Padatnya Lalu Lintas di Kawasan Wisata
Yoga
24 Dec 2024 Kompas
Meskipun puncak arus mudik telah terlewati, kepadatan lalu lintas di kawasan wisata diprediksi meningkat hari ini, Selasa (24/12/2024).Rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengurai kemacetan. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperkirakan puncak pergerakan masyarakat masih akan terjadi pada 24 dan 28 Desember di beberapa jalur utama keluar Jakarta, yaitu Tol Cikampek, Cipularang, dan Jagorawi, serta jalur penyeberangan Merak. Tak hanya itu, rekayasa lalu lintas akan diterapkan di jalur-jalur wisata, seperti menuju wilayah Bandung ataupun ke kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Raden Slamet Santoso menuturkan, evaluasi sementara menunjukkan puncak arus mudik telah terjadi pada 20-21 Desember.
Namun, lonjakan kendaraan akan kembali terjadi menjelang libur Natal, yakni 24 Desember. ”Mengingat libur dimulai pada 25 Desember bagi pegawai ASN (aparatur sipil negara) atau karyawan lain, kami mengantisipasi lonjakan kendaraan lagi pada 24 Desember, khususnya pada sore hari. Kemudian pada 28 Desember,” tutur Slamet, Senin (23/12). Penerapan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik telah disiapkan, termasuk pemberlakuan sistem satu jalur (one way) di jalan arteri, seperti Puncak di Bogor-Cianjur, Jawa Barat. Beberapa titik-titik kemacetan yang berada di simpul persimpangan, seperti Pasirmuncang, Megamendung, dan Taman Safari, diantisipasi dengan menempatkan personel. Tidak hanya itu, pemberlakuan sistem ganjil genap akan diberlakukan pada 25-31 Desember untuk mengendalikan volume kendaraan menuju jalur Puncak, Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor memprediksi jumlah wisatawan yang akan menghabiskan liburan di kawasan Puncak mencapai 1,3 juta hingga 1,5 juta jiwa. (Yoga)
Butuhnya Kajian Dalam Perubahan Sistem Pilkada
Yoga
24 Dec 2024 Kompas
Pemerintah dan DPR diminta untuk tidak memaksakan kehendak politik sepihak dengan mengubah sistem pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD. Perubahan sistem pemilu dan pilkada harus melalui kajian akademik agar revisi tersebut dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Desakan itu salah satunya disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Senin (23/12/2024). Busyro dapat memahami, DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang memang harus segera merevisi Undang-Undang tentang Pemilu dan Pilkada. Sebab, perubahan kedua undang-undang itu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025. Namun, Busyro menyayang kan wacana perubahan sistem pilkada dari pemilihan langsung kembali menjadi pemilihan oleh DPRD, seperti dilontarkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, wacana itu semestinya didahului kajianakademik dan sesuai dengan keinginan rakyat, bukan atas kemauan sepihak segelintir elite. ”Penyakit kronis pemerintah dan DPR tampak pada tradisi yang nir-akademik. Selalu memaksakan kehendak politik sepihak. Tak merasa berdosa dengan tradisi jahiliah politiknya,” ujar Busyro. Lebih jauh, kata Busyro, perubahan sistem pilkada harus melalui proses evaluasi praktik pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Evaluasi pun harus melibatkan partisipasi masyarakat karena salah satu elemenpenting dalam pilkada adalah pemilih. Dengan demikian, perubahan aturan main pilkada itu dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. ”Perubahan yang seharusnya ditempuh dengan langkah adab evaluasi tentang praktik undang-undang pilkada justru diterjang dengan vulgar tanpa rasa malu,” tuturnya. Setelah dilontarkan Presiden Prabowo, wacana untuk mengubah sistem pemilihan dalam pilkada dibahas di berbagai forum oleh para politisi, akademisi, hingga masyarakat sipil. (Yoga)
Restorasi Sosial dan Natal
Yoga
