Pemerintah Resmi Menaikkan Tarif PPN dari 11% menjadi 12% Mulai 1 Januari 2025
Yuniati Turjandini
19 Dec 2024 Tempo
PEMERINTAH resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Meski kebijakan ini banyak ditentang karena menekan daya beli masyarakat yang sedang melemah, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hal itu merupakan langkah strategis guna meningkatkan penerimaan negara. Politikus Partai Golkar tersebut mengatakan kenaikan PPN merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerapan tarif PPN 12 persen akan mencakup barang dan jasa dalam kategori mewah. Antara lain, beras dan daging premium, jasa pendidikan internasional, layanan kesehatan VIP, serta listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500-6.600 volt-ampere.
Adapun kebutuhan pokok penting yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 dibebaskan dari kenaikan PPN. Di antaranya beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, dan pemakaian air. Airlangga memastikan kenaikan tarif PPN ini akan dibarengi dengan pemberian sejumlah stimulus ekonomi berupa insentif tambahan. "Pemerintah akan menyediakan beberapa insentif, khususnya bagi rumah tangga berpendapatan rendah, untuk menjaga daya beli,” ujarnya dalam konferensi pers paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan, di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2024.
Ada beberapa paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk meredam dampak kenaikan tarif PPN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan insentif perpajakan pada 2025 akan lebih besar dibanding insentif yang sama pada 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19. Ia memproyeksikan total insentif perpajakan mencapai Rp 445,5 triliun atau 1,83 persen dari rasio produk domestik bruto (PDB). Sedangkan alokasi anggaran untuk membebaskan PPN bagi barang dan jasa strategis diproyeksikan sebesar Rp 265,6 triliun. PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari kebijakan PPN 12 persen untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting, seperti minyak goreng Minyakita, tepung terigu, dan gula industri. PPN yang dikenakan untuk tiga jenis barang tersebut tetap 11 persen. (Yetede)
Pengertian Fundamental dan Contoh yang perlu diketahui
Yuniati Turjandini
19 Dec 2024 Tempo
Kata fundamental seringkali muncul dalam berbagai konteks, baik dalam ilmu pengetahuan, pendidikan, hingga kehidupan sehari-hari. Dalam forum-forum ilmiah, kata ini juga sering dilontarkan oleh pembicara. Secara umum, fundamental adalah hal-hal dasar atau pokok yang menjadi dasar atau landasan dari suatu sistem, konsep, atau proses. Agar lebih mengetahui tentang pengertian fundamental, penggunaan istilah dalam berbagai sektor kehidupan hingga contoh penggunaan kata fundamental, berikut ini informasinya untuk Anda.
Secara etimologi, fundamental berasal dari bahasa Latin fundamentum, yang berarti dasar atau landasan. Dalam konteks yang lebih luas, fundamental mengacu pada elemen-elemen dasar atau prinsip-prinsip yang mendasari suatu hal. 4 Negara Ini Pernah Alami Deflasi Parah Hingga Melumpuhkan Perekonomian
Artinya, jika sesuatu dikatakan fundamental, maka hal itu dianggap sebagai bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan atau struktur suatu sistem atau konsep. Kata fundamental sering digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi, psikologi, hingga teknologi.
Dalam sosiologi dan psikologi, fundamental mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang membentuk kehidupan sosial. Istilah ini sering dikaitkan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta aturan dasar yang mengatur interaksi sosial. Fundamental juga merujuk pada ideologi dan peraturan yang menjadi landasan bagi sebuah negara. Selain itu, faktor psikologis seperti kepribadian dan lingkungan tempat tinggal seseorang turut mempengaruhi penentuan prinsip hidup yang fundamental. Prinsip hidup yang fundamental dapat ditemukan melalui pengamatan terhadap pengalaman orang lain, meskipun bukan berarti harus meniru sepenuhnya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai pribadinya. (Yetede)
BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Buruk di Sejumlah Wilayah Perairan selama Libur Nataru
Yuniati Turjandini
19 Dec 2024 Tempo
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat mewaspadai potensi cuaca buruk di sejumlah wilayah perairan selama Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025."Terutama di Samudera Hindia yang harus diwaspadai. Di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera kemudian selatan Selat Sunda, selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Ini perlu diwaspadai," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis, 19 Desember 2024, seperti dikutip Antara.
BMKG akan terus memberikan informasi cuaca kepada masyarakat melalui berbagai kanal resmi, mulai dari website hingga media sosial. Menurut Dwikorita, peringatan dini terkait cuaca buruk tersebut bakal terus diperbarui bagi instansi terkait, termasuk pengelola pelabuhan. Gempa M5,2 Getarkan Kabupaten Bolaang Mongondow, BMKG Pastikan Nihil Potensi Tsunami BMKG: Indonesia Alami Fenomena Equinox Dua Kali Setahun, Suhunya Lebih Terik "Silakan terus dimonitor karena perkembangannya sangat dinamis dan cepat," ujar dia.
