;
Teknologi ...

Kenapa KPK Menetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka Sekarang
Yuniati Turjandini 27 Dec 2024 Tempo
PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 yang baru menjabat beberapa hari langsung menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Kasus yang berhubungan dengan buron Harun Masiku itu sudah mandek di KPK sejak 2020.  Ketua KPK yang baru, Setyo Budiyanto, mengumumkan penetapan Hasto dan kader PDIP lain, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka pada Rabu, 25 Desember 2024. Setyo menyatakan pihaknya sebenarnya sudah mengetahui keterlibatan Hasto sejak empat tahun lalu saat penyidik lembaga antirasuah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu cs. Namun Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka saat ini karena adanya alat bukti yang cukup. "Ini karena kecukupan alat buktinya. Kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik," kata Setyo saat konferensi pers penetapan tersebut pada Rabu, 25 Desember 2024.

Empat tahun lalu, tepatnya pada 8 Januari 2020, penyidik KPK menggelar OTT dan menangkap delapan orang. Dari delapan orang itu, tiga di antaranya Wahyu Setiawan; kader PDIP, Saeful Bahri; dan eks anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustina Tio Fridelina, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama Harun Masiku. OTT itu berhubungan dengan suap untuk memuluskan Harun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal. PDIP menginginkan Harun menjadi pengganti Nazarudin dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Padahal calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak kedua, di bawah Nazarudin, dalam Pemilihan Umum 2019 adalah Riezky Aprilia. Untuk menggeser posisi Riezky itulah kemudian Harun menyerahkan uang sebesar S$ 57.630 atau sekitar Rp 600 juta kepada Wahyu melalui Saeful dan Tio. KPK sebenarnya saat itu sudah mengincar Hasto, Harun, dan Donny. Menurut tulisan majalah Tempo berjudul “Di Bawah Lindungan Tirtayasa”, OTT tersebut bocor sehingga ketiganya lolos setelah drama penyanderaan penyidik KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan. Harun Masiku pun masuk dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020. (Yetede)



Teknologi ...

Kementerian Pendidikan Evaluasi Sistem Penerimaan Siswa Baru Jalur Zonasi
Yuniati Turjandini 27 Dec 2024 Tempo
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi. Sistem penerimaan dengan jalur zonasi tersebut kerap disalahgunakan, baik oleh pihak sekolah, panitia PPDB, maupun orang tua, agar calon siswa baru diterima di sekolah unggulan. Jalur zonasi pertama kali diberlakukan pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada 2017. Saat itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih terpisah dari Kementerian Riset dan Teknologi. Dua kementerian itu lantas digabung menjadi satu sehingga nomenklaturnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2021. Pada era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipisah menjadi tiga, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, melanjutkan sistem PPDB jalur zonasi. Namun ia memperbaiki sistem tersebut. Nadiem mengatur kuota empat metode PPDB, yaitu jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Adapun untuk komposisi kuota keempat sistem penerimaan siswa baru tersebut, jalur zonasi minimal 50 persen dari total siswa baru yang diterima, jalur afirmasi minimal 15 persen, jalur perpindahan maksimal 5 persen, dan sisanya jalur prestasi 0-30 persen. Kuota setiap sistem PPDB disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di tengah jalan, berbagai pihak mulai mengakali jalur zonasi agar calon siswa baru dapat diterima di sekolah unggulan.

Misalnya, orang tua calon siswa baru mengubah alamat domisilinya sehingga berdekatan dengan sekolah unggulan yang dikehendaki atau memberikan uang kepada sekolah dan panitia PPDB sehingga memenuhi syarat lolos lewat jalur zonasi. Setelah dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada Oktober 2024, Abdul Mu’ti mengevaluasi PPDB jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan berbagai pihak memunculkan tiga opsi, yaitu menghapus atau menghentikan, tetap mempertahankan, atau memperbaiki jalur zonasi. Hasil diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet pemerintahan Prabowo Subianto tahun depan. Kesimpulan atas hasil evaluasi tersebut akan diterapkan pada PPDB tahun ajaran 2025/2026. (Yetede)
Teknologi ...