24 Dec 2024 Kompas
Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), melalui pesan Natal 2024, mengajak umat Kristiani untuk lebih ”peduli kepada orang yang dikucilkan dan terpinggirkan”. Pesan ini sebenarnya linear dengan fakta historis, di mana orang-orang pertama yang bertemu Yesus di Betlehem (setelah Ia lahir) adalah orang-orang yang secara sosial kurang diperhitungkan, yaitu para gembala. ”Paragembala adalah gambaran orang-orang miskin dan sederhana yang menaruh pengharapan akan keselamatan kepada Allah. Mereka sering dipandang sebagai orang pinggiran dan kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial” (KWI dan PGI, 2024). Hal ini membuktikan, sejak awal, Natal telah memberikan tempat istimewa bagi orang-orang kecil, sederhana, dan miskin. Itu berarti Natal selalu menyangkut semua elemen societas, terutama yang menjadi korban ketidakadilan sosial. Lebih dari itu, pesan itu menegaskan bahwa Natal dan politik memiliki korelasi. Keduanya bermuara pada tindakan pembebasan manusia dari berbagai problem sosial. (Yoga)
Gunakan QRIS Konsumen Bebas Biaya
Yoga
24 Dec 2024 Kompas
Masyarakat pengguna alat pembayaran digital dengan kode cepat atau QRIS tidak dibebani Pajak Pertambahan Nilai 12 persen per 1 Januari 2025. Dalam transaksi isi ulang uang elektronik, yang dikenai PPN ialah biaya jasa, bukan nilai transaksi. Di sisi lain, pemerintah tidak bisa menjamin tidak ada kenaikan biaya jasa seiring kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen mulai 1 Januari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam media briefing di Jakarta, Senin (23/12/2024), menjelaskan, pengenaan PPN jasa transaksi uang elektronik dan dompet digital diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. ”Yang diadministrasikan oleh DJP adalah PPN atas jasa atas transaksi digital.
Sekarang, yang kita tahu (biaya jasa) Rp 1.500. Bisa jadi, itu sudah include (termasuk) PPN. Sesuai teori, PPN itu, kan, dikenakan atas penyerahan barang/jasa oleh konsumen akhir. Jadi, transaksi digital ini bukan hal baru, tetapi sejak 2022,” ujar Dwi. Ia mengilustrasikan, seseorang yang mengisi ulang (top up) uang elektronik Rp1juta, dengan biaya top up (biaya admin) Rp 1.500. Dengan PPN 11 persen, maka 11 persen dikali Rp 1.500, yakni Rp 165. Sementara dengan PPN 12 persen, 12 persen dikali 1.500 sehingga menjadi Rp 180. Artinya, pajak atas biaya layanan dengan PPN 12 persen sebesar Rp 180. Dengan demikian, berapa pun nilai uang yang di-top up tidak akan memengaruhi PPN terutang atas transaksi tersebut. Sepanjang biaya jasa layanan tidak berubah, dasar pengenaan PPN juga tidak berubah. (Yoga)
Kesanggupan Indonesia Tangkap Investasi Asing dalam Tarik Ulur Apple
Yoga
24 Dec 2024 Kompas
Mendekati pergantian tahun 2024 menuju 2025, gaung kabar soal kepastian investasi perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat, Apple Inc, di Indonesia perlahan mengisut. Kendati disebut telah menyampaikan komitmen investasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) senilai 1 miliar dollar AS (Rp 15,9 triliun) serta sudah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto, hingga Senin (23/12/2024), Kementerian Perindustrian rupanya belum juga mendapati proposal investasi yang diajukan Apple. Padahal, pemerintah telah mengundang Apple untuk duduk bersama membahas perkara investasi dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang saat ini menjadi penyebab belum diperkenankannya penjualan iPhone seri mutakhir di pasar Indonesia. Pada pekan ketiga Desember 2024, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, institusinya tak kunjung menerima jawaban undangan untuk negosiasi di Tanah Air. ”Jangankan untuk proposal resmi, jawaban untuk menghadiri rapat, menghadiri undangan rapat yang kami sudah kirim itu juga belum ada kabar,” ujarnya.
