ICOR Indonesia yang Terbilang Tinggi Dibanding Negarara Lain
Yuniati Turjandini
17 Dec 2024 Tempo
PRESIDEN Prabowo Subianto mempersoalkan skor incremental capital output ratio atau ICOR Indonesia yang terbilang tinggi dibanding negara lain. Ia menyebutkan ICOR Indonesia berada di angka 6, sedangkan sejumlah negara tetangga memiliki ICOR 4 atau 5. “Artinya, kita dinilai lebih tidak efisien daripada beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. ICOR adalah salah satu parameter yang menentukan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. ICOR menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) menggunakan investasi tersebut. Jika modal bisa dipakai untuk menghasilkan banyak barang/jasa dengan efisien, nilai ICOR menjadi kecil. Sebaliknya, jika modal yang dibutuhkan besar, tapi barang/jasa yang dihasilkan sedikit, nilai ICOR menjadi tinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ICOR Indonesia pada 2023 berada di angka 6,33. Sementara itu, rata-rata ICOR di negara-negara ASEAN pada 2019-2023 jauh lebih rendah, antara lain Malaysia sebesar 2,7; India 3,2; dan Filipina 3,4. ICOR Indonesia hampir selalu meningkat. Pada pemerintahan Presiden Soeharto sebelum krisis 1997, ICOR Indonesia berada di kisaran 4. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono di level 5, lalu di era Presiden Joko Widodo menembus angka 6. Bahkan, pada 2021, ICOR Indonesia sempat berada di level 8,6. Dengan tingginya ICOR, makin banyak kapital yang diperlukan untuk menghasilkan 1 persen pertumbuhan ekonomi.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tak menampik bahwa investasi di Indonesia masih belum efisien. Hal itu terlihat dari tingginya ICOR Indonesia yang membuat pertumbuhan ekonomi Tanah Air stagnan di angka 5 persen. Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, porsi investasi terhadap produk domestik bruto Indonesia di kisaran 30 persen. Dengan ICOR di kisaran 6, pertumbuhan ekonomi Indonesia dihitung 30 dibagi 6, yaitu 5 persen. Airlangga berpendapat penyebab inefisiensi investasi di Tanah Air adalah pemanfaatan modal yang belum optimal. Menurut dia, selama ini modal yang diinvestasikan belum mampu menghasilkan output ekonomi yang sebanding. Ditambah keterbatasan dalam penerapan strategi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. (Yetede)
Stimulus Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2024
Hairul Rizal
17 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)
Pemerintah berupaya memulihkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2025 melalui paket kebijakan ekonomi yang mencakup insentif untuk rumah tangga, kelas menengah, dan dunia usaha. Kebijakan ini juga diiringi dengan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung UMKM, menjaga stabilitas harga, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan pelemahan permintaan, terutama pada kelompok menengah ke bawah, dengan harapan mendukung sektor produktif seperti manufaktur dan perumahan. Namun, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan dialog dengan dunia usaha untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut.
Sementara itu, Ketua APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menilai insentif pajak seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tidak memberikan dampak signifikan bagi sektor padat karya seperti tekstil. Peneliti dari LPEM FEB UI, Teuku Riefky, juga berpendapat bahwa kebijakan ini kurang efektif untuk meningkatkan daya beli, yang lebih membutuhkan pendekatan seperti kenaikan upah.
Pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengevaluasi efektivitas kebijakan untuk memastikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Optimalisasi Infrastruktur untuk Kesejahteraan
Hairul Rizal
17 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam satu dekade terakhir, dengan pencapaian signifikan seperti penambahan jalan tol, bandar udara, moda transportasi, pelabuhan, dan bendungan. Pembangunan infrastruktur ini terbukti sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama pada periode Natal dan Tahun Baru, yang diprediksi mengalami peningkatan 25%. Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan perlunya evaluasi ketat terhadap pembangunan infrastruktur, terutama terkait dampaknya terhadap perekonomian, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan.
