Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang sawah atau lahan pertanian pangan di Jawa bisa dialihkan untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana itu dinilai berlawanan dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem. Rencana kebijakan menyangkut kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi. Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa.

Menteri ATR dan Kepala BPN, Nusron Wahid menyebutkan, RPP RTRW itu ditargetkan tuntas pada triwulan I-2025. Kebijakan itu merupakan solusi untuk mengakomodasi kepentingan pangan, papan, dan hilirisasi. Lahan di Jawa yang sudah padat penduduk digunakan untuk perumahan dan hilirisasi, sedangkan lahan di luar Jawa yang masih luas untuk ketahanan pangan (Kompas, 12/12/2024). Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benny Wijaya, Jumat (13/12) berpendapat, rencana itu bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang tengah digulirkan Presiden Prabowo dan berpotensi menambah jumlah petani gurem atau yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. ”Justru seharusnya pemerintah memproteksi sawah-sawah yang masih tersisa, khususnya di Jawa. Jika perlu, penguasaan tanah petani gurem perlu ditambah melalui program redistribusi tanah,” ujar Benny. (Yoga)

Peredaran rokok ilegal yang kian marak diyakini berdampak negatif terhadao penerimaan negara dan berpotensi menambah jumlah pengangguran. Dari sisi pendapatan negara, hal itu tidak hanya mengakibatkan hilangnya potensi menambah jumlah pengangguran. Dari sisi pendapatan, hal itu tidak hanya mengakibatkan  hilangnya potensi penerimaan dari cukai, melainkan juga  lepasnya potensi penerimaan PPN maupun PPh dari aktivitas bisnis industri hasil tembakau (IHT). Mengacu pada data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal pada pada tahun 2023 dari penerimaan cukai saja disetimasi mencapai tidak kurang dari Ro 1 triliun- Rp28,6 triliun. Angka potensi kerugian sebesar itu muncul mengingat dari 318 miliar batangan rokok yang beredar di Indonesia sepanjang tahun lalu, 6,9% diantaranya merupakan rokok ilegal. (Yetede)

Pasar saham diprediksi masih tertakan hingga kuartal I-2025, karena masifnya sentimen negatif global. Investor perlu berhati-hati dan bersikap lebih oportunis dalam memilih saham tahun depan. Kemenangan Donal Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) merupakan  sentimen global yang sepertinya kurang mendapat sambutan hangat dari para pelaku pasar. menurut riset Schroders Indonesia, muncul reaksi spontan selepas Trump memenangkan Pilpres AS, seiring kebijakannya yang pro-korporasi dan berpotensi reflasioner. "Kami berpendapat, investor perlu melihat lebih dekat kebijakan-kebijakan yang akan diumumkan Trump dan melihat dampak potensialnya teradao pasar," tulis riset  Schroders Indonesia. Terpilihnya Trump, juga menimbulkan risiko buruk bagi Indonesia, terutama bila perang dagang AS-China kembali terjadi. Sebab, hal itu akan memberikan tantangan lebih lanjut kepada Tiongkok, mengingat pertumbuhan perekonomian negara itu dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh ekspor. (Yetede)

Pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 438,6 triliun per 30 November 2024. Pola pembiayaan pemerintah pada  tahun ini diperkirakan masih tetap fleksibel dan tidak seluruhnya bergantung pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini karena tren penerimaan negara yang  mengalami peningkatan menjelang akhir tahun. Fleksibilitas dalam mengelola  pendanaan pemerintah dan kombinasi antara  penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan pendanaan non-utang akan menjadi strategi penting dalam menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik yang terus berubah. Jika dirinci, pembiayaan utang pemerintah sebesar Rp483,6 triliun  terbagi dalam SBN sebesar Ro 46,4 triliun. Sedangkan pembiayaan non-utang sebesar Rp 54,8 triliun. Sedangkan realisasi pendapataan negara hingga akhir November 2024 mencapai Rpp 2.492,7 trilium atau 89% dari target dalam pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan dengan periode  yang sama penerimaan negara tumbuh tipis 1,3%. (Yetede)