggara usaha bullion bank tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sudah dirancang sejak lama dan diamanatkan oleh UU P2SK. Sejalan dengan itu, OJK juga telah menerbitkan peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelengaraan Kegiatan Usaha Bullion pada 18 Oktober 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Venture, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, OJK terus berkoordinasi dengan pemerintah, pelaku  industri, dan pihak terkait guna mendorong kegiatan usaha bullion yang dinilainya bermanfaat bagi sektor jasa keuangan (SJK) dan tentu saja perekonomian nasional. "OJK juga tengah berkoordinasi denan lembaga terkait guna menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan dan penguatan usaha bullion di Indonesia, yang dalam jangka panjang diharapkan memberikan gambaran mengenai visi kegiatan bullion di Indonesia, target, strategi, dan program kerjanya yang akan dilakukan  untuk mencapai apa yang diharapkan," kata Agusman. (Yetede)