Terhitung sejak November 2024, Kementerian Perindustrian memang mendorong Apple untuk menaikkan tawaran penanaman modal mereka dari 10 juta dollar AS menjadi 1 miliar dollar AS, sebagai syarat untuk mendapatkan izin penjualan iPhone 16 di Indonesia. Dalam wawancara dengan Kompas pada awal Desember 2024, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menuturkan, upaya meningkatkan investasi Apple merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengamankan lebih banyak penanaman modal asing (PMA). Harapan dari pemerintah adalah dengan membuka pabrik manufaktur di Tanah Air, Apple dapat lebih berperan dalam menciptakan lapangan kerja, sekaligus mendorong rantai pasok dari komponen produk Apple, seperti iPhone, Macbook, dan iPad, untuk ikut beralih membuka pabrik manufaktur di Indonesia. (Yoga)
Melonjaknya Jumlah Korban PHK 2024
Yoga
24 Dec 2024 Kompas (H)
Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari-Desember 2024, sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih kurang 80.000 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan total pekerja ter-PHK sepanjang tahun 2023 yang sekitar 60.000 orang. Hal tersebut disampaikan Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) C Heru Widianto dalam konferensi pers, Senin (23/12/2024), di Jakarta. Sebanyak 80.000 pekerja yang terdampak PHK tersebut berasal dari berbagai sektor industri. Di luar data 80.000 pekerja terkena PHK, Kemenaker menemukan ada 60 perusahaan, diantaranya berasal dari sektor tekstil dan garmen, yang berpotensi akan melakukan PHK. Heru mengatakan, pihaknya masih menunggu kepastian jumlah pekerja yang bakal terkena PHK di perusahaan-perusahaan itu dari mediator ketenagakerjaan di tingkat provinsi. ”Masih belum terkumpul kompilasi data jumlah berapa banyak lagi pekerja yang akan ter-PHK, terutama dari 60 perusahaan itu. Perkiraan kami, jumlahnya tidak akan mencapai 10.000 orang. Insya Allah, kita (pasar tenaga kerja) masih baik-baik saja,” ucapnya. Lebih jauh, Heru melanjutkan, data yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, angka kesempatan kerja sebenarnya masih banyak. (Yoga)
Sebelum Prabowo Benar-benar Menyetop Proyek Jalan Tol Baru yang Dianggap tidak Prioritas
Yuniati Turjandini
24 Dec 2024 Tempo
MENJELANG 2025, Kabinet Merah Putih melakukan sejumlah penyesuaian anggaran. Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Pekerjaan Umum menghentikan sementara pembangunan proyek infrastruktur besar baru yang tidak masuk prioritas. Salah satunya proyek pembangunan jalan tol baru. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan, Sony Sulaksono Wibowo, menegaskan hanya proyek pembangunan jalan tol baru yang dihentikan sementara. Pembangunan jalan tol baru akan dipertimbangkan sembari melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.
Proyek-proyek tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KTPS/M/ 2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2024. "Beberapa (pembangunan) ruas jalan tol yang ada dalam perencanaan tersebut, yang belum berproses pengkajian ataupun pelelangannya, belum menjadi prioritas tahun depan," ujar Sony kepada Tempo, Senin, 23 Desember 2024. Pembangunan jalan tol yang akan disetop sementara antara lain jalan tol Puncak dan jalan tol Kulonprogo-Cilacap. Sony mengatakan hingga kini Prabowo belum memberikan instruksi ihwal proyek-proyek tersebut. Dengan demikian, pembangunan jalan tol baru akan dilaksanakan jika ada arahan dari Menteri Pekerjaan Umum atau instruksi langsung dari Presiden.
Selain itu, pembangunan proyek tol baru bisa berjalan jika memang ada investor swasta yang berminat menggarapnya. Dosen teknik sipil Institut Teknologi Bandung itu menuturkan pembangunan jalan tol Puncak berpeluang dilanjutkan dengan prakarsa badan usaha atau swasta. Pengkajian proyek tersebut juga akan dilakukan oleh badan usaha, kemudian dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum. Jika sudah terjadi kesepakatan, tutur Sony, proses tahapan pelelangan akan dilaksanakan oleh BPJT. (Yetede)
Wamen ESDM Pantau Satgas Nataru Pertamina di Medan Agar Tidak Ada Kelangkaan
Yuniati Turjandini
24 Dec 2024 Tempo
Memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2025 atau Nataru, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot memantau langsung kesiapan Satuan Tugas Nataru Pertamina di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Agung Sarana Terminal, Fuel Terminal Medan Group, dan SPBU Pertamina 11.201.101 di Kota Medan. Yuliot didampingi Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Direktur Manajemen Risiko Subholding Commercial dan Trading PT Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo, dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sembagut) Freddy Anwar.
