Keputusan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pada tahun 2025 berpotensi mengerek inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Meski sejumlah barang dan jasa dikecualikan dari pungutan PPN, kenaikan harga sulit dikontrol akibat adanya efek psikologis serta meningkatnya ekspektasi inflasi di pasaran. Kebijakan PPN 12 persen juga bakal berdampak besar terhadap rantai pasok industri dan distribusi pangan. Kendati ada stimulus 1 persen PPN yang ditanggung pemerintah, kebijakan itu tetap membebani pelaku usaha. Berdasarkan simulasi yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 akan berpotensi menaikkan tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Namun, kenaikan inflasi itu diperkirakan masih terkendali, yakni sekitar 0,3 persen secara tahunan (year on year).

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, hal itu disebabkan komponen yang memiliki bobot besar terhadap inflasi, seperti bahan pangan pokok dan listrik, sudah dibebaskan dari pungutan PPN. ”Berhubung sebagian besar komponen yang bobotnya besar terhadap inflasi itu tidak di kenai PPN, sesuai hitungan kami, dengan melihat kebijakan PPN tahun sebelumnya, dampak kenaikan PPN terhadap inflasi mestinya tidak signifikan, masih terkendali,” kata Ferry Irawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa (17/12/2024). Meski demikian, jika berkaca pada pengalaman pemerintah menaikkan tarif PPN pada tahun 2022, efek dari kenaikan PPN terhadap inflasi sepanjang tahun sebenarnya sangat signifikan. (Yoga)

Polisi di Kalimantan Tengah yang menembak warga hingga tewas dinilai sebagai pelanggaran HAM berat. Polri diminta mengevaluasi kinerja anggotanya secara ketat, terutama soal penggunaan senjata api. Sebelumnya, warga menemukan mayat tidak dikenal di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Jumat (6/12/2024). Mayat yang sudah hampir membusuk itu tergeletak di sekitar kebun sawit. Setelah ditelusuri, mayat tersebut merupakan korban pembunuhan yang diduga dilakukan anggota kepolisian, yakni Brigadir Anton Kurniawan. Anton dipecat dengan tidak hormat dari anggota kepolisian, lalu dipidana dengan ancaman penjara hukuman seumur hidup atau hukuman mati sesuai Pasal 365 Ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan juncto Pasal 55 KUHP yang mengatur soal pidana. (Yoga)

Utang luar negeri Indonesia per akhir Oktober 2024 sebesar 423,4 miliar dollarAS, meningkat 7,7 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan utang luar negeri pada bank sentral terjadi seiring dengan upaya untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Secara keseluruhan, struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia terdiri dari utang pemerintah, bank sentral, dan swasta. Per Oktober 2024, posisi ULN pemerintah tercatat 201,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.217,6 triliun. Kendati turun 1,5 persen secara bulanan, ULN pemerintah tersebut tumbuh 8,6 persen secara tahunan. Di sisi lain, posisi ULN swasta tercatat 195,1 miliar dollar AS atau setara Rp 3.121,6 triliun. Selain turun 0,8 persen dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 196,7 miliar dollar AS atau setara Rp 3.147,2 triliun, ULN swasta juga terkontraksi 1,4 persen secara tahunan.

Ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia,Ryan Kiryanto, Selasa (17/12/2024), berpendapat, penurunan ULN tersebut, antara lain, dipengaruhi oleh faktor musiman menjelang tutup tahun. Sebab, perilaku ULN cenderung sejalan dengan proyek-proyek, baik yang melibatkan perusahaan swasta maupun pemerintah. ”Ini sudah mau tutup buku. Biasanya, kan, proyek-proyek sudah mulai berkurang sehingga biasanya penarikan ULN juga berkurang,” katanya. Sebaliknya, Ryan melanjutkan, kebutuhan pinjaman luar negeri akan kembali meningkat pada awal tahun sejalan dengan berjalannya kembali proyek-proyek pembangunan. Dengan demikian, penurunan ULN tersebut kemungkinan hanya bersifat sementara. Berdasarkan data BI, penurunan posisi ULN secara bulanan bersumber dari turunnya posisi pinjaman dan utang. Pemanfaatan ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, antara lain jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 21 persen dari total ULN pemerintah. Selain itu, pinjaman luar negeri juga diarahkan ke sektor administrasi pendidikan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan porsi 19,1 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, dan konstruksi 13,5 persen. Adapun posisi ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Menurut Ryan, pemanfaatan pinjaman luar negeri seharusnya untuk mendukung proyek-proyek strategis pemerintah berjangka waktu panjang, terutama yang tidak mampu dibiayai sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, kebutuhan jaminan dan bantuan sosial dapat dipenuhi melalui penerimaan domestik. (Yoga)

