Menteri Investasi Sudah Mengantongi Komiten dari Perusahaan Apple Inc
Yuniati Turjandini
12 Dec 2024 Tempo
Menteri Investasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan sudah mengantongi komitmen tertulis dari perusahaan multinasional bidang teknologi Apple Inc. untuk berinvestasi. Kabarnya, Apple bakal berinvestasi sebesar US$1 miliar di Indonesia pada 2025 atau 2026. Entitas yang dibangun Steve Jobs pada 1976 itu berencana membangun beberapa fasilitas di Indonesia, seperti product development center dan professional developer academy. Ada juga rencana memproduksi komponen mesh atau bantalan Airpods Max pada Juli 2025, sebagai bagian rantai global produk Apple.
Rosan berkata pemerintah RI melakukan pembahasan intens setiap harinya dengan pihak Apple, meski terhalang perbedaan zona waktu. “Sebetulnya mereka sudah menyampaikan kepada kami secara tertulis, tapi memang baru melalui WhatsApp dulu poin-poinnya. Poin-poin itu sudah kami sampaikan kepada Kementerian Perindustrian,” kata Rosan di Rapat Koordinasi Nasional Investasi (Rakornas) 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Desember 2024. Isi dari komitmen tertulis itu antara lain soal seperti apa bentuk investasi akan dilakukan Apple, juga vendor seperti apa yang akan dibawa dari Amerika Serikat ke Indonesia. Menurut Rosan, seluruh persiapannya masih membutuhkan penyempurnaan lagi. “Ini udah tinggal fine-tuning, karena sikap tertulis mereka sudah berikan.
Tapi perlu ada pembahasan dengan kementerian terkait juga,” kata dia. “Jadi kalau soal komitmen, tidak usah diragukan lagi karena mereka sudah memberikan secara detail.” Perihal vendor yang akan diboyong Apple ke Indonesia, Rosan berkata satu buah iPhone 16 membutuhkan kerja dari 320 vendor. Vendor yang dibawa Apple diperkirakan bisa menghasilkan penjualan minimal US$1 miliar dolar atau sekitar Rp 15,9 triliun dengan kurs saat ini. Rosan menuturkan, Kementerian Perindustrian menginginkan realisasi investasi ini bisa mulai tahun depan. Target ini bertentangan dengan keinginan Apple yang membidik mulainya investasi pada 2026.
Ia meyakinkan target waktu bisa diselesaikan antara kedua pihak. Pemerintah sedang dalam proses membujuk Apple untuk mempercepat tanggal investasinya. “Itu hanya perbedaan waktu. Nah, sekarang sedang kita push ke sana untuk bisa realisasi 2025. Tapi mereka sudah menyampaikan secara tertulis kepada kami,” tuturnya. (Yetede)
Mirae Asset Kenalkan Fitur Trading Saham dengan AI
Yuniati Turjandini
12 Dec 2024 Tempo
TEMPO.CO, Jakarta - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia meluncurkan fitur trading saham dengan artificial intelligence di aplikasi saham M-STOCK. Fitur bernama Mirae Asset Intelligent Assitance (MAIA) ini diklaim bisa membantu nasabah mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih presisi. CEO Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Tae Yong Shim, mengatakan fitur MAIA bisa menciptakan pengalaman trading yang lebih optimal dan sudah melewati tahap pengujian. “Fitur ini mengintegrasikan teknologi canggih dengan pengalaman pengguna yang unggul, sehingga nasabah dapat memanfaatkan peluang pasar dengan lebih optimal,” kata Tae Yong Shim dalam peluncuran FIMA di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Desember 2024.
Tae Yong mengatakan peluncuran FIMA menjadi komitmen lanjutan dari upaya Mirae Asset untuk menghadirkan pengalaman investadi dan trading saham yang modern. Tahun lalu, Mirae Asset berlanjut meluncurkan platform informasi pasar yang bernama Financial Information and Market Access (FIMA) untuk mendukung visi perusahaan dalam mendemokratisasi investasi di Indonesia. Inovasi perusahaan berlanjut dengan peluncuran aplikasi trading saham mobile teranyar yang bernama Profil Son Dong Pyo yang Akan Mulai Aktivitas Solo Setelah Grup MIRAE Bubar. Sebagai informasi, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia tergabung ke dalam salah satu kelompok usaha jasa keuangan non-bank global yaitu Mirae Asset Financial Group yang memiliki dana kelolaan sekitar US$550 miliar atau setara Rp 8.000 triliun pada akhir tahun 2023. Saat ini Mirae Asset memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE), Penjamin Emisi Efek (PEE), dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Nilai modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) Mirae Asset berada di kisaran angka Rp1,4 triliun dalam setahun terakhir. (Yetede)
Bank BTN Salurkan 30 Ribu KPR Sepanjang 2 Bulan Pemerintahan Prabowo
Yuniati Turjandini
12 Dec 2024 Tempo
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menyalurkan 30 ribu unit rumah melalui program Kredit Perumahan Rakyat atau KPR sepanjang dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. BTN juga telah menghitung total potensi stok rumah untuk mendukung program 3 Juta Rumah tahun depan yaitu sebanyak 631,978 unit. “BTN terus berkontribusi dalam pemenuhan rumah di Indonesia,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam acara Seremonial Penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) BTN di Serang, Banten, pada Kamis, 12 Desember 2024. Selain itu, Nixon mengatakan BTN akan mendukung upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui sektor perumahan dan dan rencana 0 persen untuk uang muka.
