;
Teknologi ...

Bahaya Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi Impor dari Brasil yang Harus Diwaspadai Pemerintah
Yuniati Turjandini 11 Dec 2024 Tempo
KEMENTERIAN Pertanian sedang menyusun perubahan kedua dari aturan impor sapi perah yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016. Revisi kali ini bertujuan mengakomodasi kedatangan sapi hidup asal Brasil untuk mendukung penambahan pasokan susu segar. Dalam aturan itu, keran impor sapi hidup dari Brasil tertutup karena negara tersebut masih masuk daftar bahaya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH). Namun kini pemerintah ingin memperluas sumber impor pasokan sapi hidup demi memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Apalagi Brasil dikenal sebagai salah satu produsen sapi terbesar di dunia selain India.

Sebelumnya, pemerintah merevisi aturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022. Revisi pertama membolehkan impor daging kerbau India yang juga belum bebas PMK. Adapun selama ini Indonesia hanya mengimpor sapi dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Tiga negara tersebut bebas dari PMK. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah mengantongi rancangan aturan tersebut. Ia menilai regulasi itu dibutuhkan untuk mengejar target volume impor sapi pada tahun depan yang mencapai 400 ribu ekor. Pemerintah pun menargetkan impor sapi sebanyak 1 juta ekor hingga 2029.

Sebelumnya, Amran juga telah bertemu dengan Menteri Pertanian Brasil Carlos Favaro di Chapada Dos Guimarães, Brasil, pada 13 September 2024. Pertemuan tersebut menghasilkan nota kesepahaman (MoU) antara PT Asiabeef Biofarm Indonesia dan Agropecuaria 31 untuk investasi pengembangan 100 ribu ekor sapi perah Brasil di Indonesia dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun.  Meskipun keran impor sapi akan terbuka lebar, Amran mengatakan, ruang gerak kementeriannya masih sempit karena dibatasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena itu, dia meminta sejumlah perusahaan swasta turut mengimpor sapi. “Kami bekerja sama dengan swasta, yang mengimpor bukan negara, melainkan perusahaan swasta impor sapi,” kata Amran dalam rapat bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 4 Desember 2024. (Yetede)
Teknologi ...

Sri Mulyani Prioritaskan Sektor Pertanian

Yuniati Turjandini 11 Dec 2024 Tempo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sektor pertanian Indonesia akan menjadi prioritas dalam kelancaran program Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan. Menurut Sri Mulyani, hal ini karena total belanja negara pada 2025 mengalami peningkatan sebesar 8,9 persen untuk progra tersebut. “Pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3621,3 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun yang ditunjukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah. Salah satunya bidang ketahanan pangan,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi pada Selasa, 10 Desember 2024.

Sri Mulyani memaparkan, program unggulan milik Prabowo yang akan berlangsung pada 2025 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di antaranya program makan bergizi gratis hingga upaya pemerintah dalam mewujudkan lumbung pangan nasional yang berada di tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat desa. Sri Mulyani Beberkan Dampak Terpilihnya Trump terhadap Rupiah dan Harga Komoditas “Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga,” kata dia.

Sri Mulyani berharap daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) setiap kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan, sehingga pada awal 2025 masyarakat Indonesia dapat merasakan dampak dan manfaatnya secara optimal. “DIPA kementerian lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2025 diharapkan dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal,” tutur Sri Mulyani. (Yetede)
Teknologi ...

Fahri Hamzah Ungkap Tantangan Jalankan Program 3 Juta Rumah: Banyak Industri Properti jadi Spekulan Tanah
Yuniati Turjandini 11 Dec 2024 Tempo
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Fahri Hamzah, mengatakan salah satu tantangan untuk membuat program 3 juta rumah adalah menyediakan tanah. Ia berujar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan saat ini telah terjadi penguasaan tanah yang terlalu terpusat oleh segelintir orang. "Bagaimana kritik beliau (Prabowo) tentang satu persen (orang) menguasai 36 persen tanah atau bahkan 60 persen," ujarnya dalam acara Katadata Indonesia Policy Dialogue dengan tema 'Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan' yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2024.

