OJK Resmi Mencabut Izin Usaha PT Sarana Sultra Ventura
Yuniati Turjandini
14 Dec 2024 Tempo
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi mencabut izin usaha PT Sarana Sultra Ventura (PT SSV) yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Komplek Ruko Mega Gracia Nomor 3 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-63/D.06/2024 tanggal 10 Desember 2024. “Pencabutan ini dilakukan mengingat PT SSV tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir,” kata OJK dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 14 Desember 2024.
Sebelum mencabut izin usaha, OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap PT SSV berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum. Selain itu, OJK juga telah memberi waktu PT SSC untuk memenuhi ketentuan ekuitas minimum, tapi tak dilaksanakan. “Namun, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum dimaksud,” kata OJK. Pencabutan ini juga disebut sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (“POJK 35/2015") juncto Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah (“POJK 25/2023"), Pasal 59 ayat (11) POJK 35/2015 juncto Pasal 118 ayat (15) POJK 25/2023, Pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK 25/2023.
“Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin usaha PT SSV dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya serta melindungi konsumen,” kata OJK. Usai izin usaha dicabut, OJK melarang PT SSV berkegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. OJK juga meminta PT SSC menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan atau pihak lainnya. Selain itu, OJK juga meminta PT SSV untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 30 hari sejak izin usaha dicabut. (Yetede)
Kredit untuk Sektor Unggulan Jadi Prioritas
Hairul Rizal
14 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)
Industri perbankan di Indonesia diprediksi mendapatkan momentum pertumbuhan pada 2025 dengan adanya peluang penurunan suku bunga acuan serta peningkatan insentif dari pemerintah dan lembaga terkait. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai bahwa kebijakan moneter yang longgar dapat meningkatkan permintaan kredit, terutama di sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, pariwisata, perumahan, ekonomi digital, dan ekonomi hijau.
Hingga Oktober 2024, pertumbuhan kredit investasi mencapai 13,63% (YoY), yang menunjukkan tingginya kebutuhan pembiayaan untuk ekspansi korporasi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa insentif likuiditas makroprudensial (KLM), yang mencapai Rp259 triliun pada 2024 dan akan meningkat menjadi Rp283 triliun pada 2025, akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis pencipta lapangan kerja, seperti perumahan rakyat, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Bank-bank besar di Indonesia, seperti PT Bank Negara Indonesia (BNI) di bawah kepemimpinan Royke Tumilaar, berencana memfokuskan kredit pada proyek strategis nasional, hilirisasi, dan sektor riil lainnya. PT Bank Tabungan Negara (BTN), yang dipimpin Nixon L.P. Napitupulu, menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 600.000 unit, sementara PT Bank Mandiri memetakan tujuh sektor unggulan dan sektor ekonomi baru untuk mendukung target pertumbuhan PDB sebesar 8%.
Kebijakan terkoordinasi dari OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perbankan untuk memperluas pembiayaan di sektor prioritas, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
Mengelola Likuiditas Perbankan di Tengah Persaingan
Hairul Rizal
14 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Optimisme para bankir terhadap pertumbuhan fungsi intermediasi perbankan pada 2025 didukung oleh proyeksi pertumbuhan kredit sebesar 11%–13% oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, tantangan besar terkait likuiditas membayangi, mengingat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang terus tertinggal dari pertumbuhan kredit sejak 2022.
Untuk menghadapi persaingan likuiditas, BI tengah merumuskan kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti perdagangan, pertanian, dan manufaktur. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan kebijakan insentif likuiditas ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian menyoroti tujuh sektor utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025–2029, meliputi manufaktur, jasa, pariwisata, perumahan, ekonomi digital, semikonduktor, dan ekonomi hijau. Bank Mandiri telah memetakan tujuh sektor unggulan, seperti perdagangan, pertanian, dan pariwisata, serta tujuh sektor "new economy," termasuk penghiliran dan energi.