Tancap Gas Program MBG Serentak
Yuniati Turjandini 27 Dec 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah mematangkan program  Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan serentak pada 6 Januari 2024. Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang diberi tugas sebagai pelaksana,  masih terus melakukan uji coba di beberapa wilayah. Nantinya BGN juga akan mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benat dirasakan oleh generasi muda, terutaman bagi sasaran yang sudah ditetapkan,  yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting, serta memastikan tidak ada pungutan pada masyarakat dalam program ini. Sasaran penerima MBG tahap awal sekitar 15-20 juta orang, lalu akan bertambah secara bertahap. Adapun dapur untuk menyiapkan MBG bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) yang ada di tingkat kabupaten. Di Pulau Jawa diperkirakan sudah ada 50 titik pelayanan, sementara di sekitar pulau Jawa ada sekitar 32 titik. Hingga saat ini BGN masih terus melatih orang-orang yang akan bertugas di unit pelayanan. Nantinya akan ada 10.000 titik di Indonesia yang siap melayani MBG. Mitra lain yang akan membantu seperti Koperasi, Badan usaha Milik Desa, dan pihak ketiga lainnya. (Yetede)
Teknologi ...

OJK Dukung Suksesnya Program 3 Juta Unit Rumah
Yuniati Turjandini 27 Dec 2024 Investor Daily (H)
OJK turut mendukung suksesnya program pemerintah, salah satunya adalah program tiga juta unit rumah per tahun. Dengan adanya kebijakan yang adaptif bagi industri perbankan sebagai penyalur kredit pemilikan rumah (KPR), diharapkan program tersebut yang adaptif berjalan dengan baik. "Dengan kebijakan yang adaptif dan pengawasan yaang hati-hati, OJK berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dalam rangka program  pemerintah tiga juta rumah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan," ujar Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan, OJK Dian Ediana Rae. Terdapat empat kebijakan adaptif OJK, pertama pengaturan khusus untuk kredit berangun rumah tinggal dalam Surat Edaran OJK  (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)  untuk Resiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR) untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Kredit). Kebijakan tersebut kan berdampak dalam perhitungan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank. (Yetede)
Teknologi ...

PPN 12% Berpotensi Mencekik daya Beli Masyarakat
Yuniati Turjandini 27 Dec 2024 Investor Daily (H)
Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 berpotensi mencekik daya beli masyarakat.  Pemerintah dapat membatalkan kenaikan PPN menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) karena situasi mendesak dan norma hukum terkait memakai. "Langkah ini diperlakukan untuk mencegah dampak buruk bagi ekonomi dan masyarakat," jelas Direktur Hukum Center of Economics and Law Studies (Celios) Mhd Zakiul Fikri. Dia mengatakan, ada tiga alasan mengapa Perrpu pembatalan kenaikan PPN 12% harus dikeluarkan. Pertama, norma kenaikan PPN menimbukan masalah hukum yang mendesak untuk diselesaikan. Masalah hukum itu mulai dari inflasi atau naiknya harga barang jasa, merosotnya kemampuan konsumsi rumah tangga kelas menengah kebawah, meningkatnya angka pengangguran, tertekannya UMKM, industri manufaktur dan potensi menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Kedua, keberadapan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Bab IV Pasal 4 Angka 2 UU HPP 2021 tidak memadai karena tidak memuat kepatuhan dan keadilan hukum. (Yetede)
Teknologi ...

Pemerintah Inginkan Kontribusi Bayar Pajak Pada Semua Kalangan
Yoga 26 Dec 2024 Kompas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan alasan pemerintah melanjutkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menurut dia, pemerintah menginginkan pajak berkontribusi secara jangka panjang bagi negara. Dalam hal ini, pemerintah mengharapkan lebih banyak masyarakat yang berkontribusi membayar pajak, bukan hanya mereka dari kalangan atas. Oleh pengamat, kebijakan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2024 berpotensi tidak sepadan dengan dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut, antara lain, kian merosotnya daya beli masyarakat, kenaikan inflasi, dan potensi melebarnya kesenjangan. Sejauh ini, kata Airlangga, penerapan PPN hanya berkontribusi 17-29 persen dari total pendapatan negara. Realisasi penerimaan PPN selama ini juga tidak sebanding dengan potensi semestinya. ”Logikanya, PPN 12 persen bikin kontribusi 7-8 persen.

Namun, saat PPN 11 persen diterapkan, potensi yang seharusnya 6-7 persen, realisasinya hanya 4 persen. Sisanya bocor. Kalau begini, apa yang kita bangun? Kita akan membuat jurang kelas atas dan menengah makin jauh,” kata Airlangga dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media di Jakarta, Senin (23/12/2024) malam. Optimalisasi penerimaan pajak juga diharapkan menaikkan rasio perpajakan, yaitu persentase penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Sejauh ini, rasio perpajakan Indonesia hanya 10-11 persen, terendah di anggota negara G20. Padahal, semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung utang. Untuk itu, pemerintah mengatur kenaikan PPN dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah saat ini pun tetap melanjutkan UU yang mengatur kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025. (Yoga)
Teknologi ...

