Penurunan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat alias The Fed diperkirakan baru berdampak positif bagi negara berkembang, seperti Indonesia, dalam jangka menengah hingga panjang. Stabilitas domestik turut menentukan arah perkembangan makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Mengakhiri tahun 2024, The Fed memangkas suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) menjadi 4,25-4,5 persen sesuai dengan ekspektasi. Di sisi lain, arus modal portofolio investor asing keluar dari pasar ke-uangan Indonesia sehingga nilai tukar rupiah dan pasar saham dalam negeri melemah. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) MRizal Taufikurahman hari Sabtu (21/12/2024) di Jakarta menyampaikan, pemangkasan suku bunga The Fed umumnya akan memberikan peluang positif bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Arus modal juga akan masuk ke pasar keuangan domestik karena para investor mencari imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan aset di negara maju.

Di sisi lain, terbuka ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk menyesuaikan kebijakan moneternya, seperti menurunkan suku bunga acuan, demi mendorong pertumbuhan ekonomi. ”Kebijakan The Fed seharusnya dapat memperkuat nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi. Namun, realitasnya menunjukkan dinamika yang lebih kompleks.Meski The Fed telah menurunkan suku bunga, nilai tukar rupiah tetap melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan,” katanya. Berdasarkan data transaksi 16-19 Desember 2024, arus modal investor asing tercatat keluar Rp 8,81 triliun dari pasar keuangan domestik. Alhasil, nilai tukar rupiah pada perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Jumat (20/12), ditutup pada level Rp 16.270 per dollar AS. Meski sedikit menguat sebesar 0,04 persen dibandingkan perdagangan hari sebelumnya, rupiah terdepresiasi 2,61 persen dibandingkan akhir November 2024. Sementara itu, pada periode yang sama, IHSG menguat tipis 0,09 persen ke level 6.983,86 pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kendati demikian, IHSG masih mencatatkan pelemahan 4,65 persen dalam sepekan terakhir dan 11,66 persen dalam tiga bulan terakhir.

Menurut Rizal, dampak dari kebijakan moneter, baik ditingkat global maupun domestik, biasanya tidak langsung terasa karena pasar membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membangun kepercayaan. Investor juga cenderung menunggu stabilitas dan kejelasan prospek ekonomi sebelum mengalokasikan dana secara riil. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat, penurunan suku bunga The Fed pada Desember 2024 telah diperkirakan oleh pasar sehingga terefleksi pada kurs dollar AS. Namun, The Fed justru memberikan sinyal penurunan suku bunga pada 2025 akan lebih sedikit dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. ”Ini di luar ekspektasi pasar dan membuat dollar AS melejit terhadap hampir seluruh mata uang di dunia, termasuk rupiah,” kata Wijayanto. Pergerakan rupiah juga dipengaruhi sentimen domestik. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah mengambil kebijakan, seperti kenaikan upah minimum provinsi (UMP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta outlook fiskal yang kurang menjanjikan. Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyampaikan, para pelaku usaha, khususnya industri manufaktur, tengah menghadapi tantangan bertubi-tubi. Tantangan itu mulai dari kenaikan UMP dan PPN, hingga harga bahan baku dan energi yang masih tinggi. Hal itu menyulitkan pelaku industri dalam membuat perencanaan (AGP). (Yoga)

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras premium tidak dikenai tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen. Hal itu sama dengan komoditas pangan strategis lainnya, seperti beras medium, daging ruminansia, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Terkait dengan beras khusus, Bapanas selama ini tidak mengaturnya. Peraturan menteri keuangan terkait hal itu juga belum ada sehingga akan didiskusikan lebih lanjut. ”Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Beras khusus akan diatur kemudian,” katanya kepada Kompas pada hari Minggu (22/12/2024). Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, beras premium memang sepatutnya dibebaskan dari PPN.

