Perusahaan Rintisan atau Startup Unicorn eFishery Sedang Mengalami Transisi Kepemimpinan
Yuniati Turjandini
18 Dec 2024 Tempo
Perusahaan rintisan atau startup unicorn eFishery sedang mengalami transisi kepemimpinan. Pucuk pimpinannya yaitu Gibran Huzaifah baru saja dicopot dari jabatan direktur utama atau chief executive officer (CEO) karena diduga menyelewengkan dana perusahaan. Saat ini, Adhy Wibisono memimpin eFishery sebagai interim CEO dan Albertus Sasmitra sebagai interim CFO. “Keputusan diambil bersama shareholder perusahaan, sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik,” kata eFishery dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 18 Desember 2024. Dewan direksi eFishery memberhentikan Gibran dan CPO perusahaan, Chrisna Aditya sementara waktu. Pemberhentian keduanya menyusul penyelidikan atas kesalahan pelaporan keuangan atas kinerja dan pendapatan di perusahaan tersebut, demikian berdasarkan laporan DealStreetAsia pada 15 Desember lalu.
Dalam keterangan tertulisnya, perusahaan bidang budidaya ikan itu memahami keseriusan isu yang sedang beredar dan menanggapinya dengan perhatian penuh. Namun, saat dihubungi Tempo hari ini, pihak eFishery menolak untuk menjelaskan lebih lanjut alasan dicopotnya Gibran dan Chrisna. Selain eFishery, berikut daftar perusahaan rintisan yang terjerat masalah belakangan ini. Perusahaan rintisan teknologi finansial (fintech) yang bergerak di bidang peer-to-peer (P2P) lending, Investree, sedang dalam proses likuidasi. CEO-nya yakni Adrian Asharyanto Gunadi kini menjadi tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO) karena diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya (Investree) melalui pengumuman resmi pada 21 Oktober 2024. Sebelum izin usaha dicabut, perusahaan juga telah memberhentikan Adrian sebagai CEO pada 2 Februari 2024, di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.
Sementara itu, tingkat kredit bermasalah atau TWP90-nya mencapai 16,55 persen, lebih tinggi dari angka yang ditetapkan OJK sebesar 5 persen. Setelah Adrian masuk DPO, OJK bekerja sama dengan aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus Adrian. Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman. “Dalam kaitan ini, OJK bekerja sama dengan aparat penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan undangan-undangan,” kata Agusman saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan pada Jumat, 13 Desember 2024. Investree bukan satu-satunya startup pinjaman online yang bermasalah belakangan ini. PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P bermasalah karena menunda pembayaran kepada sebagian pemberi dana atau lender. (Yetede)
Pengertian Loyalitas
Yuniati Turjandini
18 Dec 2024 Tempo
Loyalitas adalah istilah yang merujuk pada kesetiaan seseorang terhadap sesuatu. Kata loyalitas umumnya banyak digunakan dalam konteks yang berhubungan dengan pekerjaan atau relasi yang terbentuk antara konsumen dengan produsen, sehingga menimbulkan ikatan tertentu. Secara etimologis, loyalitas berasal dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang berarti mutu dari sikap setia. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan. Melansir repository.iainkudus.ac.id, loyalitas adalah kesetiaan seseorang terhadap suatu objek. Loyalitas juga dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang mempunyai sikap positif terhadap suatu hal, berkomitmen, dan bermaksud melanjutkan sebuah hubungan dengan objek tersebut di masa mendatang.