Nixon bercerita sejak 1976 BTN telah menyalurkan sekitar KPR untuk 5,2 unit yang tersebar berbagai kota, baik subsidi, nonsubsidi, ataupun pembiayaan syariah. Dia berharap melalui acara Seremonial Penyaluran KPR di Serang, Banten, itu agar bisa berlanjut dan BTN bisa memenuhi kebutuhan perumahan. “Inisiasi ini akan berlanjut terus sampai kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhi,” kata dia. Sementara itu, KPR massal di Serang ini diikuti oleh 235 calon debitur. Jumlah itu mencakup KPR subsidi dan nonsubsidi sebanyak 225 unit, sementara KPR subsidi dan nonsubsidi melalui BTN Syariah sebanyak 10 unit, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nixon mengatakan, 72 orang atau lebih dari 30 persen debitur dalam akad massal tersebut adalah perempuan, sedangkan 81 persen dari mereka tergolong segmen milenial dengan umur termuda yakni 21 tahun. “Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000 yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal bulan Januari 2025”, kata dia. (Yetede)
Pemerintah Berlakukan Zonasi Swasembada Pangan
Yuniati Turjandini
11 Dec 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah memberlakukan sistem zonasi berbasis komoditas guna mewujudkan swasembada pangan selambat-lambatnya 2027. Dalam sistem zonasi itu, pengembangan pangan di Papua difokuskan pada padi dan tebu, sedangkan di Sulawesi bagi tanaman selain padi. Dengan upaya tersebut, Indonesia diharapkan di 2025 sudah tidak impor lagi empat produk untuk keperluan konsumsi, yakni beras, garam, gula, serta jagung. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali menyampaikan bahwa prioritas utama (top priority) pemerintah Kabinet Merah Putih adalah swasembada pangan dalam arti luas atau tidak hanya beras yang ditargetkan tercapai selambat-lambatnya 2027. Dua kebijakan penting yang harus dilakukan dalam waktu yang begitu yang begitu singkat dalam menuju swasembada pangan tersebut adalah melakukan optimalisasi produktivitas sumber pangan yang sudah ada dan membuka lahan baru. (Yetede)
Bahaya Penyakit Mulut dan Kuku pada Sapi Impor dari Brasil yang Harus Diwaspadai Pemerintah
Yuniati Turjandini
11 Dec 2024 Tempo
KEMENTERIAN Pertanian sedang menyusun perubahan kedua dari aturan impor sapi perah yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016. Revisi kali ini bertujuan mengakomodasi kedatangan sapi hidup asal Brasil untuk mendukung penambahan pasokan susu segar. Dalam aturan itu, keran impor sapi hidup dari Brasil tertutup karena negara tersebut masih masuk daftar bahaya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH). Namun kini pemerintah ingin memperluas sumber impor pasokan sapi hidup demi memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Apalagi Brasil dikenal sebagai salah satu produsen sapi terbesar di dunia selain India.
Sebelumnya, pemerintah merevisi aturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022. Revisi pertama membolehkan impor daging kerbau India yang juga belum bebas PMK. Adapun selama ini Indonesia hanya mengimpor sapi dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Tiga negara tersebut bebas dari PMK. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah mengantongi rancangan aturan tersebut. Ia menilai regulasi itu dibutuhkan untuk mengejar target volume impor sapi pada tahun depan yang mencapai 400 ribu ekor. Pemerintah pun menargetkan impor sapi sebanyak 1 juta ekor hingga 2029.
