Liugi Mangione (26) menjadi tersangka penembak Brian Thompson, pemimpin perusahaan asuransi AS, United Healthcare. Bisnis asuransi perlu perbaikan. Mangione marah terhadap industri asuransi kesehatan, bukan kepada Thompson. Industri itu dianggap menzalimi warga kebanyakan. Penembakan terhadap Thompson pada 4 Desember 2024 merupakan caranya mengungkap kemarahan itu.Mangione membawa kertas tiga halaman.Tak ada satu pun soal Thompson dan United Healthcare. Dokumen tulis tangan itu berisi kritik terhadap industri layanan kesehatan di AS. Pejabat kepolisian hanya mengungkap dua kalimat dalam dokumen tulis tangan yang disebut-sebut sebagai manifesto itu (Kompas.id, 10/12/2024).

Akan tetapi, sesuatu yang aneh muncul. Warganet bukannya mengutuk peristiwa itu, melainkan malah bersimpati kepada pelaku. Kenyataan di media sosial seperti itu sering kali membingungkan kita. Warganet dengan bebas mengungkapkan pendapat dan bahkan kurang memperhatikan etika. Kita perlu mengakui kenyataan suara warganet tersebut. Mereka resah dengan cara kerja asuransi dalam melayani mereka. Warga mengeluhkan mulai dari premi yang meningkat hingga pembayaran klaim yang lambat atau kadang tidak diterima. Keresahan warga ini sudah pasti makin memanas ketika ekonomi AS sedang bermasalah. Keluhan pemegang polis asuransi seperti itu tidak hanya terjadi di AS. Di Indonesia, sejumlah warga pernah melakukan aksi demonstrasi dan juga berkemah di depan perusahaan asuransi.

Meski beda masalah, ujungnya tetap bagaimana perusahaan asuransi membuat produk dan layanan. Ada juga warga yang protes dengan nilai pembayaran klaim. Pelajaran dari semua kasus itu adalah perusahaan asuransi perlu berbenah. Kenyataan warga yang jengkel dengan layanan asuransi perlu didalami. Hakikat dari industri asuransi adalah melakukan proteksi terhadap warga harus dimunculkan lagi serta penjualan produk dan juga layanan perlu semakin transparan. Standar makin diperjelas sehingga sengketa bisa berkurang. Di samping itu, masalah kepercayaan warga terhadap asuransi masih perlu ditingkatkan. Kita masih membutuhkan asuransi yang kuat untuk memproteksi warga. (Yoga)

Rencana pemerintah menstop impor dan mempercepat swasembada sejumlah komoditas pangan merupakan langkah penting menuju kedaulatan pangan. Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, stop impor pada 2025 akan dilakukan terhadap komoditas beras, gula konsumsi, jagung pakan, dan garam konsumsi. Sementara untuk bawang putih, gula mentah, serta daging kerbau dan sapi, akan dilakukan pengurangan kuota impor (Kompas, 9/12/2024). Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo dan Menko Pangan menyebutkan, target swasembada sejumlah komoditas pangan utama dipercepat, dari 2028 menjadi 2027.

Anggaran masif pun dikucurkan untuk mendukung program ini, mencapai Rp 139,4 triliun pada 2025, naik 21,9 % dari 2024. Langkah ini disambut baik sejumlah kalangan karena di atas kertas, swasembada bisa kita wujudkan jika kita serius membenahi rantai pasok dan produksi dalam negeri. Mereka juga mengingatkan pentingnya memitigasi risiko yang mungkin muncul jika impor dihentikan terlalu cepat, untuk komoditas yang produksi dalam negeri belum mampu menutup kebutuhan. Swasembada selalu jadi program unggulan setiap rezim pemerintahan di negara ini, tetapi sejauh ini lebih banyak menghadapi kegagalan. Alih-alih swasembada, impor pangan terus membengkak.