Senada dengan hal itu, mengacu pada perpustakaan.pancabudi.ac.id, loyalitas adalah tekad dan kesanggupan individu untuk menaati, melaksanakan, serta mengamalkan peraturan-peraturan dengan penuh kesadaran dan sikap tanggung jawab. Dengan demikian, loyalitas mampu menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan bersama. 4 Negara Ini Pernah Alami Deflasi Parah Hingga Melumpuhkan Perekonomian Pengertian loyalitas lainnya adalah kondisi psikologis yang berkaitan dengan sikap terhadap jasa, konsumen yang membentuk keyakinan, menetapkan perasaan suka dan tidak suka, serta memutuskan apakah diri-sendiri ingin melakukan pembelian. Loyalitas juga merujuk pada wujud perilaku dalam pengambilan keputusan tertentu. (Yetede)
Pasar Saham kembali Mengalami Ketidakpastian
Yuniati Turjandini
18 Dec 2024 Investor Daily (H)
Pasar saham kembali mengalami ketidakpastian tinggi menjelang tutup tahun 2024, dimana pada pekan ketiga Desember ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) melanjutkan koreksi hingga turun ke level 7.157. Ditengah banyaknya sentimen negatif, baik dari dalam maupun luar negeri, investor disarankan untuk wait and see sampai situasi pasar kembali kondusif. "Kita masih menunggu mengenai keputusan mengenai BI rate, suku bunga the Fed, dan juga proyeksi suku bunga ke depan. Untuk investasi mungkin wait and see dulu," kata Analis Infovesta Ekky Topan. Ditengah situasi cukup menantang seperti ini, Ekky melihat masih ada harapan UHSG untuk rebound. "Saya melihat sektor consumer seperti INDF dan MYOR cukup resilent saat penurunan kali ini. Saham infrastruktur seperti ISAT dan EXCL juga terlihat kuat, sementara saham-saham Group Barito seperti BREN dan CUAN secara teknikal masih menarik. Untuk proyeksi IHSG infovesta di akhir tahun di 7.575," ujar dia. (Yetede)
Daya Beli Masyarakat Tetap Tertekan
Yuniati Turjandini
18 Dec 2024 Investor Daily (H)
Insentif pemerintah untuk mengompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025 dinilai cukup kurang greget. Akibatnya, daya beli masyarakat diprediksi tetap tertahan oleh kebijakan tersebut. Apalagi, PPN 12% ternyata tetap berlaku untuk seluruh barang yang selama ini kena, kecuali beberapa kelompok barang. Ini bertentangan dengan narasi pemerintah bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Sebaliknya, jenis barang yang akan dibebankan PPN 12% malah bertambah. Dengan kebijakan baru, produk seperti beras premium, ikan salmon, listrik diatas 3.500 VA, rumah sakit VIP, jasa pendidikan, dan lain-lain kini kena PPN 12% dari tadinya 0%. Tak ayal lagi, PPN 12% bakal mendongkrak inflasi, seperti halnya pada 2022 saat PPN naik dari 10% menjadi 11%. Imbasnya, pengeluaran masyarakat bakal bertambah. Dari kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), PPN 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan akibat PPN 12%. (Yetede)
PPN 12% Membuat Laju DPK Tersendat
Yuniati Turjandini
18 Dec 2024 Investor Daily (H)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan indeks menabung konsumen (IMK) per November 2024 mengalami perlambatan. Ke depannya, dengan adanya peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan tumbuh tersendat. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sebelum adanya kebijakan PPN 12% pertumbuhan DPK perbankan memegang sudah melambat, sehingga adanya PPN 12% akan sulit DPK untuk naik kencang. Per Oktober 2024, DPK perbankan tumbuh 6,74% (yoy) lebih lambat dari bulan sebelumnya 7,04% (yoy). "Mudah-mudahan nggak sampai anjlok, tapi saya lihat akan sulit untuk naik kencang. DPK kami prediksi 6-7% sampai sekarang belum kami ubah, itu akan adaptif tergantung dari waktu ke waktu," ungkap Purbaya pada LPS Mornings Talk. Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah kemungkinan sedang membutuhkan uang untuk menambah anggarannya, sehingga ada kebijakan PPN 12%. Namun, apabila dana tersebut nantinya digunakan untuk program akan posiitif karena akan dirasakan masyarakat. "Itu kalau uang masuk ke pemerintah, tidak langsung masuk ke sistem, dampaknya empat bulan dalam jangka pendek itu akan pengaruhi tren tabungan," (Yetede)
