Mengelola Likuiditas Perbankan di Tengah Persaingan
Optimisme para bankir terhadap pertumbuhan fungsi intermediasi perbankan pada 2025 didukung oleh proyeksi pertumbuhan kredit sebesar 11%–13% oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, tantangan besar terkait likuiditas membayangi, mengingat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang terus tertinggal dari pertumbuhan kredit sejak 2022.
Untuk menghadapi persaingan likuiditas, BI tengah merumuskan kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti perdagangan, pertanian, dan manufaktur. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan kebijakan insentif likuiditas ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian menyoroti tujuh sektor utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025–2029, meliputi manufaktur, jasa, pariwisata, perumahan, ekonomi digital, semikonduktor, dan ekonomi hijau. Bank Mandiri telah memetakan tujuh sektor unggulan, seperti perdagangan, pertanian, dan pariwisata, serta tujuh sektor "new economy," termasuk penghiliran dan energi.
Namun, perhatian terhadap sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, dinilai penting untuk mengatasi dampak PHK akibat banjir produk asing. Untuk itu, diperlukan keberanian perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor padat modal yang memiliki efek berganda terhadap tenaga kerja dan permintaan domestik.
Sementara kebijakan likuiditas diharapkan membantu, pengurangan suku bunga acuan tetap menjadi kebutuhan untuk menekan perang suku bunga antarbank. Namun, penurunan ini tidak mudah diwujudkan mengingat tekanan nilai tukar rupiah yang masih menjadi tantangan.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023