Namun, perhatian terhadap sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, dinilai penting untuk mengatasi dampak PHK akibat banjir produk asing. Untuk itu, diperlukan keberanian perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor padat modal yang memiliki efek berganda terhadap tenaga kerja dan permintaan domestik.
Sementara kebijakan likuiditas diharapkan membantu, pengurangan suku bunga acuan tetap menjadi kebutuhan untuk menekan perang suku bunga antarbank. Namun, penurunan ini tidak mudah diwujudkan mengingat tekanan nilai tukar rupiah yang masih menjadi tantangan.
Lonjakan Perdagangan Emas Digital
Hairul Rizal
14 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Perdagangan emas fisik digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada 2024 dengan nilai transaksi mencapai Rp53,3 triliun, meningkat 556% dibandingkan tahun sebelumnya. Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita, menyatakan bahwa kemudahan transaksi melalui platform digital menjadi salah satu faktor pendorong tren ini. Pemerintah menargetkan pertumbuhan nilai dan volume transaksi sebesar 10%-20% pada 2025.
Regulasi ketat, seperti Peraturan Bappebti No. 13/2019, memastikan keamanan dan transparansi perdagangan, termasuk ekosistem yang melibatkan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), ICDX, serta lembaga kliring seperti Kliring Berjangka Indonesia. Kepala Bappebti, Kasan Muhri, menekankan pentingnya pengembangan pasar domestik dan global, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita untuk menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Keunggulan perdagangan emas digital, seperti efisiensi, transparansi harga, dan pencatatan digital, juga diungkapkan oleh Kepala Biro Pembinaan PBK, Tirta Karma Senjaya, yang menilai model ini mampu mengurangi risiko kehilangan dokumen dan mempermudah pelacakan transaksi. Selain itu, vending machine emas di kota besar semakin memperkuat daya tarik pasar ini.
Namun, tantangan tetap ada, seperti fluktuasi harga global dan kondisi geopolitik. Ketua PPEDI, Anang Samsudin, mengimbau masyarakat untuk memilih platform resmi yang terdaftar di Bappebti guna menghindari risiko investasi. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag, Andri Gilang Nugraha Ansari, menyoroti pentingnya meningkatkan ekspor emas batangan untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Bappebti berencana memperluas kerja sama internasional untuk mendorong perdagangan lintas batas dan memperkuat neraca perdagangan nasional. Dengan kebijakan strategis dan kolaborasi berbagai pihak, perdagangan emas fisik digital diproyeksikan terus berkembang, mendukung digitalisasi ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Distributor Bandel Kena Sanksi Kemendag
Hairul Rizal
14 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter. Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Rusmin Amin, mengungkapkan bahwa harga Minyakita di beberapa wilayah, seperti Bandung, mencapai Rp16.000 per liter akibat rantai distribusi yang panjang dan pelanggaran distribusi dari pengecer.
Dari pengawasan terhadap 278 pelaku usaha di 19 provinsi, ditemukan bahwa konsumen sering membeli Minyakita di pengecer dengan harga lebih tinggi dari HET. Sebagai tindak lanjut, Kemendag akan memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha, kepada 41 pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan distribusi.
Per 13 Desember 2024, harga rata-rata nasional Minyakita mencapai Rp17.100 per liter, dengan lonjakan tertinggi di Papua Tengah sebesar Rp19.000 per liter. Untuk mengatasi hal ini, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, meminta produsen, termasuk BUMN Pangan seperti ID Food dan Perum Bulog, untuk meningkatkan pasokan Minyakita, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, serta di wilayah-wilayah terpencil.
Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga Minyakita dan memastikan kelancaran distribusi bagi masyarakat.
Tekanan Ekonomi Tak Kenal Kasta
Hairul Rizal
14 Dec 2024 Kontan (H)
Pasar barang mewah global diproyeksikan mengalami perlambatan pertumbuhan pada akhir tahun 2024, dengan total nilai pasar turun sekitar 3% menjadi US$ 1,5 triliun. Menurut studi Bain & Company, penurunan ini terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang tidak menentu, seperti pemulihan ekonomi China yang lambat dan volatilitas pasar akibat pemilu di Amerika Serikat. Bima Rio Pasaribu, Direktur Ruci Art, menyebut ketidakpastian politik, seperti pilpres, membuat investor cenderung wait and see, yang berdampak pada penurunan penjualan karya seni kontemporer hingga 20%.
