Desakan agar pemerintah membatalkan penerapan kebijakan penaikan PPN dari saat ini 11% menjadi 12%, mulai 1 januari 2025, terus menguat dan meluas di masyarakat. Suara desakan itu datang dari kalangan ekonom, pemerhati politik, pelaku usaha, hingga masyarakat luas yang di antaranya disampaikan melalui sejumlah petisi online. Alasan penolakan mereka terhadap kebijakan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) itu diantaranya karena tambahan penerimaan dari kenaikan tarif PPN berpotensi tidak sepandan dengan dampak buruk yang ditimbulkan. Dampak buruk itu mulai dari makin lemahnya daya beli masyarakat, potensi inflasi, hingga meningkatnya kesenjangan ekonomi. Dari kalangan inisiator petisi, rencana menaikkan kembali PPN-setelah April 2022 naik dari kebijakan yang akan memperdalam kesulitam masyarakat. Sebab menurut mereka, seperti sabun mandi hingga bahan bakar minyak akan naik. Padahal, keadaan ekonomi masyarakat belum juga hingga di posisi yang baik. (Yetede)

Peluang window dressing masih terbuka di penghujung 2024, seiring banyaknya saham big cap yang sedang murah. Ini tak lepas dari aksi jual besar-besaran asing terhadap saham big cap, terutama bank besar. Merujuk data RTI, asing net sell Rp 2,4 triliun di semua pasar dalam sepekan terakhir, sedangkan sepanjang 2024 masih net buy Rp15,2 triliun. Akibatnya, pasar saham sulit keluar dari zona merah, karena asing banyak memegang saham berkapitalisasi pasar besar. Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah, 0,41% ke level 7.036,57, kemarin, dan turun 1% dalam sepekan terakhir. Sejumlah faktor global dan domestik terus menekan indeks. 

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membatalkan rencana penerapan denda damai bagi koruptor. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/12/2024), Supratman menegaskan tidak akan lagi melanjutkan wacana penerapan denda damai tersebut. Menurut dia, kalau, toh, kebijakan pengampunan akan diterapkan, akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan mekanisme pengampunan tersebut, Supratman menyatakan, hingga kini Kementerian Hukum tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, dan abolisi. ”Saya rasa, untuk denda damai selesai sampai di sini, sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi,”kata Supratman saat konferensi pers di Kementerian Hukum, Jakarta, yang turut didampingi Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej. Beberapa hari lalu, Supratman melontarkan gagasan pengampunan bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui denda damai. Rencana itu langsung memperoleh sorotan tajam dari kalangan akademisi hukum ataupun aktivis antikorupsi, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman.

Peneliti Pusat Studi Anti korupsi(Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfud MD, dan Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) UII Ari Wibowo. Sebab, pemerintah ingin menerapkan rencana denda damai bagi koruptor itu dengan menggunakan Undang-Undang Kejaksaan, sementara undang-undang tersebut membatasi pada kejahatan ekonomi, bukan korupsi. Secara substansi, UU Kejaksaan memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk penerapan denda damai. Namun, Pasal 35 Ayat (1) Huruf k tentang UU Kejaksaan juga membatasi denda damai hanya bisa diterapkan pada tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Tindak pidana yang diatur pun dalam kelompok kejahatan ekonomi. Dalam konferensi pers, Jumat, Supratman menjelaskan, dirinya melontarkan ide denda damai itu karena hanya ingin menerangkan bahwa ada proses penyelesaian perkara di luar pengadilan terhadap tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Ide itu awalnya dicetuskan untuk mengompilasi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun UU Kejaksaan. Kedua undang-undang itu mengatur soal tindak pidana dan tindak pidana ekonomi yang sama-sama merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. (Yoga)

Potensi cuaca ekstrem turut mengancam jaringan listrik se-Jawa, Madura, dan Bali. Padahal, beberapa daerah yang menjadi pusat kegiatan selama libur Natal dan Tahun Baru itu membutuhkan pasokan listrik sebesar 26.000 megawatt. Sebanyak 10.000 petugas pun disiagakan untuk memantau dan memperbaiki jaringan listrik yang terdampak. Selain petugas, kesiapan sejumlah fasilitas pembangkit dan transmisi listrik juga diperiksa. Cadangan pasokan untuk mengantisipasi peningkatan pemakaian listrik di akhir tahun pun disiapkan. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Evy Haryadi mengatakan, pihaknya menyiapkan 10.000 petugas dalam kondisi bertegangan (PDKB) untuk memitigasi dan memperbaiki jaringan listrik saat terdampak cuaca buruk. Para petugas itu ditempatkan di 4.000 posko. Posko dimaksud berada di sekitar tempat wisata dan kota-kota besar se-Jawa, Madura, dan Bali. ”Tantangan tahun ini yang terbesar tentu potensi cuaca buruk di akhir tahun. Jadi, kami sudah menyiapkan petugas jauh-jauh hari, khususnya satu bulan terakhir,” ujarnya di sela pemantauan Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) PLN, Depok, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