Menteri AHY juga menyoroti pentingnya manajemen risiko dan pembiayaan yang tepat dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu mendorong partisipasi sektor swasta dan investor asing melalui skema public-private partnership (PPP) untuk mengurangi beban APBN. Selain itu, ketimpangan antarwilayah dan tantangan lain seperti pembebasan lahan dan aspek lingkungan harus menjadi fokus perhatian dalam perencanaan infrastruktur. Ke depannya, dibutuhkan rencana jangka panjang yang tepat agar pembangunan infrastruktur dapat lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Surplus Perdagangan Capai Posisi Tertinggi
Hairul Rizal
17 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada November 2024 mencatatkan surplus sebesar US$4,42 miliar, yang merupakan yang terbesar kedua setelah Maret 2024. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa surplus ini tercatat selama 55 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, didorong oleh surplus komoditas nonmigas, terutama bahan bakar mineral, minyak, lemak hewani/nabati, serta besi dan baja. Meskipun neraca perdagangan migas tercatat defisit, Indonesia mencatatkan surplus dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, dan Filipina, namun mengalami defisit dengan Brasil, Australia, dan Tiongkok.
Selain itu, Amalia mengungkapkan bahwa ekspor kakao dan olahannya mencapai US$2,31 miliar sepanjang Januari—November 2024, didorong oleh kenaikan harga komoditas kakao di pasar internasional yang melonjak akibat penurunan produksi di negara-negara produsen utama. Namun, impor komoditas beras mengalami lonjakan signifikan, mencatatkan volume 3,84 juta ton, naik 52,02% dibandingkan tahun sebelumnya.
Target Penyediaan 30.000 Rumah Tercapai
Hairul Rizal
17 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui Menteri Maruarar Sirait, mengklaim telah berhasil menyalurkan sekitar 30.000 unit rumah murah dalam dua bulan terakhir, sebagian besar melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Maruarar memastikan bahwa program FLPP, yang difasilitasi oleh Bank Tabungan Negara (BBTN), akan terus dilanjutkan karena tingkat Non-Performing Loan (NPL) yang rendah dan banyaknya permintaan dari masyarakat serta developer. Program ini juga dikatakan memberikan keuntungan bagi industri perbankan.
Sementara itu, Joko Suranto, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (REI), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk meningkatkan kuota FLPP pada 2025 menjadi 300.000 unit, sebagai upaya untuk menanggulangi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.
Golkar Tegaskan Sikap Inklusif
Hairul Rizal
17 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Partai Golkar menyatakan diri sebagai partai inklusif yang terbuka bagi siapa saja, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, setelah ia dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya terbuka bagi semua individu yang ingin mengabdikan diri melalui politik, dan menyambut Jokowi untuk bergabung, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi sendiri. Pemecatan Jokowi dan sejumlah anggota lainnya dari PDIP disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, dengan pengumuman resmi ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024.
Stimulus Ekonomi Dinilai Belum Maksimal
Hairul Rizal
17 Dec 2024 Kontan (H)
Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk meredam dampak negatif dari kenaikan tarif PPN, pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi yang mencakup insentif untuk sektor rumah tangga, pekerja, UMKM, serta industri padat karya dan perumahan. Salah satu kebijakan adalah pembebasan PPN untuk sektor makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa insentif pajak tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Namun, beberapa pihak mengkritik kebijakan ini karena dianggap kurang signifikan dalam mengatasi penurunan daya beli. Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik Apindo, berharap stimulus ini dapat membantu kelas menengah yang memiliki peran krusial dalam perekonomian.
Di sisi lain, Bambang Ekajaya dari Real Estate Indonesia (REI) menyatakan bahwa kebijakan PPN-DTP yang hanya berlaku untuk properti dengan harga jual di bawah Rp 5 miliar akan memberatkan penjualan properti nonsubsidi. Bhima Yudhistira dari Celios mengkritik kebijakan ini sebagai langkah temporer yang tidak memberikan solusi jangka panjang, sementara Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia menyoroti potensi dampak kenaikan PPN terhadap inflasi dan perekonomian yang memerlukan kebijakan pengendalian yang lebih komprehensif. Awalil Rizky dari Bright Institute menambahkan bahwa stimulus ekonomi yang diberikan belum cukup untuk mengatasi penurunan daya beli yang lebih luas, terutama di sektor riil.