Sebelumnya, Amran juga telah bertemu dengan Menteri Pertanian Brasil Carlos Favaro di Chapada Dos Guimarães, Brasil, pada 13 September 2024. Pertemuan tersebut menghasilkan nota kesepahaman (MoU) antara PT Asiabeef Biofarm Indonesia dan Agropecuaria 31 untuk investasi pengembangan 100 ribu ekor sapi perah Brasil di Indonesia dengan nilai investasi Rp 4,5 triliun. Meskipun keran impor sapi akan terbuka lebar, Amran mengatakan, ruang gerak kementeriannya masih sempit karena dibatasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena itu, dia meminta sejumlah perusahaan swasta turut mengimpor sapi. “Kami bekerja sama dengan swasta, yang mengimpor bukan negara, melainkan perusahaan swasta impor sapi,” kata Amran dalam rapat bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 4 Desember 2024. (Yetede)
Sri Mulyani Prioritaskan Sektor Pertanian
Yuniati Turjandini
11 Dec 2024 Tempo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sektor pertanian Indonesia akan menjadi prioritas dalam kelancaran program Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan. Menurut Sri Mulyani, hal ini karena total belanja negara pada 2025 mengalami peningkatan sebesar 8,9 persen untuk progra tersebut. “Pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3621,3 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun yang ditunjukkan untuk mendorong program prioritas pemerintah. Salah satunya bidang ketahanan pangan,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi pada Selasa, 10 Desember 2024.
Sri Mulyani memaparkan, program unggulan milik Prabowo yang akan berlangsung pada 2025 dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di antaranya program makan bergizi gratis hingga upaya pemerintah dalam mewujudkan lumbung pangan nasional yang berada di tingkat kabupaten atau kota maupun tingkat desa. Sri Mulyani Beberkan Dampak Terpilihnya Trump terhadap Rupiah dan Harga Komoditas “Arahan Bapak Presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan terus menjadi pegangan bagi alokasi dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga,” kata dia.
Sri Mulyani berharap daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) setiap kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan, sehingga pada awal 2025 masyarakat Indonesia dapat merasakan dampak dan manfaatnya secara optimal. “DIPA kementerian lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2025 diharapkan dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sehingga pada awal tahun masyarakat dan perekonomian dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal,” tutur Sri Mulyani. (Yetede)
Fahri Hamzah Ungkap Tantangan Jalankan Program 3 Juta Rumah: Banyak Industri Properti jadi Spekulan Tanah
Yuniati Turjandini
11 Dec 2024 Tempo
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Fahri Hamzah, mengatakan salah satu tantangan untuk membuat program 3 juta rumah adalah menyediakan tanah. Ia berujar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan saat ini telah terjadi penguasaan tanah yang terlalu terpusat oleh segelintir orang. "Bagaimana kritik beliau (Prabowo) tentang satu persen (orang) menguasai 36 persen tanah atau bahkan 60 persen," ujarnya dalam acara Katadata Indonesia Policy Dialogue dengan tema 'Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan' yang berlangsung di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2024.
"Tugas pertama kami adalah menyelesaikan masalah tanah, termasuk database tanah, ketersediaan tanah, dan ongkos pembangunan rumah, karena harga tanah saat ini sangat tinggi," katanya. Dari hasil identifikasinya, politikus Partai Gelora itu menemukan banyak perusahaan properti yang juga berperan sebagai spekulan tanah. "Banyak perusahaan properti berdiri bukan untuk menjadi developer tapi untuk menjadi spekulan tanah. Ini juga kita harus kritik," katanya.Dirut BTN Ungkap Program 3 Juta Rumah Tidak Semuanya Berbentuk Pembiayaan KPR Adapun program tiga juta rumah per tahun merupakan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Ia menjanjikan program ini sejak kampanye Pilpres 2024 lalu.
Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo kemudian memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kepala negara juga menunjuk Maruarar Sirait alias Ara sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Fahri Hamzah sebagai wakilnya. Untuk merealisasikan program tiga juta rumah di tengah keterbatasan anggaran Kementerian PKP yang hanya Rp 5 triliun untuk tahun depan, Ara mengatakan ingin program ini digarap secara gotong royong. Salah satunya, dengan menggandeng pihak swasta. Ara telah menggandeng PT Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses dalam proyek pembangunan 250 unit rumah di Tangerang yang diresmikan awal pembangunannya pada awal November 2024 lalu. (Yetede)
Peringatan Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan Menyisakan Catatan Tersendiri
Yuniati Turjandini
11 Dec 2024 Tempo
PERINGATAN Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan yang jatuh pada 25 November-10 Desember menyisakan catatan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai penegakan hukum terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan masih belum maksimal. Direktur Nurani Perempuan Women Crisis Center (WCC) Rahmi Meri Yenti mengatakan satu masalah yang terlihat jelas adalah minimnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) oleh aparatur hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim. Meri mengatakan sejak aturan itu berlaku hingga hari ini, belum ada putusan pengadilan menggunakan UU TPKS sebagai alat mengadili pelaku kekerasan seksual, walaupun beberapa penyidikan aparat kepolisian sudah menggunakannya. "Belum ada putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," katanya kepada Tempo pada Selasa, 10 Desember 2024.