Kesenjangan akses infrastruktur internet masih menjadi salah satu persoalan global yang pelik. Perkembangan inovasi teknologi akal imitasi diyakini dapat memperparah ketimpangan digital yang pada akhirnya berdampak pada tidak meratanya kucuran manfaat ekonomi dan sosial antarnegara. Secretary General International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin dalam pidato pembukaan Internet Governance Forum (IGF) ke-19, Senin (16/12/2024), di Riyadh, Arab Saudi, mengatakan, kendati dalam 20 tahun terakhir terjadi kemajuan mengenai seberapa banyak orang bisa mengakses internet, tetap saja masih menyisakan persoalan ketimpangan akses internet antara negara berpengha silan tinggi dan rendah. Sebagai gambaran, saatini 84 persen penduduk di negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki akses ke layanan telekomunikasi 5G, sementara di negara berpenghasilan rendah hanya 4 persen.

”Bagaimana kita dapat menerima bahwa kesenjangan jender digital sebenarnya semakin besar di negara-negara yang paling tidak berkembang dan bagaimana kita dapat menerima bahwa sepertiga umat manusia sedang offline hari ini? Saya sendiri tidak dapat menerima kondisi itu,” tuturnya. IGF merupakan forum internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan publik digital di seluruh dunia. Meski sekelas forum multipihak (COP), pertemuan internasional Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berfokus pada iklim, IGF tidak menghasilkan rekomendasi yang mengikat, tetapi usulan kebijakan digital yang mampu memengaruhi lanskap industr digital secara global. IGF berlangsung setiap tahun. Indonesia pernah menjadi tuan rumah IGF ke-12 di Bali Tahun 2024 merupakan tahun ke-19 penyelenggaraan IGF. IGF ke-19 berlangsung pada 15-19 Desember 2024 dan dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari 175 negara. Dalam momen IGF ke-19, Doreen mengajak partisipan dari sejumlah negara yang hadir untuk bersama-sama fokus mengatasi tiga permasalahan ketimpangan digital yang sekarang terjadi. Fokus pertama mengenai keterjangkauan biaya akses layanan internet. (Yoga)

Masyarakat diimbau untuk menghindari puncak arus mudik jalur laut yang diperkirakan terjadi pada 22 Desember 2024. Sebab, penumpukan diperkirakan terjadi di jalur penyeberangan laut karena adanya peningkatan jumlah pemudik dan potensi cuaca buruk. Perencanaan matang terkait jadwal perjalanan, pilihan moda transportasi, dan biaya diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan selama mudik. Di jalur penyeberangan laut, PT ASDP Indonesia Ferry memperkirakan jumlah penumpang di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, sepanjang periode mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 akan bertambah menjadi 3,07 juta orang atau naik 14,3 persen dari total jumlah penumpang dibandingkan tahun lalu.

Peningkatan itu berimbas pada bertambahnya jumlah kendaraan yang diperkirakan mencapai 769.258 unit. Begitu pula jumlah penyeberangan yang diprediksi naik menjadi 14.975 perjalanan. Dengan sejumlah peningkatan itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo memperkirakan, di jalur laut, puncak arus mudik akan terjadi pada 22 dan 23 Desember 2024. Sementara puncak arus balik akan terjadi pada 1-2 Januari 2025. Sepanjang periode tersebut, kata Heru, diperkirakan terjadi penumpukan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Merak. Penumpukan berpotensi semakin parah karena potensi cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di Selat Sunda. Dalam kondisi tersebut, proses bongkar muat akan terkendala sehingga dapat menyebabkan keberangkatan kapal tertunda. Oleh karena itu, ia meminta pemudik untuk berangkat lebih awal dari jadwal keberangkatan.(Yoga)

Penyediaan 1 juta hunian vertikal di perkotaan punya prospek bagus, khususnya di Jabodetabek. Hal ini karena dalam satu dekade terakhir hunian vertikal segmen menengah ke bawah tumbuh cukup baik meskipun sempat terhambat ketidakpastian ekonomi pada 2018. Pemerintah berinisiatif menyediakan 3 juta rumah per tahun. Program ini meliputi 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. Inisiatif ini menjawab kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilanrendah (MBR) dan masyarakat miskin yang belum memiliki hunian memadai.

Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik, 9,9 juta rumah tangga di Indonesia belum punya rumah. Pada saat yang sama 26,9 juta rumah tangga belum sepenuhnya dapat mengakses hunian layak. Director of Strategic Consulting Cushman&Wakefield Indonesia Arief Rahardjo memaparkan, pasar hunian vertikal menengah ke bawah melonjak enam kali lipat dalam satu dekade terakhir. ”Pasokan dan pembelian masih terbatas, tetapi permintaan pulih dalam dua tahun terakhir yang tecermin dari peningkatan tingkat hunian,”ujar Arief, Selasa (17/12/2024), dalam Ulasan 2024 dan Proyeksi 2025 tentangPasar Kon-dominium Menengah Bawah di Jabodetabek: Analisis Tren Pasar dan Program 1 Juta Hunian Vertikal.

Berdasarkan data Cushman & Wakefield, pasokan dari proyek yang sudah ada 110.633 unit atau mencakup 28,7 persen dari total keseluruhan unit yang ada. Adapun permintaan mencapai 101.648 unit dengan tingkat penjualan 91,9 persen dan tingkat hunian 67,4 persen. Sementara proyeksi tahun 2025 meliputi pasokan 42.211 unit atau 43 persen dari ke-seluruhan unit, 29.138 permintaan unit, dan tingkat penjualan 69 persen. Adapun rerata harga jual-nya Rp 12,15 juta per meter persegi. Rerata ini dari harga jual Rp 13,5 juta untuk non-subsidi dan Rp 10,8 juta untuk unit subsidi. Sebaliknya, rerata harga sewa perbulan unit studio Rp 2,4 juta, 1 kamar tidur Rp 3,2 juta, dan 2 kamar tidur Rp 4,2 juta. Dalam data yang sama, 48 persen hunian vertikal berada di Jakarta. Selebihnya di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hunian vertikal menengah ke bawah paling banyak di Tangerang (31 per-sen).Pengembangan hunian vertikal menengah ke bawah lebih banyak mengikuti perkembangan transportasi umum, yaitu KRL dan LRT, serta mengikuti pembangunan jalan tol. ”Penjualan hunian vertikal menengah ke bawah sangat baik, lebih dari 90 persen. Penjualan paling tinggi di Depok, 98 persen, karena keberadaan universitas dan proyek LRT,” kata Arief.Tingkat hunian tertinggi ada di Jakarta (76 persen), sedangkan yang terendah di Bekasi (54 persen). (Yoga)

Setelah di warnai pro kontra, pemerintah akhirnya mengumumkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Pengecualian terbaru atas kenaikan PPN adalah untuk tiga jenis barang kebutuhan pokok dan penting, seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng curah Minyakita. Pengumuman disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi perstentang paket kebijakan ekonomi yang disiarkan secara hibrida di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Hadir pula dalam konferensi pers itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait; Menteri Ketenagakerjaan Yassierli; Menteri Perdagangan Budi Santoso; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UM-KM) Maman Abdurrahman; Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo; Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo; serta Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Kenaikan tarif PPN tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPN dinaikkan menjadi 11 persen pada April 2024 dan per 1 Januari 2025 disesuaikan lagi menjadi 12 persen. (Yoga)

Pembelian helikopter Mi-2 asal Rusia untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada 2002 rupanya berbuntut masalah hingga hari ini. Agen dalam pembelian tersebut mengirimkan surat ke Kementerian Pertahanan. ”Iya betul itu surat yang kami kirim. Permasalahannya sejak 2002,” kata Andreyas S Goe ritno, agen pembelian helikopter tersebut, akhir pekan lalu, saat dikonfirmasi terkait salinan surat yang diterima Kompas. Dalam surat tertanggal 6 November 2024, Andreyas mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan. Surat tersebut berisi permohonan agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) segera membayar 1 unit heli kopter Mi-2 seharga 1,5 juta dollar AS. Angka itu ia sampaikan berdasarkan kontrak pada 2002 ditambah dengan biaya yang dikeluarkan selama ini, termasuk rapat dan mendatangkan pilot Rusia. Kala itu, total nilai kontrak 11,176 juta dollar AS. Berdasarkan catatan Kompas, pembelian helikopter ini sempat disorot karena diduga ada penyelewengan.