Pengenaan PPN pada beras premium dikhawatirkan akan berimbas pada semua jenis beras.Padahal, beras punya andil paling besar dalam mendorong inflasi. ”Selain itu, beras premium juga bisa merembet pada kenaikan biaya produksi berbagai jenis usaha, seperti makanan minuman level UMKM, sampai ke beras yang digunakan untuk program MBG (makan bergizi gratis). Artinya, sudah tepat pemerintah mengecualikan beras premium dari PPN 12 persen,” ujarnya. Sebelumnya, Senin (16/12), pemerintah mengumumkan pemberlakuan PPN 12 persen beserta stimulus dan insentif kebijakan tersebut. Pemerintah juga menyampaikan daftar barang/jasa premium atau mewah yang dikenai PPN 12 persen, yakni beras premium, buah premium, daging premium, ikan dan udang premium, pendidikan premium jasa premium, serta tariflistrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500-6.600 volt ampere (VA).

Dalam pengumuman kenaikan PPN menjadi 12 persen tersebut, pemerintah beralasan, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PPN dinaikkan menjadi 11 persen pada April 2024 dan per 1 Januari 2025 disesuaikan lagi menjadi 12 persen. Pemerintah juga memberikan stimulus atau insentif untuk kelas menengah dan kelas pekerja. Ragam stimulus tersebut terbagi dalam sejumlah sektor, seperti sektor properti, otomotif, dan kelistrikan. Pengecualian terbaru atas kenaikan PPN tahun depan adalah untuk tiga jenis barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng curah Minyakita. Khusus ketiga jenis barang ini, pemerintah akan menanggung PPN sebesar 1 persen. Artinya, mulai tahun depan, ketiga jenis barang itu tetap dipungut tarif PPN 11 persen, tidak 12 persen seperti barang lainnya. Sebab,1persennya sudah ditanggung pemerintah. (Yoga)

Pemerintah akan mengimplementasikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12 persen untuk barang dan jasa yang dikonsumsi secara umum oleh masyarakat, kecuali beberapa komoditas kebutuhan pokok. Kebijakan yang berlaku efektif 1 Januari 2025 ini dipastikan akan menambah beban pengeluaran masyarakat. Lantas, bagaimana strategi untuk menghadapi kondisi tersebut. Pajak pertambahan nilai (PPN) memang naik 1 persen poin dari 11 persen menjadi 12 persen. Namun, nominal pajak yang harus dibayar sesungguhnya naik 9 persen. Sayangnya, kenaikan pajak ini tidak sesederhana itu. Penasihat Keuangan Aidil Akbar menjelaskan, PPN dihitung dari setiap harga akhir barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. PPN ini pun bisa berlipat tergantung dari jumlah mata rantai penjualan yang memberi nilai tambah. Sebagai contoh, kue kering yang dijual pedagang besar di pasar, kemudian dibeli pedagang menengah untuk dijual kembali dalam kotak besar, lalu dibeli oleh toko kecil yang akan mengemasnya dalam kemasan kecil, akan membuat barang itu tiga kali dikenakan PPN sesuai harga akhir di setiap titik rantai pasok.

”Artinya, semakin banyak efek penggandaan nilai dari suatu barang, maka PPN-nya akan terus bertambah,” ujarnya kepada Kompas, Minggu(22/12/2024). Dengan perhitungan tersebut, Aidil menyarankan agar masyarakat dapat mengurang pengenaan PPN berkali kali lipat dengan belanja barang-barang yang tidak melewati banyak rantai pasok. Hal ini bisa dilakukan di pasar tradisional atau penyedia langsung suatu barang atau jasa. ”Jangan belanja barang yang sudah banyak dikasih kemasan karena itu jadi tambahan nilai yang menaikkan nilai tawar atas barang yang sama,” ujarnya. Strategi membeli barang dalam jumlah besar untuk konsumsi jangka panjang dapat dilakukan guna menghindari pembelian barang dalam volume kecil yang cenderung memiliki pertambahan nilai lebih tinggi. Perencana keuangan dari Finansialku, Tita Gracia Yosheko, saat dihubungi terpisah juga menyarankan masyarakat untuk membuat prioritas kebutuhan. Hal ini dapat dimulai dengan membuat anggaran rumah tangga terperinci dan memantau pengeluaran berkala.

