Kejayaan ekosistem usaha rintisan digital di Indonesia telah berlalu. Sekian tahun lalu mereka dapat perhatian banyak kalangan. Kini didera banyak masalah. Deretan kasus yang menerpa sejumlah usaha rintisan (start up) teknologi mengindikasikan urgensi perbaikan aspek tata kelola. Hal ini, antara lain, mempertimbangkan kepercayaan, terutama dari sisi investor, mengingat Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Belakangan ramai diberitakan mengenai pergantian jajaran CEO dan CPO PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery). Start up yang bergerak di bidang akuakultur ini memutuskan memberhentikan Gibran Huzaifah selaku Founder dan CEO eFishery serta Chrisna Aditya selaku Co-Founder sekaligus Chief Product Officer eFishery lantaran dugaan penyelewengan dana (Kompas.id, 17/12/2024). Masalah finansial juga muncul dalam usaha rintisan TaniHub, Investree, Koinworks, dan beberapa lembaga lain. Persoalan tata kelola memang terjadi di banyak usaha rintisan. Mereka yang lebih longgar dalam pengaturan karena aturan sendiri sering tertinggal dan di sisi lain inovasi memang membutuhkan keleluasaan agar bisa membuat solusi baru, kerap terjebak praktik aji mumpung. Selama belum diatur, mereka masuk ke dalam ruang tersebut. Masalah lain yang paling banyak adalah pemutusan hubungan kerja dan menutup operasi. Pasca-2019 ketika usaha rintisan teknologi dituntut agar segera untung atau setidaknya jalur bisnisnya benar, banyak usaha rintisan yang tutup atau melakukan pemutusan hubungan kerja.

Cara pemasaran dengan bakar uang sudah tidak bisa lagi dilakukan. Mereka harus bekerja keras untuk mempunyai sumber pendapatan yang jelas. Akibatnya, tidak sedikit yang rontok. Kini, mereka didera dengan kenyataan bahwa tren industri digital adalah penggunaan kecerdasan buatan. Usaha rintisan dan perusahaan teknologi di Indonesia harus gigitjari. Mereka tidak siap dengan sumber daya manusia dan juga infrastruktur. Akibatnya investor memilih beberapa negara tetangga untuk menanamkan uangnya. Total investasi mereka ke Indonesia tak sampai 4 persen. Angka ini jauh di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Situasi ini sangat berbeda ketika tren usaha rintisan teknologi muncul sekitar tahun 2010. Indonesia dipuja-puji sebagai negara yang akan sangat berkembang. Investor masuk dalam jumlah besar. Perusahaan berlomba-lomba mencari talenta digital dan jumlah usaha rintisan di Indonesia termasuk dalam lima besar dunia. Perusahaan rintisan menjadi favorit atau tempat yang paling diburu oleh pencari kerja. Kini, era keemasan itu telah berlalu. Masalah makin menumpuk. Meski demikian kita masih memiliki harapan. Tidak sedikit usaha rintisan yang bekerja dengan hati-hati dan mulai terlihat menjalankan bisnis secara benar. Mereka lebih banyak diam ketimbang senior mereka yang dulu langsung terkenal dan dekat dengan kekuasaan. Mereka benar-benar tekun dan terus berusaha. Kepada mereka kita berharap industri teknologi digital kita akan bangkit.(Yoga)

Guna meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berencana menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak, dari Rp 4,8 miliar per tahun menjadi Rp 3,6 miliar per tahun. Artinya, sebagian pelaku usaha kecil menengah, yang selama ini bebas dari kewajiban pajak, harus membayar pajak. Pemerintah meyakini langkah tersebut dapat memperluas basis pajak dari pelaku usaha kecil menengah (UKM). Melalui kebijakan ini, pemerintah juga ingin meningkatkan penerimaan di saat kondisi keuangan negara lesu. ”Ada masukan supaya threshold pajak di Indonesia disesuaikan dengan praktik beberapa negara. Pertimbangannya karena keadilan pajak dan perluasan tax base (basis pajak). Pembahasannya sedang kita lakukan, rencana ke arah itu sudah ada,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta,Rabu (18/12/2024). Susiwijono mengatakan, pemerintah sudah mewacanakan rencana penurunan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) sejak beberapa waktu lalu, sejalan dengan rekomendasi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sebagai negara yang sedang dalam proses menjadi anggota OECD, Indonesia mesti menyesuaikan beberapa peraturan perpajakan dengan standar negara maju. Penurunan ambang batas PKP itu juga sejalan dengan rekomendasi sejumlah lembaga ekonomi internasional, seperti Bank Dunia. Lembaga-lembaga itu beberapa kali meminta Pemerintah Indonesia menambah jumlah pelaku usaha di sistem pajak. Rencana penurunan ambang batas PKP itu, Susi wijono melanjutkan, akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP). Untuk saat ini, momentum pembahasannya bertepatan dengan penyusunan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Yoga)