"Tugas pertama kami adalah menyelesaikan masalah tanah, termasuk database tanah, ketersediaan tanah, dan ongkos pembangunan rumah, karena harga tanah saat ini sangat tinggi," katanya.  Dari hasil identifikasinya, politikus Partai Gelora itu menemukan banyak perusahaan properti yang juga berperan sebagai spekulan tanah. "Banyak perusahaan properti berdiri bukan untuk menjadi developer tapi untuk menjadi spekulan tanah. Ini juga kita harus kritik," katanya.Dirut BTN Ungkap Program 3 Juta Rumah Tidak Semuanya Berbentuk Pembiayaan KPR Adapun program tiga juta rumah per tahun merupakan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Ia menjanjikan program ini sejak kampanye Pilpres 2024 lalu.

Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo kemudian memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kepala negara juga menunjuk Maruarar Sirait alias Ara sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Fahri Hamzah sebagai wakilnya. Untuk merealisasikan program tiga juta rumah di tengah keterbatasan anggaran Kementerian PKP yang hanya Rp 5 triliun untuk tahun depan, Ara mengatakan ingin program ini digarap secara gotong royong. Salah satunya, dengan menggandeng pihak swasta. Ara telah menggandeng PT Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses dalam proyek pembangunan 250 unit rumah di Tangerang yang diresmikan awal pembangunannya pada awal November 2024 lalu. (Yetede)
Teknologi ...

Peringatan Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan Menyisakan Catatan Tersendiri
Yuniati Turjandini 11 Dec 2024 Tempo
PERINGATAN Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan yang jatuh pada 25 November-10 Desember menyisakan catatan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai penegakan hukum terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan masih belum maksimal. Direktur Nurani Perempuan Women Crisis Center (WCC) Rahmi Meri Yenti mengatakan satu masalah yang terlihat jelas adalah minimnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh aparatur hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Meri mengatakan sejak aturan itu berlaku hingga hari ini, belum ada putusan pengadilan menggunakan UU TPKS sebagai alat mengadili pelaku kekerasan seksual, walaupun beberapa penyidikan aparat kepolisian sudah menggunakannya. "Belum ada putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," katanya kepada Tempo pada Selasa, 10 Desember 2024.

Dari kepolisian, menurut Meri, sebenarnya sudah ada upaya menjerat pelaku dengan UU TPKS. Menurut catatan Nurani Perempuan WCC, lembaga swadaya masyarakat berbasis di Sumatera Barat, dari total 128 kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak 2022 di provinsi ini, 45 persen disidik dengan UU TPKS. Sisanya, penyidik memakai Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Kami terus mendorong kepolisian resor dan kepolisian sektor se-Sumatera Barat mau menggunakan pasal UU TPKS, tapi ada masalah di pengadilan lagi," ujarnya.

UU TPKS sebenarnya bisa mempermudah kerja aparat penegak hukum dalam mengungkap kekerasan seksual. Hal itu tak terlepas dari perluasan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 24 dan 25 undang-undang tersebut. Pasal 24 ayat 2 memperluas alat bukti tindak pidana kekerasan seksual seperti yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut memasukkan keterangan korban sebagai salah satu bukti yang sah. Pasal 24 ayat 3 pun menyatakan surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater atau dokter spesialis kejiwaan bisa menjadi alat bukti yang sah. (Yetede)
Teknologi ...

Menjawab Tantangan Ekonomi 2025
Hairul Rizal 11 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan serangkaian langkah untuk mengatasi tantangan global dan mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa ketidakpastian global, seperti konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik, suku bunga tinggi, dan potensi perang dagang, menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Namun, Airlangga tetap optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.

Beberapa langkah penting yang disiapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% meliputi:

  1. Mendorong konsumsi masyarakat dan sektor pariwisata dengan pembukaan kembali rute penerbangan dan mempermudah izin event.
  2. Penghiliran sumber daya alam untuk melindungi komoditas dari fluktuasi harga, serta peningkatan kapasitas energi terbarukan.
  3. Meningkatkan produktivitas investasi dengan menurunkan rasio incremental capital output ratio (ICOR) dan fokus pada pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan daerah produksi.
  4. Strategi investasi berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada sektor energi baru terbarukan (EBT), ekonomi digital, dan manufaktur berbasis ekspor.

Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memprioritaskan penghiliran komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan kelapa sawit, dengan potensi investasi mencapai US$618 miliar. Sektor energi terbarukan dan manufaktur juga memiliki potensi investasi yang besar, diharapkan dapat mendongkrak target investasi pemerintah.

Dari perspektif ekonomi, Aviliani, ekonom Indef, mengingatkan agar penghiliran fokus pada sektor-sektor dengan daya saing tinggi dan memperhatikan sisi permintaan. Bank Mandiri juga mendukung dengan roadmap untuk mendorong sektor-sektor utama seperti tambang, energi, manufaktur, perdagangan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong konsumsi masyarakat.

Secara keseluruhan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah akan mengandalkan investasi yang mencapai Rp7.500 triliun dan mendorong penciptaan lapangan kerja agar konsumsi masyarakat tetap tinggi.



Teknologi ...

Hambatan Pelaksanaan Program Perumahan Rakyat
Hairul Rizal 11 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang digulirkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan langkah besar dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia, yang saat ini mencapai 9,9 juta unit pada 2023. Program ini patut diapresiasi karena tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Program Sejuta Rumah (PRS) pada era pemerintahan Jokowi.

Namun, untuk mencapai keberhasilan program ini, beberapa faktor kunci perlu dipenuhi, antara lain:

  1. Pendanaan: Program ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran APBN. Oleh karena itu, diperlukan terobosan seperti penyediaan tanah murah, pengurangan biaya perpajakan dan perizinan, serta efisiensi biaya material melalui sistem belanja terpusat.
  2. Koordinasi antar Kementerian: Terobosan-terobosan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, ATR, dan Kemendagri, melalui MoU untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan rumah.
  3. Legalitas dan Keamanan Lahan: Untuk rumah yang dibangun di atas tanah sitaan negara, legalitas dan jaminan kepemilikan harus dijaga agar pemilik rumah tidak digusur di kemudian hari.
  4. Kualitas Pembangunan: Meskipun rumah yang dibangun sederhana, kualitas material dan standar bangunan harus tetap diperhatikan.
  5. Sumber Pendanaan Alternatif: Selain perbankan, pemerintah harus mempertimbangkan sumber pendanaan lain untuk menghindari konsentrasi risiko di sektor perumahan.
  6. Kelancaran Rantai Pasokan: Kelancaran pasokan bahan bangunan juga penting untuk memenuhi target pembangunan rumah yang tinggi setiap bulannya.
  7. Dampak Ekonomi: Pembangunan rumah dapat menggerakkan banyak subsektor ekonomi dan membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
  8. Pemanfaatan Rumah Susun: Belajar dari China, Indonesia bisa mengembangkan rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan.
  9. Pengelolaan BP Tapera: BP Tapera, yang mengelola program rumah subsidi, perlu diperkuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung kelancaran pembiayaan perumahan.

Teknologi ...

Rintangan dalam Mengembangkan Energi Bersih
Hairul Rizal 11 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal distribusi dan infrastruktur. Suroso Isnandar, Direktur Manajemen Risiko PT PLN, menjelaskan bahwa banyak pusat EBT di Indonesia terletak jauh dari pusat permintaan listrik, seperti PLTA Kayan di Kalimantan Utara, yang membuat penyerapannya tidak optimal. Untuk mengatasi masalah ini, PLN berencana membangun "green enabling super-grid" sebagai saluran penghubung antara sumber energi terbarukan dengan pusat permintaan listrik.

Selain itu, pembangunan infrastruktur EBT memerlukan investasi besar, diperkirakan sekitar US$235 miliar hingga 2040. Hal ini mencakup proyek pembangkit EBT dan transmisi listrik, termasuk smart grid, untuk meningkatkan kapasitas EBT yang ada. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan gas sebagai sumber energi alternatif, di mana PLN menghadapi potensi kekurangan kargo LNG pada tahun depan karena alokasi yang terbatas. Pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi dan distribusi gas domestik melalui pembangunan jaringan gas.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan PLN dalam mengatasi masalah infrastruktur, perizinan, dan investasi untuk mempercepat transisi energi menuju net-zero emission pada 2060.


