Skema peningkatan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN bersertifikat pendidik tidak merata sebesar Rp 2 juta seperti yang dijanjikan pemerintah.Besarannya bergantung sertifikat pendidik yang dimiliki guru. Guru yang akan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp 2 juta adalah guru non-ASN yang lulus sertifikasi pendidik tahun 2024, bagi guru non-ASN yang sudah bersertifikasi pendidik sebelum tahun 2024, TPG akan dinaikkan Rp 500.000 dari sebelumnya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta. Untuk guru ASN yang lulus sertifikasi mulai 2024, TPG diberikan sesuai dengan aturan yang sudah berjalan, yakni satu kali gaji pokok. Sementara guru ASN yang sudah tersertifikasi sebelum 2024 tidak ada kenaikan tunjangan.

Hal itu diungkapkan Mendikdasmen, Abdul Mu’ti dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun PGRI di Jakarta, Sabtu (14/12). Mu’ti meminta maaf jika keputusan ini tidak memuaskan semua pihak. ”Mohon maaf, mungkin jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan oleh bapak dan ibu sekalian. Maka, sekali lagi kami mohon maaf belum dapat memberikan tunjangan yang setinggi-tingginya,” katanya. Mu’ti berpesan agar peningkatan kesejahteraan ini digunakan sebaik-baiknya, utamanya untuk meningkatkan kompetensi diri para guru. Dia meminta para guru fokus mendidik anak bangsa. ”Jangan digunakan untuk memperbanyak tunggakan. Saya khawatir kalau tunjangan meningkat, kreditnya jadi meningkat,” ucapnya. (Yoga)  

Tiga program utama Prabowo - Gibran sama-sama butuh lahan, yaitu swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan hilirisasi. Pembangunan 3 juta rumah butuh 26.000 hektar tanah. Per 8 November 2024 sudah mendapat 1.200 hektar, dari sitaan koruptor, aset BUMN, eks HGU dan HGB, wakaf, donasi, serta program tanggung jawab sosial korporasi. Swasembada pangan, beras, jagung, dan gula setidaknya butuh 3 juta hektar lahan. Meskipun belum terdata secara pasti kebutuhannya, hilirisasi pun butuh lahan, baik untuk perluasan kawasan industri atau ekonomi khusus atau pembangunan kawasan industri perkebunan terintegrasi. Upaya mengakurkan pangan, papan, dan hilirisasi tengah digulirkan.

Bahkan, upaya itu diklaim tak bakal menumbalkan lahan pertanian pangan. Pemerintah berencana membuat kebijakan tentang dialihkannya lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa untuk pembangunan 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana kebijakan menyangkut kawasan lahan pertanian berkelanjutan (KP2B) itu akan dimasukkan dalam Rancangan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RPP RTRW) Nasional 2025-2045. RPP RTRW tengah disusun Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian ATR / BPN.

KP2B akan mengakomodasi, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Pulau Jawa untuk program 3 juta rumah per tahun serta program hilirisasi. Pengembang yang memanfaatkan sawah di suatu daerah di Jawa tidak diwajibkan mencetak sawah pengganti di daerah itu, tetapi di luar Jawa. Dasar hukumnya adalah UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang memuat perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. UU itu juga membolehkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dialihfungsikan demi kepentingan umum dengan menyediakan lahan pengganti.

Lahan pengganti itu sedikitnya tiga kali luas lahan yang akan dialihfungsikan. Adapun untuk lahan tak beririgasi, lahan penggantinya paling sedikit seluas satu kali luas lahan yang dialihfungsikan. Tapi lahan pengganti di luar Jawa belum tentu akan sesubur di Jawa. Belum tentu juga lahan pengganti itu bisa langsung digunakan untuk menanam padi atau tanaman pangan lain. Bagaimana nasib petani di Jawa yang sawahnya dialihfungsikan? Karena itu, sebelum nasi menjadi bubur, pemerintah lebih baik memanfaatkan lahan lain selain lahan pertanian pangan berkelanjutan. (Yoga)  