Segmen barang mewah personal seperti aksesori, fesyen, dan kecantikan turun 2%, sementara pasar mobil mewah menyusut hingga 5% menjadi US$ 606 miliar, akibat perlambatan permintaan di kelas atas dan persaingan di pasar kawasan Asia-Pasifik. Di sisi lain, perhiasan tetap menjadi kategori paling tangguh berkat konsumsi lokal dan wisatawan.
Amir Sidharta, Pengelola Balai Lelang Sidharta Auctioneer, mencatat karya seni asal Indonesia masih diminati, dengan beberapa lukisan seperti karya Harijadi Sumodidjojo dan Ahmad Sadali terjual hingga Rp 2 miliar. Namun, pasar seni global juga terdampak ketegangan geopolitik, dengan nilai pasar turun 7% menjadi US$ 37 miliar. Salah satu sorotan adalah karya seni kontroversial "Comedian" karya Maurizio Cattelan, yang berupa pisang ditempel lakban, terjual seharga US$ 6,2 juta kepada pengusaha kripto Justin Sun.
Menurut Eko Endarto, Perencana Keuangan Finansia Consulting, barang eksotis seperti karya seni dan perhiasan memiliki pasar tersendiri yang tidak terlalu terdampak daya beli menurun, meskipun jumlah transaksinya berkurang. Sementara itu, Aidil Akbar Madjid, Financial Planner and Crypto Enthusiast, memproyeksikan investasi pada perhiasan dan jam tangan tetap prospektif di tengah tantangan ekonomi.
PPN 12% Siap Berlaku pada 2025
Hairul Rizal
14 Dec 2024 Kontan
Pemerintah akan memberlakukan sejumlah kebijakan ekonomi baru mulai awal tahun depan, salah satunya adalah penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%. Keputusan ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat di Istana Kepresidenan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menurut Airlangga Hartarto, kebijakan PPN 12% ini sedang difinalisasi, dan pengumuman resmi akan dilakukan pada Senin, 16 Desember. Selain itu, pemerintah juga akan mengumumkan insentif PPh final 0,5% bagi pelaku UMKM, serta rencana kebijakan nonperpajakan seperti subsidi energi yang akan berlaku pada 2025. Namun, detail lebih lanjut terkait kebijakan subsidi energi masih dirahasiakan.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN 12% hanya akan diterapkan pada barang mewah dan ditujukan untuk segmen atas. Meski begitu, rincian jenis barang yang akan dikenakan tarif tersebut belum dijelaskan secara detail. Kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif pada penerimaan negara tanpa membebani segmen masyarakat bawah.
Penggalangan Dana akan Marak Tahun Depan
Hairul Rizal
14 Dec 2024 Kontan
Penghimpunan dana dari pasar modal diproyeksikan meningkat pada tahun 2025, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 133 rencana penawaran umum, termasuk 97 perusahaan yang mengantre untuk melaksanakan initial public offering (IPO). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, menyebut nilai indikatif dari pipeline ini mencapai Rp 58,34 triliun, mencakup IPO, penerbitan efek utang, dan penawaran umum berkelanjutan.
Sofiyan Adhi Kusumah, Kepala Unit Pengembangan Calon Perusahaan Tercatat 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), optimistis tren IPO akan membaik pada 2025 seiring stabilisasi politik dan pemulihan ekonomi global, dengan mengacu pada peningkatan aktivitas IPO di pasar global seperti AS dan Hong Kong.
Catatan BEI menunjukkan hingga 6 Desember 2024, terdapat 40 emiten baru dengan total dana Rp 10,19 triliun, masih di bawah target 62 emiten untuk tahun tersebut. Saat ini, 24 perusahaan sedang dalam antrean IPO, termasuk PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY), yang berpotensi meraup Rp 4,15 triliun.
