Hambatan Pelaksanaan Program Perumahan Rakyat

;

Hambatan Pelaksanaan Program Perumahan Rakyat

Ekonomi Hairul Rizal 11 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang digulirkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan langkah besar dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia, yang saat ini mencapai 9,9 juta unit pada 2023. Program ini patut diapresiasi karena tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Program Sejuta Rumah (PRS) pada era pemerintahan Jokowi.

Namun, untuk mencapai keberhasilan program ini, beberapa faktor kunci perlu dipenuhi, antara lain:

Pendanaan: Program ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran APBN. Oleh karena itu, diperlukan terobosan seperti penyediaan tanah murah, pengurangan biaya perpajakan dan perizinan, serta efisiensi biaya material melalui sistem belanja terpusat.
Koordinasi antar Kementerian: Terobosan-terobosan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, ATR, dan Kemendagri, melalui MoU untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan rumah.
Legalitas dan Keamanan Lahan: Untuk rumah yang dibangun di atas tanah sitaan negara, legalitas dan jaminan kepemilikan harus dijaga agar pemilik rumah tidak digusur di kemudian hari.
Kualitas Pembangunan: Meskipun rumah yang dibangun sederhana, kualitas material dan standar bangunan harus tetap diperhatikan.
Sumber Pendanaan Alternatif: Selain perbankan, pemerintah harus mempertimbangkan sumber pendanaan lain untuk menghindari konsentrasi risiko di sektor perumahan.
Kelancaran Rantai Pasokan: Kelancaran pasokan bahan bangunan juga penting untuk memenuhi target pembangunan rumah yang tinggi setiap bulannya.
Dampak Ekonomi: Pembangunan rumah dapat menggerakkan banyak subsektor ekonomi dan membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
Pemanfaatan Rumah Susun: Belajar dari China, Indonesia bisa mengembangkan rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan.
Pengelolaan BP Tapera: BP Tapera, yang mengelola program rumah subsidi, perlu diperkuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung kelancaran pembiayaan perumahan.