"Kami dari posko nasional Kementerian ESDM melakukan pengecekan lapangan terhadap ketersediaan BBM dan LPG dalam rangka Nataru. Distribusi baik sehingga ketersediaan BBM dan LPG relatif aman,” katanya, Senin, 23 Desember 2024. Kementerian ESDM Evaluasi Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan: Bisa Diberikan, Bisa Tidak Menurut Yuliot, Nataru kali ini diprediksi permintaan BBM dan LPG akan meningkat khususnya di wilayah Medan dan Sumatra Utara. Jaminan ketersediaan energi telah disiapkan Pertamina dengan penguatan stok serta memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar.
Kami tambah stok BBM di seluruh stasiun pengisian karena ada penambahan permintaan rata-rata 5 persen dari suplai normal sehingga tidak akan ada kelangkaan," ujar Yuliot. Kementerian ESDM Perbarui Skema Investasi Hulu Migas: Untuk Memberikan Kemudahan Manfaat bagi Kontraktor Rahman menambahkan, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan layanan khusus untuk menjamin kelancaran distribusi energi di Sumbagut dengan mengoperasikan 287 SPBU Siaga di jalur strategis, 7 titik Modular Kiosk Pertamina Siaga serta 45 unit mobil tangki stand-by di titik-titik pusat keramaian. "Juga 32 unit motorist yang siap melayani pengantaran BBM ke lokasi saat kondisi emergency," katanya. (Yetede)
Program Baru Pertamina Tukar Minyak Jelantah ke Pertamina dengan Saldo Mulai Rp6.000 per Liter
Yuniati Turjandini
24 Dec 2024 Tempo
PT Pertamina Patra Niaga memperkenalkan program pengumpulan minyak jelantah atau used cooking oil bertajuk Green Movement UCO. Program yang diluncurkan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta rumah sakit IHC di Jabodetabek dan Bandung tersebut berlangsung selama setahun ke depan dengan evaluasi dan ekspansi ke lokasi lainnya. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan peluncuran program yang dilaksanakan dalam rangkaian acara MyPertamina Fair Show 2024 itu bertujuan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Selain itu, program diselenggarakan untuk mendukung usaha pengurangan emisi karbon.
“Dengan menggandeng UCOllect, perusahaan green technology yang fokus pada pengelolaan minyak jelantah dan memanfaatkan superapps MyPertamina, kami akan membeli minyak jelantah yang dikumpulkan di UCOllect Box di beberapa SPBU, mitra CSR, serta RS IHC Pertamina di Jabodetabek dan Bandung,” kata Riva saat peluncuran di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2024, seperti dikutip dari Antara. Lantas, bagaimana cara tukar minyak jelantah ke Pertamina? Syarat Tukar Minyak Jelantah ke Pertamina Melansir MyPertamina.id, masyarakat yang menyetorkan minyak jelantah akan mendapatkan saldo dompet digital (e-wallet) mulai dari Rp6.000 per liter. Tak hanya itu, ada juga kesempatan memperoleh voucer elektronik MyPertamina senilai Rp25.000 untuk 50 orang beruntung setiap bulan selama program berlangsung. (Yetede)
Cara Daftar Penerima Bansos 2025 dan Syaratnya
Yuniati Turjandini
24 Dec 2024 Tempo
Pemerintah berencana akan kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada 2025. Alokasi anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) yang disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp504,7 triliun. Bagi masyarakat yang merasa berhak, tetapi belum mendapatkan bansos, dapat mendaftarkan dirinya sendiri dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Lantas, bagaimana cara mendaftar sebagai penerima bansos 2025?
Melansir unggahan cerita (story) akun Instagram @kemensosri, setiap calon penerima manfaat bansos harus terdaftar di DTKS. Namun, setelah masuk ke dalam basis data DTKS, masyarakat tidak otomatis mendapatkan bansos, karena setiap program memiliki syarat dan mekanismenya masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara. “Jika sudah terdaftar di DTKS, maka bisa diusulkan untuk memperoleh program bansos dan pemberdayaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Kemensos.
Agar bisa masuk ke dalam DTKS, masyarakat bisa mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK). Selain itu, masyarakat juga dapat mengusulkan dirinya melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia untuk ponsel bersistem operasi Android di Google Play Store. (Yetede)