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, kondisi global terus bergejolak akibat perang dagang, ketegangan geopolitik, serta fragmentasi ekonomi dan keuangan. Kondisi itu kian tak menentu seiring terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden AS dengan kebijakannya yang lebih mengutamakan kepentingan domestik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, dari 3,2 % pada 2024 menjadi 3,1 % pada 2025 dan 3 % pada 2026. Dalam lanskap global tersebut, kata Perry, Indonesia memiliki visi untuk memacu pertumbuhan. Terdapat lima agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional yang dapat dilakukan, yakni penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sinergi mendorong pertumbuhan domestik, serta peningkatan produktivitas dan kapasitas nasional. Kemudian, sinergi pendalaman pasar keuangan untuk perekonomian dan digitalisasi sistem pemba-yaran sektor jasa.

”Pertama harus stabil. Tak bisa memacu pertumbuhan kalau negara tak stabil, baik dari sisi makroekonomi, sistem keuangan, maupun politiknya,” katanya dalam Seminar Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (Kafegama) bertajuk ”Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju”, secara hibrida, Sabtu (14/12). BI berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar, baik melalui kebijakan suku bunga, intervensi dan pendalaman pasar keuangan dengan instrumen Sekuritas Rupiah BI (SRBI), maupun koordinasi antara fiskal dan moneter. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menambahkan, upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 % membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Dalam program makan bergizi gratis, misalnya, pelaku usaha jasa keuangan dapat berkontribusi dalam hal pembiayaan terhadap program tersebut. (Yoga)  

Menambah stok telur ayam ras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024). Pedagang mengakui harga telur ayam ras naik sejak sepekan terakhir. Saat ini di tingkat pedagang pengecer di pasar, harga telur mencapai Rp 31.500 per kilogram. Padahal, sepekan sebelumnya masih dijual Rp 26.000 per kilogram. Kenaikan harga telur terjadi menjelang perayaan Natal 2024.(Yoga)

Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) kerap ditunggu-tunggu konsumen. Ini adalah kesempatan bagi penjual dan pembeli yang berharap harga murah karena diskon besar. Apa saja yang dibeli?

Berikut respons warga. Bagi saya, Harbolnas tetap menjadi pilihan untuk membeli barang perawatan kulit, khususnya untuk wajah, perawatan rambut, dan kosmetik. Barang-barang itu sering diobral dengan harga murah. Selain itu, algoritma yang bekerja memudahkan saya mencari barang-barang yang diperlukan di lokapasar. Namun, pengiriman barang pada masa Harbolnas lebih lama dari biasanya karena banyak orang lain yang juga berbelanja. (AVE) Anindita (28) Dosen di Bandung, Jawa Barat.

Sebagai warga gemar berbelanja daring lantaran ada promo atau diskon, perhelatan Harbolnas sangat membantu. Harbolnas juga bisa menjadi ajang cuan karena barang yang dibeli dengan harga murah, bisa dijual kembali. Lalu, ada komunitas yang kerap membagikan info mengenai promo-promo barang tertentu di aplikasi percakapan, seperti Telegram. Ini juga cukup membantu bagi yang gemar berbelanja daring. (ERK) Techi Pardede (26) Karyawan Swasta di Jakarta.(Yoga)

Impian Ilham Pinastiko (38) dan teman-teman membuat jam tangan yang merepresentasikan Indonesia tercapai. Pala Nusantara, jam tangan kayu buatannya, tak hanya penunjuk waktu, tetapi juga daya tarik untuk mengenal Tanah Air. Desain jam tangan Pala Nusantara ini unik. Selain terbuat dari kayu, bentuknya juga besar dan tebal, dengan knop pengatur berwarna merah menyala. ”Sengaja saya desain bulky seperti ini untuk menonjolkan kayu yang menjadi bahan dasarnya. Namun, kayu bukan dianggap barang mahal di Indonesia karena bahannya melimpah,” ujar Ilham di Kantor PT Kreasi Pala Nusantara, Kota Bandung, Jabar, Jumat (6/12). Untuk menambah kesan mewah, jam tangan Pala Nusantara dilengkapi strap atau pengikat berbahan kulit. ”Dalam fashion, penggunaan kulit itu pasti untuk menunjukkan kemewahan. Jadi, kayu yang identik dengan hal yang murah bisa diimbangi dengan strap kulit,” katanya.

