Setelah melalui masa uji coba di beberaoa daerah sejak Oktober 2024, pemerintah memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak akan dilaksanakan pada 2Januari 2025. Uji coba telah dilakukan secara insentif mulai dari penyediaan bahan baku, operasional unit pelayanan, pengiriman makanan ke sekolah, hingga pengelolaan limbah. Program MBG adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Lewat program ini, Presiden ingin mengurangi kesenjangan gizi, meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia, dan membentuk SDM unggul siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun pada program MBG tahun 2025, dengan target penerimaan terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, Ibu hamil, menyusui, dan balita dengan menyasar 27,2 juta penerima manfaat. Kedua, anak sekolah sekitar 52% dari seluruh jenjang pendidikan dengan jumlah penerima manfaat dalam kelompok ini sebanyak 33,8 juta. (Yetede)

Menjelang akhir tahun 2024, BEI diramaikan oleh kehadiran empat perusahaan yang siap mencatatkan sahamnya. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY), PT Delta Giri Wacana Tbk (DGWG), dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) memanfaatkan momentum akhir tahun untuk menggalang dana segar, dengan total potensi dana mencapai Rp 11,8 triliun. Berada di urutan pertama  adalah Adaro Andalan yang merupakan anak usaha PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Emiten pertambangan batu bara milik konglomerat Garibaldi 'Boy' Thohir ini berhasil menggalang dana Rp 4,32 triliun melalui penawaran saham yang berlangsung pada 29 November-3 Desember 2024, menjadikannya salah satu aksi korporasi terbesar tahun ini. AADI sukses mencatatkan (listing) sahamnya di BEI pada 5 Desember kemarin, dan mencapai hattrick dengan menyentuh batasan auto ini diparkir di level Rp 9.200 atau naik 65,76% hanya dalam waktu 10 hari sejak listing perdana. (Yetede)

Produk suku cadang kendaraan bermotor asal Indonesia  berhasil menarik minat pembeli dari kawasan Timur  Tengah dan Afrika. Hal itu terbukti  transaksi sebesar US$ 4,4 juta  atau sekitar Rp 70 miliar di Automchanika Dubai 2024 pada 10-12 Desember 2024. Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menerangkan, keikutsertaan pada Automechanika Dubai 2024 adalah langkah stratgeis untuk membawa produk suku cadang Indonesia meramah pasar Timur Tengah dan Afrika. Apalagi, Dubai telah memposisikan diri sebagai hub perdagangan dunia. Dia menjelaskan, pameran Automechanika Dubai ini strategis dimanfaatkan para pelaku usaha  Indonesia untuk menyasar buyer. Tidak hanya di kawasan , tetapi juga buyer dari seluruh Indonesia. "Indonesia mampu menghasilkan produk suku cadang kendaraan bermotor berkualitas dan bersaing di pasar global. Hal ini terlihat dari capaian potensi transaksis sebesar USD 4,4 juta pada Automechanika Dubai 2024," ucap Widy. (Yetede)

Rutinitas produksi berjalan normal di pabrik perakitan modul surya milik PT Indonesia Solar Global (ISG) Rabu (11/12) di Cikupa Industrial Complex, Tangerang, Banten. Dalam satu sif, terdapat 20 pekerja yang bertugas dalam perakitan, mulai dari menghubungkan sel surya dalam konfigurasi seri, melakukan enkapsulasi, yakni penyegelan sel fotovoltaik (PV) dengan komponen lain, hingga pengujian lewat pencitraan elektroluminesensi untuk memastikan tak adanya kecacatan mik-ro yang tak kasatmata dalam produk. Pabrik perakitan modul surya yang mulai aktif beroperasi pada 2022 ini memiliki kapasitas produksi hingga 65 megawatt (MW) per tahun. Kemampuan lini produksi PT ISG dapat mencapai 715 watt per modul surya. Terdapat dua produk utama yang dipasarkan dengan merek dagang ISGEN, yakni single glass monofacial dan double glass bifacial dengan daya 620 watt per modul.

