Penerbitan surat utang oleh Pemerintah Indonesia pada tahun depan akan menghadapi situasi yang dilematis. Di satu sisi, ada peluang untuk penurunan yield seiring dengan turunnya inflasi global dan kemungkinan pelonggaran moneter. Namun, tantangan utama adalah likuiditas yang terbatas dan risiko over-supply surat utang. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memproyeksikan yield SUN tenor 10 tahun pada 2025 berada di kisaran 6,31%-6,69%, lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024. Namun, pemerintah menargetkan yield di level 7%, yang mencerminkan tantangan besar terkait tingginya pasokan surat utang dan terbatasnya daya serap domestik.

Pemerintah menghadapi beban jatuh tempo yang signifikan pada 2025, dengan defisit anggaran yang diperkirakan meningkat. Selain itu, proyeksi penerbitan obligasi korporasi juga menambah tekanan kelebihan pasokan di pasar obligasi. Tantangan lainnya termasuk keterbatasan likuiditas yang disebabkan oleh lesunya pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan, serta persaingan dengan instrumen investasi lain seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Risiko eksternal, seperti pelemahan rupiah akibat kebijakan Donald Trump dan stimulus ekonomi China, juga dapat memengaruhi daya tarik SUN Indonesia di pasar global. Meskipun demikian, beberapa riset optimis bahwa pasar modal akan tetap melampaui kinerjanya pada 2024 dengan adanya ruang penurunan suku bunga. Pemerintah berusaha menjaga stabilitas dan kondusivitas pasar melalui kebijakan ekonomi makro yang stabil dan diversifikasi instrumen serta basis investor.

Pada 2025, pasar surat utang Indonesia diproyeksikan menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun inflasi global yang melandai dan kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter memberikan peluang untuk penurunan yield, faktor-faktor seperti likuiditas yang terbatas dan risiko over-supply akan menjadi hambatan besar. Pasar surat utang harus beradaptasi dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan pemerintah, tingginya pasokan obligasi, serta lemahnya daya serap investor domestik.

Yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diperkirakan akan berada di kisaran 6,31% hingga 6,69%, lebih rendah dibandingkan proyeksi 2024. Namun, proyeksi yield sebesar 7,1% dalam RAPBN 2025 mengindikasikan tantangan besar terkait penawaran tinggi dan tekanan likuiditas. Kebutuhan anggaran yang meningkat, baik untuk belanja pemerintah maupun pembiayaan utang, memperburuk situasi ini. Selain itu, proyeksi penerbitan obligasi korporasi yang besar juga menambah risiko over-supply di pasar.

Kondisi likuiditas domestik yang stagnan dan dominasi instrumen seperti SRBI juga membatasi ruang bagi pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Di sisi eksternal, faktor-faktor seperti pelemahan rupiah dan ketidakpastian global, termasuk risiko proteksionisme, dapat mempengaruhi aliran modal asing ke pasar obligasi Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan ini, strategi investasi yang adaptif sangat diperlukan, dengan fokus pada instrumen tenor pendek hingga menengah dan diversifikasi ke sektor yang lebih tahan terhadap volatilitas global. Pemerintah juga harus mengoptimalkan pasar sekunder dan memperkuat kerja sama dengan investor domestik untuk meningkatkan daya serap SBN baru.

Secara keseluruhan, 2025 akan menjadi tahun yang menuntut kehati-hatian dan kerja sama antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku pasar untuk menjaga stabilitas pasar surat utang Indonesia.

Indonesia serius dalam upaya mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan menggandeng berbagai negara untuk mendapatkan teknologi terbaik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa PT PLN (Persero) telah menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk pengembangan teknologi reaktor modular kecil (small modular reactor). Teknologi ini diharapkan dapat menyediakan energi nuklir yang efisien dan hemat biaya. Selain AS dan Jepang, negara-negara lain seperti China, Rusia, Korea Selatan, dan Perancis juga menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam pengembangan PLTN di Indonesia. Indonesia berencana untuk mulai mengoperasikan PLTN pada tahun 2036 sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Vivi Yulaswati, menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan teknologi nuklir, baik yang menggunakan reaktor modular kecil maupun teknologi nuklir konvensional.

211 perusahaan telah berkomitmen untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan pada 2025. Komitmen tersebut terdiri dari 141 perusahaan yang berencana mengimpor sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun, dan 70 perusahaan lainnya berkomitmen untuk mengimpor sapi pedaging sebanyak 800.000 ekor. Secara total, hampir 2 juta ekor sapi hidup akan didatangkan dalam kurun waktu 2025-2029. Perusahaan-perusahaan ini berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China. Pemerintah Indonesia juga telah merevisi Peraturan Pemerintah No.4/2016 untuk mempercepat realisasi impor sapi hidup, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.