Dari kepolisian, menurut Meri, sebenarnya sudah ada upaya menjerat pelaku dengan UU TPKS. Menurut catatan Nurani Perempuan WCC, lembaga swadaya masyarakat berbasis di Sumatera Barat, dari total 128 kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak 2022 di provinsi ini, 45 persen disidik dengan UU TPKS. Sisanya, penyidik memakai Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Kami terus mendorong kepolisian resor dan kepolisian sektor se-Sumatera Barat mau menggunakan pasal UU TPKS, tapi ada masalah di pengadilan lagi," ujarnya.
UU TPKS sebenarnya bisa mempermudah kerja aparat penegak hukum dalam mengungkap kekerasan seksual. Hal itu tak terlepas dari perluasan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 24 dan 25 undang-undang tersebut. Pasal 24 ayat 2 memperluas alat bukti tindak pidana kekerasan seksual seperti yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut memasukkan keterangan korban sebagai salah satu bukti yang sah. Pasal 24 ayat 3 pun menyatakan surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater atau dokter spesialis kejiwaan bisa menjadi alat bukti yang sah. (Yetede)
Menjawab Tantangan Ekonomi 2025
Hairul Rizal
11 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan serangkaian langkah untuk mengatasi tantangan global dan mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa ketidakpastian global, seperti konflik geopolitik, perubahan kepemimpinan politik, suku bunga tinggi, dan potensi perang dagang, menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Namun, Airlangga tetap optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.
Beberapa langkah penting yang disiapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% meliputi:
- Mendorong konsumsi masyarakat dan sektor pariwisata dengan pembukaan kembali rute penerbangan dan mempermudah izin event.
- Penghiliran sumber daya alam untuk melindungi komoditas dari fluktuasi harga, serta peningkatan kapasitas energi terbarukan.
- Meningkatkan produktivitas investasi dengan menurunkan rasio incremental capital output ratio (ICOR) dan fokus pada pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dengan daerah produksi.
- Strategi investasi berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, dengan fokus pada sektor energi baru terbarukan (EBT), ekonomi digital, dan manufaktur berbasis ekspor.
Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memprioritaskan penghiliran komoditas strategis seperti nikel, tembaga, dan kelapa sawit, dengan potensi investasi mencapai US$618 miliar. Sektor energi terbarukan dan manufaktur juga memiliki potensi investasi yang besar, diharapkan dapat mendongkrak target investasi pemerintah.
Dari perspektif ekonomi, Aviliani, ekonom Indef, mengingatkan agar penghiliran fokus pada sektor-sektor dengan daya saing tinggi dan memperhatikan sisi permintaan. Bank Mandiri juga mendukung dengan roadmap untuk mendorong sektor-sektor utama seperti tambang, energi, manufaktur, perdagangan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong konsumsi masyarakat.
Secara keseluruhan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintah akan mengandalkan investasi yang mencapai Rp7.500 triliun dan mendorong penciptaan lapangan kerja agar konsumsi masyarakat tetap tinggi.
Hambatan Pelaksanaan Program Perumahan Rakyat
Hairul Rizal
11 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang digulirkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan langkah besar dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia, yang saat ini mencapai 9,9 juta unit pada 2023. Program ini patut diapresiasi karena tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Program Sejuta Rumah (PRS) pada era pemerintahan Jokowi.
Namun, untuk mencapai keberhasilan program ini, beberapa faktor kunci perlu dipenuhi, antara lain:
- Pendanaan: Program ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran APBN. Oleh karena itu, diperlukan terobosan seperti penyediaan tanah murah, pengurangan biaya perpajakan dan perizinan, serta efisiensi biaya material melalui sistem belanja terpusat.
- Koordinasi antar Kementerian: Terobosan-terobosan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, ATR, dan Kemendagri, melalui MoU untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan rumah.
- Legalitas dan Keamanan Lahan: Untuk rumah yang dibangun di atas tanah sitaan negara, legalitas dan jaminan kepemilikan harus dijaga agar pemilik rumah tidak digusur di kemudian hari.
- Kualitas Pembangunan: Meskipun rumah yang dibangun sederhana, kualitas material dan standar bangunan harus tetap diperhatikan.
- Sumber Pendanaan Alternatif: Selain perbankan, pemerintah harus mempertimbangkan sumber pendanaan lain untuk menghindari konsentrasi risiko di sektor perumahan.
- Kelancaran Rantai Pasokan: Kelancaran pasokan bahan bangunan juga penting untuk memenuhi target pembangunan rumah yang tinggi setiap bulannya.
- Dampak Ekonomi: Pembangunan rumah dapat menggerakkan banyak subsektor ekonomi dan membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
- Pemanfaatan Rumah Susun: Belajar dari China, Indonesia bisa mengembangkan rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan.
- Pengelolaan BP Tapera: BP Tapera, yang mengelola program rumah subsidi, perlu diperkuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung kelancaran pembiayaan perumahan.