Natal sudah dekat. Sejumlah warga berburu pernik natal di sejumlah tempat. Di tengah ekonomi sulit, warga bersiasat memilih dekorasi natal dengan cermat. Pasar Asemka di Jakarta Barat selalu menjadi magnet bagi pemburu pernik natal di akhir tahun. Sejumlah toko mena warkan pilihan hiasan yang beragam. Harganya pun bervariasi. Hal itu pula yang membuat Natalia (39) datang jauh-jauh dari Bekasi, Jawa Barat, ke Pasar Asemka, Sabtu (14/12/2024) siang. Ditemani anak perempuannya, ia sibuk mencari pernak-pernik natal. Toko demi toko dimasuki untuk menemukan barang yang diinginkan. Ia membandingkan harga pernak-pernik di setiap toko. Siang itu, ia ingin membeli beberapa aksesori, seperti bola-bola kristal, lampu, pita, dan lonceng plastik. ”Hanya membeli aksesori natal yang diperlukan,” ujarnya. Pada Natal tahun ini, Natalia dan keluarganya memilih tema warna rose gold. Mereka ingin menghias pohon natal di rumahnya dengan beragam aksesori berwarna merah muda dan keemasan. Setelah berpindah dari satu toko ke toko lainnya, ia memutuskan membeli ornamen natal di Toko Sunny Collection. Beragam hiasan natal menggantung di sisi muka toko itu. Pohon-pohon natal berbagai ukuran, dari 60 sentimeter hingga 2,8 meter, dipajang di depan toko. Natalia menyadari, kondisi perekonomian sedang sulit. Banyak kebutuhan yang mesti diprioritaskan. Namun, karena Natal merupakan momen spesial, dia berusaha mempersiapkan semaksimal mungkin. (Yoga)

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD yang tidak efektif. Salah satu temuannya adalah penggunaan dana tengkes yang lebih dari separuhnya untuk rapat koordinasi dan studi banding, alih-alih untuk peningkatan gizi ibu dan anak. Tak hanya itu, Tito juga mengungkap, dari 1.057 badan usaha milik daerah (BUMD) yang diharapkan dapat menambah pendapat daerah, separuhnya dalam kondisi sekarat (bleeding). Di hadapan para penjabat kepala daerah yang hadir dalam Rapat KoordinasiNasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award 2024 di Jakarta,Rabu (18/12/2024), Tito punmenyebutkan, buruknya kondisi BUMD itu disebabkan pengaruh nepotisme dalam penempatan orang di BUMD. "Saya meminta Dirjen (Direktur Jenderal) Bina Keuangan Daerah untuk memelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien,”kata Tito dalam rapat itu. Tito mengatakan, pihaknya menemukan salah satu daerah yang memiliki anggaran penanganan tengkes (stunting) hingga Rp 10 miliar. Namun, dana itu lebih banyak dialokasikan untuk rapat koordinasi, studi banding, dan lain-lain yang mencapai Rp 6 miliar. Ditambah Rp 2 miliar lagi untuk evaluasi kegiatan.

Dari anggaran Rp 10 miliar itu, akhirnya dana yang dirasakan masyarakat untuk penanganan tengkes, yakni untuk makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak di bawah dua tahun, terbatas Rp 2 miliar. ”Jadi, antara stunting itu (hanya) Rp 2 miliar yang masuk ke perut, yang lainnya sudah untuk studi banding, dan ada lagi programnya yang terlalu banyak itu. Rapat dalam rangka penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini,” kata Tito. Demikian pula BUMD, lanjut Tito, dari 1.057 BUMD yang ada, separuhnya dalam kondisi sekarat. Padahal, optimalisasi dari BUMD dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Tito, sejumlah faktor yang membuat BUMN sekarat adalah pengaruh nepotisme dalam penempatan orang di BUMD sehingga jabatan banyak diisi orang-orang yang tidak punya kapasitas. ”Yang kedua mungkin, mohon maaf, ’dipakai’. Saya pahamlah modus-modus operandinya. Akibat tidak dikelola profesional, akhirnya rugi. Saya sudah sampaikan dan sudah membuat surat edaran yang kira-kira tidak mampu lagi diselamatkan lebih baik distop,” kata Tito.(Yoga)