Lalu, mengurangi pengeluaran tidak penting, seperti hiburan berlangganan. ”Fokus pada kebutuhan primer dan kurangi pengeluaran untuk kebutuhan barang atau jasa non-esensial,” katanya. Masyarakat juga bisa memanfaatkan beragam promosi, termasuk mengikuti program loyalitas atau diskon musiman, sebagai langkah penghematan. Selain itu, ia juga menganjurkan masyarakat untuk mengutamakan produk lokal yang umumnya lebih ekonomis. Meskipun ada pengecualian pada barang kebutuhan pokok, kenaikan tarif PPN akan memicu inflasi pada barang konsumsi harian, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan, yang merupakan kebutuhan dasar bagi banyak keluarga. Jika strategi berhemat tidak dapat dilakukan dan ternyata menggerus pendapatan, masyarakat perlu mencari cara meningkatkan pemasukan. Tita menyebut, masyarakat bisa melakukan diversifikasi pendapatan dengan berbagai cara. Salah satunya, memonetisasi keahlian atau membuka usaha dengan modal kecil untuk mencari pendapatan tambahan. Cara lain yang lebih mudah adalah dengan menjual barang tidak terpakai. (Yoga)

Di tengah kenaikan harga barang dan jasa, berlibur tetap dibutuhkan untuk menyegarkan pikiran di tengah impitan beban kerja. Seperti apa liburan akhir tahun ini? Berikut petikan respons sejumlah warga. Setiap tahun, saya dan suami rutin pulang kampung ke Klaten, Jawa Tengah, merayakan Natal bersama keluarga besar, serta ziarah ke makam ayah saya. Kami sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan budgeting (menganggarkan) pengeluaran bensin, tol, dan ”hura-hura”. Selanjutnya, menabung untuk seluruh kebutuhan dana tersebut. Harapan saya setiap mudik, perjalanan lancar, selamat, dan tidak ada bencana alam. (LKT) Maria Lidwina Yanita Petriella (33) Jurnalis, tinggal di Cibubur ” Saya berlibur dengan keluarga ke Jepang karena mencari destinasi bersalju yang relatif dekat. Kami tidak setiap tahun bisa liburan, tergantung dari cuti dan ketersediaan biaya. Tapi, tahun ini alhamdulillah bisa ke luar negeri meski bukan yang pertama ke Jepang. Harapannya, liburan kami lancar, enggak ada kendala berarti, dan kami semua sehat. Selain itu, semoga liburan ini bisa jadi momen bonding yang kuat antar-anggota keluarga. (ERK) Silvia Junaidi (42) Ibu rumah tangga di Jakarta ” Saya berencana berlibur ke Malang, Jawa Timur, untuk memenuhi permintaan anak-anak. Tempat wisata yang akan dituju adalah Batu Night Spectacular dan Jatim Park 2. Menurut rencana, akan menggunakan mobil pribadi agar bisa mampir mampir. Biar lebih fleksibel saja pergerakannya. Selain itu, saya akan memanfaatkan liburan untuk mengunjungi keluarga di Pekalongan dan Klaten. Sembari liburan sembari memperkuat tali silaturahmi juga. (HEN) Lasarus Hari Setiadi (42) Karyawan swasta di Jakarta” Mulanya, saya dan keluarga besar berencana liburan ke Tanah Karo, tetapi batal karena kondisi jalan yang rawan longsor. Jadi, liburan kali ini kami memilih di kota (Medan) saja. Sepertinya bakal liburan ala-ala urban tourism atau sekadar makan, berjalan jalan ke lokasi yang pernah viral. Pariwisata di perkotaan juga sedang banyak berkembang sehingga menarik dikunjungi. Semoga pemerintah Kota Medan siap menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025. (AVE) Selly Ginting (27) Karyawan swasta di Medan. (Yoga)

