Indonesia diharapkan bisa mengikuti kesukseskan pangan program school feeding atau makan bergizi gratis yang lebih dulu telah diterapkan di banyak negara. Setidaknya ada tiga negara yang bisa menjadi rujukan, yakni Jepang, Brazil, India. Secara global program makan bergizi tekah menjadi kebijakan strategis di berbagai negara dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan data dari World Food Programme (WFP) tahun 2022, rata-rata negara di seluruh kawasan dunia sudah punya program makan gratis. Hal ini tercatat dalam laporan The State of Scooling Feeding Wordlwide 2022 dari WFP. Berdasarkan data WFP, pada 2022 setidaknya 53 negara di kawasan Eropa-Asia Tengah punya kebijakan makan bergizi gratis.Kemudian, negara-negara di kawasan Afrika-Sub Sahara juga memiliki kebijakan ini dengan total 44 negara. Kawasan Amerika Latin-Karibia dengan jumlah 37 negara yang memiliki kebijakan makan bergizi gratis. Kawasan Asia Timur-Pasifik degan 32 negara, Timur Tengah-Afrika Utara dengan 19 negara yang menerapkan kebijakan bergizi gratis. (Yetede)  

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah utnuk mengantisipasi dampak negatif yang akan terjadi dengan  kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 januari 2025. Apalagi, masih ada kekhawatiran ditengah masyarakat bahwa kebijakan ini dapat memperburuk keadaan pelaku usaha kecil dan menengah di Tanah Air.  Meski sudah ada insentif bagi kelompok rentan, pemerintah meminta untuk menyiapkan solusi yang lebih bersifat jangka panjang sebagai mitigasi. "Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian  rakyat makin sulit. Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, banyak masyarakat yang sudah tertekan. Tak sedikit yang akhirnya terjerumus pada pinjol dengan bunga yang tak masuk akal," ujar Puan. Untuk itu, pemerintah diminta mendengarkan masukan berbagai kalangan, termasuk para pakar, soal potensi masalah yang bisa ditimbulkan oleh kebijakan itu. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) memproyeksikan kapitalisasi pasar modal Indonesia akan mengukir sejarah baru dengan menembus Rp 16 ribu triliun atau ekuivalen US$ 1 triliun pada 2025. Kebijakan pemerintah akan menjadi katalis kunci bagi pemulihan IHSG. Menurut Kepala Divisi Riset BEI Verdi Ikhwan, proyeksi cerah ini tercermin dari berbagai indikator  kunci seperti peningkatan aktivitas transaksi, stabilitas kinerja emiten, hingga keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. "Kami optimistis 2025 masih akan mencatatkan pertumbuhan signifikan, baik dari sisi harga saham maupun  kapitalisasi pasar," jelas Verdi. Dia menambahkan. hingga kuartal III 2024, total pendapatan seluruh sektor di BEI tumbuh sebesar 3,70% secara tahunan (yoy), naik dari 2,30% dibanding periode sebelumnya. Namun, beberapa sektor seperti teknologi dan dan energi menunjukkan kontraski masing-masing sebesar 5,44% dan 1,6%. "Kendati ada penurunan di sektor tertentu, secara umum emiten masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang sehat. Hal ini menjadi salah satu fondasi utama bagi kapitalisasi pasar yang lebih besar," tambah Verdi. (Yetede)

Pemerintah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5%. Meski kebijakan ini membawa harapan baru di tengah ketidakpastian perekonomian global  serta tekanan berat pada industri dalam  negeri, kenaikan UMP berpotensi tergerus oleh beban pajak yang mulai berlaku pada tahun depan. Direktur Lembaga Kajian Next Policy Yusuf Wibisono menjelaskan, penetapan penaikan UMP pada 2025 menandai perubahan arah kebijakan yang berbeda dibandingkan era sebelumnya. "Jika melihat tren, sejak terbitnya UU Cipta Kerja, pertumbuhan UMP mengalami kejatuhan tajam. Pada 2021, pertumbuhannya hanya 0,57%, bahkan pada 2022 hanya 1,41%, jauh dibawah inflasi yang mencapai 5,15%," jelas Yusuf. Dia menambahkan bahwa dalam konteks ini, kenaikan 6,5% pada 2025 di era pemerintahan  Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi meski masih jauh dari pertumbuhan UMP yang progresif seperti pada periode 2013-2016, dimana kenaikan rata-rata mencapai 16%. (Yetede)

Industri petrokimia memainkan peran krusial dalam mendukung  sektor hulu manufaktur Indonesia. Produk kimia yang dihasilkan menjadi bahan baku berbagai industri seperti plastik, tekstil, farmasi, kosmetik, dan obat-obatan. Namun, para pelaku usaha menilai masih banyak tantangan yang baru diatasi agar industri ini dapat berkembang optimal. Ketua Komisi Tetap Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Achmad Widjaja, menekankan pentingnya keterlibatan swasta dalam pengembangan industri hulu. Namun, ia menyoroti kompleksitas regulasi yang kerap menghambat investasi, termasuk investasi dari luar negeri seperti Lotte Group yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terealisasi. "Seperti Lotte Group kan masih makan waktu berapa tahun ini. Hal itu menjadi koreksi pemerintah," kata Achmad. Menurutnya pemerintah perlu menyusun paket kebijakan yang menarik bagi investor, seperti pemberian tax holiday selama 20 tahun. Hal ini penting karena industri petrokimia memerlukan investasi yang sangat besar dan waktu pembangunan yang lama, sekitar tiga tahun untuk satu pabrik. (Yetede)

Badai PHK nampaknya akan berlanjut pada 2025 mendatang. Plelemahan rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berpotensi meningkatkan gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, kenaikan UMP akan memperparah  kondisi di sektor padat karya pada tahun depan. Kenaikan tersebut akan meningkatkan biaya operasional perusaaan, terlebih banyak tenaga kerja yang dilibatkan diindustri ini. "Makanya kami minta pemerintah untuk jangan menambah benan bagi padat karya," jelas dia. Sinta meminta pemerintah banyak memberikan berbagai insentif misalnya keringanan pajak badan hingga beban iuran BPJS Ketenagakerjaan. Apindo juga meminta pemerintah memperjelas definisi sektor mana saja yang masuk ke dalam upah khusus sektoral atau UMPS. (Yetede)