Berburu Diskon demi Berhemat diakhir Tahun
Yoga 26 Dec 2024 Kompas

Menjelang tahun baru, sejumlah toko di pusat perbelanjaan hingga lokapasar menawarkan potongan harga atau diskon besar-besaran. Momen ini dimanfaatkan warga Jakarta untuk membeli sejumlah bahan kebutuhan sebelum PPN 12 % diberlakukan awal 2025. Sebelum berbelanja, Yunita Sari (32), warga Jakbar, memastikan membuat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan. Khusus akhir tahun ini, ia akan berbelanja untuk keperluan hingga tiga bulan ke depan. ”Saya list barang-barang rumah tangga yang perlu dibeli, seperti beras (premium), makanan dan minuman kaleng, minyak goreng, detergen, sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, dan barang-barang atau kebutuhan pokok lain yang bisa disimpan dalam jangka lama,” kata Yunita, Rabu (25/12). Menurut Yunita, pada momen khusus, seperti saat 12.12 atau 12 Desember, dirinya bisa menghemat hingga jutaan rupiah.

Salah satunya, ia membeli paket minyak goreng kemasan 2 liter sebanyak enam bungkus di lokapasar (marketplace) dengan harga Rp 188.000 atau lebih rendah dari harga awal Rp 260.000. Yunita juga membeli paket beras premium kemasan 5 kg sebanyak lima bungkus seharga Rp 360.000 atau lebih rendah dari harga awal Rp 416.000. Menurut rencana, ia membeli lagi jika diskon masih ada. ”Pengeluaran mulai 1 Januari 2025 akan lebih besar karena PPN menjadi 12 %. Jadi, sebisa mungkin menyetok beberapa barang dengan harga diskon. Saya takut tahun depan barang-barang ini harganya semakin naik,” ujarnya. Menurut Yunita, jika ingin berhemat tanpa mengganti merek, seseorang harus pandai mencari promo. Ia biasanya mengaktifkan notifikasi pemberitahuan promo di aplikasi belanja daring miliknya untuk mendapatkan diskon,flash sale, atau penawaran khusus lain. (Yoga)  


Teknologi ...

Korban 30 Orang Tewas Pada Jatuhnya Pesawat Azerbaijan
Yoga 26 Dec 2024 Kompas
Sebuah pesawat penumpang Embraer 190 milik maskapai Azerbaijan Airlines, dalam penerbangan dari Azerbaijan menuju Rusia, jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan, Rabu (25/12/2024). Otoritas Kazakhstan mengatakan, pesawat itu mengangkut 62 penumpang dan 5 awak. Dari jumlah penumpang dan awak itu, lebih dari 30 orang di antaranya diperkirakan tewas. Pada mulanya, melalui pernyataan yang diunggah di Telegram dan dikutip kantor berita Associated Press (AP), Kementerian Tanggap Darurat Kazakhstan menyebutkan, sebanyak 42 orang diperkirakan tewas dalam kecelakaan tersebut, sementara 22 orang selamat. Namun, dalam laporan berikutnya, mengutip Kementerian Tanggap Darurat Kazakhstan, AP menyebutkan, sedikitnya 28 orang selamat. Ini bisa berarti, lebih dari 30 orang diperkirakan tewas. Di antara korban tewas, empat jenazah telah ditemukan. Kementerian Tanggap Darurat Kazakhstan semula menyebut 25 orang selamat.Belakangan, mereka merevisi jumlah korban selamat 27 orang, yang kemudian diperbarui lagi menjadi 28 orang, seiring operasi penyelamatan di lokasi jatuhnya pesawat. ”Sebuah pesawat dalam penerbangan melalui rute Baku-Grozny jatuh di dekat kota Aktau. Pesawat itu milik Azerbaijan Airlines,” kata Kementerian Transportasi Kazakhstan melalui Telegram. (Yoga)
Teknologi ...