Desain unik ini mampu menarik perhatian, yang menjadi awal memperkenalkan Indonesia. Dalam setiap produknya, Pala Nusantara selalu menonjolkan narasi soal Indonesia. Produk Pala Arwana, memadukan warna coklat muda dengan ikat jam tangan berwarna biru, merepresentasikan fauna endemik Indonesia, yaitu ikan arwana atau ikan siluk, yang menjadi simbol kemakmuran. Pala Cemani berupa jam kayu hitam polos, terinspirasi dari ayam cemani yang berwarna hitam dan menjadi legenda dari kerajaan di Nusantara. Pala Mega Mendung, terinspirasi dari kebudayaan Nusantara, salah satunya motif batik Cirebon, yaitu mega mendung, yang bermakna kemakmuran, divisualisasikan dengan gambar awan bergulung. ”Desain jam tangan kami memiliki cerita yang erat kaitannya dengan Nusantara. Saya harap pemakainya menjadi dalang menceritakan Tanah Air di mana saja dan Pala Nusantara menjadi jam tangan nasional,” kata Ilham.

Impian itu menemukan jalannya saat Pala Nusantara menjadi buah tangan KTT G20 di Bali tahun 2022. Jam tangan ini diberikan kepada undangan serta pejabat dan petinggi negara yang hadir. Dari sana, Pala Nusantara kian mengokohkan diri sebagai jenama lokal yang diakui secara nasional. Pada 2024, Pala Nusantara meraih perunggu dalam Most Collaborative Brand di ajang Wonderful Indonesia Co-Branding Awards (WICA) 2024. Ini merupakan nominasi paling bergengsi dari Kemenparektraf. Setahun sebelumnya, Pala Nusantara diganjar penghargaan serupa. Produk besutan Ilham ini meraih emas dalam Rising Star Brand dalam WICA 2023. Ilham merintis Pala Nusantara sejak 2015. Pala Nusantara bukanlah jam tangan kayu pertama buatan Ilham.

Sejak 2010, Ilham membuat jam tangan kayu, tetapi untuk perusahaan lain. Jam tangan itu sukses dan menarik banyak pembeli. Saat itu, dia tidak diperkenalkan sebagai perancang.Dia memperkenalkan produknya melalui berbagai kompetisi desain. ”Butuh dua tahun bagi kami untuk bisa ikut berbagai kompetisi. Akhirnya, pada 2017 kami masuk Good Design Indonesia. Dari sana, pintu relasi hingga investor terbuka, hingga di tahun 2018 kami menemukan angel investor,” kata Ilham. Setelah mendapat dukungan moril dan materiil, Pala semakin melejit. Produksi jam tangan yang semula hanya ratusan per bulan kini mencapai ribuan unit. Hingga 2024, Ilham telah mempekerjakan lebih dari 60 orang. (Yoga)  

Pemerintahan Prabowo mengandalkan mesin investasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 %. Namun, hal itu baru bisa tercapai jika pemerintah mampu mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat investasi di Indonesia berbiaya mahal dan inefisien. Selepas pandemi, realisasi investasi di Indonesia selalu tumbuh tinggi memenuhi target. Namun, dampak penggeraknya ke ekonomi belum maksimal sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia terus terjebak di kisaran 5 %, investasi yang tidak efisien sebagaimana tecermin lewat angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi di level 6,5. ICOR adalah rasio antara investasi dan pertumbuhan ekonomi.