Direktur Pelaksana PT ISG Rama Dinara menyebutkan, sepanjang 2024 perusahaannya menerima 290 penawaran proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ceruk pasar utama masih dari tiga instansi, yakni Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina. ”Saat ini pasar terbesar kami memang masih proyek PLTS dari BUMN dan yang menggunakan APBN,” ujar Rama. Diakuinya, permintaan produk modul surya lokal saat ini masih ditopang oleh regulasi yang mensyaratkan adanya sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Kendati masih mengimpor komponen terpenting, yakni sel surya dari China, Rama mengklaim modul surya yang ia produksi telah memenuhi syarat TKDN hingga 40 %, karena komponen lain seperti kaca pelindung, rangka aluminium, kotak sambungan (junction box), lapisan solar silikon, kepemilikan mesin, dan SDM berasal dari dalam negeri.

Rama mengklaim tidak ada perbedaan signifikan antara produk modul surya yang secara utuh dirakit di China dan produk rakitan lokal, mengingat teknologi yang digunakan produsen lokal mayoritas dari China serta komponen utama, yakni sel surya, juga diproduksi di China. Sayangnya, terdapat sejumlah regulasi yang membuat biaya impor komponen panel surya lebih mahal ketimbang impor barang jadi. Kondisi ini membuat harga jual panel surya buatan lokal lebih mahal dibanding impor dari China yang di negaranya sudah over-produksi. “Tanpa preemptive dari regulator, industri lokal yang ibaratnya saat ini baru take-off bisa babak belur,” ujarnya. (Yoga)  

Mahalnya harga obat turut menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Data menunjukkan harga sebagian obat di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan dengan di luar negeri, terutama untuk obat impor. Mahalnya harga obat ini meningkatkan biaya kesehatan. Karena itu, tata kelola pengadaan obat perlu dikaji secara menyeluruh. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengakui, harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan India. Harga obat di Indonesia bisa lebih mahal 1,5 kali hingga lima kali lipat. Mahalnya harga obat di Indonesia ini tak hanya akibat besarnya pajak. Biaya pemasaran dan distribusi serta kompleksnya rantai pasok juga memengaruhi besarnya harga obat yang harus dibayar masyarakat (Kompas, 13/12/2024).

Ada tiga golongan obat yang beredar di Indonesia, yakni obat paten yang diimpor, obat yang habis masa patennya (off patent) impor, serta obat serupa dengan obat off patent buatan dalam negeri atau obat generik. Harga obat paten impor lebih mahal. Harga mahal tak hanya ditemukan pada obat, tetapi juga alat kesehatan. Hal ini dipicu tata kelola pengadaan obat dan jalur perdagangan yang tak efisien karena pembiayaan tak terduga dan tak transparan. Penyediaan obat di fasilitas kesehatan juga dipengaruhi pemasok. Rantai pasok obat yang panjang memengaruhi harga obat. Setiap pelaku dalam rantai pasok, dari produsen, distributor, sampai penjual, menerapkan margin. Sementara, regulasi yang membatasi harga eceran obat belum berjalan baik.

Selain itu, pajak yang diterapkan untuk obat dan alat kesehatan belum mendukung perkembangan industri di dalam negeri. Saat ini produk alat kesehatan impor tak dikenai bea masuk, tetapi komponen pembentuk alat kesehatan dikenai bea masuk sekitar 15 %. Mahalnya harga obat dan alat kesehatan meningkatkan pembiayaan layanan kesehatan. Sebagian obat itu tak masuk formularium dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Akibatnya, warga sulit mengakses obat yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan. Karena itu, relaksasi pajak bisa diterapkan untuk obat-obatan impor yang belum bisa diproduksi di dalam negeri untuk menekan harga obat-obatan, terutama obat inovatif impor, yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan di Indonesia. Juga perbaikan tata kelola pengadaan obat di Indonesia. (Yoga)