Kejahatan perdagangan orang di Batam, Kepri, seperti tak ada habisnya. Korban terjerat tipu daya sindikat hingga terpuruk dengan utang tak sedikit. Padahal, dalam beberapa bulan terakhir, polisi telah mengungkap belasan kasus dan meringkus puluhan tersangka. Di atas Kapal Polisi (KP) Bharata, Mahyudin (42) menyadari mimpinya merantau ke Malaysia kandas. Ia dan tiga warga NTB lainnya diselamatkan polisi dari tipu daya sindikat perdagangan orang di Batam. ”Katanya saya mau dikasih kerja di kebun sawit di Malaysia, tetapi akhirnya malah begini,” kata Mahyudin, Rabu (11/12). Selama ini, ia bekerja musiman sebagai buruh tani dengan pendapatan Rp 80.000 per hari. ”Enggak setiap hari bisa kerja  jadi buruh (tani),” ujarnya. Untuk membayar biaya keberangkatan ke Malaysia, Mahyudin menggadaikan motor keponakannya. Uang pinjaman Rp 13 juta disetor ke seseorang berinisial J yang berjanji membantunya bekerja di perkebunan sawit.

Kepala Subdirektorat Patroli Air Direktorat Polisi Air Baharkam, Kombes Dadan mengatakan, anggota sindikat J yang berinisial S diringkus pada Jumat (6/12). S menerima uang dari J untuk memberangkatkan empat pekerja migran tanpa dokumen dari Batam ke Malaysia. ”Sesuai perintah dari Wakapolri dan program Astacita dari Presiden, kami melakukan kegiatan penindakan terhadap kegiatan ilegal,” kata Dadan saat konferensi pers di atas KP Bharata. Polisi kini memburu J yang diduga menjadi salah satu dalang sindikat perdagangan orang di Batam. Kisah miris orang-orang yang berjuang mengubah hidupnya tidak boleh terus terjadi. Sekali terjebak, hidup mereka yang sudah susah malah terlilit utang akibat tipuan sindikat perdagangan orang. (Yoga)  

Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam kurun 2025-2029 guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun seperti yang di canangkan Presiden Prabowo Subianto. Dari total kebutuhan investasi tersebut, sebagian diharapkan bisa dipenuhi melalui investasi hilirisasi sejumlah  komoditas unggulan yang hingga 2040 diprediksi memerlukan investasi US$ 618 miliar atau setara dengan Rp9.826 triliun. Dengan kebutuhan investasi Rp13.528 triliun selama periode 2025-2029, maka rata-rata investasi yang diperlukan dalam setahun adalah senilai Rp 2.705,6 trliun. Sedangkan dengan kebutuhan investasi hilirisasi yang sebesar Rp 9.826,2 triliun hingga 2040, maka kebutuhan rata-rata investasi per tahun adalah Rp 614,14 triliun. Ini artinya, setiap tahun investasi hilirisasi diharapkan bisa berkontribusi rata-rata sekitar 22,7% dari total kebutuhan investasi nasional. Menteri investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, investasi akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi selain konsumsi rumah tangga dan ekspor. (Yetede)

Pemerintah memastikan kenaikan PPN menjadi 12% dari 11% mulai 2025 mempertimbankan asas keadilan, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan APBN. PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Penerapan PPN 12% akan dibarengi dengan kebijakan stimulus fiskal agar roda perekonomian nasional tetap bisa melaju kencang. Kenaikan tarif PPN dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan. Dalam UU HHP pasal 7 disebutkan, tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022, sedangkan 12% mulai berlaku paling lambat 1 januari 2025. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanii Indrawati mengatakan, pemerintah mendengarkan masukan dari seluruh pihak dan sangat berhati-hati dalam menjalankan PPN multitarif. "Kami sedang memformulasikan secara detail, karena ini memiliki konsekuensi terhadap APBN, terutama pada aspek keadilan, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Ini semua perlu diseimbangkan," ucap Sri Mulyani. (Yetede)

PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), dan PT Smart Telcom (SmartTel) mencapai kesepakatan difinitif untuk melakukan merger menjadi entitas baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) dengan nilai gabungan pra-sinergi mencapai lebih dari Rp104 triliun. Perusahaan yang dikendalikan Axiata Group Berhad dan Sinar Mas ini, akan menjadi kekuatan baru di sektor telekomunikasi di Tanah Air, dengan potensi pendapatan  hingga Rp 45 triliun. "Merger ini adalah upaya penting yang kami lakukan untuk memberikan nilai tambah besar kepada seluruh pemangku kepentingan melalui layanan yang prima, konektivitas digital, dan inovasi, termasuk untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong  transformasi digital," kata Chairman Sinar Mas Telecommunication and Technology Franky Oesman Widjaja. Penggabungan menjadi entitas baru ini ditargetkan rampung pada semester I-2024. Di mana XLSmart akan menjadi perusahaan telekomunikasi papan atas dengan jumlah pelanggan seluler mencapai 94,51 juta pengguna, dan memiliki pangsa pasar 27%1. XLSmart akan menghasilkan pendapatan proforma sebesar Rp45,4 triliun (US$ 2,8 miliar) dan EBITDA senilai lebih dari Rp22,4 triliun (US$ 1,4 miliar). 

Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang digelar setiap 12 Desember menjadi momentum strategis untuk mendorong peningkatan transaksi keuangan digital. Dengan makin tingginya minat masyarakat berbelanja daring, bank dan penyedia jasa pembayaran selama momen diskon besar-besaran ini.  Pengamat perbankan dan sistem pembayaran Arianto Muditomo mengatakan, tren transaksi keuangan selama Harbolnas menunjukkan peningkatan yan signifikan setiap tahunnya. Publikasi yang diperoleh pada Harbolnas 2022, total nilai transaksi mencapai Rp 22,7 triliun. "Pada Harbolnas 2023, nilai transaksi meningkat menjadi Rp25,7 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 25 triliun. Proyeksi untuk 2024 diperkirakan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan e-commerce dan adopsi digital di Indonesia," ungkap Arianto. Menurut Arianto, selama Harbolnas 2023 dari data yang telah beredar, metode pembayaran yang paling dominan adalah e-wallet, digunakan oleh 67% konsumen. Metode pembayaran lain yang populer termasuk Cash on Delivery (COD) sebesar 32%, Virtual Account (26%0, dan Mobile Banking (22%). Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan e-wallet sebagai metode pembayara utama selama Harbolnas. (Yetede)

Pemerintah memberlakukan sistem zonasi berbasis komoditas guna mewujudkan swasembada pangan selambat-lambatnya 2027. Dalam sistem zonasi itu, pengembangan pangan di Papua difokuskan pada padi dan tebu, sedangkan di Sulawesi bagi tanaman selain padi. Dengan upaya tersebut, Indonesia diharapkan di 2025 sudah tidak impor lagi empat produk untuk keperluan konsumsi, yakni beras, garam, gula, serta jagung. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali menyampaikan bahwa prioritas utama (top priority) pemerintah Kabinet Merah Putih adalah swasembada pangan dalam arti luas atau tidak hanya beras yang ditargetkan  tercapai selambat-lambatnya 2027. Dua kebijakan penting yang harus dilakukan dalam waktu yang begitu yang begitu singkat dalam menuju swasembada pangan tersebut adalah melakukan optimalisasi produktivitas sumber pangan yang sudah ada dan membuka lahan baru. (Yetede)