Untuk memperkuat upaya mitigasi, menurut dia, BMKG bakal berkoordinasi dengan otoritas terkait meliputi Kementerian Perhubungan, Kemenko PMK, BNPB, BPBD, serta pemerintah daerah. "Kami semua selalu koordinasi dan antisipasi sejak November," ujar dia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan jalur-jalur transportasi termasuk penyeberangan agar disiapkan secara seksama menjelang momentum libur akhir tahun. "Seandainya ada ombak besar kita sudah antisipasi juga menggunakan kapal yang lebih besar dan lain-lain. Kita juga memberikan penekanan memang jalur Nataru harus disiapkan lebih serius," kata dia. (Yetede)
Derita Rupiah yang Terus Melemah
Yuniati Turjandini
19 Dec 2024 Tempo
Mata uang rupiah masih melanjutkan tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada Kamis, 19 Desember 2024 pagi rupiah merosot 127 poin atau 0,79 persen ke level Rp16.225 per Dolar AS. Selama perdagangan pekan ini rupiah konsisten melemah. Sempat menguat tipis 16 poin ke level Rp16.058 pada Rabu kemarin namun kembali merosot hari ini. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan signifikan pada Kamis ini salah satunya terdorong sentimen penurunan suku bunga bank sentral AS atau The Fed sebesar 25 basis poin. Selain itu, potensi perang dagang di bawah pemerintahan Donald Trump turut membuat dolar AS diprediksi masih bakal menguat. “Gonjang-ganjing ini yang membuat dolar berpotensi mengalami penguatan signifikan,” kata Ibrahim kepada Tempo, Kamis.
Selain itu, Ibrahim mengatakan faktor ketegangan antara Rusia dengan NATO juga cukup menimbulkan kekhawatiran pasar. Hal itu ditambah dengan kondisi perekonomian Cina yang belum menunjukkan tren positif. Sentimen-sentimen ini, kata dia, membuat indeks dolar AS terus naik. Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini, Analis Prediksi Besok Bisa Melemah di Level 15.730 per dolar AS Depresiasi rupiah ini, kata Ibrahim, diprediksi bakal semakin parah hingga penghujung 2024. “Arah menuju Rp16.500 per dolar AS di akhir tahun kemungkinan terjadi,” ujarnya. Selain itu, dari sisi domestik, Ibrahim menganggap penetapan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen per Januari 2025 menjadi aspek yang memberatkan pasar. Kenaikan ini menurutnya bakal menekan tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah dan bawah.
Data Ekonomi AS Menurun, Rupiah Ditutup Menguat di Bawah Rp 15 Ribu
Meski ada sejumlah insentif, seperti potongan biaya listrik 50 persen untuk pelanggan di bawah 2.200 VA, namun dinilai belum cukup. “Insentif keringan 50 persen tapi hanya dua bulan, ini yang membuat kondisi dalam negeri tidak menentu,” kata dia. Ibrahim juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 persen pada Rapat Dewan Gubernur BI 17-18 Desember 2024 kemarin. Menurutnya, ini menjadi keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian global. (Yetede)
Menjaga Rupiah Tetap Stabil
Yuniati Turjandini
19 Dec 2024 Investor Daily (H)
Keputusan Bank Indonesia (BI) dalam mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di level 6% dinilai tepat, meski masih terdapat ruang untuk menurunkan suku bunga mengingat tingkat inflasi yang rendah. Hal ini dilakukan demi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah turbulensi perekonomian dunia. Keputusan untuk mempertahankan suku bunga di anagka 6% itu telah dilakukan oleh bank sentral dalam tiga bulan berturut-turut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 Desember 2024 juga memutuskan suku bunga deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (18/12/2024) ditutup menguat tipis 3 poin atau 0,02 persen ke level Rp16097 per dolar AS, setelah sebelumnya, nilai tukar rupiah terdepresiasi ke Rp 16.001 per dolar AS. Sementara laju IHSG berbalik arah ke zona merah pada perdagangan saham Rabu (18/12/2024). IHSG merosot 0,70% ke posisi 7.107,871. Indeks saham LQ45 turun 1% ke posisi 833,92. Sebagian besar indeks harga saham gabungan tertekan. (Yetede)
Proses 'From Farm to Plate ' Penting dalam Program Makan Bergizi Gratis
Yuniati Turjandini
19 Dec 2024 Investor Daily (H)
Program makan bergizi gratis (MBG) diyakini sebagai inisiatif yang bakal mendatangkan banyak manfaat yang maksimal, penyelenggara perlu memperhatikan proses 'from farm to plate' termasuk manajemen di lokasi distribusi. "Program MBG sangat menguntungkan, terutama bagi mereka yang membutuhkan, seperti bumil, busui, murid sekolah, dan penghuni pesantren. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya," ujar Direksi Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Tjandra Yoga Aditama di Jakarta. Tjandra yang juga merupakan mantan direktur penyakit menular WHO Asia Tenggara itu menekankan prinsip 'from farm to palte' yaitu menjaga kualitas dari proses, mulai dari produksi bahan makanan hingga penyajian kepada penerima manfaat. Ini mencakup pengelolaan bahan mentah yang baik, transportasi dan memasak yang higienis, hingga pengiriman makanan yang tepat. (Yetede)
BI Siap Borong SBN
Yuniati Turjandini
19 Dec 2024 Investor Daily (H)
Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepakat agar BI terlibat dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebesar Rp150 triliun atau lebih pada 2025. Hal ini sebagai salah satu operasi moneter BI untuk beradaptasi menjaga resilensi perekonomian nasional. Adapun BI memiliki mandat untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan membeli SBN di pasar sekunder, BI dapat mengatur likuiditas dalam sistem perbankan sekaligus mengendalikan inflasi serta juga bisa menjadi alat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kesepakatan pembelian SBN di pasar sekunder pada 2025 diperkirakan akan melebihi jatuh tempo pembiayaan dalam skema berbagai beban (burben Sharing) antara BI dana Kemenkeu, yang pernah dilakukan saat pandemi Covid-19. Untuk rencana operasi moneter 2025 dilakukan berdasarkan berbagai perkembangan mulai dari ruang primer, kebutuhan likuiditas, hingga ekspansi melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. (Yetede)
BI Banjiri Likuiditas
Yuniati Turjandini
19 Dec 2024 Investor Daily (H)
Industri perbankan kembali mencatatkan pertumbuhan kredit yang menyusut per November 2024. Untuk mendorong pertumbuhan kredit tahun depan, Bank Indonesia (BI) menyiapkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pertumbuhan kredit/pembiayaan pada November 2024 tetap kuat, mencapai 10,79% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini melambat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 19,92% (yoy), meskipun masih dalam rentang target BI 10-12% (yoy) tahun ini. Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh terjaganya minat penyaluran kredit perbankan, selanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, besarnya dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK, serta dampak positif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI yang disalurkan kepada sektor-sektor prioritas. Sektor tersebut antara lain, hilirisasi minerba dan pangan, otomotif, perdagangan, dan listrik, gas dan air, (LGA), pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM dan hijau. (Yetede)
Dilema Kebijakan Suku Bunga
Hairul Rizal
19 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)
Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 6%, seperti yang diumumkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar global. Langkah ini diambil di tengah pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp16.100 per dolar AS akibat ketegangan geopolitik dan rencana kebijakan proteksionis Donald Trump.
Namun, keputusan ini menuai kritik dari pelaku usaha. Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Apindo, menyatakan bahwa suku bunga tinggi tidak cukup membantu mendorong pertumbuhan sektor riil dan bisa membatasi akses pembiayaan murah. Ia berharap BI mampu menyeimbangkan stabilitas nilai tukar dengan peningkatan daya saing ekonomi dalam negeri.
Dari sisi perbankan, Efdinal Alamsyah, Direktur PT Bank Oke Indonesia Tbk., menilai suku bunga tinggi membatasi minat korporasi untuk mengambil kredit baru, terutama untuk proyek dengan margin tipis. Namun, ia mengakui bahwa suku bunga bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi penyerapan kredit.
Sementara itu, menurut Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI, sektor multifinance relatif tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan BI-Rate karena kompetisi bunga pembiayaan di industri ini sudah sangat ketat.
Langkah BI mempertahankan suku bunga 6% dinilai strategis untuk menjaga stabilitas rupiah, tetapi menghadapi tantangan dalam mendukung pertumbuhan sektor riil dan penyaluran kredit. Kolaborasi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih terarah diperlukan untuk mendorong sektor usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat
Hairul Rizal
19 Dec 2024 Bisnis Indonesia
Pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan stimulus ekonomi yang menekankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, keadilan, dan gotong royong untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah utama adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat kecil, seperti disampaikan dalam rincian Ni Made Ayu Marthini, Deputi Kementerian Pariwisata, dengan memberikan pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan sektor esensial lainnya. Pemerintah juga menanggung kenaikan tarif PPN pada bahan pokok seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng untuk menjaga harga tetap stabil.
Untuk melindungi masyarakat rentan dari dampak kenaikan PPN, pemerintah menyediakan berbagai stimulus sosial, termasuk bantuan pangan 10 kg beras per bulan bagi 16 juta penerima manfaat selama Januari-Februari 2025 dan diskon listrik 50% untuk pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA. Insentif juga diberikan untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp5 miliar melalui diskon PPN.
Ketua Apindo, Shinta W. Kamdani, menyampaikan harapannya agar kebijakan ini seimbang dalam menciptakan daya saing usaha dan stabilitas ekonomi. Sementara itu, dari perspektif fiskal, penerapan PPN 12% diharapkan meningkatkan penerimaan negara sehingga mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Prinsip gotong royong juga diimplementasikan melalui pengenaan PPN pada barang dan jasa premium yang dikonsumsi kelompok masyarakat mampu, seperti makanan berharga tinggi dan layanan VIP.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang adil, resilient, dan transparan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di masa depan.