Berkisar 10-13 % kebutuhan beras saat ini masih harus kita impor. Untuk beberapa komoditas, porsi impor 100 % (gandum, bawang putih), atau hampir seluruhnya impor (kedelai 97 %, gula 70 %, susu 82 %). Daging sapi/kerbau dan jagung, porsi impor 10 %. Pemerintah perlu belajar dari keberhasilan dan kegagalan program-program swasembada sebelumnya. Termasuk ekses dari program swasembada di masa lalu, salah satunya ketergantungan berlebihan pada beras yang mengakibatkan rentannya ketahanan pangan nasional kita hingga sekarang. Swasembada harus dibarengi upaya membasmi kartel impor pangan. (Yoga)

Mahalnya harga obat di Indonesia dibanding di luar negeri bukan sekadar akibat besarnya pajak yang berlaku. Biaya pemasaran dan distribusi serta kompleksnya rantai pasok produk farmasi turut memengaruhi besarnya harga obat yang harus dibayar masyarakat. Dibutuhkan transparansi untuk memastikan akses obat yang lebih terjangkau. Dalam sambutan pada acara IPMG Stakeholders Discussion Forum: Strategi Nasional untuk Tingkatkan Akses Obat dan Vaksin Inovatif di Jakarta, Kamis (12/12) Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengakui, harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibanding di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. Harga obat di Indonesia bahkan bisa lebih mahal sampai lima kali lipat.

”Perbedaan (harga)-nya antara 150 % hingga 500 % atau 1,5 kali hingga lima kali lipat. Saya terima argumen bahwa kita punya masalah di pajak. Namun, jika pajak sekitar 11 %, sementara perbedaan harga sampai 500 %, itu tidak masuk akal,” katanya. Itu sebabnya, Budi berpendapat, besarnya pajak bukan penyebab utama tingginya harga obat di Indonesia. Menurut dia, biaya pemasaran dan rantai distribusi yang rumit di Indonesia membuat harga obat dan alat kesehatan menjadi mahal. Produk dengan harga impor Rp 100.000 bisa dijual di apotek atau rumah sakit sampai Rp 500.000. Harga itu bisa berbeda di tiap-tiap rumah sakit. ”Kita butuh transparansi untuk tahu di mana masalahnya. Banyak sekali layer di situ (marketing dan distribusi) yang mesti diberesin,” ucapnya. Selain itu, sistem layanan kesehatan yang tidak transparan turut menyebabkan akses yang tidak terjangkau di masyarakat. Saat ini, sistem pelayanan ke- sehatan, termasuk penyediaan obat-obatan bagi masyarakat, lebih banyak dipengaruhi sisi pasokan (supply), termasuk pada penyedia layanan kesehatan. (Yoga)

Penyaluran BBM bersubsidi bisa terus membengkak jika pengendalian atau pengaturan tepat sasaran tidak dijalankan. Pemerintah telah membahas reformasi subsidi energi, terutama untuk BBM dan listrik, dan kini menunggu keputusan Presiden Prabowo. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi, Saleh Abdurrahman, dalam diskusi pada Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12) mengatakan, peningkatan konsumsi BBM memang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah BBM bersubsidi tepat sasaran atau tidak. Dalam hal ini, BPH Migas terus memastikan pengawasannya bersama badan usaha untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Di sisi lain, perlu didorong juga penggunaan BBM dengan hemat. ”Sebab, saat konsumsi BBM naik, di saat bersamaan kapasitas penyimpanan sama atau menurun. Lalu, impornya naik. Jika melihat data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), penjualan sepeda motor sekitar 5 juta unit per tahun dan mobil 1 juta unit per tahun. Ini, memerlukan BBM. Apabila itu adalah BBM subsidi, (subsidi) diprediksi akan tetap tinggi,” kata Saleh. Sejauh ini, kata Saleh, BPH Migas turut mengatur dan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi. Termasuk bersama Pertamina yang melakukan pendataan pengguna BBM bersubsidi dengan kode respons cepat (QR code).

Dengan upaya itu, pertumbuhan konsumsi BBM yang disubsidi pemerintah menggunakan APBN diharapkan tidak terlalu tinggi. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang juga ketua tim subsidi tepat sasaran, akan ada kombinasi bantuan langsung tunai dan subsidi pada barang. Namun, akan dilaporkan dulu kepada Presiden untuk diputuskan. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menuturkan, pihaknya terus mendorong tata kelola kebijakan BBM dengan baik. ”Transformasi kebijakan subsidi (BBM) sudah kami diskusikan. Mudah-mudahan bisa diputuskan Pak Presiden. Setelah itu juga akan mempercepat (peningkatan) dari sisi kualitas bahan bakar,” katanya. (Yoga)

Transformasi digital dibutuhkan untuk mempercepat UMKM naik kelas, dengan memanfaatkan platform digital, mulai dari lokapasar hingga teknologi kecerdasan buatan atau AI. Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moriza mengatakan, sektor UMKM memiliki peran yang krusial sekaligus memegang kunci dalam visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pengembangan UMKM tidak hanya berhenti pada program-program pelatihan, kemitraan, akses pasar, dan akses permodalan. ”Yang harus kita lakukan saat ini, yaitu transformasi digital. Suka atau tidak suka, kita harus memasuki itu karena UMKM adalah fundamental ekonomi Indonesia,” katanya dalam forum diskusi bertajuk ”Menatap Masa Depan: Transformasi dan Peluang UMKM Indonesia”, di Jakarta, Kamis (12/12).