Sumatera Barat diberkati kekayaan alam melimpah, termasuk mineral dan hasiltambang lainnya.Namun, kekayaan itu seolah menjadi kutukan bagi masyarakat ketika dikelola tangan-tangan para perusak lingkungan yang didukung para pembeking. Masyarakat kecil jadi korban tambang ilegal, sedangkan pemodal dan pembeking meraup keuntungan dan bebas tanpa hukuman. Sepanjang 2024, belasan nyawa melayang akibat tambang ilegal di Sumbar. Di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, misalnya, 13 orang meninggal dan 12 orang luka-luka akibat longsor di lokasi tambang emas ilegal pada Kamis (26/9/2024). Selama 2019-2024, setidaknya ada 41 orang meninggal akibat kecelakaantambang ilegal di Sumbar. Sebanyak 36 korban di tambang emas ilegal dan 5 korban di tambang galian ilegal. Korban terbanyak di Solok Selatan, yakni 21 orang. Peneliti politik lingkungan dan dosen ilmu politik Universitas Andalas, Dewi Anggraini, dalam diskusi publik di Padang, Sumbar, Rabu (4/12), mengatakan, jumlah korban tambang ilegal bisa lebih banyak, tetapi tak terekspos. ”Banyak kejadian 1-2 orang pelaku tambang ilegal tenggelam atau tertimbun longsor. Namun, karena korban sedikit, beritanya tidak begitu muncul ke permukaan,” kata Dewi. Perkara tambang ilegal juga merenggut nyawa polisi. Pada Jumat (22/11), Kepala Satreskrim Polres Solok Selatan Ajun Komisaris Ryanto Ulil Ashar meninggal karena ditembak Kepala Bagian Operasional Ajun Komisaris Dadang Iskandar.

Dadang diduga pembeking tambang ilegal. ”Pertama kali terjadi di Sumbar. Polisi dihabisi di kantor polisi. Institusi Polri seperti tidak ada wibawanya di hadapan penjahat lingkungan,”kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar Wengki Purwanto, Rabu (4/12). Wengki mengatakan, aktivitas tambang ilegal marak di Sumbar, seperti di Solok Selatan, Solok, Sijunjung, Dharmasraya, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Padang, Pasaman Barat, dan Pasaman. Di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, misalnya, kata Wengki, berdasarkan data 2022-2023, luas total tambang ilegal di hulu DAS Batanghari mencapai 7.662 hektar. Bukaan tambang emas ilegal terbesar terdapat di Solok Selatan, seluas 2.939 hektar, disusul Dharmasraya 2.179 hektar, Solok 1.330 hektar, dan Sijunjung 1.174 hektar. Sementara itu, di DAS Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman, data Walhi Sumbar menyebutkan, pada 2024 terdapat 8,43 hektar tambang ilegal/tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dan 10,24 hektar di luar lokasi IUP. Total luas tambang tak sesuai aturan hampir separuh dari total luas tambang ber-IUP sekitar 23,81 hektar. Selain korban jiwa dan luka-luka, aktivitas tambang ilegal merusak kawasan hutan dan lingkungan. Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mencatat, pada 2023, Sumbar kehilangan tutupan hutan seluas 8.756,04 hektar akibat tambang emas ilegal.