Teknologi ...

Usulan Pemerintah: Penyidik Tunggal untuk Efisiensi
Hairul Rizal 11 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan wacana untuk menunjuk penyidik tunggal dalam pengusutan kasus tindak pidana korupsi, yang akan ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, terdapat tiga lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam mengusut kasus korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan KPK. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa kajian terkait penyidik tunggal masih dalam tahap diskusi dan memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kesimpulan.

Yusril yang juga merupakan mantan Menteri Kehakiman, mengungkapkan bahwa KPK memiliki kewenangan luar biasa karena hukum acara yang diterapkan berbeda dengan KUHAP. Meskipun sudah lebih dari 20 tahun KPK beroperasi, Yusril mengakui bahwa saat ini ada pemikiran untuk menetapkan penyidik tunggal dalam pengusutan kasus korupsi, mengingat ada tiga lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan yang sama dalam hal ini.




Teknologi ...

Pajak Alat Berat Membebani Industri
Hairul Rizal 11 Dec 2024 Kontan (H)
Industri pengguna alat berat menghadapi tantangan besar pada 2025 dengan diberlakukannya Pajak Alat Berat (PAB) dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Yushi Sandidarma, Ketua Umum Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI), menyebut kebijakan ini akan menambah beban biaya bagi pelaku usaha, terutama di tengah lesunya penjualan alat berat yang sudah turun 18% hingga kuartal III-2024.

PAB yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2022 ditetapkan dengan tarif maksimal 0,2% dari nilai jual alat berat dan berlaku tahunan. Kebijakan ini mulai diterapkan di beberapa daerah, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta akan diperluas ke daerah lain, termasuk Kalimantan Utara.

Gita Mahyarani, Plt Direktur Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), menyatakan bahwa pajak tersebut akan menambah biaya produksi tambang yang saat ini 35%-40% terdiri dari pengeluaran alat berat. Ia memperkirakan investasi di alat berat akan berkurang akibat kebijakan ini.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, menyoroti dampak signifikan pajak alat berat terhadap investasi awal produsen sawit. Menurutnya, kombinasi PAB dan PPN 12% akan memaksa pelaku usaha mengeluarkan biaya besar untuk modal kerja.

Kebijakan perpajakan ini diperkirakan menekan penjualan alat berat dan investasi di sektor-sektor seperti pertambangan dan perkebunan, menambah tantangan di tengah perlambatan industri alat berat nasional.
Teknologi ...

Peningkatan Penjualan Ritel Jelang Akhir Tahun
Hairul Rizal 11 Dec 2024 Kontan
Penjualan ritel diproyeksikan meningkat dari November 2024 hingga awal 2025, didorong oleh momentum liburan, Pilkada, dan berbagai program belanja nasional. Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), menyatakan bahwa Indeks Penjualan Riil (IPR) November diperkirakan tumbuh 1,7% yoy, didorong peningkatan penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, suku cadang, aksesori, serta sandang.

Pemerintah turut memacu belanja masyarakat melalui Hari Belanja Nasional (Harbolnas), Epic Sales, dan kampanye belanja akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program ini diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, insentif seperti diskon tiket pesawat domestik 10% juga diberikan untuk mendukung pariwisata.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kenaikan penjualan ritel terutama berasal dari konsumsi bahan bakar, makanan, minuman, pakaian, dan suku cadang. Namun, kategori barang tahan lama seperti peralatan komunikasi masih mengalami kontraksi karena perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Myrdal Gunarto, Global Markets Economist Maybank Indonesia, mencatat peningkatan konsumsi bahan bakar mencerminkan mobilitas masyarakat yang meningkat akibat momentum Pilkada. Ia optimistis pertumbuhan penjualan ritel pada Desember bisa mencapai di atas 5%, berkat perputaran uang tinggi selama liburan, kenaikan gaji di beberapa sektor, dan permintaan yang terus meningkat hingga libur Imlek dan Lebaran 2025.

Pilihan Editor