Seusai kontrak ditandatangani Kepala Staf TNI AL saatitu, Laksamana Bernard Kent Sondakh, pada 17 Desember 2002, pengadaan sempat berganti rekanan tiga kali. Kala itu, Kepala Dinas Penerbangan TNI AL (Disnerbal) Laksamana Pertama Yayun Riyanto menyebutkan, selain Mi-2 yang dihargai 350.000 dollar AS itu dinilai murah, heli kopter Rusia tersebut dinilai juga cukup andal dan punya daya tarik tersendiri. Heli dengan muatan maksimum 13 ton itu mampu mengangkut 30 personel bersenjata lengkap (para troop) atau 50 personel tanpa perlengkapan.  Berdasarkan catatan Kompas, helikopter tipe Mi-2 pertama kali diluncurkan tahun 1961.(Yoga)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperbolehkan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK mengajar di satuan pendidikan swasta. Distribusi guru aparatur sipil negara ini diharapkan jadi solusi pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia Mohammad Fatah, dihubungi dari Jakarta, Senin (16/12/2024), mengapresiasi keputusan pemerintah itu. Selama ini, seleksi ASN PPPK telah membuat guru-guru di sekolah swasta mengundurkan diri demi mengejar status ASN PPPK, lalu berpindah mengajar ke sekolah negeri. Bagi guru yang diangkat menjadi PPPK, ini tentu anugerah. Akan tetapi, bagi sekolah swasta, mereka akan kekurangan guru.

Sementara tak mudah untuk merekrut guru dari lulusan sarjana pendidikan karena terbentur tawaran gaji minim, sekadar sesuai upah minimum regional (UMR) atau justru di bawah UMR.”Kami menyambut baik kebijakan ini. Kalau tidak ada kebijakan tersebut, sekolah swasta akan ditinggal guru-guru terbaiknya. Hanya, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas,” kata Fatah. Regulasi yang diharapkan Fatah adalah sekolah swasta tetap harus diberikan otoritas untuk mengelola sumber daya manusia di sekolahnya,termasuk mengelola guru-guru berstatus ASN PPPK. Selainitu, pengelola sekolah swasta juga bisa mengajukan kebutuhan guru kepada pemerintah untuk mengisi kekosongan guru di sekolah swasta. ”Meski bekerja di sekolah swasta, pihak sekolah seharusnya tetap punya kemandirian dan kebebasan memanage (mengelola) guru tersebut,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah harus membuat regulasi khusus terkait guru PPPK mengajar di sekolah swasta. Hal ini demi memberikan kepastian kepegawaian bagi guru ASN PPPK tersebut. Regulasi itu mesti disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Badan Kepegawaian Negara. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menambahkan, penerapan kebijakan ini harus adil bagi guru. Sebab, seharusnya tak ada perbedaan antara guru swasta dan guru negeri yang sama-sama mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa.(Yoga)

Selama periode liburan hari raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, kebutuhan akan uang tunai masyarakat diperkirakan meningkat. Sebagai antisipasi, industri perbankan rata-rata mengalokasikan uang tunai lebih tinggi dibanding pada tahun lalu. Hasil Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) menunjukkan, uang beredar sempit (M1) per Oktober 2024 sebesar Rp 5.022,2 triliun atau tumbuh 7,1 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen secara tahunan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peredaran uang kartal di luar bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), serta tabungan rupiah dapat ditarik sewaktu-sewaktu. Dengan pangsa 46,3 persen terhadap M1, jumlah tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu- waktu pada Oktober 2024 tercatat Rp 2.324,5 triliun atau tumbuh 6 persen secara tahunan. Di sisi lain, uang kartal yang beredar di masyarakat tumbuh 12,4 persen secara tahunan menjadi Rp 970,1 triliun, lebih tinggi dibanding pada September 2024 yang tumbuh 10,6 persen secara tahunan. Berdasarkan tren sebelumnya, uang kartal yang beredar di masyarakat mengalami pertumbuhan tertinggi pada Desember 2023 sebesar 8,7 persen secara tahunan menjadi Rp 975,92 triliun.

Pengamat perbankan sekaligus dosen Binus University, Moch Doddy Ariefianto, saat dihubungi, Senin (16/12/2024), berpendapat, momentum Natal dan Tahun Baru akan mendorong kebutuhan uang tunai masyarakat. Hal ini sama seperti momentum Lebaran. ”Jelas, setiap Natal dan Tahun Baru, serta nanti saat momen puasa dan Lebaran, pasti orang membutuhkan cash (uang tunai). Mungkin kenaikan cash yang dipegang perorang bisa naik 30 persen atau lebih,” katanya. Tidak hanya kebutuhan uang tunai, menurut Doddy, transaksi nontunai masyarakat juga akan meningkat seiring dengan digitalisasi sistem pembayaran. Kendati demikian, transaksi digital cenderung lebih banyak terjadi di kota-kota besar. Berdasarkan data BI, transaksi perbankan digital pada Oktober 2024 tercatat 1,96 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 37,1 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 27 persen secara tahunan mencapai 1,36 miliar transaksi.(Yoga)