Kajian tahun 2017 menyebut kandungan organik dan logam berat di sekitar DAS Batang Kuantan, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, relatif tinggi dan tidak layak konsumsi akibat tambang emas ilegal. Bahkan, kandungan merkuri (Hg) di sekitar DAS itu 0,0078 mg/L, melampaui baku mutu yang hanya 0,001 mg/L. Keberadaan tambang ilegal juga merugikan masyarakat dan negara. Contohnya, tambang galian C ilegal marak di DAS atau Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Kompas bersama Depati Project menjumpai titik-titik tambang pasir dan batu ilegal di DAS Anai, Jumat (13/12). Aktivitas tambang ilegal yang masif menyebabkan erosi parah yang merusak badan dan sempadan sungai. Warga sekitar DAS kehilangan sumber air bersih, kehilangan lahan pertanian, hingga kehilangan rumah. Di Korong Lasung Batu, Nagari Sungai Buluh Timur, Kecamatan Batang Anai, misalnya, erosi Batang Anai menghancurkan 13 rumah. Ernawati (52), warga Korong Lasung Batu, mengatakan, keluarganya kehilangan empat rumah sejak 2016, yaitu rumahnya, rumah ibu, dan dua rumah bibinya. ”Rumah ibu saya yang terakhir kena, tahun 2022. Jika terus dibiarkan, habis kampung kami,” katanya. Tambang ilegal di DAS Anai juga mengancam jalan nasional Padang-Bukittinggi, jembatan, hingga sekolah. Bangunan baru SD 05 Lubuk Alung yang digunakan sejak 2013 terancam erosi. Jembatan Kayu Gadang sepanjang 101,8 meter dan lebar 7 meter di DAS Anai roboh pada Mei 2023. Jembatan senilai Rp 25,4 miliar ini hanya bertahan dua tahun. (Yoga)

Aveus Har, demikian nama pena Suharso, gemetar saat mendengar karyanya, ”Istri Sempurna”, dinobatkan sebagai Cerpen Terbaik Kompas 2023. Antara percaya dan tidak, nyatanya ia menjejaki panggung untuk menerima penghargaan. Sastrawan asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu dihujani ucapan selamat dari sesama penulis. Har mengangkat pialanya dengan senyum lebar yang semringah. Ia sungguh tak menyimpan ekspektasi yang muluk-muluk. ”Cerpenku sudah masuk Kompas saja sudah wow,” ucapnya di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (20/12/2024). Wajar jika atensi yang datang kepadanya tiba-tiba, mencuatkan kegegeran personal baginya. Maklum ia adalah seorang yang introver. Sempat pula tebersit di kepalanya keraguan soal kemeriahan yang mungkin hanya khayalan. ”Enggak nyangka banget. Sorotannya pasti enggak hanya di sini, tapi juga ke luar,” ujarnya. Capaian Har bukan berangkat dari menara gading atau pemikiran yang kompleks. Ia melakoni kesederhanaannya dengan mata pencarian yang biasa-biasa saja, yakni berdagang mi ayam di teras rumah yang disulap menjadi kedai mungil. Profesi sebagai pedagang mi ayam telah ia jalani sejak tahun 1997. Ia dengan merendah, mengaku tak hobi menulis, melainkan membaca. Menulis hanya kanalisasi dari membaca seiring kesulitan Har berinteraksi dengan rekan-rekannya lantaran harus menunggui pelanggan. Tidak jarang, ide-ide cerita berseliweran tatkala ia sibuk menghidangkan pesanan. (Yoga)

Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang digelar mulai 6 Januari 2024 akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui efek berganda (multiplier effect). Tercatat terget penerimaan MBG tahun 2025 terbagi dalam tiga kelompok. Pertama yaitu kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita dimana program tersebut akan diberikan kepada 27,2 juta penerima manfaat. Kedua yaitu anak sekolah dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 33,8 juta. Ketiga yaitu santri di pesantren dengan jumlah penerima sebanyak 3,2 juta. Secara total sepanjang periose 2024-2029, pemerintah menargetkan 44 juta anak usia sekolah, 4 juta ibu hamil, dan lain-lainnya dengan total 82 juta jiwa memperoleh dampak program MBG. Pemerintah memperkirakan jumlah tenaga kerja dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Dengan jumlah tersebut, Program MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025. (Yetede)