DPR Imbau Pemda Siapkan Anggaran Makan Gratis yang Diusung Presiden Prabowo
Yuniati Turjandini
18 Dec 2024 Investor Daily (H)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto karena petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program ini belum diterbitkan pemerintah pusat. Walaupun belum ada juknis program MBG, menurut dia, semua pihak yang terlibat harus bersiap bahwa program andalan pemerintah Prabowo Subainto dan Gibran Rakabuming Raka itu sudah dapat dilaksanakan mulai 1 januari 2025. "Kita menunggu arahan dari pusat, DPR RI tentu juga akan proaktif bersama mitra-mitra kerja kami untuk memastikan bagaimana juknisnya," kata Rifqinizamy. Diketahui, pemerintah telah menetapkan sasaran awal program MBG yang akan dilaksanakan 2 Januari 2025 untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta ibu hamil dan menyusui di berbagai daerah dengan anggaran senilai Rp71 triliun. Berdasarkan data yang dirilis Badan Gizi Nasional (BGN) pada 5 November 2024, total sasaran awal program makan bergizi gratis mencapai 15 juta hingga 20 juta jiwa yang terdiri atas peserta didik mulai tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas negeri maupun swasta, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau anak usia bawah lima tahun. (Yetede)
Kebijakan Pasar Saham untuk Daya Saing
Hairul Rizal
18 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)
Investor pasar saham saat ini menantikan kebijakan suku bunga dari Bank Indonesia (BI) dan The Fed, yang menjadi sentimen utama akhir 2024. Bank Indonesia diproyeksikan mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), sementara The Fed kemungkinan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,25%-4,50%.
Menurut Martha Christina dari Mirae Asset Sekuritas, keputusan BI Rate akan berdampak pada stabilitas rupiah, yang saat ini melemah hingga Rp16.101 per dolar AS. Sementara itu, keputusan The Fed dinilai lebih signifikan memengaruhi pasar saham dibandingkan BI Rate.
Miftahul Khaer dari Kiwoom Sekuritas menjelaskan bahwa penurunan BI Rate akan memberikan sentimen positif bagi sektor properti, perbankan, dan barang konsumsi, karena biaya pinjaman yang lebih rendah. Sebaliknya, kenaikan suku bunga akan berdampak negatif, terutama pada saham yang berorientasi pada utang tinggi.
Menurut Maximilianus Nico Demus dari Pilarmas Investindo Sekuritas, jika BI Rate tetap, pasar akan merespons sesuai ekspektasi, tetapi kenaikan suku bunga dapat memicu penurunan penyaluran kredit dan konsumsi meskipun rupiah menguat. Arfan F. Karniody dari KISI Asset Management memperkirakan bahwa BI Rate pada 2025 akan turun ke 5%, dengan IHSG bergerak bullish hingga level 8.000.
Di sisi lain, Ike Widiawati dari Sinarmas Sekuritas menyarankan aksi "buy on weakness" pada saham-saham potensial seperti BBRI, ASII, dan GOTO di tengah tren pelemahan IHSG. Adapun skenario optimis 2025 adalah IHSG mencapai 8.185, didorong oleh stabilitas kebijakan dan sentimen positif dari The Fed.
Dampak Trump pada UMKM Berorientasi Ekspor
Hairul Rizal
18 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Kebijakan proteksionis Donald Trump dengan slogan "America First" telah membawa tantangan baru bagi perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia. Dengan peningkatan tarif impor dan renegosiasi perjanjian dagang, ekspor Indonesia, khususnya dari pelaku UMKM yang menyumbang 15% dari total ekspor nasional, terdampak langsung. Penurunan ekspor ke AS sebesar 2,1% pada Oktober 2024 mencerminkan dampak kebijakan ini.