ICOR dipakai untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi biaya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dengan ICOR 6,5, investasi di Indonesia terhitung berbiaya tinggi dan tidak efisien. Apalagi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain yang ICOR-nya berada di kisaran 3-5. Menyadari hal ini, pemerintahan Prabowo bertekad menekan angka ICOR dari posisi 6,5 ke level 4. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, jika Indonesia bisa menurunkan ICOR ke level 4, target pertumbuhan ekonomi 8 % pada 2025 yang dipasang Presiden Prabowo bisa dicapai.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, Jumat (13/12) menilai, pemerintah akan menghadapi PR yang sangat besar untuk menekan tingkat ICOR, karena banyak faktor yang membuat investasi di Indonesia berbiaya mahal. Mulai dari birokrasi yang berbelit, perizinan usaha yang rumit, tumpang tindih regulasi, biaya logistik yang tinggi, pembangunan infrastruktur yang tidak terintegrasi dan sesuai kebutuhan industri, hingga masifnya korupsi. ”Ini memang target yang menantang. Untuk jangka pendek, yang paling dekat yang bisa dilakukan pemerintah adalah melanjutkan mempercepat perizinan di lapangan. Perbaikan sistem harus terus dilakukan,” tutur Andry di Jakarta. (Yoga)  

Awal 2025 ditandai dengan naiknya beberapa pungutan (pajak dan iuran) di Tanah Air. Pemerintah berdalih keputusan itu mendesak untuk menjalankan programnya. Banyak pengamat meragukan tujuan resmi keputusan itu akan tercapai. Sedang risiko buruknya lebih nyata, terutama bagi warga lapisan menengah ke bawah. Pajak di negeri makmur dianggap merupakan semacam siasat menyuap, menghibur, atau membujuk masyarakat luas agar tidak memberontak atau menuntut perubahan lebih besar. Kebijakan pajak tidak melenyapkan kesenjangan sosial. Yang diusahakan pemerintah hanya menjaga agar ketimpangan itu tidak berlebihan sehingga menyulut revolusi dari bawah yang menuntut perombakan sosial secara radikal.

Program kesejahteraan fungsinya semacam rem untuk mengamankan status quo yang timpang. Banyak negara bekas terjajah sulit menjalankan program kesejahteraan umum. Dana mereka terbatas. Begitu juga sistem perpajakannya. Sementara kesenjangan sosial bisa sangat parah. Amarah kaum jelata yang menjadi korban kesenjangan itu sering menjadi ancaman serius. Sejarah menunjukkan, dalam keadaan itu penguasa menggunakan dua siasat lain yang dianggap lebih murah. Pertama, negara menggunakan kekerasan untuk membungkam suara kritis. Dengan intimidasi, pentungan, tembakan gas air mata atau peluru.

Kadang-kadang dengan penculikan dan penyiksaan. Hukum dan pengadilan bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kelompok militia dibina untuk menciptakan konflik horizontal bercorak agama atau etnis. Kedua, perhatian masyarakat dialihkan dari ketimpangan masyarakat ke soal-soal lain yang lebih menghibur. Misalnya kontroversi judi, skandal seks, dan prestasi tim olahraga. Kalaupun ketimpangan sosial dan ketidakadilan tidak dapat ditutupi, masyarakat dididik agar rela atau ikhlas menerima kenyataan itu dengan mengobarkan semangat nasionalis atau kesalehan beragama. Jika masyarakat sudah terlena, pasrah, atau bahagia, mereka bisa dipajak tanpa merasa sedang dipalak. (Yoga)  

Pesan tegas Presiden Prabowo kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia agar semakin berbakti kepada rakyat dan berhemat punya makna penting. Pesan ini dapat dianggap sebagai peringatan sekaligus kritik Presiden terhadap Polri. Apalagi Presiden Prabowo langsung nyampaikan pesan tersebut di hadapan perwira menengah, perwira tinggi, dan pejabat utama Polri saat Apel Kasatwil Polri 2024 di Akpol, Semarang, Jateng, Rabu (11/1). ”Saya mengimbau, bukan atas nama Prabowo, tetapi atas nama rakyat Indonesia. Atas nama orangtuamu. Atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Pesan ini menjadi penting saat Polri mendapat banyak kritik atas perilaku anggotanya. Kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Aipda Robig Zaenudin pada 24 November mendapat perhatian publik hingga anggota DPR, yang mengakibatkan seorang siswa, Gamma Rizkynata Oktadandy (17), meninggal dan dua siswa lain luka. Kasus ini menguak perilaku polisi yang mendapat kritik keras masyarakat, atas extrajudicial killing atau pembunuhan oleh aparat diluar proses hukum atau keputusan pengadilan. Terlebih Polrestabes Semarang sampai menggelar jumpa pers dan menyebut penembakan demi melerai tawuran pelajar. Padahal, banyak saksi mata yang mengatakan tak ada tawuran saat insiden terjadi.