Permintaan Domestik Menurun Tahun Ini
Hairul Rizal
17 Dec 2024 Kontan
Pada November 2024, Indonesia mengalami penurunan impor yang cukup signifikan, dengan nilai impor mencapai US$ 19,59 miliar, turun 10,71% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan impor migas dan nonmigas, termasuk bahan baku dan barang modal yang terkontraksi. Namun, secara tahunan, impor bahan baku dan barang konsumsi masih mencatatkan pertumbuhan tipis. Di sisi ekspor, Indonesia juga mengalami penurunan nilai ekspor pada bulan yang sama, terutama untuk ekspor nonmigas. Meskipun demikian, neraca perdagangan Indonesia tetap mencatatkan surplus sebesar US$ 4,42 miliar pada November 2024, yang merupakan surplus terbesar kedua setelah Maret 2024.
Amalia Adininggar Widyasanti, Pelaksana Tugas Kepala BPS, menjelaskan bahwa penurunan impor dan ekspor terjadi di seluruh kelompok barang, meskipun surplus neraca perdagangan tetap terjaga. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, mengamati bahwa penurunan impor ini mencerminkan melemahnya permintaan domestik untuk barang impor dan pengaruh pelemahan rupiah. Meski demikian, Josua memprediksi bahwa pada 2025, impor akan kembali meningkat, khususnya barang modal, seiring dengan agenda ekonomi Presiden Prabowo untuk mempercepat pertumbuhan investasi. Ia juga memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan (CAD) Indonesia pada 2025 akan melebar menjadi 1,22% dari PDB.
Data Ekonomi Lokal Membatasi Pergerakan
Hairul Rizal
17 Dec 2024 Kontan
Rupiah ditutup menguat tipis pada perdagangan awal pekan ini. Berdasarkan data Bloomberg, Senin (16/12), rupiah naik tipis 0,04% ke Rp 16.002 per dolar Amerika Serikat (AS) dari akhir pekan lalu. Rupiah di Jisdor Bank Indonesia (BI) ditutup melemah 0,20% di level Rp 16.019 per dolar Amerika Serikat (AS).
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menjelaskan, kekhawatiran terhadap arah pemulihan ekonomi Tiongkok terus berlanjut menyebabkan sebagian besar mata uang Asia, termasuk rupiah melemah.
"Namun pelemahan rupiah tertahan rilis surplus neraca dagang Indonesia yang meningkat dari US$ 2,48 miliar menjadi US$ 4,42 miliar per November 2024," kata Josua, Senin (16/12).
Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong menimpali, penjualan ritel China justru menunjukkan hasil yang lebih lemah. Pada perdagangan Selasa (17/12), Lukman memprediksi, rupiah masih belum bisa lepas dari tekanan dolar AS. Lukman memperkirakan rupiah bekisar Rp 15.950–Rp 16.050 per dolar AS.
Josua memproyeksi, rupiah mampu menguat dalam rentang Rp 15.950 sampai Rp 16.050 per dolar AS.
Harbolnas Menjadi Penopang Kinerja E-commerce
Hairul Rizal
17 Dec 2024 Kontan
Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 menjadi momen penting bagi sektor e-commerce di Indonesia, meskipun di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memperkirakan transaksi Harbolnas 2024 dapat mencapai Rp 40 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi pada 2023 yang mencapai Rp 25,7 triliun. Pemerintah juga memproyeksikan nilai transaksi niaga elektronik di Indonesia pada 2024 dapat mencapai Rp 487 triliun.
Hilmi Adrianto, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), menekankan bahwa meskipun ada pelemahan daya beli masyarakat sepanjang tahun, Harbolnas tetap menjadi acara yang dinantikan konsumen. Program penawaran menarik dari penjual, platform e-commerce, dan mitra pembayaran diyakini akan mendorong transaksi e-commerce yang signifikan.
Salah satu platform e-commerce yang mencatatkan capaian positif adalah Shopee, yang melaporkan peningkatan penjualan produk lokal dan UMKM hingga 7 kali lipat selama kampanye 12.12 Birthday Sale 2024. Produk fesyen wanita dan kosmetik tercatat sebagai kategori terlaris, dengan peningkatan pesanan yang signifikan pada puncak kampanye. Monica Vionna, Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, berharap platform ini dapat terus mendukung pertumbuhan brand lokal, UMKM, dan masyarakat secara keseluruhan.