Turunnya Harga Singkong Sampai di Bawah Harga Acuan
Yoga 26 Dec 2024 Kompas

Petani singkong di Lampung berharap kebijakan harga pembelian ubi kayu atau singkong di tingkat petani Rp 1.400 per kg segera diberlakukan. Petani menyebut harga singkong saat ini cenderung tidak stabil dan lebih rendah dari harga acuan. Pemprov Lampung menginisiasi kesepakatan bersama petani dan pelaku industri terkait harga pembelian ubi kayu atau singkong di tingkat petani. Harga pembelian singkong ditingkat petani ditetapkan paling rendah Rp 1.400 per kg dengan rafaksi 15 %, yang berlaku untuk singkong dengan masa tanam minimal sembilan bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang digelar pada Senin (23/12).

Kesepakatan bersama tersebut diharapkan mulai efektif berlaku pada Selasa (24/12). Tan Malaka (50), petani singkong di Kabupaten Lampung Timur, menuturkan, saat ini harga jual singkong di tingkat petani Rp 1.200-Rp 1.300 per kg. Selain itu, petani harus menanggung potongan kadar air atau rafaksi 25 %. ”Dengan harga tersebut ditambah potongan rafaksi dan ongkos angkut, harga yang diterima petani rata-rata Rp 700 per kg,” kata Malaka, Rabu (25/12). Menurut Malaka, petani singkong berharap kebijakan baru terkait harga singkong itu segera diberlakukan oleh industri. Dengan begitu, petani bisa menikmati harga yang lebih baik.

Dia juga menyebut, setiap musim panen, harga singkong cenderung rendah. Pada 2016, harga singkong di Lampung bahkan pernah menyentuh harga terendah, yakni Rp 400 per kg. Padahal, biaya produksi, mulai dari mengolah tanah, menyiapkan bibit, membeli pupuk, hingga membayar ongkos petik dan angkut, semakin mahal. Untuk mengolah 1 hektar lahan, petani harus mempunyai modal Rp 10 juta-Rp 12 juta. Jika harga bersih masih di bawah Rp 1.000 per kg, petani rata-rata hanya mendapat keuntungan Rp 8 juta-Rp 9 juta untuk satu kali masa panen. Namun, keuntungan itu hanya bisa didapatjika hasil panen cukup bagus atau di atas 20 ton per hektar. Padahal, petani singkong harus menunggu 8-9 bulan untuk bisa panen. (Yoga)  


Teknologi ...

Alarm Suram Ekonomi Jateng, Pailitnya Sritex
Yoga 26 Dec 2024 Kompas
Putusan pailit terhadap Sritex menjadi salah satu peristiwa yang menyadarkan banyak pihak tentang situasi krisis dalam industri tekstil nasional. Salah satu perusahaan raksasa tekstil nasional ternyata oleng. Sritex berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kompleks pabrik terintegrasinya berada di jantung kota penyangga kawasan Solo Raya itu. Putusan pailit terhadap Sritex terkait dengan gugatan PT Indo Bharat Rayon, salah satu kreditor Sritex. Penggugatmenilai, Sritex dan tiga anak usahanya lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang, yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian homologasi (perdamaian). Ketiga anak usaha Sritex yang juga dinyatakan pailit adalah PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. PT Sinar Pantja Djaja dan PT Bitratex Industries beroperasi di Kota Semarang, sedangkan PT Primayudha Mandirijaya berlokasi di Kabupaten Boyolali. Artinya, keempat perusahaan itu berperan langsung dalam perputaran ekonomi Jateng.

Upaya Sritex untuk mengubah putusan pailit tersebut belum membuahkan hasil. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mereka pada 18 Desember 2024 sehingga putusan pailittetap berlaku. Sritex masih memiliki satu upaya hukum lagi, yakni peninjauan kembali (PK). Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto, dalam konferensi pers di kantor Sritex di Sukoharjo, Jumat (20/12/2024), mengatakan, pihaknya segera mengajukan PK. ”Ini jadi satu kesempatan terakhir kami untuk bisa memperjuangkan keberlangsungan usaha,” ucapnya. Keempat perusahaan yang dipailitkan itu memiliki sekitar 20.000 karyawan dari total 50.000 karyawan grup Sritex. Sejak putusan pailit, Sritex beroperasi sambil menempuh langkah hukum lanjutan. Namun, putusan itu membuat operasionalisasi pabrik terhambat karena tak bisa mengimpor bahan baku. Sebanyak 3.000 karyawan dari keempat perusahaan tersebut dirumahkan sementara akibat sudah kehabisan bahan baku. (Yoga)

Pilihan Editor