Belakangan terkuak, Aipda Robig menembak pelajar SMKN 4 Semarang karena kendaraannya terserempet oleh mereka. Sementara pesan Presiden agar Polri berhemat juga bisa dimaknai sebagai kritik atas perilaku dan gaya hidup mewah perwira menengah dan perwira tinggi polisi. Publik dengan saksama mengawasi ada banyak perwira menengah dan perwira tinggi Polri yang hidup mewah, bahkan jauh melebihi kemampuan ataupun profil penghasilan resminya. Tentu saja ini mendatangkan pertanyaan. Imbauan untuk berhemat mungkin hanya jadi seruan moral, tetapi saat disampaikan oleh Presiden, hendaknya bisa dimaknai sebagai perintah kepala pemerintahan kepada jajaran di bawahnya. (Yoga)  

Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Status DKI Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Presiden Prabowo meneken revisi UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 30 November 2024. Sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim, masih terus berlangsung. Presiden Prabowo direncanakan pindah atau mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Pemindahan ASN ke IKN yang semula direncanakan pada September lalu kembali molor, yakni setelah Lebaran 2025 atau kemungkinan mulai April 2025 (Kompas.id, 10/12/2024). Perubahan nomenklatur Jakarta sebagai DKJ, serta rencana pemindahan ibu kota ke IKN, masih akan melalui sejumlah tahapan.

Namun, masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara memicu pertanyaan sejumlah kalangan terkait kelangsungan aktivitas bisnis dan pasar properti di Jakarta setelah perpindahan kantor-kantor pemerintahan. Hasil kajian konsultan properti Colliers Indonesia meproyeksikan Jakarta akan menjadi lebih layak huni pascarelokasi ibu kota Indonesia ke IKN. Jakarta dan sekitarnya, meliputi Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel dan Bekasi (Jabodetabek), menempati peringkat kota terbesar kedua setelah Tokyo, Jepang, berdasarkan wilayah metropolitan. Aglomerasi Jakarta mengalami pertumbuhan yang pesat dalam perumahan dan sektor komersial.

Kawasan metropolitan Jakarta membentuk jaringan ekonomi, sosial, transportasi, dan infrastruktur yang terpadu dengan kota-kota di sekitarnya, yang saling terhubung melalui arus perjalanan, layanan publik, dan kegiatan ekonomi. Jakarta dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan pusat ekonomi nasional dipandang tetap menjadi magnet investasi bagi pelaku bisnis domestik dan internasional di sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, industri, serta keuangan. Kajian Colliers di sembilan kota besar dunia yang melepaskan status sebagai ibu kota pemerintahan juga memperlihatkan populasi penduduknya terus mengalami pertumbuhan, sejalan dengan berkembangnya kota-kota eks ibu kota itu sebagai pusat bisnis, perdagangan, ataupun pusat ekonomi.

Kota-kota itu ialah Kalkutta (India), Sydney (Australia), Rio de Janeiro (Brasil), Karachi (Pakistan), Lagos (Nigeria), Almaty (Kazakhstan), Kuala Lumpur (Malaysia), Yangon (Myanmar), dan Seoul (Korsel). Ferry Salanto, Head of Research Colliers Indonesia, mengemukakan, Jakarta diproyeksikan menjadi lebih layak huni dengan berkurangnya kemacetan lalu lintas, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap meningkatnya nilai properti di berbagai area. Pengosongan gedung-gedung pemerintah di lokasi strategis dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan komersial di dalam kota. ”Dalam konteks (kekosongan gedung perkantoran) ini, mengubah kantor lama pemerintah menjadi unit hunian tampaknya bisa menjadi pilihan yang paling realistis dan strategis,” kata Ferry, Jumat (13/12). (Yoga)