Lobi-lobi politik tingkat tinggi para pemimpin perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat pada Donald Trump semakin kencang mendekati masa pelantikannya sebagai Presiden AS. Mereka menyusul CEO Tesla Elon Musk yang memang sudah menyatakan dukungan pada Trump sejak masa kampanye pemilu. Padahal, sebelumnya, bos-bos perusahaan teknologi menjaga jarak dari Trump, bahkan mengkritiknya. Setelah Trump memenangi pilpres, mereka berubah haluan. Apa kepentingan mereka di balik perubahan haluan, Trump akan resmi dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025. Semakin dekat masa jabatan itu, semakin rapat pula para bos perusahaan teknologi mendekati Trump. Serangkaian kunjungan dan makan malam digelar selain panggilan via telepon, janji-janji uang, dan pendekatan melalui media sosial. Satu demi satu, mulai dari Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Masayoshi Son (SoftBank), hingga Jeff Bezos (Amazon) berusaha merangkul Trump dengan cara masing-masing. Mereka tak segan menggelontorkan jutaan dollar AS untuk dana pelantikan Trump. Jumlahnya meningkat tajam dibanding sumbangan pada pelantikan presiden-presiden sebelumnya. Altman, Amazon, dan Meta telah berjanji menyumbangkan masing-masing 1 juta dollar AS (Rp 15,6 miliar) untuk dana pelantikan Trump.

Zuckerberg dan Bezos, yang dulu sangat kritis pada Trump di periode pertama kepresidenan (2017-2021), melontarkan puja-puji sejak awal 2024. Trump merasakan ”hangatnya” perubahan haluan itu para bos teknologi itu. ”Pada masa jabatan pertama (saya), semua orang menentang saya. Pada masa jabatan (kedua) ini, semua orang ingin menjadi teman saya,” kata Trump dalam sambutannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, AS, Rabu (18/12/2024). CEO pelantar Salesforce, Marc Benioff, mengatakan, pemerintahan Trump tampaknya akan lebih banyak membahas isu-isu yang penting bagi industri teknologi daripada pemerintahan Presiden Joe Biden. ”Kesampingkan semua politik, semua orang ingin memulai ulang,” kata Benioff. Bos majalah Time ini menekankan dirinya berusaha untuk tetap bersikap nonpartisan. Menurut Benioff, AS tengah berada pada momen yang sangat menarik. Sebuah babak baru bagi Amerika. ”Menurut saya, kita semua harus memiliki niat terbaik untuk maju. Banyak orang menyadari bahwa ada banyak orang hebat seperti Elon Musk di industri teknologi dan komunitas bisnis. Jika kekuatan dan keahlian orang-orang terbaik di Amerika digunakan untuk menjadikan Amerika yang terbaik, itu visi yang hebat,” ujarnya. Benioff mengatakan, dirinya tidak menyumbangkan uang untuk pelantikan Trump terkait hubungannya dengan Time. Walakin, di bawah kepemilikan Benioff, Time menobatkan Trump sebagai ”Person of The Year” tahun 2024. Ini gelar prestisius yang di masa lalu diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar pada kesejahteraan masyarakat. (Yoga)

Pemerintah meresmikan 31 titik penyalur BBM satu harga secara serentak yang dipusatkan di Ambon, Maluku, Rabu (18/12/2024). Dengan demikian, tahun ini telah diresmikan 71 lembaga penyalur BBM satu harga di sejumlah daerah di Indonesia. Secara akumulatif, sejak 2017 telah diresmikan 583 titik penyaluran BBM satu harga. Dari jumlah itu, 573 di antaranya oleh Pertamina, sedangkan sisanya AKR Corporindo. BBM satu harga ialah program pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lembaga penyalur itu baik berupa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) maupun fasilitas yang lebih sederhana. BBM yang tersedia adalah pertalite seharga Rp 10.000 per liter dan solar Rp 6.800 per liter. Sebanyak 9 dari 31 penyalur BBM satu harga yang diresmikan terpusat di Terminal Terintegrasi BBM Wayame, Ambon, Rabu, ada di Maluku.Sementara sisanya di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) KabupatenFakfak,PapuaBarat; Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dengan demikian, target 71 penyalur BBM satu harga pada 2024 terpenuhi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada peluncuran tersebut mengatakan, saat ini, produksi siap jual (lifting) minyak bumi sekitar 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi 1,5 juta-1,6 juta BOPD.

Sisa kebutuhan minyak bumi dan BBM pun dipenuhi dengan impor. Guna memastikan harga di masyarakat terjangkau, kebijakan BBM satu harga diperlukan. ”Sebab, tidak akan mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah kalau tidak tersedia BBM dengan harga terjangkau. Jika tidak ada kebijakan tersebut, akan terjadi ketimpangan,” kata Bahlil. Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di samping kedaulatan energi, kebijakan tersebut juga terkait bagaimana menjamin ketersediaan bahan bakar dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Artinya, harga BBM bersubsidi di kota-kota juga dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah 3T. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menuturkan, pelaksanaan program BBM satu harga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan satu harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional. Sejak 2017, BPH Migas mengawalnya melalui penugasan terhadap badan usaha penerima penugasan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Peresmian 31 penyalur BBM satu harga pada Rabu menjadi penutup pelaksanaan program di tahun ini. ”Seluruh target pembangunan penyalur BBM satu harga tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target,” kata Erika. (Yoga)