Dalam pemantauan tersebut, turut hadir Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN Sinthya Roesly. Evy melanjutkan, selain menyebar petugas, pihaknya juga memeriksa sejumlah fasilitas pembangkit dan transmisi listrik, salah satunya UIP2B PLN Gandul, Depok. Fasilitas tersebut terdiri atas dua unit PLN, yakni Unit Pengatur Beban dan Unit Transmisi untuk sistem se-Jawa, Madura, dan Bali. Keduanya berfungsi mentransmisikan 500 kilovolt (KV) listrik yang disalurkan ke transmisi 150 KV dan 70 KV. Menurut dia, pemeriksaan unit induk pusat pengaturan beban listrik itu krusial untuk menjamin pasokan listrik saat libur Natal dan Tahun Baru. Kendati masih di bawah beban puncak sebelum masa liburan, diprediksi total beban listrik akan mencapai 26.000 mega watt. Cadangan pasokan listrik sebesar 46.000 megawatt juga disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan listrik akhir tahun. ”Kami memperkirakan, kebutuhan beban puncak akhir tahun nanti hanya 26.000 mega watt di Natal dan Tahun Baru. Beban puncak diprediksi turun karena masyarakat cenderung berlibur. Dari pemantauan sementara, pergerakan di Jawa cenderung ke arah timur yang banyak tempat wisata,” ujarnya. (Yoga)

Pada 2024, perusahaan teknologi global terus berlomba merilis pembaruan kecerdasan buatan dan perangkat keras terbaru. Namun, sejumlah inovasi berbasis kecerdasan buatan yang lebih personal masih belum diungkapkan. Lantas, apa saja rencana mereka untuk tahun 2025? The Financial Times, Senin (23/12/2024), melaporkan, Meta akan menambahkan layar dalam produk kacamata pintarnya, Ray-Ban, pada semester II-2025. Layar itu dapat menampilkan pemberitahuan dan respons dari robot percakapan atau chat bot Meta. Kepala Teknologi Meta Andrew Bosworth mengatakan, pengguna akan menikmati asisten kecerdasan buatan yang dipersonalisasi pada 2025. Asisten ini tidak hanya menanggapi perintah, tetapi juga membantu pengguna sepanjang hari. ”Salah satu hal yang paling saya nantikan tahun 2025 adalah evolusi asisten kecerdasan buatan,” katanya. Perusahaan raksasa teknologi lainnya, yakni Apple, bakal meluncurkan asisten kecerdasan buatan Siri yang juga lebih personal. Waktu peluncuran belum jelas, apakah tahun 2025 atau 2026.

Hanya saja, Business Insider baru-baru ini menuliskan bahwa Apple akan mengumumkan model bahasa besar (large language model/LLM) Siri pada 2025. Hal itu sejalan dengan pemberitaan Bloomberg pada November 2024 yang menuliskan, Apple mengumumkan peluncuran perangkat rumah pintar pada Maret 2025. Perangkat itu diperkirakan menyerupai sabak yang dipasang di dinding dan dapat mengontrol peralatan, mengelola panggilan video, dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengakses aplikasi. Selain itu, Apple dikabarkan bakal mengumumkan model Iphone Air yang ramping serta versi baru iPhone SE dengan harga lebih terjangkau dan mendukung Apple Intelligence. Dari sisi Google, Business Insider menuliskan, Google telah bermitra dengan Samsung dan Qualcomm. Kemitraan ini untuk mengembangkan proyek teknologi realitas campuran (mixed reality) yang akan dirilis pada platform komputasi spasial Android XR. Proyek yang bakal dirilis pada 2025 itu menawarkan pengalaman pemakaian teknologi mixed reality dan asisten kecerdasan buatan milik Google, yaitu Gemini, secara terintegrasi. (Yoga)