Direktur Utama Surya Fajar Sekuritas, Steffen Fang, menilai tren penghimpunan dana di pasar modal tetap menjanjikan, dengan fokus pada perusahaan berfundamental solid. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menambahkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum yang lebih baik bagi calon emiten dengan kualitas yang lebih tinggi, didukung oleh stabilitas politik.
Penerbitan Obligasi Bank Diperkirakan Meningkat
Hairul Rizal
14 Dec 2024 Kontan
Penerbitan obligasi sektor perbankan diproyeksikan meningkat pada tahun 2025, didorong oleh tantangan likuiditas yang ketat. Bankir memprediksi persaingan untuk menghimpun dana pihak ketiga (DPK) akan semakin intensif, bersamaan dengan peningkatan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang ditargetkan naik 42,2%.
Analis Pefindo, Danan Dito, memperkirakan perbankan akan beralih ke penerbitan obligasi sebagai alternatif pendanaan, terutama karena Loan to Deposit Ratio (LDR) telah mendekati 90%. Hingga akhir November 2024, Pefindo telah menerima mandat penerbitan surat utang perbankan senilai Rp 3 triliun, yang kemungkinan akan terealisasi tahun depan.
Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), mengungkapkan rencana penerbitan obligasi tahun depan untuk mendukung program pembiayaan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. BTN akan memulai dengan global bond pada kuartal I-2025, seiring rasio LDR-nya yang sudah mencapai 96% per September 2024.
Bank BJB, melalui Direktur Utamanya, Yuddy Renaldy, juga mengumumkan rencana penerbitan obligasi, namun waktu dan nilainya akan bergantung pada kondisi pasar dan likuiditas pada tahun 2025.
Dengan ketatnya likuiditas dan persaingan dana, penerbitan obligasi akan menjadi strategi utama perbankan dalam mendukung ekspansi kredit di tahun mendatang.
Bank Sentral Sepakat Pangkas Suku Bunga
Hairul Rizal
14 Dec 2024 Kontan
Akhir tahun ini, sejumlah bank sentral dunia mulai memangkas suku bunga acuan sebagai respons terhadap ketidakstabilan ekonomi dan ancaman inflasi.
European Central Bank (ECB) baru saja memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3%, menjadikannya pemangkasan keempat tahun ini. Kepala Bank of France, Francois Villeroy de Galhau, menyebutkan bahwa pemotongan suku bunga akan terus dilakukan pada tahun depan untuk menghadapi ancaman perang dagang dan ketidakstabilan ekonomi di zona Euro.
Swiss National Bank (SNB) menurunkan suku bunganya sebesar 50 bps menjadi 0,5%, level terendah sejak November 2022. Penurunan ini dipicu inflasi rendah di Swiss (0,7%) dan penguatan franc Swiss yang membebani eksportir.
Bank of Canada juga memangkas suku bunga sebesar 50 bps menjadi 3,25% dalam pemangkasan terbesar pertama sejak pandemi Covid-19. Langkah ini diambil untuk mengatasi inflasi yang meningkat hingga 2% dan pelemahan ekonomi.
Di sisi lain, Reserve Bank of Australia (RBA) memilih menahan suku bunga tahun ini, tetapi memprediksi pemangkasan dapat dilakukan tahun depan jika inflasi tetap tinggi. Sementara itu, Bank of Japan (BOJ) diperkirakan belum akan menaikkan suku bunga hingga awal 2025 karena masih menganalisis risiko global dan kenaikan upah.
Dalam pertemuan mendatang pada 17-18 Desember, Federal Reserve (The Fed) diproyeksikan akan memangkas suku bunga sebesar 25 bps. The Fed juga diperkirakan melanjutkan pemangkasan suku bunga pada tahun 2025-2026 akibat tingginya inflasi dan pasar tenaga kerja yang masih kuat.
Tren pelonggaran moneter ini menunjukkan respons global terhadap kondisi ekonomi yang penuh tantangan.