Ketegangan antara AS dan China juga menciptakan peluang dan tantangan bagi Indonesia. Trump's perang dagang memungkinkan Indonesia mengisi kekosongan pasar di AS, tetapi kenaikan tarif terhadap China juga meningkatkan harga bahan baku impor, yang berdampak pada biaya produksi UMKM. Menurut data BPS, nilai ekspor Indonesia mencapai US$22,36 miliar pada Oktober 2024, tetapi tantangan di pasar tradisional mendorong perlunya diversifikasi ke pasar non-tradisional seperti Afrika dan Timur Tengah.
Transformasi digital juga menjadi solusi mendesak. Pemerintah diharapkan membantu UMKM berorientasi ekspor dengan pelatihan teknologi digital dan akses ke platform e-commerce internasional, sebagaimana disampaikan dalam berbagai diskusi terkait perdagangan global. Selain itu, Kementerian Perdagangan menekankan pentingnya negosiasi perdagangan bilateral dan multilateral untuk melindungi produk UMKM di pasar internasional.
Pemerintah juga harus memperkuat fasilitas pembiayaan dan asuransi ekspor guna mengurangi risiko gagal bayar akibat ketidakpastian pasar global. Penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur logistik, dan penurunan biaya transportasi menjadi langkah penting untuk mendukung daya saing UMKM.
Dengan strategi seperti diversifikasi pasar, adopsi teknologi, dan penguatan diplomasi perdagangan, Indonesia dapat mengubah tantangan dari kebijakan proteksionis Trump menjadi peluang. Peran aktif pemerintah sebagai fasilitator dan pelindung UMKM sangat penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Kritik Terhadap PPN Properti DTP
Hairul Rizal
18 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan mengkompensasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kebijakan ini didukung oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, yang menilai sektor properti memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan efek pengganda yang signifikan, termasuk peningkatan konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data, industri konstruksi menyumbang 10,06% terhadap PDB dan real estat 2,32% pada kuartal III/2024.
Namun, pandangan berbeda datang dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, yang menyarankan agar PPN DTP diterapkan secara temporer. BKF menilai bahwa dampak positif kebijakan ini efektif hanya dalam jangka pendek (1-2 tahun) dan dapat berkurang dalam jangka panjang. BKF menekankan pentingnya kebijakan insentif perpajakan yang lebih terfokus, khususnya dalam mendukung pembangunan perumahan melalui strategi pembiayaan dan kriteria kemampuan bayar.
Bambang Ekajaya, Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI), juga mengkritisi kebijakan ini karena terbatas pada rumah ready stock, yang hanya mencakup 5% dari total penjualan. Ia mengusulkan agar insentif PPN DTP diperluas ke unit inden dengan persyaratan ketat untuk menjaga kehati-hatian.
Meskipun laporan BKF menekankan efektivitas kebijakan ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, mereka juga menekankan perlunya desain dan implementasi kebijakan yang lebih terarah. Sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat juga menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap pembelian rumah.
Meskipun kebijakan PPN DTP sektor properti memberikan dampak positif, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah, BKF, dan asosiasi pengembang. Pemerintah perlu terus mengevaluasi efektivitas kebijakan ini, memperhatikan implementasi teknis, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara optimal oleh masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Visa Jadi Alat Dongkrak Wisatawan
Hairul Rizal
18 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Visa untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia melalui peningkatan kemudahan dan keamanan transaksi digital bagi wisatawan asing. Ni Made Ayu Marthini, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari kemitraan strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata.
Kerja sama ini bertujuan membantu pemerintah mencapai target 14,3 juta wisatawan asing hingga akhir 2024. Selama liburan akhir tahun, pemegang kartu Visa, termasuk Visa Infinite, Visa Signature, dan Visa Platinum, dapat menikmati berbagai penawaran spesial di merchant pilihan dan layanan eksklusif seperti Visa Concierge, yang membantu mengelola perjalanan mereka agar lebih nyaman dan berkesan.
Kesepakatan ini mencerminkan sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung transformasi pariwisata melalui digitalisasi, menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan asing, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di pasar global.