Saat ini, baru 25 juta pelaku UMKM yang telah terhubung dengan ekosistem digital atau 39,81 % dari total UMKM. Padahal, sektor UMKM menjadi salah satu fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dengan jumlah 64,2 juta pelaku UMKM telah berkontribusiterhadap 61 % PDB dan menyerap 97 % tenaga kerja. Menurut Helvi, transformasi UMKM merupakan hal yang penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat empat nilai yang perlu dimiliki agar UMKM dapat bertransformasi, yakni loyalitas, integritas, disiplin, dan inovatif. ”Pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi terhadap produk atau diversifikasi produk. Inovasi akan membuat UMKM dapat merespons perubahan dan persaingan pasar sehingga menjadi bisnis yang tangguh. Tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional dalam menentukan perencanaan, proses bisnis, dan antisipasi pasar,” tuturnya. (Yoga)

Tren perusahaan yang menambah tenaga kerja baru pada 2025 diperkirakan lebih sedikit. Pembukaan lowongan pekerjaan cenderung ditujukan untuk mengisi posisi yang kosong, seperti karyawan yang mengundurkan diri, bukan untuk menambah jumlah karyawan baru. Sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Mercer Indonesia (perusahaan konsultan sumber SDM) kepada 585 perusahaan di Indonesia ditemukan, hanya 25 % dari total perusahaan yang disurvei mengatakan mau menambah karyawan baru pada 2025. Sebelumnya, dengan jumlah perusahaan yang sama, 35 % dari total perusahaan menyatakan menambah karyawan baru sepanjang 2024.

Temuan seperti itu merata di seluruh sektor industri. Di sektor industri otomotif, 23 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru pada 2024, pada 2025, hanya 18 % yang berencana menambah karyawan baru. Di sektor barang kebutuhan sehari-hari (consumer goods). Pada 2024, sebanyak 35 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, di tahun 2025, turun menjadi 33 %. Di sektor teknologi tinggi, pada 2024, sebanyak 25 % perusahaan mau menambah tenaga kerja baru, turun jadi 19 % pada 2025.

”Meskipun bidang pekerjaan yang diminati dapat meningkatkan produktivitas, perekrutan dan mempertahankan talenta saat ini untuk bidang-bidang tertentu menjadi semakin menantang,” ujar Market Leader Mercer Indonesia Astrid Suryapranata dalam konferensi pers, Rabu (11/12) di Jakarta. Ada tiga bidang pekerjaan yang sedang sulit untuk direkrut dan dipertahankan, yaitu; penjualan, pemasaran, dan manajemen produk; insinyur dan ilmu sains; serta teknologi informasi, telekomunikasi, dan internet. Selain kondisi perekonomian nasional yang semakin menantang dan salah satunya dipengaruhi oleh deflasi lima bulan berturut-turut, factor perkembangan teknologi yang terus berubah juga menyebabkan perekrutan baru cenderung lebih sedikit pada 2025. (Yoga)

Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang sawah atau lahan pertanian pangan di Jawa bisa dialihkan untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana itu dinilai berlawanan dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem. Rencana kebijakan menyangkut kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi. Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa.

Menteri ATR dan Kepala BPN, Nusron Wahid menyebutkan, RPP RTRW itu ditargetkan tuntas pada triwulan I-2025. Kebijakan itu merupakan solusi untuk mengakomodasi kepentingan pangan, papan, dan hilirisasi. Lahan di Jawa yang sudah padat penduduk digunakan untuk perumahan dan hilirisasi, sedangkan lahan di luar Jawa yang masih luas untuk ketahanan pangan (Kompas, 12/12/2024). Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya, Jumat (13/12) berpendapat, rencana itu bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang tengah digulirkan Presiden Prabowo dan berpotensi menambah jumlah petani gurem atau yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. ”Justru seharusnya pemerintah memproteksi sawah-sawah yang masih tersisa, khususnya di Jawa. Jika perlu, penguasaan tanah petani gurem perlu ditambah melalui program redistribusi tanah,” ujar Benny. (Yoga)